Bprnews.id - Dalam upaya memastikan stabilitas dan keamanan sektor keuangan Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bersama dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan semua bank umum untuk memiliki Rencana Pemulihan.
 

Kebijakan ini diumumkan dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2023, yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (31/1/2023). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada tahun 2023.
 

Optimisme ini didasarkan pada beberapa faktor, antara lain dihapusnya aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penurunan tingkat inflasi yang lebih cepat, serta kinerja neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus, mencapai 54,46 miliar dolar AS sepanjang tahun 2022, menjadi yang tertinggi dalam sejarah.
 

Menyikapi kondisi ekonomi yang dinamis dan potensi risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang, keputusan untuk mewajibkan semua bank umum memiliki Rencana Pemulihan dipandang sebagai langkah proaktif untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.
 

Rencana Pemulihan tersebut akan menjadi landasan bagi bank umum dalam menghadapi berbagai skenario krisis dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan kondisi keuangan mereka.
 

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan bahwa sektor perbankan Indonesia akan semakin tangguh dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bprnews.id - Sebanyak lima karyawan BPR NTB (Perseroda) diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci Makkah. Program ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan terhadap karyawan yang telah menunjukkan kinerja yang begitu baik.

Direktur Operasional BPR NTB, H. Usman, menjelaskan bahwa program umrah tersebut juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada seluruh karyawan PT BPR NTB (Perseroda).

"Ini (program umrah) adalah bentuk penghargaan kepada pegawai yang berprestasi," katanya, Senin (22/4/2024) di Mataram.

H. Usman dari BPR NTB mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya BPR NTB memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi dengan memberangkatkan sebanyak lima karyawan.

"Insya Allah untuk tahun depan kita anggarkan untuk berangkat Umrah sebanyak 10 orang pegawai yang berprestasi," katanya.

Sekadar informasi, BPR NTB adalah salah satu lembaga keuangan milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB selama tahun 2023 juga membanggakan, tercapainya target laba salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB serta capaian aset yang cukup baik.

Direktur Operasional H. Usman sebelumnya menjelaskan bahwa posisi aset BPR NTB saat ini mencapai Rp1,002 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa Tabungan dan deposito juga mencapai Rp 680 miliar, melampaui target sebesar Rp 676 miliar. Laba yang ditargetkan sebesar Rp 29,4 miliar tercapai sebesar Rp 29,5 miliar, sementara kredit tersalur sebesar Rp 895 miliar.

Bprnews.id - BPR Sentral Mandiri di Bekasi telah meluncurkan inisiatif kesadaran ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) yang bertajuk "Upaya Keberlanjutan Dimulai dari Saya!". Inisiatif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya keberlanjutan di pasar ritel dan UMKM di seluruh provinsi di Indonesia.

CEO BPR Sentral Mandiri, Trie Wahyuningsih, menjelaskan bahwa melalui inisiatif ini, perusahaan berkomitmen untuk memberdayakan para nasabah ritel dan UMKM agar dapat menerapkan praktik berkelanjutan. Manajemen menyadari peran penting para nasabah tersebut dalam mendorong perubahan lingkungan dan sosial yang positif.

"Di BSM, kami percaya bahwa kesadaran dan upaya ESG harus bersifat inklusif dan meresap," kata Trie Wahyuningsih dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/4).

Lebih lanjut, Trie menambahkan bahwa Program Pembiayaan Mikro Berkelanjutan yang baru diluncurkan oleh perusahaan bertujuan untuk memberikan insentif kepada nasabah pinjaman mikro yang menjalani pelatihan kesadaran ESG.

"Program ini menawarkan persyaratan yang lebih baik, termasuk suku bunga yang lebih rendah dan jangka waktu pembiayaan yang lebih lama, sebagai bukti dedikasi BSM dalam mendorong keuangan berkelanjutan," imbuhnya.

Untuk menyelenggarakan serangkaian webinar Pendidikan yang berfokus pada peningkatan kesadaran tentang prinsip dan praktik manajemen ESG, BPR Sentral Mandiri menggandeng perusahaan asal Singapura, yakni CER Consultancy Pte Ltd, dan PT Verde Kinetika Indonesia (VKI) sebagai mitra teknologi.

Direktur Eksekutif dan Pelatih CER Consultancy menjelaskan bahwa inisiatif tersebut menyoroti dua tujuan, yakni kesadaran untuk mendidik dan melatih UMKM tentang prinsip-prinsip ESG, dan kesiapan untuk memberikan konsultasi bagi mereka yang siap mencapai standar-standar ESG.

"Dengan melakukan hal ini, inisiatif ESG dapat benar-benar memberikan manfaat bagi UMKM, selaras dengan persyaratan emisi GRK Cakupan 1 dan 2 sesuai dengan persyaratan ISO 14064 dan berkontribusi terhadap tujuan inklusi keuangan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," pungkasnya.

Menyadari pentingnya pengakuan dan insentif, BSM menyampaikan terima kasih khusus kepada Tuv Sud Singapura yang telah menawarkan Sertifikat Partisipasi kepada individu dan korporasi setelah selesainya sesi webinar dan penilaian.

"Tuv Sud PSB sangat antusias untuk menjadi bagian dari inisiatif CER untuk menciptakan kesadaran ESG di Indonesia," kata Brandon Lee, Manajer Akademi di Tuv Sud Singapura.

Bprnews.id - PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) Kabupaten Bandung telah berhasil menyalurkan kredit bergulir tanpa agunan, tanpa bunga, dan tanpa administrasi kepada 26 ribu debitur hingga April 2024, dengan total dana mencapai Rp54 miliar.

Menurut Direktur Utama BPR Kerta Raharja, Aep Hendar Cahyad, puluhan ribu debitur tersebut berasal dari berbagai jenis usaha kecil dan menengah. "Alhamdulillah para penerima manfaat cukup disiplin memenuhi kewajibannya, walaupun sedikit ada kendala tetapi semuanya telah diatasi," ujar Aep usai mengikuti upacara Peringatan Hari Jadi ke-383 Kabupaten Bandung, di Lapangan Upakarti Soreang, Sabtu (20/4/2024).

Kendala yang dimaksud adalah upaya menghindari kredit macet. Namun, pihaknya sudah melakukan antisipasi agar kredit yang disalurkan dapat ditekan risikonya dan pengembaliannya lancar sehingga dapat digulirkan kembali.

"Aep menandaskan pihaknya terus mensupport program dana bergulir tanpa agunan tanpa bunga Bupati Bandung ini, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perbankan dalam menyalurkan kredit. Pihaknya juga berharap program untuk menopang ekonomi kerakyatan ini bisa berkelanjutan dan berkesinambungan nantinya.

"Dalam moment Hari Jadi ke-383 Kabupaten Bandung ini, mudah-mudahan dengan program-program khususnya terkait ekonomi kerakyatan ini bisa menjadikan Kabupaten Bandung semakin Bedas dan berlanjut untuk periode kedua nantinya untuk Pak Bupati," tutup Aep.

Bprnews.id - Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha sembilan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) hingga April 2024, perusahaan Komunal tetap agresif dalam mengenalkan produk DepositoBPR by Komunal. Menurut Vera Rosana, Head of Marketing DepositoBPR by Komunal, masyarakat pasti tertarik untuk mencoba produk deposito BPR. "Namun, disadari bahwa memilih BPR mana yang memiliki kinerja baik akan sangat sulit dan memakan waktu. Terlebih jumlah BPR mencapai sekitar 1.400 yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Vera pada Jumat (19/4/2024).

DepositoBPR by Komunal hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya di BPR. "Kami telah melakukan proses kurasi dan seleksi yang ketat terhadap BPR yang sehat, memiliki kinerja yang baik, dan tingkat kepatuhan yang baik terhadap aturan OJK," tambah Vera.

Saat ini, DepositoBPR by Komunal telah bermitra dengan lebih dari 350 BPR/BPRS terseleksi, menjadikannya Aplikasi Marketplace Produk Deposito BPR Pertama dan Terbesar di Indonesia. Komitmen DepositoBPR by Komunal adalah melayani seluruh masyarakat yang ingin menempatkan dananya di BPR dengan lebih aman, karena seluruh BPR yang tergabung telah menjadi peserta penjaminan LPS. Penawaran bunga tinggi hingga 6,75 persen per tahun, yang sesuai dengan tingkat suku bunga penjaminan LPS, serta kemudahan akses melalui satu aplikasi tanpa perlu datang ke kantor cabang BPR, menjadikan DepositoBPR by Komunal sebagai pilihan investasi yang tepat.

Sementara itu, terkait pencabutan izin usaha BPR oleh OJK, Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Seluruh Indonesia (Perbarindo) menyebut alasan penutupan BPR disebabkan oleh masalah manajemen dan kecurangan internal. "Ini adalah komitmen OJK untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekosistem perbankan di Indonesia," kata Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. OJK terus melakukan upaya penguatan dan konsolidasi BPR untuk memastikan seluruh BPR berada dalam kondisi sehat dan memenuhi standar yang ditetapkan.