Standard Post with Image
BPR

OJK Mendorong Kepercayaan Investasi Masyarakat dengan Menjaga Keamanan BPR, Deposito BPR Dijamin LPS

Bprnews.id - Di tengah kompleksitas tantangan investasi, penting bagi masyarakat untuk memilih instrumen investasi dengan bijak sesuai profil risiko masing-masing, Meskipun investasi sering kali mengandung risiko, keamanan menjadi faktor kunci yang harus dipertimbangkan.

Salah satu instrumen investasi yang menarik adalah deposito BPR, yang saat ini mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jaminan ini menawarkan keamanan bagi para nasabah dengan batas penjaminan hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank.

Meskipun deposito BPR dianggap sebagai pilihan investasi rendah risiko, tetapi juga bukan tanpa risiko sama sekali. Data menunjukkan bahwa hingga April 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 9 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) karena masalah manajemen dan fraud internal.

Dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat, OJK terus melakukan pengawasan dan penguatan terhadap sektor BPR. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa OJK berkomitmen untuk menegakkan integritas sistem keuangan demi menjaga stabilitas ekosistem perbankan.
Dengan menutup BPR yang bermasalah, OJK berharap bahwa BPR yang beroperasi di masa mendatang akan menjadi institusi yang sehat, kuat, dan mampu melaksanakan fungsi intermediasi dengan baik, serta mengutamakan perlindungan nasabah.

Dalam hal ini, DepositoBPR by Komunal hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya di deposito BPR dengan lebih aman. Aplikasi ini telah melakukan proses kurasi dan seleksi ketat terhadap BPR yang sehat dan memiliki kinerja yang baik.

DepositoBPR by Komunal bermitra dengan lebih dari 350 BPR/BPRS terseleksi, menjadikannya aplikasi marketplace produk deposito BPR pertama dan terbesar di Indonesia.

Dengan penawaran bunga tinggi hingga 6,75 persen p.a. yang sesuai dengan tingkat suku bunga penjaminan LPS, masyarakat dapat mengakses semua keuntungan ini melalui satu aplikasi tanpa perlu datang ke kantor cabang BPR secara langsung.

Proses transaksi yang sepenuhnya online menjadikan pengalaman berinvestasi lebih praktis bagi masyarakat, yang dapat memilih deposito BPR sebagai salah satu opsi investasi yang tepat dan aman.

 

Standard Post with Image
BPR

BPR Sumsel Cabang Sekayu Sosialisasikan Pentingnya Menabung dalam Audiensi dengan Pj Bupati Muba

Bprnews - Jajaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumsel Cabang Sekayu mengadakan audiensi dengan Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) H Apriyadi Mahmud pada Rabu, 17 April 2024, di ruang rapat bupati. Rombongan dipimpin oleh Kepala Cabang BPR Sumsel Sekayu, Muhammad Fuad SH.

Muhammad Fuad SH, dalam audiensi tersebut, menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk mensosialisasikan produk pinjaman dan tabungan deposito Bank BPR Sumsel di wilayah Kabupaten Muba. Langkah ini diambil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor UMKM dan kalangan PNS Pemkab Muba.

"Dengan membudayakan menabung di kalangan pelajar mulai dari SD, SMP, SMA hingga mahasiswa, kami berharap mereka akan mendapatkan keuntungan di masa depan," ungkap Fuad. Ia juga menekankan bahwa BPR Sumsel Cabang Sekayu memberikan kemudahan dalam menyediakan pinjaman bagi pelaku usaha atau masyarakat yang membutuhkan dana.

Fuad berharap agar Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud, dapat berkolaborasi dalam menggalakkan gerakan menabung di BPR Sumsel Cabang Sekayu. "Dengan dukungan dari Pak Bupati, semangat menabung di BPR Sumsel Cabang Sekayu akan semakin tinggi, terutama di kalangan PNS," tambahnya.

Menyambut kunjungan jajaran BPR Sumsel Cabang Sekayu, Pj Bupati Muba H Apriyadi Mahmud menyatakan apresiasi. "Kehadiran BPR Sumsel Cabang Sekayu akan menjadi pilihan bagi PNS, pegawai, pelaku usaha, dan masyarakat Muba untuk menabung dan mengajukan pinjaman," katanya dengan tegas.

Standard Post with Image
BPR

OJK Mendorong Kepercayaan Investasi Masyarakat dengan Mengawasi BPR dan Menjamin Deposito BPR melalui LPS

Bprnews.id - Di tengah kompleksitas investasi saat ini, masyarakat diberi himbauan untuk lebih bijak dalam memilih opsi investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko mereka.

Prinsip investasi mungkin menekankan high risk high return, namun penting untuk diingat bahwa setiap investasi memiliki risiko. Jaminan keamanan menjadi faktor kunci yang harus dipertimbangkan sebelum memilih instrumen investasi. Ini penting untuk meminimalisir potensi kerugian.

Salah satu opsi investasi yang dapat dipertimbangkan adalah deposito Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Deposit BPR menawarkan suku bunga hingga 6,75 persen per tahun, lebih tinggi dari suku bunga deposito pada bank umum.

Suku bunga tinggi yang ditawarkan oleh deposito BPR telah sesuai dengan batas bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat. LPS akan menjamin simpanan di bank hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank.

Meskipun deposito BPR dianggap sebagai opsi investasi rendah risiko, namun tidak sepenuhnya bebas dari risiko. OJK telah mencabut izin usaha 9 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) karena adanya miss management dan fraud internal. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekosistem perbankan di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan komitmen OJK dalam mengawasi dan memastikan kesehatan BPR. BPR yang bermasalah akan ditutup dan diserahkan kepada LPS. Meskipun demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena simpanan mereka di BPR telah dijamin oleh LPS.

Untuk memudahkan masyarakat dalam memilih BPR yang aman dan berkualitas, DepositoBPR by Komunal hadir sebagai solusi. Aplikasi ini telah melakukan proses kurasi dan seleksi ketat terhadap BPR yang sehat dan memiliki kinerja baik.

Saat ini, DepositoBPR by Komunal telah bermitra dengan lebih dari 350 BPR terseleksi, menjadikannya Aplikasi Marketplace Produk Deposito BPR Pertama dan Terbesar di Indonesia. DepositoBPR by Komunal menawarkan kemudahan dan keamanan dalam berinvestasi di deposito BPR.

Dengan penawaran bunga tinggi dan proses transaksi yang sepenuhnya online, aplikasi ini memberikan pengalaman praktis bagi masyarakat untuk berinvestasi dengan aman dan menguntungkan.

 

Standard Post with Image
ojk

OJK Berikan Izin Usaha kepada PT Orion Reasuransi Indonesia

Bprnews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin usaha di bidang reasuransi kepada PT Orion Reasuransi Indonesia. Keputusan ini diumumkan dalam Pengumuman Nomor PENG-14/PD.02/2024 pada Rabu (17/4). Izin tersebut diberikan berdasarkan KEP-28/D.05/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2024.

PT Orion Reasuransi Indonesia yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan, kini resmi dapat menjalankan kegiatan usahanya. Menurut Kepala Departemen Perizinan Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Asep Iskandar, perusahaan ini diharapkan untuk menjalankan praktik usaha yang sehat dan selalu patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Didirikan pada 12 April 2023, Orion Reasuransi Indonesia bertujuan untuk menyediakan layanan pertanggungan ulang kepada perusahaan asuransi di Indonesia. Dengan izin usaha yang diberikan, perusahaan ini siap untuk berkontribusi dalam industri asuransi di Tanah Air.

 

Standard Post with Image
BPR

Potensi Bank NTT Turun Kelas Menjadi BPR

Bprnews - Komisi III DPRD Provinsi NTT mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bank NTT pada Selasa (16/4) untuk membahas pencapaian modal inti minimum Bank NTT tahun 2024. Saat ini, modal yang dimiliki oleh Bank NTT baru mencapai Rp 2,3 triliun dari target Rp 3 triliun yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jika Bank NTT tidak berhasil mencapai target tersebut, berpotensi untuk turun kelas menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Untuk mengatasi masalah ini, Bank NTT berencana untuk bekerja sama dengan Bank DKI.

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Leonardus Lelo, menjelaskan bahwa Bank DKI, sebagai induk kelompok usaha bank (KUB), dianggap sebagai solusi oleh OJK bagi Bank NTT yang belum memenuhi modal minimum hingga akhir 2024.

"Pilihan terbaik saat ini adalah kerja sama dengan Bank DKI. Ini merupakan langkah yang mendesak karena modal Bank NTT masih jauh dari target yang ditetapkan," ujar Leonardus.

Leonardus juga menekankan perlunya dukungan dari pejabat gubernur untuk mengeluarkan persetujuan yang diperlukan agar kerja sama antara Bank NTT dan Bank DKI dapat terwujud.

Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, mengapresiasi komitmen dan perhatian yang diberikan oleh Komisi III DPRD NTT terhadap pertumbuhan Bank NTT melalui kerja sama dengan KUB.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi III yang telah berkomitmen untuk membantu Bank NTT dalam mencapai target modal minimum yang ditetapkan," kata Alex.

 

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by BPR News