BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan mengenai status mantan Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo, di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Berdasarkan laman resmi OJK, terungkap bahwa Mardiasmo telah diangkat sebagai Komisaris Utama Independen Bank Muamalat dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 29 November 2022. Namun, saat ini Mardiasmo masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang diajukan ke OJK.
"Akan tetapi, Mardiasmo tidak pernah diajukan ke kita [OJK]," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, setelah rapat kerja di DPR pada Selasa (26/3/2024).
Menurut Dian, kemungkinan Mardiasmo tidak diajukan menjadi Komisaris Utama Bank Muamalat karena saat ini ia menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Taspen (Persero). Dian menjelaskan bahwa seharusnya ada pengganti untuk Mardiasmo yang diajukan oleh Bank Muamalat, namun hingga saat ini belum ada nama yang diajukan oleh bank untuk mengisi posisi tersebut.
"Kita imbau bank-nya, pengawas syariah juga sudah mengingatkan. Jabatan Komisaris Utama tidak boleh kosong," tegas Dian.
Mardiasmo, yang merupakan mantan Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja 2014-2019, ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank Muamalat dalam RUPSLB pada 29 November 2022. Dalam rapat tersebut, Bank Muamalat juga melakukan perombakan pimpinan, di mana Indra Falatehan ditunjuk sebagai Direktur Utama menggantikan Achmad K. Permana, sementara Mardiasmo dan Sholahudin Al Aiyub ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan Ketua Dewan Pengawas Syariah.
Selain perannya di Bank Muamalat, Mardiasmo juga aktif dalam berbagai posisi, termasuk sebagai Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) sejak 2021, Komisaris Independen PT Taspen sejak 2020, dan Ketua Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan RI sejak 2019.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa per Maret 2024, sebanyak 52 pelaku inovasi sektor jasa keuangan (ITSK) telah masuk dalam regulatory sandbox (RS). Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dari sebelumnya yang mencapai 108 penyelenggara pada Agustus 2023.
"Dari total 52 ITSK, terdiri dari 36 penyelenggara agregator, 7 penyelenggara financing engine, 2 penyelenggara funding engine, 2 penyelenggara wealth tech, dan 4 penyelenggara financial planner," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi.
Hasan menjelaskan bahwa pengurangan jumlah penyelenggara ITSK dalam RS ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk lulusnya sebagian penyelenggara dari program RS dan ada juga yang tidak lulus.
Dalam proses pendaftaran RS, OJK menetapkan tiga klasifikasi kelulusan. ITSK yang lulus kategori pertama diberi rekomendasi untuk mengurus izin ke OJK. Sementara kategori kedua, ITSK yang lulus tidak harus mendaftarkan perizinan karena produk inovasinya sudah berizin di lembaga atau kementerian lain. Sedangkan kategori ketiga, ITSK yang ditolak biasanya disebabkan oleh beberapa alasan, seperti keberlanjutan bisnis yang kurang memadai atau adanya kemiripan dengan inovasi lain yang dapat mengganggu pangsa pasar lembaga jasa keuangan yang ada.
"Banyak juga ditemukan penyelenggara ITSK yang memiliki kemiripan dengan inovasi yang lain, sehingga bisa mengganggu pangsa pasar lembaga jasa keuangan yang ada," tambah Djoko Kurnijanto, Kepala Departemen Peraturan & Perizinan IAKD OJK.
BPRNews.id - Kembali mengulang kebaikan pada bulan Ramadan, PT BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Banyuwangi membagikan ribuan paket sembako kepada para dhuafa. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin perusahaan setiap Ramadan dan berlangsung di Kantor Pusat PT BPR ADY Banyuwangi di Jalan Gajah Mada, Dusun Krajan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng.
Pada Selasa (26/3), pembagian paket sembako dimulai pukul 09.48 dan dibuka oleh Komisaris BPR ADY, Nyoto Prayitno, yang didampingi oleh Komisaris Didik Sugiarto Candra, Direktur Utama Herlina Iswandari, beserta jajaran direksi lainnya. "BPR ADY berbagi rezeki kepada masyarakat," ujar Nyoto Prayitno.
Tidak hanya di kantor pusat, pembagian paket sembako juga dilakukan secara serentak di tiga kantor cabang BPR ADY di Pesanggaran, Jajag, dan Banyuwangi, serta di lima kantor kas BPR ADY di Songgon, Rogojampi, Purwoharjo, Srono, dan Karangdoro. "Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun di seluruh kantor dan kas BPR ADY di Banyuwangi," tambahnya.
Menurut Nyoto, pembagian paket sembako ini merupakan wujud nyata kontribusi BPR ADY terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bulan Ramadan yang penuh berkah. "Ini bukti BPR ADY peduli pada masyarakat," ujarnya.
Direktur Utama BPR ADY Banyuwangi, Herlina Iswandari, menjelaskan bahwa pembagian paket sembako merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Tahun ini, BPR ADY membagikan 2.000 paket sembako kepada para dhuafa, dengan sekitar 700 paket dibagikan di kantor pusat dan sisanya di kantor cabang serta kantor kas BPR ADY.
Selain pembagian paket sembako di kantor pusat, cabang, dan kas, Herlina juga menyebut bahwa kegiatan ini juga dilaksanakan di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Banyuwangi. Di sana, rombongan BPR ADY bertemu dengan para lansia yang tinggal di panti tersebut. "Semoga ini dapat terus berlangsung dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi," harapnya.
Salah satu penerima paket sembako, Ismatun, warga Dusun Krajan, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan tersebut. "Saya senang sekali, terima kasih banyak. Semoga berkah untuk keluarga saya," ucapnya.
Kepala UPT PSTW Banyuwangi, Agung Pambudi, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan tersebut. "Ini menjadi manfaat bagi semuanya," katanya.
BPRNews.id - Kontroversi terkait pencabutan izin usaha beberapa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2024 menjadi sorotan bagi industri perbankan Tanah Air. Namun, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya dengan tegas menanggapinya.
Henry Palthy, Ketua DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya, menyatakan bahwa penutupan BPR pada awal tahun tidak seharusnya menjadi kecemasan berlebih bagi masyarakat. Dengan pengawasan ketat dari pemerintah melalui OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BPR telah memperoleh tingkat keamanan yang signifikan.
"Masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir. BPR telah mendapatkan perlindungan dari LPS, memberikan keamanan dana nasabah hingga 100 persen. Jangka waktu klaimnya pun tidak lama, maksimum 90 hari kerja dana nasabah dikembalikan oleh LPS," ungkap Henry pada Rabu, 26 Maret 2024.
Henry menegaskan bahwa penutupan 7 BPR di tahun ini tidak dapat dijadikan cerminan bagi seluruh industri BPR yang berjumlah 1.446 di Indonesia. Dampaknya terhadap industri BPR hanya berdampak minor, dengan lebih dari 99 persen BPR yang tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
"Pencabutan izin usaha beberapa BPR tidak signifikan bagi industri secara keseluruhan. Masak kurang dari 1 persen dapat memengaruhi hampir 100 persen industri yang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik," tambahnya.
Menurut Henry, yang lebih penting bagi masyarakat adalah kesadaran untuk menggunakan layanan dari BPR. Industri BPR merupakan aset bangsa yang harus diapresiasi dan didukung oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap produk dalam negeri.
"BPR adalah bank anak negeri yang harus dicintai oleh masyarakat. Sudah seharusnya masyarakat menjadi nasabah BPR untuk menguatkan produk dalam negeri," ujar Henry.
Untuk meningkatkan kesadaran ini, DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya terus melakukan program edukasi dan literasi melalui 182 anggotanya yang tersebar di berbagai wilayah.
Sementara itu, Gatot Mahmuri, Sekretaris DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya, menambahkan bahwa industri BPR, khususnya anggota Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya, sedang melakukan penguatan modal inti minimal sebesar Rp 6 miliar di tahun 2024 sebagai upaya mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh OJK.
"Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya siap menerapkan aturan penguatan industri BPR yang dikeluarkan oleh OJK. Pada tahun 2025, semua anggota kami akan memenuhi aturan tersebut," tegas Gatot.
BPRNews.id - Proses tak akan mengkhianati hasil, demikianlah yang terbukti oleh kerja keras manajemen PT BPR Tri Capital Investama Sumbar di tahun 2023. Dalam sebuah lompatan yang mengesankan, perusahaan berhasil mencatatkan kinerja positif yang memuaskan. Dalam sebuah wawancara dengan Padang Ekspres pada Selasa (26/3/2024), Direktur PT BPR Tri Capital Investama Sumbar, Syamsuardi, menyampaikan prestasi yang mengesankan ini.
"Dengan kerja keras dari seluruh tim, kami di PT BPR Tri Capital Investama Sumbar (BPR JKT-PRM) berhasil mencatatkan kinerja positif. Total Asset mencapai Rp 44,6 Miliar, realisasi Kredit sebesar Rp 34,1 Miliar, Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 35,3 Miliar. Selain itu, kinerja laba juga mengalami lonjakan yang signifikan. Dari rugi sebesar Rp 6,9 Miliar pada tahun 2022, kami berhasil berbalik arah dan membukukan laba sebesar Rp 349 juta pada tahun 2023. Semua indikator usaha ini tumbuh secara tahunan," ujar Syamsuardi dengan bangga.
Menurut Syamsuardi, peningkatan kinerja PT BPR Tri Capital Investama Sumbar tak lepas dari kerja keras dan strategi yang tepat dalam menjalankan operasional. Seluruh indikator usaha berhasil pulih dan berkembang, menandai sebuah pencapaian luar biasa bagi perusahaan yang sebelumnya mengalami tantangan besar.
Dari hasil audit akhir tahun 2023, terungkap bahwa total Asset perusahaan mencapai Rp 44,6 Miliar, dengan pertumbuhan sebesar 4,37 persen secara tahunan. Peran treasury menjadi kunci dalam memperbaiki kinerja aset. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 10,37 persen secara tahunan, dengan tabungan dan deposito keduanya mengalami pertumbuhan yang sehat.
Meskipun kinerja kredit masih fluktuatif, pendapatan bunga mulai meningkat. Pendapatan bunga kontraktual tumbuh 3,98 persen secara tahunan, sementara pendapatan lainnya bahkan melonjak hingga 449,52 persen.
"Dengan aset yang bertambah, kualitas kredit yang membaik, dan pendapatan operasional yang meningkat, ini berdampak pada kinerja laba. Laba bersih berhasil meningkat dari kerugian pada tahun 2022 menjadi laba sebesar Rp 349 Juta," tambah Syamsuardi.
Renaming (perubahan nama) PT BPR Tri Capital Investama Sumbar telah membawa angin segar bagi perusahaan, membuktikan bahwa tekad yang kuat dan kerja keras dapat mengubah nasib. Setelah tiga tahun berjuang, perusahaan ini berhasil pulih dan mencatatkan laba yang membanggakan pada tahun 2023.