BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa kerugian masyarakat akibat investasi ilegal atau bodong telah mencapai Rp139,67 triliun selama rentang waktu 2017 hingga 2023.
Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK, Hudiyanto, menyatakan bahwa setiap hari pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait investasi bodong. Laporan-laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh OJK bersama 15 lembaga lainnya, termasuk kepolisian.
"Kita kerja setiap hari, memblokir, mengejar, menangkap. Satgas ini ada 16 lembaga, termasuk kejaksaan dan kepolisian, termasuk PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," ujar Hudiyanto seperti dilaporkan oleh Antara.
Hudiyanto menambahkan bahwa banyak masyarakat yang kurang memahami tentang pengelolaan keuangan, sehingga sering dimanfaatkan oleh pelaku investasi bodong untuk mencari keuntungan. Pelaku investasi bodong juga sering memiliki sistem yang sulit dilacak.
"Misalnya, dalam waktu lima menit uang yang Anda transfer sudah tidak ada, mereka rata-rata punya lima sampai enam pelarian rekening. Itulah yang namanya penjahat. Mereka memiliki sistem dan rekening bank sendiri," ungkapnya.
Salah satu kelompok yang sering menjadi korban investasi bodong adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pelaku investasi bodong sering menargetkan PMI karena mereka diketahui memiliki banyak uang setelah bekerja bertahun-tahun di luar negeri.
"Tak sedikit PMI yang terjerat oleh iming-iming pelaku investasi bodong, baik di dalam maupun di luar negeri. Bahkan mungkin mereka sudah diincar saat pulang ke tanah air, di bandara sudah diincar. Anak-anak ini sudah memiliki uang, tetapi mereka belum sepenuhnya paham," jelasnya.
BPRNews.id - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) secara resmi telah menghentikan seluruh kegiatan usaha Bartle Bogle Hegarty (BBH) Indonesia dan Smart Wallet. Kedua usaha ini terbukti tidak memiliki izin dan melakukan aktivitas penipuan.
"Satgas PASTI menghentikan kegiatan usaha Bartle Bogle Hegarty (BBH) Indonesia dan Smart Wallet yang terbukti melakukan aktivitas penipuan dan tidak memiliki izin otoritas terkait," jelas Satgas PASTI melalui unggahan resmi Instagram OJK, Selasa (26/3/2024).
BBH Indonesia, yang sebelumnya beredar di Indonesia, mencatut nama Bartle Bogle Hegarty (BBH), sebuah agensi periklanan di Inggris. Mereka menawarkan pekerjaan paruh waktu melalui unduhan aplikasi yang mereka sediakan. Namun, entitas ini terbukti melakukan penipuan dan beroperasi tanpa izin yang sah.
Temuan serupa juga terjadi pada entitas Smart Wallet, di mana perusahaan ini tidak memiliki izin resmi dan aplikasinya melakukan aktivitas penipuan dengan mengusung konsep robot trading.
"Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Smart Wallet dinilai melakukan kegiatan penghimpunan dana berkedok robot trading/expert advisor dengan sistem multi-level marketing dan tidak memiliki perizinan beroperasi di Indonesia," jelas lembaga tersebut.
OJK kembali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati saat berinvestasi dan memperhatikan dua aspek penting: Legal dan Logis (2L).
"Pastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan sudah memiliki izin yang tepat dari otoritas/lembaga terkait yang mengawasi," tegas Satgas PASTI OJK.
"Selalu perhatikan hasil atau keuntungan yang ditawarkan, apakah logis atau tidak," tambahnya.
Masyarakat diminta untuk segera melaporkan informasi atau tawaran investasi yang mencurigakan atau diduga ilegal kepada OJK. Mereka dapat menghubungi OJK melalui nomor telepon 157, WhatsApp (081157157157), email: [email protected] atau email: [email protected].
BPRNews.id - Pemerintah Kabupaten Magelang terus memberikan dorongan dan dukungan kepada PT BPR Bank BAPAS 69 (Perseroda) agar semakin maju. Pj Bupati Magelang, Sepyo Achanto SH MH, menegaskan hal ini saat memberikan pengarahan dan motivasi kerja kepada karyawan Bank Bapas 69 Magelang pada sebuah acara di Senin (25/3/2024).
"Tentunya harus bersatu padu untuk bekerja sebaik-baiknya, sesuai kapasitas masing-masing," ujarnya, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai kesuksesan. "Hal ini diawali dengan kinerja karyawan yang baik, yang merupakan hasil dari kemampuan dan keterampilan yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja."
Sepyo juga mendorong karyawan untuk terus meningkatkan kemampuan diri, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. "Kalau kita hanya seperti kemarin-kemarin, penghargaan tidak akan terus datang," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank BAPAS 69 Magelang, Rohmad Widodo, memberikan penghargaan kepada Pj Bupati Magelang. Ini sebagai pengakuan atas kinerja dan kebijakan yang berhasil membawa Bank BAPAS 69 Magelang meraih penghargaan dalam TOP BUMD Award Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-OTDA).
Pj Bupati Magelang menerima penghargaan TOP Pembina BUMD 2024, sementara Rohmad Widodo meraih gelar TOP CEO BUMD 2024. Bank BAPAS 69 (Perseroda) sendiri meraih TOP BUMD 2024 dengan predikat bintang lima dan mendapatkan Platinum Trophy.
Dalam tanggapannya, Pj Bupati Magelang menyampaikan kebanggaannya atas prestasi yang telah diraih Bank BAPAS 69. "Ini menunjukkan bahwa para Direksi dan karyawan benar-benar profesional dalam mengelola perusahaan ini," ujarnya.
"Prestasi ini tak lepas dari dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat luas. Sebagai Penjabat Bupati Magelang, kami sangat bangga dengan prestasi luar biasa ini," tambahnya.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Bank BAPAS 69 Magelang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ekonomi daerah. Semangat untuk terus berkarya dan berinovasi diharapkan akan menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan di masa depan.
BPRNews.id - Tahun buku 2023 menandai konsistensi kinerja PT BPR Dharma Nagari, sebuah lembaga keuangan mikro yang beroperasi di Kabupaten Dharmasraya. Data terbaru mengungkapkan bahwa kinerja lembaga ini relatif tetap dengan total aset mencapai Rp28,3 miliar, realisasi kredit sebesar Rp22,7 miliar, dana pihak ketiga sebesar Rp21,6 miliar, dan laba bersih usaha sekitar Rp251 juta.
"Dalam tahun 2023, kinerja PT BPR Dharma Nagari relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami mencatat total aset sebesar Rp28,3 miliar, realisasi kredit Rp22,7 miliar, dana pihak ketiga Rp21,6 miliar, dan laba bersih usaha Rp251 juta. Kami berharap bisa meningkatkan kinerja di tahun 2024," ungkap Direktur PT BPR Dharma Nagari, Yusmardi Effendi kepada Padang Ekspres.
Menurut Yusmardi, meskipun terjadi peningkatan aset, namun kinerja PT BPR Dharma Nagari di tahun 2023 sedikit melandai. Peningkatan aset tersebut terutama disebabkan oleh penambahan ekuitas.
Audit yang dilakukan pada akhir tahun 2023 mencatat total aset sebesar Rp 28,3 miliar. Namun, pertumbuhan ini relatif kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Realisasi aset ini terutama didukung oleh realisasi kredit dan dana pihak ketiga. Hingga akhir tahun 2023, total dana pihak ketiga mencapai Rp21,6 miliar, terdiri dari dana tabungan sebesar Rp15,1 miliar dan dana deposito sebesar Rp6,4 miliar," jelas Yusmardi.
Trend yang sama juga terjadi pada realisasi kredit. Hingga akhir tahun 2023, total kredit yang disalurkan sebesar Rp22,7 miliar, menunjukkan pertumbuhan yang melandai.
"Pendapatan operasional (PO) selama tahun 2023 mencapai Rp3,6 miliar. Laba bersih usaha yang berhasil kami catatkan hingga akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp251 juta," tambah Yusmardi.
Meskipun demikian, PT BPR Dharma Nagari terus berusaha untuk memperbaiki kinerjanya. Sebagai salah satu BPR yang beroperasi di Kabupaten Dharmasraya, PT BPR Dharma Nagari telah mencatatkan perbaikan kinerja dalam beberapa tahun terakhir.
"Atas nama manajemen, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas dukungan mereka. Kami optimis dapat meningkatkan kinerja kami di tahun 2024," pungkas Yusmardi Effendi.
BPRNews.id - Hari ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. Rapat tersebut berlangsung tertutup selama sekitar dua jam.
Setelah rapat, Ketua LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa ada masukan dari salah satu anggota parlemen yang menekankan pentingnya berhati-hati dalam mencabut izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Alasannya adalah adanya potensi dampak turunan yang mungkin terjadi.
"Ada beberapa masukan dari parlemen yang cukup bagus, misalnya salah satu anggota parlemen tadi menyatakan bahwa tutup bank bisa dilakukan dengan mudah, tapi kita harus mempertimbangkan dampaknya. Dampak terganggunya sistem ekonomi harus dipertimbangkan," ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (26/3/2024).
Purbaya menyatakan setuju dengan masukan tersebut. Namun, pihaknya akan tetap selektif dalam memilih BPR mana yang dapat diselamatkan.
"Kami akan menyelamatkan BPR asalkan manajemennya baik dan orang-orangnya kompeten. Namun, kami tidak akan menyelamatkan bank yang memiliki manajemen buruk dan kinerja yang jelek. Itu hanya akan sia-sia. Kami setuju bahwa BPR harus didukung, kami sedang melakukan pencarian," tambahnya.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, setidaknya ada satu BPR yang akan diselamatkan. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan identitas BPR tersebut sambil melakukan kajian lebih lanjut.
"Saya selalu mengevaluasi kondisi manajemen, pengelolaan, dan keuangan setiap BPR yang diserahkan OJK kepada kami. Jika BPR tersebut mengalami kesulitan karena bisnis yang buruk tapi tidak ada tindak penipuan atau pencucian uang, kami akan berusaha menyelamatkannya," jelasnya.
"Terdapat kemungkinan bahwa dalam waktu dekat, kami akan menyelamatkan satu BPR. Namun, saya masih melakukan kajian lebih lanjut. Semangat LPS kami adalah untuk itu," tambahnya.
Purbaya menekankan bahwa mengganti uang simpanan nasabah yang terdampak oleh kebangkrutan BPR merupakan hal yang mudah karena dana tersebut tersedia. Namun, prioritasnya adalah menyelamatkan BPR dari kebangkrutan.
"Bayar simpanan nasabah memang mudah karena uangnya ada, tapi fokus kami adalah menyelamatkan ekosistem ekonomi sekitar BPR yang layak diselamatkan," tegasnya.
Catatan detikcom mencatat bahwa dalam tiga bulan pertama tahun 2024, beberapa BPR telah mengalami kebangkrutan. Yang terbaru, OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo.