BPRNews.id - Sorotan tajam kembali mengarah pada dunia keuangan digital, kali ini setelah ditemukan indikasi penipuan terhadap anggota oleh aplikasi Smart Wallet. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) mengambil langkah tegas dengan memblokir aktivitas Smart Wallet.

Tudingan terhadap Smart Wallet bukanlah tanpa dasar. Aplikasi ini diduga kuat terlibat dalam aktivitas penipuan terhadap para anggotanya, dengan dugaan tidak memiliki izin yang sah. Investigasi yang dilakukan oleh Bappebti, Direktorat Jenderal Perdagangan Berjangka Komoditi, menemukan bukti yang mengejutkan.

"Pengelolaan dana yang tidak transparan dan mengarah pada model investasi bodong sangat merugikan masyarakat," ujar seorang juru bicara dari Satgas Pasti, menanggapi temuan tersebut.

Selain itu, Satgas Pasti juga mengungkap adanya 12 entitas yang beroperasi melalui sistem deposit dengan modus pekerjaan paruh waktu. Langkah cepat diambil dengan memblokir rekening dan melibatkan aparat hukum untuk menindaklanjuti kasus ini.

Ribuan anggota Smart Wallet ditinggalkan dalam kebingungan, menghadapi tidak hanya kehilangan saldo, tetapi juga ketidakpastian terhadap investasi yang mereka lakukan. "Dalam menghadapi situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Tawaran investasi yang terlalu fantastis harus dihindari," tambah juru bicara Satgas Pasti.

Dengan penemuan ini, OJK berharap tindakan tegas yang diambil dapat menjadi peringatan bagi semua pihak dalam dunia keuangan digital untuk menjaga transparansi dan integritas demi keamanan dan perlindungan anggota masyarakat.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk secara rutin memeriksa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai langkah pencegahan terhadap praktik phishing yang semakin marak.

SLIK OJK merupakan catatan informasi terkait riwayat debitur atau lembaga keuangan lain yang mencakup informasi tentang lancar atau tidaknya pembayaran kredit.

"Dengan berkembangnya teknologi dan maraknya phishing di internet maka masyarakat diharapkan untuk rajin mengecek SLIK mereka. Karena bisa saja dari link yang tidak sadar diklik kemudian data pribadi dapat diakses dan dipergunakan secara tidak bertanggung jawab," ujar Kepala OJK Sulteng, Triyono Raharjo.

Untuk memeriksa SLIK OJK, masyarakat dapat mengakses website resmi OJK di https://idebku.ojk.go.id atau mengunjungi kantor OJK terdekat.

Kantor OJK Sulteng berlokasi di Jl. R.A. Kartini No.19, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Langkah ini diambil sebagai upaya proaktif dalam melindungi data pribadi masyarakat dari praktik phishing yang dapat merugikan. Dengan memeriksa SLIK secara rutin, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan menghindari potensi penyalahgunaan data pribadi mereka.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan rencananya untuk menutup total 20 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di tahun 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edina Rae, mengungkapkan bahwa kejatuhan bank-bank ini disebabkan oleh kasus fraud dan kekurangan dalam tata kelola manajemen.

"Kemungkinan [tahun ini] nyampe 20 BPR, tapi kan itu sudah tutup, tinggal likuidasinya saja," ungkap Dian Edina Rae kepada awak media di Hotel Kempinski Jakarta pada Jumat (22/3/2024).

OJK berkomitmen untuk memperkuat sektor BPR dengan mendorong konsolidasi, penyesuaian regulasi, dan pengawasan yang lebih ketat kedepannya. Dian juga menyatakan bahwa peta jalan untuk BPR akan dirancang sekomprehensif mungkin, termasuk dalam hal pengaturan manajemen risiko, tata kelola, dan SDM.

"Dasar dari perancangan aturan ini adalah untuk membersihkan BPR yang memiliki masalah mendasar terlebih dahulu sebelum mengeluarkan roadmap. Ini termasuk menangani persoalan keuangan dan fraud," jelasnya.

Dengan membersihkan BPR yang bermasalah, diharapkan sektor ini akan mengalami penguatan. Perubahan standar operasional seperti kemampuan listing di bursa atau IPO serta peningkatan dalam sistem pembayaran menjadi fokus ke depan.

Hingga saat ini, sedikitnya tujuh bank telah bangkrut pada tiga bulan pertama tahun 2024. Data statistik yang dirilis OJK menunjukkan bahwa laba BPR pada tahun 2023 mencapai Rp1,94 triliun, mengalami penurunan 38,65% secara tahunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari segi rasio profitabilitas, tingkat pengembalian ekuitas (ROE) BPR turun dari 15,39% pada 2022 menjadi 8,74% pada 2023. Sedangkan tingkat pengembalian aset (ROA) BPR turun dari 1,74% pada 2022 menjadi 1% pada 2023.

Meskipun demikian, BPR masih mencatatkan kinerja yang positif dalam intermediasi. Pada tahun 2023, BPR berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp140,78 triliun, tumbuh 8,88% secara tahunan. Aset BPR juga naik 6,95% menjadi Rp194,98 triliun.

Namun, pemburukan kualitas aset juga terjadi dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang meningkat dari 7,89% pada 2022 menjadi 9,87% pada 2023. Meskipun demikian, dari sisi pendanaan, BPR telah berhasil meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp158,79 triliun pada 2023, naik 8,65% secara tahunan.

BPRNews.id - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menepis kabar yang menyebutkan bahwa dirinya menjadi salah satu kandidat Menteri Keuangan yang akan dipilih oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mahendra memberikan klarifikasi terkait isu tersebut saat diwawancarai oleh wartawan di Jakarta pada Jumat (22/3/2024).

"Itu sih tidak ya," ujar Mahendra kepada wartawan, menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan penunjukannya sebagai Menteri Keuangan.

Meskipun muncul kabar tersebut, Mahendra menyatakan bahwa fokus utamanya adalah untuk mengurus OJK. "Mau urus OJK, ya, mau dong," tambahnya ketika ditanya mengenai ketertarikannya menjadi Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Mahendra juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu banyak mendengarkan rumor yang beredar. Meski namanya termasuk dalam daftar calon yang dikabarkan diincar oleh Prabowo, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai siapa yang akan menduduki posisi Menteri Keuangan di pemerintahan yang akan datang.

Selain Mahendra, nama-nama lain yang juga disebut-sebut sebagai calon Menteri Keuangan antara lain Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Namun, belum ada keputusan resmi yang diambil terkait posisi tersebut.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran secara resmi memenangkan Pemilihan Presiden 2024 pada Rabu (20/3/2024). Kemenangan ini diraih setelah berhasil mengalahkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya dalam satu putaran pemilu.

BPRNews.id - Kesuksesan dalam pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Batang menjadi sorotan utama dengan diraihnya penghargaan bergengsi Top Pembina BUMD Award 2024 oleh Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, dan PT BPR Bapera Kabupaten Batang.

Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, mengungkapkan, "Kolaborasi dengan sinergitas menjadi kunci metode Pentahelix. Sehingga dengan kerjasama semua pihak kita dapat meraih prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Batang."

Tidak hanya Pj Bupati, PT BPR Bapera sendiri juga meraih penghargaan Top BUMD Award 2024 dengan label Bintang Empat. Direktur Utama PT BPR Bapera, Aji Setya Budi, juga memperoleh penghargaan Top CEO Award 2024 atas kepiawaiannya dalam mengelola keuangan bank daerah.

"Pencapaian PT BPR Bapera pada 2023 telah melebihi angka 100 persen, melampaui anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Akan ada rencana pertumbuhan sebesar 10 hingga 15 persen untuk tahun 2024, dengan target mencapai sekitar Rp1,5 miliar," jelas Aji Setya Budi.

Dengan jumlah nasabah mencapai 12 ribu orang, terutama berkat produk tabungan yang menarik minat masyarakat, PT BPR Bapera mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai perbankan yang sehat dan efisien.

"Prestasi ini menegaskan komitmen PT BPR Bapera dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang," tambahnya.