BPRNews.id - RevComm, perusahaan yang mengoptimalkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk bisnis, mengumumkan kemitraan strategisnya dengan FinDIGI, MoEngage, SleekFlow, dan KIT Global dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Kolaborasi ini diumumkan dalam Seminar 'Persiapan BPR/S Goes IPO dan Strategi Ekosistemnya', yang diselenggarakan pada Kamis, 29 Februari 2024.
"Kami berkomitmen untuk mendukung digitalisasi industri perbankan khususnya di sektor BPR dan BPRS. Kolaborasi dengan FinTech terkemuka ini akan mempercepat transformasi digital dan memberikan layanan yang lebih efisien kepada nasabah," ungkap perwakilan RevComm.
Seminar tersebut dihadiri oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Satu Jabodebek dan Banten, Roberto Akyuwen, yang menyampaikan tentang pentingnya akselerasi digitalisasi, penguatan tata kelola, serta kewajiban pemenuhan modal inti dan konsolidasi dalam rangka persiapan BPR dan BPRS untuk melakukan Initial Public Offering (IPO).
"Permodalan dan digitalisasi merupakan dua aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh BPR dan BPRS. Kami mendukung upaya mereka dalam meningkatkan layanan perbankan dan memastikan infrastruktur core banking telah memenuhi standar yang ditetapkan," ujar Roberto Akyuwen.
Dalam kesempatan yang sama, Customer Success Manager RevComm Indonesia, Bernadus Hananto, memperkenalkan solusi terbaru RevComm, MiiTel, sistem telepon berbasis AI yang dapat membantu BPR dan BPRS dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan perbankan.
"Kami berharap solusi MiiTel kami dapat membantu BPR dan BPRS dalam mewujudkan layanan perbankan yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan adopsi teknologi AI, kami yakin akan membantu mereka meraih kesuksesan dalam menghadapi tantangan digitalisasi," ujar Bernadus.
Kolaborasi antara RevComm dan FinTech terkemuka ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari layanan perbankan yang lebih canggih dan efisien.
BPRNews.id - Kabar gembira bagi nasabah Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi Cabang Jampangkulon. Mereka kini dapat mencairkan Tabungan Hari Raya (Tahara), sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh Kepala Cabang BPR Jampangkulon, Erviandi.
Erviandi menjelaskan bahwa nasabah Tahara yang telah melunasi atau mencapai angsuran selama 10 bulan, kini dapat melakukan pencairan sesuai dengan tanggal awal menabung. "Mulai hari ini sudah bisa dicairkan untuk yang sudah mencapai paket 10 bulan. Bahkan sudah kami konfirmasi kepada nasabah untuk penjadwalan pencairan sesuai tanggal setoran," ujarnya pada Kamis (14/3/2024).
Menurut Erviandi, program Tahara di BPR Jampangkulon mengalami peningkatan signifikan tahun ini. "Tahun kemarin mencapai 146 rekening dengan nilai Rp 600 juta. Sekarang mencapai 239 rekening dengan nilai yang siap dicairkan Rp 1,1 miliar," katanya.
"Adanya peningkatan jumlah nasabah Tahara merupakan bukti kepercayaan masyarakat di Pajampangan terhadap pelayanan yang kami berikan di Perumda BPR Sukabumi," tambah Erviandi.
Dengan adanya fasilitas Tahara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah menyimpan dana untuk mempersiapkan kebutuhan menjelang hari raya, serta meningkatkan kesejahteraan finansial keluarga.
BPRNews.id - Merger yang dilakukan di akhir tahun 2023 membawa angin segar bagi PT BPR Durian Mandiri, yang berhasil mencatatkan lompatan kinerja yang signifikan.
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut, Direktur Utama PT BPR Durian Mandiri, Marnis Ahmad, bersama dengan Direktur Irna Novida, mengumumkan pencapaian gemilang yang dicapai pada tahun lalu.
"Alhamdulillah, tahun 2023 menjadi momentum penting bagi PT BPR Durian Mandiri. Kami berhasil mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan dalam berbagai aspek usaha kami," ungkap Marnis Ahmad.
Data keuangan yang dirilis menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Total Asset PT BPR Durian Mandiri mencapai Rp24,6 miliar, menandai peningkatan sebesar 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Realisasi Kredit juga mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan sebesar 76,16 persen, mencapai angka Rp20,4 miliar. Sementara Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 37,57 persen, mencapai total Rp18,4 miliar. Laba Bersih Usaha juga naik pesat menjadi Rp400 juta, menunjukkan kenaikan sebesar 8,10 persen dari tahun sebelumnya.
Menurut Marnis Ahmad, keberhasilan ini didorong oleh dua faktor utama. Pertama, kinerja yang konsisten sesuai dengan Rencana Bisnis Bank sepanjang tahun 2023. Kedua, dampak positif dari merger yang dilakukan di akhir tahun, yang memberikan dorongan signifikan pada kinerja perusahaan.
Dari segi aset dan dana, pertumbuhan yang dicatat juga sangat mengesankan. Total Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun selama tahun 2023 mencapai Rp18,4 miliar, dengan tabungan dan deposito keduanya menyumbang pertumbuhan yang signifikan. Realisasi Kredit juga melampaui target yang telah ditetapkan, mencapai Rp20,4 miliar.
Peningkatan kinerja tidak hanya terlihat dari segi pendapatan, namun juga dari sisi kualitas aktiva produktif.
"Merger telah berhasil memperkuat struktur permodalan kami, tercermin dari peningkatan Capital Adequacy Ratio (CAR) hingga mencapai 31,49 pada akhir tahun 2023," tambah Marnis Ahmad.
Sementara itu, kualitas kredit pascamerger juga terjaga dengan baik, dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 3,30 persen dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 91,67 persen.
"Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan kami. Kami berharap dapat terus mencatatkan pertumbuhan yang positif di tahun 2024," tutup Marnis Ahmad, menandai komitmen perusahaan untuk terus berinovasi dan berkembang di masa mendatang.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapannya terkait keputusan sejumlah bank, termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), yang memutuskan untuk memanfaatkan sebagian laba mereka untuk dividen.
Dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pekan lalu (7/3/2024), Bank Mandiri memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp33,03 triliun atau 60% dari total laba bersih tahun buku 2023. Sementara itu, BRI memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 80% dari laba bersih tahun buku 2023, senilai Rp48,1 triliun.
Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa kebijakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) dan telah dilakukan pertemuan prudential atas rencana tersebut.
Dia juga menekankan bahwa tidak ada pembagian dividen yang terlalu besar, bahkan ada bank yang menurunkan rasio dividen, menunjukkan kekhawatiran pemegang saham terkait kesehatan bank.
Salah satu bank yang menurunkan rasio dividen tahun ini adalah BRI. Pada tahun sebelumnya, rasio pembayaran dividen BRI mencapai 85%, sementara tahun ini RUPST BRI memutuskan untuk menetapkan rasio pembayaran dividen sebesar 80%.
OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur mengenai pembagian dividen emiten perbankan. Pasal 108 dalam POJK tersebut menjelaskan kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dividen yang dikomunikasikan kepada pemegang saham, serta berbagai pertimbangan dan mekanisme terkait pembagian dividen.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dua perusahaan asuransi saat ini sedang menjalani proses pemisahan unit usaha syariah (UUS) atau spin-off.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa pemisahan unit usaha syariah dilakukan dengan cara mengalihkan portofolio unit syariah.
“Saat ini terdapat dua perusahaan asuransi sedang dalam proses spin-off dengan cara mengalihkan seluruh portofolio unit syariahnya kepada perusahaan asuransi syariah,” ujar Ogi dalam jawaban tertulis pada Selasa (12/3/2024).
Pemisahan unit usaha syariah tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengaturan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Ogi menegaskan bahwa POJK 11/2023 menetapkan bahwa perusahaan asuransi atau reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah paling lambat pada tanggal 31 Desember 2026. Skema pemisahan tersebut dapat dilakukan dengan pendirian perusahaan asuransi atau reasuransi syariah baru atau dengan mengalihkan portofolio unit syariah kepada perusahaan asuransi atau reasuransi syariah yang sudah ada.
“Dengan demikian, apabila skala bisnis perusahaan asuransi atau reasuransi syariah masih kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan perusahaan baru, maka perusahaan tersebut dapat mengalihkan portofolio unit syariah kepada perusahaan lain,” jelasnya.
OJK meminta perusahaan asuransi atau reasuransi yang memiliki unit syariah untuk menyampaikan perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah (RKPUS) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan perubahan RKPUS tersebut, OJK saat ini tengah melakukan analisis dan diskusi dengan perusahaan asuransi atau reasuransi terkait isi perubahan tersebut.