Standard Post with Image
bank umum

Revolusi Keuangan Digital: Bank Saqu by Astra International dan WeLab Siap Mengubah Lanskap Perbankan

Bprnews.id - Memasuki pekan yang baru, secercah kabar inovasi di dunia keuangan menarik perhatian, PT Astra International Tbk. (ASII), raksasa konglomerat yang selama ini dikenal dengan dominasinya di sektor otomotif dan keuangan, mengumumkan kelahiran Bank Saqu pendatang baru yang menjanjikan dalam ranah perbankan digital sesuai dengan pengumuman yang dibuat pada Senin (20/11/2023).

konsep kolaboratif antara Astra Finaancial dan WeLab, yang amerealisasikan sinergi melalui Bank Jasa Jakarta (BJJ), telah melahirkan platform yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan ritel dan UMKM, sebuah segmen yang semakin berkembang dan membutuhkan inovasi finansial yang inklusif serta adaptif.

Dengan fitur unggulannya yang memungkinkan penyesuaian simpanan ke dalam hingga 20 kantong atau saku, Bank Saqu tidak hanya menjanjikan kenyamanan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga memberikan peluang baru bagi nasabah untuk mengatur penghasilan dan memenuhi berbagai keperluan dengan lebih efisien dan cermat.

"Bank Saqu akan mendukung, melengkapi dan memperkuat ekosistem jasa keuangan Grup Astra, serta mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia," ujar Suparno dalam kata sambutannya di peluncuran Bank Saqu, Menara Astra, Senin (20/11/2023).

Bank Saqu juga menyasar generasi muda, terutama para solopreneur di Indonesia, mencakup pemilik usaha kecil, pekerja lepas, dan karyawan tetap dengan pekerjaan tambahan.

Berikut adalah beberapa fitur utama layanan Bank Saqu:

Saku: Sebuah produk yang intuitif dan serbaguna yang dapat dipersonalisasi nasabah hingga 20 kantong (saku), sehingga bisa membantu nasabah mengatur berbagai keperluan, mulai dari mengelola pendapatan, mengatur pengeluaran dan berbagai tujuan keuangan.

Busposito: Produk deposito pertama di Indonesia yang memanfaatkan kekuatan komunitas. Nasabah dapat meningkatkan tingkat suku bunga yang menyenangkan dengan keluarga, teman, atau seluruh komunitas Bank Saqu. Semakin banyak orang yang bergabung dengan Busposito, artinya semakin besar nasabah memperoleh bunga lebih tinggi hingga 7% per tahun.

Tabungmatic: Fitur menarik dimana nasabah dapat menabung secara otomatis dengan Tabungmatic dari setiap pembulatan transaksi melalui QRIS yang disimpan di Saku Booster, untuk mendapatkan tingkat suku bunga lebih tinggi, hingga 10% per tahun (syarat dan ketentuan berlaku). Dengan Tabungmatic, nasabah dapat dengan mudah mencapai tujuan finansial.

Misi Penuh Hadiah: Bank Saqu memberikan hadiah di setiap langkahnya. Nasabah diajak untuk menyelesaikan misi untuk mendapatkan hadiah, mulai dari membuka akun, melakukan transfer menggunakan BI-FAST, melakukan transaksi dengan QRIS, mereferensikan teman dan keluarga, dan hingga berkesempatan meraih bonus dana tunai hingga Rp1 Juta per hari² (syarat dan ketentuan berlaku).

Saku Booster (Saku Hadiah): Sebuah saku khusus untuk menyimpan semua cashback yang diperoleh nasabah dari transaksi menggunakan Bank Saqu, termasuk Tabungmatic. Nasabah dapat memperoleh cashback di Saku Booster dengan tingkat bunga lebih tinggi hingga 10% per tahun (syarat dan ketentuan berlaku).

Standard Post with Image
bank umum

Permata Bank Responsif Atas Kebijakan Free Float BEI: Persiapan Menuju Tenggat 7,5%

Bprnews.id - PT Bank Permata Tbk. (BNLI) atau Permata Bank menempuh langkah resolutif terhadap kebijakan bursa efek terkait batas minimum kepemilikan saham oleh publik (free float) sebesar 7,5% sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni 21 Desember 2023.

Situasi ini disebabkan data Bloomberg per Agustus 2023 menunjukkan bahwa free float BNLI berada di angka yang relatif rendah, yaitu 0,83%. Namun demikian, tindakan dan koordinasi intens sudah diambil, terutama setelah RTI Business menginformasikan bahwa pemegang saham pengendali, Bangkok Bank Public Company Limited, memiliki saham dominan sebesar 98,71%.

Direktur Keuangan Permata Bank, Rudy Basyir Ahmad, mengungkapkan bahwa diskusi dengan Bank Bangkok telah dijalankan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

“Permata Bank berupaya untuk memenuhi ketentuan dan waktu yang disepakati. Kami juga secara rutin berkomunikasi dengan regulator dan Bangkok Bank,” ujarnya pada awak media dalam Public Expose, Kamis (23/11/2023).

Meliza M. Rusli sebagai Direktur Utama bank tersebut, Bank Permata baru-baru ini mendapatkan perpanjangan pemenuhan kriteria saham minimum free float BEI hingga Oktober 2024.

Perkembangan ini menyusul berlakunya SEOJK No.20/SEOJK.04 /2022 surat edaran, yang menguraikan kondisi di mana permohonan perpanjangan dapat diajukan untuk realokasi saham pasca Penawaran Tender Wajib sebuah proses penting yang dirinci dalam kerangka peraturan OJK No.9/POJK.04/2018.

“Kegiatan aksi korporasi terkait pemenuhan batas minimum saham free float merupakan ranah pemegang saham pengendali PermataBank, Bangkok Bank, yang mana akan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku,” ujarnya,pada Rabu (25/10/2023)

Meliza mengutarakan komitmennya yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh aksi korporasi sejalan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan masa depan perusahaan yang gagal memenuhi persyaratan minimum free float; Entitas tersebut akan menjalani pemantauan khusus di bursa, yang berpotensi berujung pada penghapusan pencatatan sahamnya dari lantai bursa BEI.

Perkembangan ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan pasar, yang menjadi tolak ukur kepercayaan investor dan kelancaran fungsi pasar modal.

"Untuk perusahaan yang sama sekali tidak berupaya [untuk memenuhi free float], kami akan masukan ke papan pemantauan khusus sebagai perusahaan yang sahamnya tidak memenuhi ketentuan," katanya, Senin (9/10/2023).

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengumumkan persyaratan yang mengharuskan perusahaan tercatat untuk memiliki minimal 50 juta saham free float atau setidaknya 7,5% dari total saham yang terdaftar. Kebijakan yang efektif per 21 Desember 2023 ini menggambarkan langkah BEI dalam meningkatkan likuiditas pasar dan memperluas pengelolaan kepemilikan saham yang beredar.

Dengan definisi saham free float sebagai saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar serta dimiliki oleh investor yang masing-masing memiliki kurang dari 5% saham, persyaratan ini menjadi penanda penting bagi ekosistem pasar modal Indonesia.

Dalam langkah yang signifikan, regulasi telah memperkenalkan serangkaian kriteria yang harus dipatuhi oleh perusahaan untuk mempertahankan status pencatatannya di bursa.

Selain persyaratan tersebut, ada klausul penting dalam Peraturan Nomor I-A yang memberikan kemudahan bagi emiten. Ketentuan peraturan ini memungkinkan perusahaan untuk meminta pemegang saham tertentu untuk diklasifikasikan sebagai bagian dari saham mengambang bebas publik, dengan ketentuan bahwa kepemilikannya merupakan portofolio investasi untuk kepentingan investor publik.

Standard Post with Image
BPR

Kebangkrutan BPR Tak Berdampak Sistemik

Bprnews.id - Kebangkrutas BPR serta kinerja keuangan yang memburuk ini memang jadi satu persoalan cukup penting. Akan tetapi persoalan BPR tak akan berdampak sistemik pada industri perbankan nasional.

Hal ini karena secara keseluruhan, industri perbankan Tanah Air masih terjaga dengan baik. Hasil uji ketahanan bank (stress test) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan International Monetary Fund (IMF) masih menunjukkan resiliensi perbankan yang terjaga.

Menurut IMF, stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dengan baik, didukung oleh buffer permodalan serta likuiditas perbankan yang mampu menyerap risiko yang muncul.

Melansir dari pengumuman Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada hari ini, Kamis (23/11/2023) menyatakan, perbankan nasional masih memiliki likuiditas yang didukung oleh implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang efektif berlaku sejak 1 Oktober 2023," Ungkap Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Oktober 2023, Kamis (23/11/2023).

Lebih lanjut, Perry mengatakan bahwa rasio alat likuiditas per DPK (AL/DPK) sebesar 26,36%. Angka ini malah naik dibandingkan dengan September 2023, yakni 25,83%.

Kondisi likuiditas yang masih memadai tersebut juga tercermin pada posisi suku bunga deposito. simpanan jangka panjang untuk tenor 1 bulan terjaga pada level 4,4% dengan suku bunga kredit per 1 Oktober 2023 9,7%.

Perry mengatakan bahwa BI selanjutnya akan terus meningkatkan efektivitas implementasi KLM untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Adapun BI mencatat pertumbuhan kredit perbankan tumbuh 8,99% secara tahunan (year on year/yoy) per Oktober 2023. Secara sektoral pertumbuhan kredit ditopang oleh industri jasa dan pertambangan.

Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan kredit secara tahunan per Oktober 2023 tidak jauh berbeda. BI melaporkan pertumbuhan kredit per September 2023 sebesar 8,96% yoy.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjabarkan pembiayaan bank syariah masih tumbuh lebih tinggi, yakni 14,8% yoy. Bila dilihat dari skala usaha, kredit kepada UMKM tumbuh 8,36% yoy

"Ke depan BI akan terus mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan untuk menjaga momentum per sektor," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Oktober 2023, Kamis (23/11/2023).

 

Standard Post with Image
BPR

Jumlah BPR Makin Susut, Buntut dari Kualitas Aset BPR Memburuk

Bprnews.id - Seiring dengan BPR yang bangkrut, jumlah BPR di Tanah Air tiap tahunnya selalu susut, bahkan per Agustus 2023 menurut data Statistik Perbankan Indonesia dari OJK hanya tercatat 1.412 BPR, sudah susut 38 BPR dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagai informasi, dengan bertambahnya BPR yang bangkrut maka, total sejak 2005 atau sejak LPS berdiri, sudah ada 121 BPR yang bangkrut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan berdasarkan kajian otoritas dalam 5 tahun ke depan jumlah BPR akan berkurang hingga lebih dari 400 entitas. Dengan demikian hanya akan tersisa 1.000 BPR pada 2027.

Menurut Dian, 1.000 BPR merupakan jumlah yang terbilang cukup. "Ini sudah berdasarkan kebutuhan economic test, sudah memadai," katanya.

Dian mengatakan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) memberikan kewenangan lebih kepada BPR. Kini, BPR melakukan kegiatan transfer dana, penukaran valuta asing, kerjasama dengan perusahaan asuransi, hingga melantai di pasar modal.

Penyusutan jumlah BPR juga tak lepas dari kinerja keuangan yang bergejolak. Secara industri kualitas aset BPR bahkan terus memburuk, ini tercermin dari nilai rasio non performing loan (NPL) atau rasio kredit macet yang terus meningkat.

Data statistik perbankan Indonesia oleh OJK mencatat NPL BPR secara gross meningkat hingga 10,15% atau setara Rp13,92 triliun dari total penyaluran kredit per Agustus 2023 sebanyak Rp137,48 triliun.

Standard Post with Image
BPR

Penyebab 3 BPR Bangkrut

Bprnews.id - Tahun ini telah menyaksikan goncangan di sektor perbankan di Indonesia, khususnya di lingkungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kegagalan manajemen dan insiden pemalsuan yang tidak terdeteksi telah menyebabkan kerugian besar bagi tiga BPR, yang akibatnya telah ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena ketidakmampuan mereka dalam menjalankan tata kelola bisnis yang efektif.

Kasus yang pertama muncul ketika BPR Bagong Inti Marga harus menyerahkan izin usahanya pada awal Februari 2023, disusul oleh BPR Karya Remaja Indramayu pada bulan September, dan yang terkini, BPR Indotama UKM Sulawesi, yang tutup pintu pada pertengahan November, pencabutan izin usaha oleh OJK ini menandakan berakhirnya operasi bank-bank tersebut dan menutup semua akses bagi masyarakat.

Langkah OJK ini kemudian diikuti dengan aksi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang telah bekerja keras dalam menyalurkan klaim penjaminan kepada nasabah yang terkena dampak dan melikuidasi aset bank untuk memulihkan apa yang bisa diselamatkan, upaya ini mencakup proses yang teliti dari rekonsiliasi dan verifikasi data nasabah sebelum pencairan dana jaminan dilakukan.melansir dari keterangan tertulis yang diungkapkan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman pada Senin (20/11/2023)..

Dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank, LPS melakukan perjalanan rekonsiliasi dan verifikasi secara rinci. Hal ini memastikan bahwa penggugat yang sah menerima kompensasi yang semestinya, dan pembayaran kepada pelanggan dilakukan secara bertahap selama periode ini.

Kemudian, LPS akan membentuk tim untuk melakukan likuiditas pada aset perusahaan, lalu akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS bank.

Melansir data dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo), BPR Bagong Inti Marga sebelum likuidasi bank memiliki 2.097 nasabah dan simpanan sebanyak Rp13,64 miliar, dari nilai tersebut data LPS mencatat sudah ada jaminan sebesar Rp13,14 miliar yang diberikan kepada nasabah.

Kemudian, untuk BPR Karya Remaja Indramayu saat ditutup tercatat punya nasabah sebanyak 25.176 dengan total simpanan senilai Rp285 miliar. Dari total tersebut, LPS telah mengganti sekitar Rp248 miliar kepada nasabah.

Selnajutya, BPR Indotama UKM Sulawesi diketahui sudah tak punya simpanan masyarakat dan sudah tidak lagi menyalurkan kredit. Sekretaris LPS Dimas Yuliharto menyebut keengganan kepemilikan bank untuk melanjutkan usaha perbankannya.

Namun, kondisi puncak yang menyebabkan jatuhnya tidak hanya BPR Indotama tetapi juga dua bank lain di wilayah tersebut, menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukanlah faktor pendorongnya. Sebaliknya, labirin tata kelola yang buruk dan aktivitas curang menyebabkan terjadinya fraud

"Sebagian besar masalah BPR bukan karena adanya masalah ekonomi, namun justru karena integritas pemilik ataupun pemegang saham atau pengurus saham yang tidak disiplin, sehingga terjadi fraud" ungkap Didik Madiyono, anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by BPR News