Bprnews.id - Di tengah gejolak sektor perbankan regional Indonesia, penutupan BPR Indotama UKM Sulawesi pada tanggal 15 November 2023 kembali menandai peringatan bagi industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ketiga yang bangkrut pada tahun ini.
Meskipun kejadian penutupan ini masih berada di bawah rata-rata tingkat kegagalan tahunan sebesar 6-7 bank seperti yang dilaporkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyerahnya UKM BPR Indotama terjadi karena tata kelola bisnis yang tidak memadai, seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya oleh Ketua Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.
Penghentian BPR Indotama UKM karena keputusan pemiliknya untuk keluar dari bisnis perbankan, ditambah dengan kurangnya simpanan atau pencairan pinjaman, Pola ini juga terjadi pada masa-masa awal runtuhnya BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI), yang menghadapi kebangkrutan pada tanggal 12 September karena penipuan internal, dan BPR Bagong Inti Marga (BPR BIM), yang ditutup pada tanggal 3 Februari karena arus keuangan yang tidak sehat.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Moch Amin Nurdin, memberikan wawasan kritis mengenai permasalahan mendasar yang dihadapi BPR, dan menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk merupakan permasalahan utama.
Selain itu, ia mengamati bahwa keterlibatan pemegang saham pengendali dalam operasional sehari-hari sering kali memperburuk situasi, sehingga menyebabkan inefisiensi manajemen dan potensi konflik kepentingan.
Maka dari itu, kata Amin, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang baru di Indonesia menghasilkan reformasi yang signifikan. Undang-undang ini menjanjikan lanskap operasional yang serupa dengan bank umum, dan mengusulkan peraturan yang ketat untuk operasional BPR.
"Nah, ini mungkin akan memperbaiki tata kelola BPR secara umum. Dan kalau yang kemudian, ini buat saya akan terjadi seleksi alam," ujar Amin, Kamis (23/11/2023).
Dia mengatakan "seleksi alam" yang dimaksud sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae. Yakni, berdasarkan kajian otoritas dalam lima tahun ke depan akan terjadi pemusnahan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara signifikan di Indonesia, dengan perkiraan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan berkurang hingga lebih dari 400 entitas. Pada tahun 2027, diperkirakan hanya akan ada 1.000 BPR yang tersisa, sehingga dapat menghadapi persaingan perbankan yang semakin kompetitif dan kompleks.
"Menurut saya lebih baik jumlah sedikit daripada kemudian banyak tapi tata kelolanya menjadi kurang baik. Ini harus kemudian dibangun aturan-aturan yang membuat para pemilik akan lebih hati-hati dalam menjalankan bisnisnya," pungkas Amin.
Dalam hal ini, ia mengatakan BPR harus didorong untuk digitalisasi, peningkatan infrastruktur, dan teknologi informasi. Amin menyebut proses-proses tersebut berat, lantas akan terjadi seleksi alam bagi BPR.
Menurutnya, proses ini sama saja dengan yang terjadi dengan bank umum. Ia menilai BPR yang kecil berdasarkan aset mungkin harus melakukan merger dan akuisisi, sebagai bagian dari proses seleksi alam.
Dalam konteks serba digital ini, BPR diminta untuk tidak hanya bertahan namun juga berkembang di tengah revolusi digital yang tanpa henti. Amin, mendesak para BPR untuk segera mengadopsi digitalisasi, meningkatkan infrastruktur, serta memperbarui informasi teknologi agar tetap relevan dan kompetitif.
Pandangan ini semakin ditajamkan dengan prediksinya bahwa BPR yang berukuran lebih kecil mungkin harus melirik pilihan strategi seperti merger dan akuisisi untuk bertahan.
"Nah, ini banyak peminatnya kalau emang BPR-nya sehat. Karena mereka main di segmen-segmen yang tidak dijangkau bahkan oleh fintech sekalipun, mereka lebih pengalaman di sana. Ya, untuk memberikan kredit-kredit untuk mikro," jelas Amin.
Mengingatkan saja, pada awal tahun ini telah terjadi merger 10 BPR di Indonesia Timur, yang dikepalai oleh PT Modern Multiartha (MMA). Adapun 10 BPR adalah PT BPR Modern Express, PT BPR Irian Sentosa, PT BPR Palu Lokadana Utama, PT BPR Modern Express Jateng, PT BPR Modern Express NTT, PT BPR Modern Express Sultra, PT BPR Modern Express Sulawesi Selatan, PT BPR Modern Express Papua Barat, PT BPR Modern Express Maluku Utara, dan PT BPR Modern Express Sulut.
Dengan sebanyak 91,4% saham dalam genggamannya, MMA berpose sebagai pemimpin baru yang akan mengarahkan BPR hasil merger, menyusul tren penurunan jumlah BPR di Indonesia yang tercatat pada statistik terbaru.
Jumlah BPR pun tercatat terus berkurang. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, jumlah BPR telah menyusut 94 dari tahun 2020 yang berjumlah 1.506 menjadi 1.412 pada Agustus 2023.
Bprnews.id - Pelaksanaan pemilu 2024 diyakini tidak menjadi halangan bagi pengembangan pasar modal.
"Orang-orang selalu khawatir saat adanya pemilu akan mengganggu pasar modal Indonesia, buktinya tidak demikian kok," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi seperti dikutip investor di Balikpapan, kemarin.
Diungkapkan pula bahwa pengalaman historis pada tahun politik memberikan optimisme bahwa pasar modal Indonesia akan terus berkembang. Inarno menambahkan bahwa roadmap yang dibangun bersama OJK dan Self Regulatory Organization (SRO) saat ini terus berlanjut dalam realisasinya.
"Kalau upaya itu, kita sudah punya roadmap, jadi semua itu tidak ada yang kita tunda, semuanya kita jalankan," ujar dia.
Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengakui bahwa indeks cenderung sideways sejak awal tahun akibat sentimen global, terutama dari peningkatan suku bunga The Fed. Namun, dia optimistis bahwa indeks akan kembali positif karena adanya sentimen pendukung dari pemilu.
"Karena selama lima tahun terakhir pemilu selalu berjalan dengan kondusif, begitu juga dengan percepatan pemilihan presiden secara serentak yang digelar pada 14 Februari 2024. Percepatan ini akan menyudahi ketidakpastian dan orang-orang akan segera berinvestasi kembali,"tuturnya.
Disampaikannya pula, ada beberapa langkah dan inisiatif strategis yang dilakukan BEI guna menyikapi kondisi tahun politik.
“Setidaknya, ada tiga inisiatif yang kami lakukan menyikapi tahun politik. Perlindungan investor, pendalaman pasar, serta sinergi dan konektivitas regional,” tegas Iman.
Iman menambahkan, yang paling penting adalah pada saat nanti di periode kepemimpinan berikutnya.
"Kita lihat situasinya, apakah kondusif atau tidak. Faktor itu saya kira yang paling penting dibanding faktor politiknya," kata Iman.
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, Antonius Hari PM, menyatakan bahwa pihaknya akan mengembangkan potensi pasar modal berdasarkan roadmap yang sudah ada. Dengan demikian, arah pengembangannya akan jelas, baik dari pihak OJK maupun SRO.
Antonius Hari PM juga menyinggung tentang pengembangan dengan mengikuti tren global, seperti tren di Jepang yang menggunakan pembiayaan dari obligasi untuk transisi ke energi terbarukan.
"Hal seperti ini akan kita coba tumbuhkan di Indonesia. Pada saat aturan-aturan sustainability atau aturan mengenai climate change ini diterapkan, dan semua perusahaan atau perusahaan tertentu prioritas, yang mungkin ada yang prioritas, itu harus diterapkan, maka dia harus merubah sistemnya, merubah teknologinya, merubah kebiasaannya, dan itu semua memerlukan pembiayaan," kata dia.
Bprnews.id - Capaian kinerja positif Bank DKI selama sembilan bulan pertama 2023 membawa Direktur Keuangan & Strategi, Romy Wijayanto, meraih penghargaan The Best Chief Financial Officer (CFO) 2023 dalam kategori Bank dengan Aset Rp 50 Triliun-Rp 100 Triliun.
”Penghargaan ini merupakan langkah kolaborasi seluruh jajaran Manajemen dan insan Bank DKI, dalam menghasilkan pertumbuhan kinerja melalui berbagai inisiatif dan program strategis,"ujar Romy saat menerima penghargaan pada gelaran “TOP 20 Financial Institution Awards 2023” di Jakarta.
Bank DKI berhasil mencatatkan kinerja yang positif dengan membukukan kredit sebesar
Rp 49,96 triliun pada September 2023, tumbuh 6,9 persen dibanding periode yang sama tahun 2022 sebesar 46,73 triliun.
Dengan mengadopsi strategi ekspansi kredit, perseroan terus mengelola risiko secara efektif dan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan kualitas aset optimal, menjaga Rasio Non-Performing Loan (NPL) Gross pada level rendah 1,83%, dengan NPL Net sebesar 0,64% pada September 2023.
Bank DKI juga berhasil menghimpun pertumbuhan Dana Pihak Ketiga menjadi sebesar Rp 63,66 triliun pada September 2023, atau tumbuh sebesar 4,45% dari sebelumnya Rp60,94 triliun di September 2022.
Sehingga, berbagai pertumbuhan bisnis tersebut mendorong pertumbuhan total aset sebesar 3,99% dari semula sebesar Rp75,24 triliun per September 2022, menjadi sebesar Rp 78,24 triliun per September 2023, seiring membukukan laba sebesar Rp 693,27 miliar pada periode yang sama.
Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto, dalam menyerahkan penghargaan, menyatakan bahwa sektor jasa keuangan memiliki peran kunci dalam kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, potensi dampak merugikan terhadap industri keuangan harus diatasi dengan baik.
“Tiga persoalan besar kita, yaitu rendahnya literasi dan inklusi sektor keuangan, rendahnya literasi digital, dan rendahnya literasi mengenai cyber crime. Hal tersebut akan kita terus dorong, agar literasi meningkat dengan cepat sehingga masyarakat terdidik dan bisa menggunakan instrumen keuangan secara maksimal.” Ujar Eko.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima oleh Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto, sebagai bentuk motivasi bagi seluruh insan Bank DKI.
“Penghargaan Best Chief Financial Officer (CFO) 2023 yang diterima Bapak Romy Wijayanto bukan hanya menjadi cerminan hasil kontribusi bagi perusahaan, namun juga pemantik semangat dan motivasi bagi seluruh insan Bank DKI untuk memberikan nilai tambah dan kontribusi bagi Perseroan” Tutup Arie.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan anggaran untuk 2024 yang bersumber dari proyeksi penerimaan pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 8,03 triliun,
“Proyeksi penerimaan 2023 sebesar Rp 8.029 miliar, berdasarkan data realisasi penerimaan tahap III atau sampai 16 Oktober 2023 ditambah potensi penerimaan seluruh jenis pungutan yang akan diperoleh sampai akhir 2023,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (20/11/2023).
Realisasi pungutan registrasi OJK per 16 Oktober sebesar Rp 46,03 miliar atau sekitar 93,84 persen dari target Rp49,05 miliar.
Sementara itu, realisasi pungutan dari industri keuangan mencapai Rp5,84 triliun atau 76,98 persen dari target pungutan tahunan sebesar Rp 7,6 triliun.
Pungutan industri keuangan tahun 2023 terdiri dari:
- Pungutan perbankan sebesar Rp4,27 triliun
- Pungutan pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon sebesar Rp 852,59 miliar
- Pungutan perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebesar Rp481,89 miliar
- Pungutan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, LKM, dan LJK lainnya sebesar Rp235 miliar
Realisasi penerimaan lain-lain mencapai Rp 287,05 miliar. Dengan demikian, realisasi pungutan per 16 Oktober mencapai Rp 6,18 triliun.
OJK memproyeksikan potensi penerimaan dari pungutan pada tahap IV sebesar Rp1,84 triliun, terdiri dari:
- Pungutan registrasi: Rp3,02 miliar
- Pungutan industri keuangan: Rp1,74 triliun
- Penerimaan lain-lain: Rp95,69 miliar
Mirza melanjutkan, proyeksi penerimaan sebesar Rp 8,03 triliun nantinya akan digunakan untuk enam peta strategis.
Pertama, untuk penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap prinsip prudensial, keterbukaan, dan market conduct yang terintegrasi sebesar Rp 297,5 miliar.
Kedua, OJK akan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan sebesar Rp29,76 miliar. Ketiga, OJK akan mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen senilai Rp 105,95 miliar.
Keempat, OJK akan melakukan transformasi organisasi dan pengembangan SDM unggul sebesar Rp5 triliun. Kelima, OJK akan mengembangkan sistem informasi untuk mendukung tugas dan fungsinya sebesar Rp 521,83 miliar. Terakhir, OJK akan meningkatkan tata kelola yang efektif dan efisien sebesar Rp2,07 triliun.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan tujuh program prioritas bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) dalam Roadmap OJK 2022-2027.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa salah satu program prioritas regulator adalah menyelesaikan permasalahan di industri perasuransian dan dana pensiun.
“Pertama, penyelesaian lembaga jasa keuangan perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun [LJK PPDP] bermasalah dan penegakan hukum untuk pihak terlibat,” kata Ogi dalam YouTube Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin (20/11/2023).
Program prioritas kedua, yakni transformasi organisasi bidang pengawasan LJK PPDP. Ketiga, penyusunan ketentuan turunan dan pelaksanaan dari UU PPSK.
Keempat, peningkatan persentase LJK PPDP yang sehat, yang tercermin dari aspek tata kelola, permodalan, profil risiko, dan rentabilitas yang baik.
"Ini terdiri dari target peringkat komposit tingkat kesehatan sangat sehat dan sehat dari LJK PPDP, yakni asuransi 80% dan dana pensiun 80%. Serta, target tingkat densitas asuransi Rp2,4 juta dan dana pensiun 17%," jelasnya.
Kelima, mendukung EPK dalam upaya pencapaian target literasi dan inklusi terkait bidang LJK PPDP.
Keenam, memastikan kelancaran implementasi PSAK 74. Ketujuh, menyusun ketentuan dan mengembangkan aplikasi yang mendukung pengawasan berbasis teknologi, seperti regtech atau suptech.