Bprnews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masih dinilai punya potensi besar untuk bertumbuh meskipun menghadapi sejumlah tantangan. Di antara tantangan yang harus dihadapi BPR adalah tren suku bunga tinggi.
Akibat kebijakan terbaru Bank Indonesia yang meningkatkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada pertemuan Rapat Dewan Gubernur pada bulan Oktober 2023, dan 19 Oktober 2023. Kenaikan ini merupakan yang pertama kali setelah BI menahan suku bunga acuan pada level 5,75% selama 8 bulan terakhir.
Sejak pertengahan tahun lalu, suku bunga acuan ini telah naik 250 basis poin (bps). Kenaikan suku bunga pun menjadi tantangan bagi bank dalam mengendalikan biaya dana (cost of fund), termasuk BPR.
Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan di tengah tren suku bunga tinggi, BPR juga menghadapi tantangan pengelolaan kualitas asetnya. "Kenaikan bunga yg berimplikasi pada peningkatan risiko kredit," ujarnya pada Jumat (10/11/2023).
Meski begitu, bisnis BPR menurutnya tetap potensial. "Prospek kinerja BPR ke depannya masih dapat bertumbuh," katanya.
Peneliti Lembaga ESED dan Praktisi Perbankan BUMN Chandra Bagus Sulistyo juga meyakini bahwa BPR dilihat dari tingkat pertumbuhan kredit masih cukup bagus.
"Bisnis BPR masih menggairahkan karena ceruknya masih besar. Mereka tahu benar segmentasi pasarnya. Saya yakin BPR masih eksis," katanya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melaporkan kinerja BPR/BPRS saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan hampir di semua aspek, mulai dari segi penghimpunan dana, penyaluran kredit hingga perolehan laba.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga menuturkan bahwa rasio keuangan kian membaik, bahkan mendekati posisi sebelum pandemi Covid-19. "Ini tanda-tandanya bahwa BPR sangat dibutuhkan masyarakat berbagai daerah," ujarnya di konferensi pers RDK pekan lalu (30/10/2023).
Menurut Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis pada Kamis, 9 November 2023, aset BPR menyentuh angka yang mengesankan yaitu Rp 188,87 triliun per Agustus 2023, menandai peningkatan sebesar 7,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Aset bank ditopang oleh penyaluran kredit yang mencapai Rp137,49 triliun, naik signifikan by 9,89% year-on-year.
Ada lebih dari itu pendanaan BPR juga diperkuat dengan adanya dana pihak ketiga yang mencapai Rp134 triliun, meningkat 9,21% dari tahun lalu, dengan deposito dan tabungan yang masing-masing menunjukkan kenaikan tahunan yang substansial.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak berdiam diri dengan pencapaian ini dan telah merencanakan langkah-langkah strategis melalui roadmap pengembangan BPR dan BPRS yang mencakup berbagai aspek penting seperti akselerasi pertumbuhan, konsolidasi, penguatan permodalan, hingga transformasi digital.
"BPR/BPRS ini masih harus terus dilanjutkan penguatannya dan kami pastikan bahwa BPR/BPRS ini menjadi bank yang betul-betul kredibel dan betul-betul memberikan kontribusi yang tinggi kepada masyarakat kita," tandasnya.
Bahkan, menurutnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau dikenal sebagai PPSK langkah ini membuka lembaran segar bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yang telah lama berperan dalam ekosistem keuangan lokal dengan fokus pada kalangan menengah ke bawah.
Di mana, BPR bakal lebih leluasa dalam melakukan initial public offering (IPO) melakukan konsolidasi dengan BPR/BPRS lain hingga penambahan fungsi kegiatan usaha BPR, seperti diperbolehkannya melakukan aktivitas bank umum, yakni pertukaran valuta asing dan transfer dana, BPR kini berada di ambang era transformasi yang signifikan
Tren BPR Bangkrut
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menempati posisi penting dalam memberikan akses keuangan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat di berbagai daerah.
Namun, belakangan ini, kabar kurang mengenakkan menghampiri industri BPR, yang selama ini dikenal sebagai institusi finansial yang dekat dengan rakyat. Kabar bangkrutnya dua entitas BPR – PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga (BPR BIM) di Jawa Timur dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (Perumda BPR KRI) di Indramayu, Jawa Barat – menjadi sorotan serius bagi para stakeholder.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membuat langkah tegas dengan mencabut izin operasi keduanya, menandai arus keuangan yang bermasalah dan tuduhan fraud sebagai penyebab utama.
Pencabutan izin BPR BIM tercatat pada 3 Februari 2023 dan BPR KRI menyusul pada 12 September 2023. Insiden ini bukan hanya menimbulkan pertanyaan tentang kestabilan BPR, tetapi juga menyoroti pentingnya transparansi dan pengelolaan yang sehat dalam sistem perbankan.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan BPR BIM memiliki 2.907 nasabah dan simpanan Rp13,64 miliar. Lalu, sebanyak Rp13,14 miliar simpanan pun telah dicairkan LPS.
Kemudian BPR KRI memiliki lebih dari 25.176 nasabah dengan total simpanan Rp285 miliar, di mana LPS telah mengganti Rp248 miliar simpanan kepada nasabah.
“LPS bergerak sangat cepat untuk mengembalikan dana nasabah, jadi kita perlu menjaga kredibilitas LPS maupun kredibiltas penjaminan perbakan. Supaya masyarakat tenang dan mereka yakin betul bahwa uang mereka dijamin oleh LPS,” katanya dalam Konferensi Pers KSSK, pada pekan lalu (3/11/2023).
Bprnews.id - Persaingan bank digital semakin ketat dengan masuknya PT Astra International Tbk (ASII) melalui Bank Saqu. Ini melengkapi persaingan bank digital yang sudah ada sebelumnya seperti Seabank dalam ekosistem Shopee, Bank Neo Commerce yang terafiliasi dengan Akulaku, Bank Jago bersama ekosistem Gojek Tokopedia, Hibank dengan konglomerasi BNI, Allo Bank terkait CT Corpora dan Bukalapak, hingga Blu dari Konglomerasi BCA.
Aviliani, Ketua Bidang Pengembangan Kajian Ekonomi Perbankan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menuturkan semakin ramainya persaingan bank digital maka yang akan keluar sebagai pemenang adalah yang sudah memiliki ekosistem dan mampu berkolaborasi.
Dunia perbankan digital di Indonesia memasuki era baru yang semarak dengan kedatangan pemain baru, Bank Saqu, dibawah naungan konglomerat, PT Astra International Tbk (ASII). Kehadiran Bank Saqu menandai intensifikasi persaingan dalam sektor yang telah dipenuhi oleh berbagai nama besar seperti Seabank yang berintegrasi dengan ekosistem Shopee, Bank Neo Commerce dengan Akulaku, Bank Jago yang terhubung dengan Gojek Tokopedia, serta Hibank, Allo Bank, dan Blu yang masing-masing berkolaborasi dengan BNI, CT Corpora dengan Bukalapak, dan konglomerasi BCA.
Aviliani, Ketua Bidang Pengembangan Kajian Ekonomi Perbankan dari Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), mengungkapkan bahwa kunci untuk bertahan dan unggul dalam persaingan yang semakin sengit ini terletak pada kapasitas untuk membentuk ekosistem yang solid dan kemampuan untuk mengadakan kolaborasi yang strategis.
"Era ke depan adalah kolaborasi. Pemenang adalah yang menguasai ekosistem," kata Aviliasi di Bandung, akhir pekan lalu (23/11/2023).
Menurut dia kolaborasi kuat antar entitas bank digital, fintech, dan lembaga keuangan lainnya bukan hanya melahirkan sebuah ekosistem yang dinamis dan beragam, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan untuk nasabah.
Sementara itu, di lingkungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Aviliani, yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Allo Bank, menekankan sebuah pergeseran paradigma. Menurutnya, pelanggan yang selama ini dekat para pengelola Bank Perkreditan Rakyat. "Sekarang sudah berdasar, keuntungannya apa [jika jadi nasabah]," katanya.
Fenomena Hengkangnya Bank Asing
Sedangkan dalam konteks fenomena sejumlah bank asing yang melepas bisnisnya di Indonesia di nilai sebagai dampak persaingan bisnis.
Fenomena ini dipandang bukan semata-mata isu lokal, namun lebih sebagai refleksi dari ketatnya persaingan yang mengglobal di sektor perbankan. Menurut komentator ekonomi, Aviliani, langkah tersebut adalah hasil dari tantangan adaptasi yang dihadapi bank-bank asing di tengah dinamika pasar lokal yang unik.
"Beberapa bank asing mungkin menemui kesulitan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar lokal, sehingga keputusan untuk keluar dari pasar menjadi pilihan," jelas Aviliani.
Dengan kondisi yang demikian, tidak jarang bank asing merasa terjepit oleh persaingan yang berujung pada margin keuntungan yang tergerus, dan kesulitan dalam mempertahankan inovasi yang relevan.
"Sebaliknya, bank lokal cenderung meningkatkan investasi dalam inovasi sebagai respons terhadap tuntutan pasar yang terus berkembang," tambahnya.
Bprnews.id - Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan OJK (SBPO) untuk kuartal IV/2023 yang diumumkan pada tanggal 26 November 2023 ini Mayoritas pelaku perbankan meyakini bahwa kinerja perbankan akan tetap terjaga dengan baik di tengah kondisi makroekonomi global yang kurang mendukung.
Hal ini tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan IV-2023 yang tercatat sebesar 62 (zona optimis).
“Optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi akan meningkatnya fungsi intermediasi perbankan dibarengi dengan kemampuan perbankan dalam mengelola risiko yang dihadapi meskipun dengan kondisi makroekonomi global yang kurang kondusif,” tulis OJK dalam laporannya, Minggu (26/11/2023).
Bahkan, Kebanyakan mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan mulai dari kredit hingga likuiditas dan pasar masih pada triwulan IV-2023 berada dalam zona aman. Kecerdasan langkah dan kebijakan yang diambil oleh perbankan menjelaskan ketenangan ini, termasuk keleluasaan mereka dalam menyesuaikan suku bunga, yang terjaga berkat likuiditas yang lebih dari cukup dan, yang tak kalah penting, koordinasi kebijakan yang terintegritas di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Hal tersebut pun terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) terbaru, yang berada pada angka 58 dan berada dalam zona pengelolaan. Tingkat kepercayaan tersebut didukung oleh keyakinan akan terkendalinya risiko kredit dan pasar, kualitas kredit yang solid, rendahnya Non-Performing Loan (NPL) dengan posisi dominan long, serta antisipasi peningkatan profitabilitas akibat melonjaknya penyaluran kredit.
Selain itu, risiko likuiditas diperkirakan masih terjaga keseimbangannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi yang merugikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Dian Ediana Rae, Kepala Pengawasan Perbankan, mengungkapkan, hasil Survei Sentimen Perbankan (SBPO) triwulan IV 2023 memberikan gambaran sektor perbankan yang tetap tangguh dan optimis di tengah volatilitas global dan pergeseran dinamika makroekonomi dalam negeri.
Optimisme tersebut juga diperkuat oleh kinerja intermediasi perbankan yang kokoh Pertumbuhan kredit pada September 2023 tumbuh tinggi sebesar 8,96% year-over-year (yoy) dengan Simpanan Nasabah (DPK) mencatat peningkatan yang sehat sebesar 6,54% yoy.
“Outlook kinerja perbankan secara menyeluruh sampai dengan akhir tahun 2023 dan 2024 diperkirakan masih akan terjaga dengan baik,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/11/2023).
Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) yang mengukur sentimen para pelaku industri menunjukkan angka yang impresif, mencapai nilai 84.
Dengan dukungan funding (DPK), perbankan diharapkan tidak hanya mempertahankan laju pertumbuhannya tetapi juga meningkatkan pemberian kredit yang berujung pada peningkatan keuntungan dan pemantapan struktur modal.
Pertumbuhan kredit yang terus naik pada Triwulan IV-2023 tampak menjadi periode yang ditandai dengan perwujudan harapan sektor perbankan berkat ekspektasi kondisi makroekonomi domestik yang stabil, konsumsi masyarakat yang bertambah, serta daya beli yang tetap terjaga.
Menurut survei terkini yang melibatkan para pelaku industri, terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan IV tahun 2023 terlihat meningkat.
Pertumbuhan yang diantisipasi ini, yang berjalan seiring dengan pemulihan kegiatan ekonomi, merupakan hasil dari upaya bank-bank dalam menggali sumber dana baru untuk mendukung eskalasi kredit.
Tak hanya itu, kecenderungan ini juga didorong oleh injeksi dana pemerintah ke bank-bank daerah. Meskipun ada kekhawatiran seputar inflasi di sektor pangan yang menurut Dian tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan kredit ataupun kondisi debitur, bank-bank harus tetap waspada.
Strategi mitigasi risiko, termasuk penambahan nasabah baru secara berhati-hati dan pendidikan terhadap pelaku usaha sektor pertanian, dianggap penting untuk mengamankan stabilitas sektor perbankan dalam menghadapi potensi inflasi.
“Tak hanya itu, pemantauan harga produksi debitur beserta analisis sensitivitas/stress test terhadap penambahan modal kerja juga harus yang dilakukan secara berkala. Hal ini menunjukkan perhatian sektor perbankan terhadap isu ketahanan pangan (food security),” tuturnya.
Dengan hanya dua bulan tersisa sebelum penutupan tahun, keyakinan akan pertumbuhan yang signifikan mendapatkan sorotan tajam dari pemain utama di industri ini.
Salah satunya adalah PT Bank Permata Tbk. (BNLI), yang tidak saja mengamati kondisi pasar dengan seksama tetapi juga bergerak cepat dengan merancang rencana tangkas untuk menopang profitabilitas.
Rudy Basyir Ahmad, Direktur Keuangan PermataBank, menyampaikan optimisme yang dikolaborasi dengan strategi matang sejumlah target ambisius telah ditetapkan, dengan harapan bahwa segmen korporasi, komersial, dan ritel dapat memainkan symphony pertumbuhan yang harmonis meskipun berada dalam bayang-bayang tantangan neraca keuangan.
“Kami memang sekarang lagi berusaha menjaga balance sheet kami dari sisi strategi balance sheet optimization ada tiga fokus,” ujar Rudy saat Public Expose PermataBank 2023 di Kantor Pusat PermataBank, Kamis (23/11/2023).
Di mana, BNLI berupaya meningkatkan pendanaan yang stabil dan murah dengan menjaga cost of fund (CoF). Lalu, menentukan tingkat bunga kredit dengan lebih disiplin dengan fokus nasabah wholesale yang dapat mewujudukan strategi prioritas bank, yakni menjadi mitra kerja ekosistem.
“Yang ketiga dari sisi penyaluran kredit, kami juga menjaga sisi prudentialnya juga. Tidak sebatas mengejar kreditnya ya. Jadi itu kurang lebih strategi holistik kredit dan DPK (dana pihak ketiga) bank,” kata Rudy.
Di sisi lain, EVP Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Hera F. Haryn juga mencatat tren yang sejalan dengan tren perbankan nasional, namun BCA senantiasa menjaga posisi likuiditas yang solid.
“Likuiditas BCA berada pada posisi yang memadai untuk meningkatkan pertumbuhan kredit ke depannya,” katanya pada Bisnis, Minggu (26/11/2023) Meski BCA tidak membidik sektor tertentu untuk penyaluran kredit, lantaran pihaknya memilih untuk mengamati dan menganalisa kelayakan masing-masing debitur, namun Direktur BCA Rudi Susanto mengatakan permintaan atas kredit dari sektor hilirisasi minerba per kuartal III/2023 mengalami kenaikan.
"Ke depan masih ada kesempatan di sana [hilirisasi], juga sedang kami me-review di sektor pulp and paper, ada perluasan, moga-moga bisa terlaksana dalam dua kuartal ini," ucapnya.
Tak hanya itu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) berdiri sebagai mercusuar ketahanan dan pertumbuhan yang optimis. Ketika para pemain lain di sektor keuangan bersiap menghadapi dampak dari kondisi yang penuh tantangan ini, BMRI dengan percaya diri memproyeksikan pertumbuhannya akan melampaui rata-rata industri.
Sigit Prastowo, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, mengaitkan pertumbuhan pertumbuhan yang kuat ini dengan kinerja bank yang mengesankan, dengan menyoroti peningkatan pinjaman korporasi sebesar 12,71% dari tahun ke tahunn angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri. 8,96%.
“Atas dasar pencapaian kredit yang baik hingga triwulan 2023 ini, kami optimis di akhir tahun 2023, pertumbuhan kami masih akan ada di atas range atas guidance kami, yaitu 10-12% , kami memperkirakan pertumbuhan kredit ini merata dari wholesale dan ritel,” katanya beberapa waktu lalu.
Bprnews.id - Bank Pembangunan Daerah (BPD) bergerak dinamis dengan memaksimalkan strategi Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk mengembangkan horison bisnis mereka secara anorganik serta meningkatkan ketersediaan modal inti.
Tidak hanya sekedar ekspansi bisnis, skema ini juga membawa segudang manfaat penting lainnya, yang menyangkut vitalitas institusi dari berbagai aspek mulai dari penambahan permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), implementasi digitalisasi, hingga inovasi produk.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa minat tinggi dari beberapa bank untuk mengadopsi konsolidasi memperkuat skema KUB, mengindikasikan tren positif yang tidak hanya mendukung pertumbuhan individu BPD, tetapi juga berpotensi mendorong kolaborasi antar-BPD untuk bersama-sama mencapai tujuan Bersama ke depannya, kita dapat mengharapkan sinergi yang semakin erat antara BPD untuk menunjang satu sama lain dalam penguatan struktur permodalan dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan.
“Saat ini ada yang sedang proses perizinan kepada kita dan kita sedang memprosesnya. Ini cukup menggembembirakan ya soal KUB ini,” ujarnya pada awak media beberapa waktu lalu.
Meski begitu, Dian menuturkan masih banyak BPD yang belum memenuhi persyaratan modal inti minimum hal ini menyebabkan OJK menerapkan rencana aksi individual, mendesak bank-bank tersebut untuk meningkatkan permodalan atau menjajaki sinergi dengan bank daerah lain untuk memperkuat landasan keuangan mereka.
Perkembangan terkini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim), dalam langkah besar dalam membina kolaborasi, melaporkan kemajuan dalam pembentukan kelompok bank (KUB) dengan PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah.
Wioga Adhiarma Aji, Sekretaris Perusahaan Bank Jatim, mengumumkan diskusi dengan OJK sedang berlangsung, memasuki tahap finalisasi akhir dan mengonfirmasi pembicaraan tahap akhir kesepakatan antara pemegang saham pengendali.
“Harapannya tahun ini kita bisa clear nondisclosure agreement, kesepakatan yang secara prinsip material yang bisa disepakati antara PSP dengan BJTM, sehingga tahun depan tinggal eksekusi,” ujarnya pada awak media saat ditemui dalam CSA Award oleh CSA Institute dan AAEI, akhir pekan lalu (23/11/2023).
Perseroan pun berharap, tahun ini pihaknya bisa menyelesaikan penandatangan shareholders agreement (SHA), sehingga pada kuartal III/2024 peresmian KUB Bank Jatim tersebut bisa dilakukan.
"Kalau kapan ya paling tidak triwulan pertama sudah clear. Karena produknya harus ada izin dari OJK maka itu sesuatu yang tidak bisa kita prediksi," ungkap Wioga.
Namun, terkait nilai, Wioga tidak berkomentar lebih jauh. Akan tetapi, dia menyebut sesuai rencana, Bank Jatim akan mengakuisisi sebanyak 100 miliar saham atau sebesar 15% dari saham Bank NTB Syariah untuk tahap awal, sesuai dengan rapat umum pemegang saham (RUPS) keduanya.
“Tapi kalau real-nya berapa share-nya berapa itu subject to OJK approval-nya,” katanya.
Sektor perbankan Indonesia bersiap menghadapi perubahan strategis ketika para pemain utama menyusun cetak biru pertumbuhan anorganik melalui Kelompok Usaha Perbankan, yang dikenal sebagai Kelompok Usaha Bank (KUB).
Busrul Iman, Direktur Utama Bank Jatim, telah menyatakan ambisinya untuk memperluas bisnisnya melalui KUB, dan tidak hanya berupaya menjalin kemitraan dengan Bank NTB Syariah namun juga menarik Bank Lampung untuk bergabung dalam kolektif tersebut.
Sedangkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBJ) mengungkapkan KUB dengan Bank Bengkulu hampir selesai. Meskipun sebagian orang mungkin melihat merger dan akuisisi ini karena berkurangnya jumlah bank yang berdiri sendiri, Trioksa Siahaan, Wakil Presiden Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), memberikan narasi tandingan.
Ia berpendapat bahwa, alih-alih melemahkan lanskap perbankan nasional, konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat industri perbankan, meningkatkan kekuatan dan efisiensinya. Melihat ke depan, sektor ini mengantisipasi era konsolidasi yang semakin dinamis, yang membentuk masa depan perbankan Indonesia dengan setiap aliansi strategis yang terbentuk.
“Nah, KUB ini adalah bagian dari konsolidasi terutama terkait ketentuan modal minimum permodalan, ini yang akan mewarnai bank ke depan termasuk apabila memang pemegang sahamnya tidak memenuhi permodalan, bisa juga mengundang investor dari luar, investor baru atau bank lain membeli bank,” ujarnya Minggu, (26/11/2023).
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , mengungkap eksploitasi penipuan berupa investasi bodong kepada masyarakat yang dilakukan oleh Crazy Rich palsu dari Bandung. Doni Salmanan, yang pernah dikenal sebagai taipan papan atas, menjalin jaringan peluang investasi palsu yang menipu dan menjerat para korban .
Memamerkan gaya hidup mewah dan jaminan palsu, Doni mendalangi penipuan investasi besar-besaran, menipu lebih dari Rp 400 miliar dari masyarakat melalui dua platform opsi biner palsu.
Pengungkapan OJK mengungkap rincian yang suram: 144 korban kehilangan Rp 83,3 miliar di Binomo, sementara kerugian di platform Quotex meningkat menjadi Rp 352 miliar.
Frederica Widyasari Dewi, sosok yang akrab disapa Kiki, dengan cekatan menyeimbangkan perannya sebagai anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pasar pada Penyelenggara Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen di OJK (Badan Keuangan Indonesia). Services Authority), menyoroti masalah mendesak yang melanda negara ini maraknya skema investasi curang yang mengkhawatirkan.
Dalam wacana yang jujur, Kiki menunjukkan satu kekuatan motivasi yang mendalam di balik epidemi penipuan ini: keserakahan. Dia mengungkapkan bahwa keinginan yang tak terpuaskan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara cepat telah membuat banyak orang yang tidak menaruh curiga menjadi rentan terhadap jerat yang dipasang oleh para pengusaha palsu, yang memamerkan kekayaan ilusinya secara mencolok sebagai umpan untuk menjebak korbannya.
"Karena greedy, kadang [masyarakat] ditawari sesuatu yang terlalu tinggi gak masuk akal itu [mau]," ungkap Kiki dalam Investment Expo 2023 beberapa waktu lalu.
Kiki memaparkan investasi bodong di Indonesia telah menjadi monster yang menakutkan dengan kerugian yang terus meningkat, mencapai angka yang cukup hampir Rp 139 triliun Angka tersebut setara dengan membangun 12.600 sekolah atau 504 rumah sakit atau 1.260 km jalan tol atau 3.200 km rel kereta api.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil tinadakan tegas dengan menutup hampir 7.000 pinjaman online ilegal dan berbagai praktik penipuan lainnya dengan lonjakan penipuan yang mencapai puncaknya pada tahun 2019.