BPRNews.id - Bank bjb memperkuat komitmennya dalam mendukung perkembangan olahraga di kalangan generasi muda melalui partisipasinya di Salman Al Farisi Baseball Softball National Championship III, yang digelar di Bandung dari 14 hingga 26 Oktober 2024. Kejuaraan ini diadakan di dua lokasi, yaitu Lapangan Softball Lodaya dan Lapangan Baseball Arcamanik, dengan 30 tim dari berbagai kategori usia bersaing ketat untuk meraih gelar juara.
Bank bjb menyampaikan bahwa dukungannya dalam kejuaraan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas olahraga di kalangan pelajar dan menciptakan potensi atlet muda berbakat. "Kami ingin membantu anak-anak muda mengembangkan bakat mereka dalam olahraga, terutama di cabang baseball dan softball yang semakin diminati," kata perwakilan bank bjb.
Pada ajang ini, sekolah Salman Al Farisi Bandung berhasil meraih prestasi di beberapa kategori, termasuk juara pada kategori baseball SD kelas 1-6 dan softball putri SMP. Sementara itu, SMAN 2 Bandung tampil sebagai juara di kategori baseball tingkat SMA, dan tim Salman Al Farisi Bandung juga menyabet gelar di kategori slowpitch parents.
Selain mendukung kejuaraan, bank bjb juga memperkenalkan produk-produk keuangan yang khusus menyasar generasi muda, seperti bjb Tandamata, bjb Tabungan Simple, bjb Tandamata My First, dan bjb SiMuda. Produk-produk ini diharapkan bisa membangun kesadaran finansial generasi muda, memudahkan mereka untuk belajar menabung sejak dini, serta mengenalkan mereka pada layanan digital melalui aplikasi perbankan DIGI bank bjb.
Lebih dari sekadar sponsor, bank bjb juga menghadirkan UMKM binaan untuk ikut serta melalui stand kuliner dan produk lokal, yang seluruh transaksinya dapat dilakukan secara digital menggunakan QRIS di aplikasi DIGI. “Kami berharap langkah ini bisa mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus memperkenalkan transaksi digital di kalangan pengunjung,” ujar perwakilan dari bank bjb.
Bank bjb berharap bahwa melalui kegiatan ini, mereka dapat meningkatkan brand awareness di kalangan milenial, mendukung perkembangan olahraga, serta mendorong literasi keuangan pelajar. "Kami ingin berkontribusi dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk masa depan yang lebih cerah," ujar perwakilan bank bjb.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa meskipun bank syariah menjadi satu-satunya pemain di Provinsi Aceh, pangsa pasar perbankan syariah di wilayah tersebut masih kecil dengan kontribusi yang minim terhadap total aset nasional. Tercatat, aset bank syariah di Aceh hanya menyumbang 6,7% dari keseluruhan aset perbankan syariah di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan rendahnya kontribusi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk literasi dan edukasi keuangan syariah yang belum optimal di kalangan masyarakat serta upaya branding dari pihak perbankan yang masih perlu ditingkatkan.
“Atau masalah bahwa mungkin geliat ekonomi di Aceh belum pulih 100% setelah Covid, (pertumbuhan ekonomi Aceh) masih berkisar 4,7%. Jadi, ini masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dian dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Syariah 2024 yang diadakan di Banda Aceh, Jumat (26/10/2024).
Selain itu, Dian menyoroti bahwa pertumbuhan pembiayaan syariah di Aceh juga masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni sekitar 12%. Ia pun menekankan perlunya kolaborasi untuk memperkuat kontribusi bank syariah di Aceh, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
“Kita ingin membangun suatu ekosistem perekonomian syariah yang betul-betul mumpuni. Kita harus lebih mendorong kegiatan perekonomian yang syariah,” katanya tegas.
Dalam pandangan Dian, industri jasa keuangan, khususnya perbankan, memegang peran penting dalam perekonomian suatu daerah. Melalui pembiayaan yang mudah diakses, sektor perbankan mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengembangan usaha.
Dian juga menambahkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pandemi Covid-19, dengan pangsa pasar nasional yang meningkat menjadi 7,33%. Per Agustus 2024, aset perbankan syariah secara nasional tercatat tumbuh 10,37% hingga mencapai Rp902,39 triliun.
“Tapi angka ini belum mencerminkan potensi yang sangat besar. Kalau dilihat pertumbuhan dari perbankan syariah share-nya masih sekitar 7,33%, ini saya kira terlalu kecil di mana Indonesia ada 280 juta populasi, 250 juta itu adalah umat Islam,” ujar Dian.
Di tempat yang sama, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, menyebutkan bahwa pada kuartal II/2024, pertumbuhan ekonomi di Aceh didorong oleh sektor jasa keuangan yang mencatatkan kenaikan hingga 52%. Ia menjelaskan ekosistem jasa keuangan di Aceh ditunjang oleh 8 bank umum syariah, 5 Unit Usaha Syariah (UUS), 12 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), dan 1 BPR yang tengah dalam proses konversi menjadi BPR Syariah, ditambah dengan 1.295 kanal distribusi berupa ATM dan Cash Recycling Machine (RCM) yang tersebar di seluruh Aceh.
Per Agustus 2024, aset bruto bank di Aceh tumbuh sebesar 2,11% year-to-date (ytd) menjadi Rp59,49 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6,44% ytd mencapai Rp44,6 triliun, dan pembiayaan meningkat 8,61% ytd dengan total Rp41,89 triliun.
“Porsi aset perbankan syariah di Aceh share-nya ke nasional sekitar 6,7%. Kalau total nasional sekitar Rp880 triliun, di Aceh sekitar Rp58 triliun,” jelas Muttaqien.
Dengan komitmen pemerintah dan OJK, diharapkan kontribusi perbankan syariah di Aceh dapat lebih besar, sejalan dengan pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang mumpuni.
BPRNews.id - Pada Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024, dua calon bupati, Iyos Somantri dan Asep Japar, berkomitmen untuk menghapus bunga pinjaman modal bagi pelaku UMKM. Kebijakan ini menjadi salah satu janji kedua kandidat untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah, yang seringkali kesulitan dalam mengakses modal.
Kedua calon menyampaikan janji ini dalam debat publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi di Universitas Nusa Putra Sukabumi pada Sabtu lalu. Iyos Somantri, calon bupati nomor urut 1, menyatakan, "Pemkab Sukabumi memiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR), tentunya keberadaan bank ini harus membantu para para pelaku UMKM khususnya yang ingin mengajukan kredit penambahan modal. Tidak hanya mempermudah dalam mengakses kredit, jika saya terpilih menjadi Bupati Sukabumi maka akan membuat kebijakan kredit tanpa bunga untuk pelaku UMKM Kabupaten Sukabumi."
Selain janji kredit tanpa bunga, Iyos juga berkomitmen untuk meluncurkan berbagai program yang mendukung pertumbuhan usaha. Kebijakan tersebut mencakup pelatihan, peningkatan promosi, dan bantuan modal, yang diharapkan dapat mempercepat perkembangan UMKM. Program pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM agar mereka dapat mengelola usaha dengan lebih baik dan inovatif, termasuk dalam pemasaran digital.
Calon bupati nomor urut 2, Asep Japar, yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM, juga memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. "Saya berencana menempatkan pengembangan UMKM sebagai prioritas utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat," tegasnya. Asep berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang memudahkan akses pendanaan, termasuk menghapus bunga pinjaman dan memfasilitasi proses pengajuan.
"Saya sering mendengar keluhan dari pedagang kecil dan pelaku UMKM yang sulit mendapatkan akses pinjaman modal serta merasa berat dengan bunga bank, belum lagi jika telat bayar angsuran maka akan terkena denda. Jika saya menjadi bupati tidak ada lagi masalah dan keluhan seperti itu salah satunya dengan menghapus bunga pinjaman modal UMKM," ujarnya.
Debat publik ini menjadi momen penting bagi pemilih untuk lebih mengenal kedua calon dan memahami gagasan mereka untuk memajukan Kabupaten Sukabumi. Acara yang berlangsung selama dua jam ini mengusung tema "Strategi Mewujudkan Kesejahteraan dan Pelayanan Masyarakat untuk Pembangunan Kabupaten Sukabumi yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan."
BPRNews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan pentingnya transformasi perbankan syariah untuk menjadi institusi keuangan dengan karakteristik yang kuat, selaras dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. Transformasi ini, menurutnya, diharapkan mampu menghadirkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.
“Kita akan terus mengawal transformasi perbankan syariah untuk bergerak maju dari perbankan syariah yang bersifat alternatif dari bank konvensional (Shari’ah-compliant Banking), menuju perbankan syariah yang memiliki keunikan model bisnis dan juga memberikan socio-economic impact (Shari’ah-based Banking),” jelas Dian.
Dian menambahkan, perbankan syariah juga harus lebih berperan dalam mendukung program pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Peran ini penting untuk membangun daya saing dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.
Data OJK menunjukkan bahwa perbankan syariah saat ini berada dalam kondisi stabil dan terus mengalami pertumbuhan positif. Aset, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan double-digit. Hingga Agustus 2024, aset perbankan syariah naik 10,37 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp902,39 triliun. Pembiayaan dan DPK masing-masing tumbuh sebesar 11,65 persen dan 11,42 persen yoy, dengan nilai mencapai Rp620,33 triliun dan Rp705,18 triliun. Selain itu, ketahanan perbankan syariah tercermin dari permodalan (CAR) yang kuat di level 25,6 persen, didukung oleh kualitas pembiayaan yang sehat serta profitabilitas yang stabil.
Dian mengungkapkan bahwa fokus pengembangan perbankan syariah selama 2024-2025 akan diarahkan pada lima area, yaitu konsolidasi bank syariah, pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah, penyusunan pedoman produk dan pengembangan keunikan produk, penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, serta peningkatan peran bank syariah dalam pengembangan UMKM.
Sebagai bagian dari upaya ini, Dian meluncurkan tiga pedoman produk baru untuk memperkuat keunikan perbankan syariah, yakni Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah, dan Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).
“Peluncuran pedoman produk ini merupakan bentuk konkrit dukungan OJK dalam mengembangkan keunikan dan diferensiasi produk perbankan syariah untuk menguatkan daya saing perbankan syariah nasional,” ujar Dian.
Beberapa bank syariah, seperti KB Bank Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank BJB Syariah, UUS Bank Jatim, dan BPRS Hijra Alami, telah mulai menerapkan CWLD. Di sisi lain, Bank Syariah Indonesia, Bank NTB Syariah, Bank Aceh Syariah, UUS Bank Sumselbabel, UUS Bank Nagari, BPRS Artha Madani, BPRS Barokah Dana Sejahtera, dan BPRS Baktimakmur Indah sedang dalam tahap pengembangan produk ini.
OJK mengembangkan CWLD sebagai produk berbasis wakaf uang temporer, memungkinkan nasabah untuk mewakafkan uangnya dalam bentuk deposito dengan pokok yang akan kembali setelah periode wakaf berakhir. Hasil bagi dari deposito ini dapat langsung disalurkan kepada penerima manfaat wakaf, menciptakan dampak positif pada pengembangan ekonomi daerah.
Dengan inovasi produk seperti CWLD, OJK berharap perbankan syariah dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi daerah serta mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. CWLD pun diharapkan menjadi produk unggulan perbankan syariah yang mampu menjembatani semangat wakaf uang dengan kebutuhan nasabah yang lebih luas.
BPRNews.id - Bank Kalbar menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Kalimantan Barat dengan berbagai upaya agar UMKM di daerah ini dapat tumbuh dan berkembang. Selain memberikan kemudahan kredit, Bank Kalbar juga aktif mendampingi mitra UMKM untuk meningkatkan pendapatan mereka.
Baru-baru ini, Bank Kalbar mengikutsertakan UMKM binaannya dalam acara gerak jalan sehat dan UMKM Expo, dalam rangka peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-78 dan Hari Bea Cukai ke-78 pada Jumat, 25 Oktober 2024. Acara ini berlangsung di Halaman Wilayah Kantor DJPb Provinsi Kalbar.
Direktur Utama Bank Kalbar, H. Rokidi, menyampaikan apresiasi kepada berbagai instansi yang berkomitmen memajukan UMKM di Kalbar. "Saya mengucapkan terimakasih kepada Kepala DJPb Kalbar, DJbc Kalbar, DJKN Kalbar, Bank Indonesia, OJK dan seluruh pihak yang terus memberikan dukungan penuh kepada UMKM untuk terus maju dan berkembang," ujarnya.
Rokidi menambahkan bahwa kegiatan semacam ini diharapkan dapat diikuti oleh semua instansi untuk mengembangkan UMKM di Kalbar. "Jika bukan kita siapa lagi yang dapat mendorong kemajuan usaha UMKM di Kalbar?" ungkapnya.
Ia juga berharap event yang diikuti UMKM ini dapat memberikan dampak besar bagi kemajuan usaha mereka. "Tentunya dengan terus mengikuti kegiatan seperti ini UMKM dapat mendongkrak penjualan usaha dan usahanya dapat lebih dikenal masyarakat," harapnya.
Kegiatan peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-78 dan Hari Bea Cukai ke-78 ini menyajikan UMKM Expo, gerak jalan sehat, serta lelang produk UMKM yang diikuti oleh pegawai Kementerian Keuangan Kalbar, instansi pemerintah, dan industri jasa keuangan di Kalbar.