BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup sejumlah BPR di beberapa kota di Indonesia, namun tidak ada satu pun BPR di Bali yang ikut terkena dampaknya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu.
Puji Rahayu menjelaskan bahwa meskipun beberapa BPR di Bali sempat mengalami kendala dalam pengelolaan, masalah tersebut masih bisa diatasi. Oleh karena itu, BPR di Bali saat ini masih dalam situasi yang aman. "Kalaupun ada satu dua yang agak bermasalah, hal itu masih bisa diatasi," katanya.
Menyambung hal tersebut, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Bali, Ananda R Mooy, menambahkan bahwa penutupan BPR di Bali pernah terjadi, namun penyebabnya lebih terkait dengan masalah integritas.
"Kalau soal kompetensi, itu bisa diatasi dengan pelatihan-pelatihan. Kami di OJK rutin melakukan hal tersebut," katanya. Sebelumnya, OJK telah mencabut izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 171, Denpasar, dengan pencabutan yang berlaku mulai 4 April 2024.
Sebelumnya lagi, pada 19 September 2023, OJK telah menempatkan PT BPR Bali Artha Anugrah dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan karena tingkat kesehatannya dinilai Tidak Sehat. Selanjutnya, pada 19 Maret 2024, OJK menaikkan status pengawasan menjadi Bank Dalam Resolusi.
Keputusan tersebut diambil setelah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya perbaikan, khususnya dalam hal permodalan dan likuiditas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
Namun demikian, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR, sehingga berdasarkan keputusan Anggota Dewan Komisioner bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 58/ADK3/2024 tertanggal 2 April 2024, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak menyelamatkan PT BPR Bali Artha Anugrah.
LPS kemudian meminta OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut. Menindaklanjuti permintaan tersebut, OJK akhirnya mencabut izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah berdasarkan Pasal 19 dari peraturan yang disebutkan di atas.
BPRNews.id - Program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente Bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karomah) telah berhenti selama setahun.
Berdasarkan catatan pada Senin (21/10/2024), program ini dihentikan sejak akhir 2023 seiring berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tala, H Sukamta dan Abdi Rahman.
Selama lima tahun kepemimpinan Sukamta-Abdi, puluhan miliar dana dari kas daerah telah disalurkan melalui PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tala untuk menjalankan program Gapura Karomah.
Direktur PT BPR Tala, Suprapto, saat dikonfirmasi, mengakui bahwa program tersebut memang telah berakhir, karena Gapura Karomah merupakan bagian dari RPJMD Tala 2018-2023.
"Jadi, program Gapura Karomah memang dijalankan sesuai periode tersebut," jelas Suprapto.
Dari segi manfaat, ia menjelaskan bahwa program ini memberikan dampak positif karena mampu mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Minat masyarakat Tala terhadap program ini, menurutnya, sangat tinggi. Bahkan masih cukup banyak warga yang datang ke kantor PT BPR Tala di Jalan Pangeran Antasari untuk menanyakan kelanjutan program Gapura Karomah.
"Warga yang masih bertanya tentang Gapura Karomah cukup banyak. Hanya saja, kami tidak mendata jumlah pastinya," ujar Suprapto.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bagian dari perayaan puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Lombok Timur. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena.
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, menyampaikan bahwa program EKI ini diharapkan dapat mendorong efisiensi usaha di Lombok Utara serta memperkuat perekonomian lokal. "Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal dan mendukung usaha kecil di Lombok Utara," ujar Rudi.
Sebelum peresmian, OJK NTB telah mengadakan rapat pleno bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lombok Utara untuk membahas sejumlah program unggulan, seperti kredit UMKM dengan bunga rendah, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dan EKI Desa Bayan.
Djohan, salah satu penggerak ekonomi lokal, mengapresiasi langkah OJK ini, dengan menyebut bahwa program tersebut membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. "Dengan adanya kemitraan ini, perbankan, asuransi, dan sektor keuangan lainnya bisa membantu warga mendapatkan pembiayaan modal usaha," jelasnya.
Program KEJAR yang diterapkan di sekolah juga diharapkan dapat membangun kebiasaan menabung sejak dini bagi generasi muda di Lombok Utara. "Inisiatif ini memberikan dorongan besar bagi masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya akses ke jasa keuangan," tambah Djohan.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree) per 21 Oktober 2024, berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024. Keputusan ini didasarkan pada pelanggaran ekuitas minimum dan sejumlah aturan yang tercantum dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi, menyatakan bahwa kinerja yang memburuk dan pelanggaran terhadap aturan ekuitas minimum menjadi alasan utama pencabutan izin. "Langkah ini adalah bagian dari upaya OJK menciptakan industri LPBBTI yang sehat dan berintegritas, serta melindungi kepentingan masyarakat," kata Ismail dalam keterangan resmi di Jakarta.
Sebelumnya, OJK telah memberikan sanksi bertahap, mulai dari peringatan hingga Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), namun Investree tidak mampu memenuhi kewajiban ekuitas dan memperbaiki kinerjanya. Karena itu, OJK melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Investree, Adrian Asharyanto Gunadi, dengan hasil "Tidak Lulus", dan melarangnya untuk memegang posisi utama atau saham di lembaga jasa keuangan.
Selain itu, OJK akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. “Kami juga akan melakukan pemblokiran rekening dan pelacakan aset Adrian serta pihak lain yang terlibat,” tambah Ismail.
Investree kini diwajibkan untuk menghentikan semua operasionalnya, kecuali yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban hukum. Perusahaan juga diharuskan menyelesaikan hak-hak karyawan serta kewajiban kepada lender, borrower, dan pihak terkait lainnya.
Dalam 30 hari, Investree harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pembubaran badan hukum perusahaan dan pembentukan tim likuidasi.
BPRNews.id - Dalam rangka menyambut transisi kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bank DKI hadirkan 2 (dua) panggung hiburan pada lokasi acara Pesta Rakyat yang berlokasi di Bundaran Hotel Indonesia (depan Hotel Mandarin Oriental), dan di depan Gedung Intiland (seberang Gedung Sampoerna Strategic) Jakarta Pusat pada Minggu (20/10/2024).
Acara Pesta Rakyat menghadirkan total 14 (empat belas) panggung hiburan di sepanjang jalan yang akan dilalui Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, serta Presiden dan Wapres terpilih Prabowo-Gibran, pasca pelantikan.
Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo melalui keterangannya menyampaikan Bank DKI sangat senang dapat berpartisipasi dalam momen bersejarah ini dengan menghadirkan dua panggung hiburan di Pesta Rakyat sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan dukungan kami terhadap transisi kepemimpinan Presiden dan Wapres Republik Indonesia.
“Acara ini merupakan ajang perayaan dan menjadi momen kebersamaan dan persatuan bagi seluruh masyarakat Jakarta dan Indonesia,” ujarnya.
Secara rinci, Panggung Jakarta – Bundaran Hotel Indonesia menampilkan bintang tamu ternama seperti Wali, Pagi Boeta, dengan pembawa acara Andre Jege dan Njiee Aditya. Adapun Panggung Jayakarta yang berlokasi di depan Gedung Intiland menampilkan Yeni Inka, Dara Ayu, dengan pembawa acara Atma Mahatma dan Natasha Abigail yang siap menghibur warga. Selain hiburan, terdapat beragam kegiatan menarik seperti sesi olahraga Zumba gratis dan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat berolahraga bersama ditengah suasana yang penuh kegembiraan.
Bank DKI juga menghadirkan booth yang akan melayani dan memberikan informasi seputar produk dan layanan Bank DKI kepada masyarakat. Di area tersebut, pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kuis yang seru, dan menikmati bazaar UMKM yang menghadirkan produk dan kuliner lezat, serta berkesempatan untuk memenangkan berbagai doorprize menarik, serta grand prize spesial untuk warga yang beruntung.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi turut mengajak seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk memeriahkan acara Pesta Rakyat dengan turut mengunjungi Panggung Pesta Rakyat Bank DKI. “Partisipasi Bank DKI pada kegiatan Pesta Rakyat merupakan perwujudan upaya Bank DKI untuk dapat lebih dekat dengan warga DKI Jakarta sambil mendorong perluasan layanan perbankan digital di Jakarta,” ujar Arie.
Jangan lewatkan kesempatan untuk ikut serta dalam kemeriahan Panggung Pesta Rakyat Bank DKI! Ajak keluarga dan teman-teman Anda untuk bersenang-senang dan menikmati momen berharga bersama Bank DKI. (Sayuti