BPRNews.id - DPD Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat (Perbarindo) Sumatera Utara menyelenggarakan pelatihan Aplikasi Si-Insaf dan Sippatuh pada 10-11 Oktober 2024 di Hotel Grand Central Premiere, Medan. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi direksi, pejabat eksekutif, dan karyawan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Pada hari pertama, fokus pelatihan adalah penggunaan Aplikasi Digital SI-Insaf untuk penerapan strategi anti-fraud. Sementara itu, hari kedua mengangkat tema Aplikasi Digital Sippatuh untuk optimalisasi fungsi kepatuhan di BPR dan BPRS.

Fernando A Siahaan SE MM, narasumber dari Creva Business Consulting, Jawa Timur, memimpin pelatihan yang dihadiri dan dibuka oleh Mangasi Yusliani, Deputi Direktur Kantor OJK Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Mangasi menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. "OJK sangat mengapresiasi pelatihan yang dilaksanakan oleh Perbarindo secara berkelanjutan untuk peningkatan kualitas SDM yang nantinya akan sangat menbantu OJK dalam melakukan pengawasan," katanya

Mangasi juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi di sektor perbankan, meskipun ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi juga membawa risiko fraud, terutama di industri perbankan. "Mitigasi terhadap risiko ini sangat penting untuk menjaga reputasi bank, yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian masyarakat," jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan untuk mencegah fraud dan menjadikannya sebagai budaya kerja.

Hardey Sabar MT Silaban, Ketua DPD Perbarindo Sumut, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan merespons POJK Nomor 12/2024 tentang Strategi Anti Fraud yang disertai penerapan fungsi kepatuhan yang baik. "Kompleksitas operasional BPR-BPRS sangat memungkinkan terjadinya Fraud, oleh karena itu Kepatuhan seluruh jajaran menjadi sangat penting. Pelatihan ini diharapkan dapat membantu BPR menyusun dan melaksanakan strategi anti Fraud yang tepat serta membantu meningkatkan dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepatuhan," ujar Hardey.

Sekretaris Perbarindo Sumut, Mery Sulianty H Sitanggang, menambahkan bahwa pelatihan ini akan membantu BPR-BPRS dalam menyusun strategi anti-fraud, melaksanakan pengawasan, dan mempermudah pelaporan wajib ke OJK. "Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi akan mempercepat dan meminimalkan risiko kesalahan. Penyusunan strategi dan Pelaporan yang baik akan meningkatkan tata Kelola BPR dan menjadikan industri BPR-BPRS kedepannya akan menjadi lebih sehat dan berdaya saing tinggi," ujarnya.

Pelatihan ini diikuti oleh 19 peserta pada hari pertama dan 21 peserta pada hari kedua, yang berasal dari 16 BPR-BPRS di Sumatera Utara dan Aceh.

BPRNews.id - Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menyatakan bahwa penyaluran kredit kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan. Ia menjelaskan bahwa bank-bank kini lebih selektif dalam memberikan pembiayaan modal kerja kepada UMKM. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya kredit macet di sektor ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa kredit bermasalah, atau non-performing loan (NPL), untuk kredit UMKM meningkat tujuh basis poin (bps) secara tahunan dan satu bps secara bulanan, mencapai 4,05 persen pada Agustus 2024. Arianto menegaskan, "Meningkatnya kredit macet di sektor UMKM dapat membuat bank lebih selektif untuk mengurangi risiko kredit."

Selain itu, penyaluran kredit yang seret juga disebabkan oleh penurunan permintaan dari pelaku UMKM. Banyak yang kini lebih berhati-hati dalam mengambil kredit akibat tantangan bisnis, seperti inflasi dan menurunnya daya beli. "Ketidakpastian ekonomi global dan domestik juga membuat bank dan UMKM lebih waspada dalam menyalurkan dan mengambil pinjaman," tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dan Anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa OJK bersama para pemangku kepentingan aktif melakukan koordinasi dan evaluasi untuk memantau kondisi UMKM. Mereka juga berupaya memperkuat efektivitas kebijakan yang ada untuk menstimulus kredit UMKM.

Langkah-langkah yang diambil termasuk program inklusi keuangan, seperti perluasan jaringan agen bank, serta program subsidi pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). OJK juga mendorong peningkatan pencadangan sebagai langkah mitigasi risiko kredit jika ada potensi peningkatan eksposur risiko.

Dian menambahkan, "Peningkatan pencadangan dapat terjadi sesuai dengan penurunan nilai pada instrumen keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) sebagaimana portofolio atau eksposur yang dimiliki masing-masing bank."

BPRNews.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) baru saja menerima penghargaan dari Bank Indonesia perwakilan Sulteng. Penghargaan ini diberikan karena Kanwil Kemenkumham Sulteng telah berperan aktif dalam mendukung perizinan dan kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI) tahun 2024.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BI perwakilan Sulteng, Rony Hartawan, kepada Hermansyah Siregar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, saat pembukaan acara Harvesting Gernas BBI/BBWI di Festival Danau Poso.

Rony Hartawan menyatakan, "penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi signifikan Kemenkumham Sulteng yang juga sebagai Campaign Manager Gernas BBI/BBWI dalam memfasilitasi dan mendorong perkembangan UMKM di wilayah Sulawesi Tengah."

Hermansyah Siregar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menekankan bahwa keberhasilan acara Harvesting Gernas BBI/BBWI 2024 tidak terlepas dari kolaborasi yang kuat antara semua pihak. "Kemenkumham Sulteng telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mendukung UMKM. Kami berharap sinergi yang baik ini dapat terus terjalin dan semakin memperkuat ekosistem UMKM di Sulawesi Tengah," katanya.

Hermansyah menegaskan, "Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi UMKM agar semakin berkembang dan berdaya saing."

Penyerahan penghargaan ini disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, serta para tokoh penting dari Kemenkomarves, Kemenparekraf, Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan ribuan masyarakat Kabupaten Poso.

BPRNews.id - Penyaluran kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum menunjukkan kebangkitan, dengan pertumbuhan hanya sekitar 4% pada Agustus 2024, yang merupakan angka terendah sepanjang tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa "pertumbuhan kredit ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi makroekonomi dan dinamika global."

Dian mengungkapkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat turut berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Ia juga menyoroti situasi geopolitik yang dapat mempengaruhi berbagai aspek perekonomian domestik. Meski menghadapi tantangan ini, Dian tetap optimistis bahwa bank akan mampu meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM. "Dengan berbagai dukungan dari Pemerintah dan pihak lainnya, kami yakin penyaluran kredit dapat ditingkatkan," katanya.

Ia menambahkan bahwa OJK akan secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kondisi UMKM serta efektivitas instrumen kebijakan yang ada. "Tujuannya untuk menstimulus kredit UMKM yang sustainable dan resilient," ungkap Dian.

Inisiatif ini akan dilakukan melalui program inklusi keuangan, perluasan jaringan agen bank, program subsidi Pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (*KUR*), serta insentif berupa kelonggaran likuiditas.

BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat Provinsi Bali memiliki 8,66 juta rekening, menempatkannya di urutan ke-17 secara nasional. Namun, dari segi nominal, Bali berada di urutan ke-7 dengan total simpanan mencapai Rp171,64 triliun. Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, menyatakan bahwa "rata-rata simpanan bank umum di Provinsi Bali pada Agustus 2024 mencatatkan peningkatan yang cukup kuat, yaitu sebesar 8,08% year on year (yoy)."

Bambang menjelaskan bahwa pertumbuhan simpanan di Bali selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Sejak beroperasi pada tahun 2005, LPS telah melikuidasi 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), dengan rincian 2 BPR/BPRS masih dalam likuidasi dan 8 lainnya sudah selesai. "Tutupnya BPR/BPRS bukan berarti perekonomian memburuk, namun lebih kepada persoalan tata kelola," tambahnya, menegaskan bahwa pemegang rekening tetap aman karena dijamin oleh LPS.

Bambang juga membahas kesiapan LPS dalam menjalankan amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (*UU P2SK*), termasuk penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (*PPP*) yang akan efektif mulai Januari 2028. "Penyelenggaraan PPP oleh LPS bertujuan melindungi pemegang polis dari perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut," jelasnya.

Pada tahun 2023, LPS telah menyelesaikan perubahan organisasi, termasuk pembentukan Badan Supervisi LPS dan penyusunan peraturan terkait. Tahun ini, LPS menargetkan untuk menyelesaikan segala peraturan pelaksanaan terkait *UU P2SK*.