BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah mendorong konsolidasi di sektor perbankan syariah untuk melahirkan dua hingga tiga bank umum syariah (BUS) besar dalam hal aset, guna meningkatkan daya saing industri perbankan syariah di Indonesia. Hingga semester I-2024, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), anak usaha BUMN, masih memimpin pasar dengan aset mencapai Rp360,85 triliun.

Sebelumnya, BTN Syariah, unit usaha syariah dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), hampir menjadi pesaing utama BSI setelah berencana untuk spin off menjadi BUS dan mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (BMI). Namun, BTN Syariah akhirnya membatalkan rencana akuisisi BMI. Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Deden Firman, mengungkapkan, "Kami mengakui bahwa proses konsolidasi tidak mudah. Jika konsolidasi terjadi, kami akan memfasilitasi dan memberikan dukungan, namun tetap perlu diingat bahwa konsolidasi bersifat business to business (b2b) dan harus mempertimbangkan bentuk bisnis di masa depan."

Deden menambahkan, "Pada akhirnya, keputusan untuk konsolidasi kembali pada entitas bank itu sendiri atau memilih partner yang sesuai, karena sinergi yang diharapkan adalah kunci."

Saat ini, aset Bank Muamalat tercatat sebesar Rp64,9 triliun, sedangkan aset BTN Syariah mencapai Rp54,84 triliun pada kuartal I-2024. Jika BTN Syariah dan BMI bergabung, aset gabungan mereka diperkirakan mencapai Rp119,74 triliun. Namun, BTN Syariah kini mempertimbangkan akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVS) yang asetnya jauh lebih kecil, mencapai Rp3,12 triliun pada Mei 2024. Dengan akuisisi ini, aset gabungan BTN Syariah dan BVS diperkirakan hanya sekitar Rp57,96 triliun.

Deden juga menyoroti perkembangan BSI yang telah tumbuh signifikan sejak penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah pada 2021, yang awalnya memiliki aset sekitar Rp240 triliun dan kini telah berkembang menjadi sekitar Rp360 triliun. "Ini menunjukkan bahwa konsolidasi dapat menghasilkan sinergi dan pertumbuhan organik," ujar Deden.

Dalam konteks peraturan OJK, Deden menjelaskan, bank dapat diminta untuk konsolidasi jika unit usaha syariahnya tidak berkembang dan induknya tidak mampu menumbuhkannya. "UUS yang di-spin off harus memiliki modal minimal Rp1 triliun karena masih bagian dari kelompok usaha bank. Sementara itu, mendirikan bank baru memerlukan modal inti minimum Rp3 triliun," jelasnya.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat, menilai bahwa pembatalan aksi korporasi adalah hal yang wajar jika kedua belah pihak merasa tidak cocok. "Merger sebaiknya tidak menghasilkan nilai yang lebih rendah dibandingkan sebelum merger. Penting untuk mencari cangkang yang tepat yang dapat mendukung bisnis secara keseluruhan," pungkas Emir.

bprnews.id - Dalam rangka memperluas jangkauan kerjasamanya, PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) telah melakukan langkah strategis terbaru. Jasindo Syariah baru-baru ini mengumumkan kerjasama penting dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Aceh.

Langkah ini diambil dengan tujuan memperkuat pasar produk asuransi Jasindo dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi, terutama dalam upaya memperluas penetrasi produk asuransi mereka. Dengan adanya kerjasama ini, Jasindo Syariah kini telah menjalin kemitraan dengan 31 BPRS melalui jaringan kantor cabang yang tersebar di 10 kota besar di seluruh Indonesia.

Plt. Kepala Grup Pemasaran Direct & Bisnis Strategik Jasindo Syariah, Armen, mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah menandatangani kerjasama baru. "Kerjasama dengan BPR Syariah Hikmah Wakilah," ujarnya. Armen percaya bahwa melalui kerjasama ini, kedua belah pihak akan mampu memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dan Jasindo Syariah menawarkan perlindungan aset yang menyeluruh kepada nasabah BPR Syariah Hikmah Wakilah, termasuk perlindungan dari risiko seperti bencana alam dan kejadian tak terduga lainnya.

Lebih lanjut, Jasindo Syariah juga optimis untuk memperluas jaringan kerjasama mereka tidak hanya terbatas di Aceh, tetapi juga menjangkau berbagai daerah di seluruh Indonesia. "Kami akan menjelajahi seluruh pelosok negeri," jelas Armen.

Jasindo berencana memperluas jaringan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Fokus utama mereka adalah memetakan potensi pertumbuhan serta kebutuhan akan perlindungan asuransi berbasis syariah di berbagai wilayah tersebut.

Pada 24 Juli 2024, Jasindo Syariah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda), yang diresmikan melalui acara di Kantor PT BPR Syariah Mustaqim Aceh.

Melalui kerjasama ini, Jasindo Syariah berkesempatan memasarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi aneka. Selain itu, Jasindo juga menyediakan perlindungan atas risiko-risiko seperti uang dalam perjalanan (Cash in Transit), uang di brankas (Cash in Safe), uang di laci kasir (Cash in Cashier Box), dan emas di brankas (Gold in Safe).

Dengan berbagai langkah ini, Jasindo Syariah berharap dapat memperkuat posisi mereka di pasar asuransi syariah Indonesia dan memberikan perlindungan yang lebih luas kepada masyarakat

BPRNews.id  - Volume transaksi perbankan melalui BI-Fast terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk menurunkan biaya transfer antar bank melalui layanan BI-Fast jika peningkatan transaksi ini terus berlanjut. Pada Juli 2024, volume transaksi BI-Fast meningkat sebesar 65,08% secara year on year (yoy), mencapai 301,41 juta transaksi.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, menjelaskan bahwa penyesuaian biaya transaksi BI-Fast akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan variabel makroekonomi seperti inflasi. "Penyesuaian ke depan tentu saja tidak tertutup kemungkinan, namun fokus utama kami dalam jangka pendek adalah membangun sinergi yang baik antara infrastruktur yang disediakan BI dengan industri," jelas Ryan dalam media briefing, Jumat (23/8).

Ryan juga menambahkan bahwa masyarakat saat ini masih merasa nyaman dengan biaya transfer BI-Fast yang berlaku saat ini. Menurutnya, fokus BI saat ini adalah bagaimana memperkuat sinergitas dalam sistem pembayaran.

Untuk informasi, saat ini biaya transfer antar bank dengan menggunakan layanan BI-Fast adalah Rp 2.500 per transaksi, sementara jika menggunakan transfer antar bank umum, biayanya adalah Rp 6.500 per transaksi.

bprnews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Dinar Ashri, yang dikenal dengan nama Bank Dinar, telah menjalin kerjasama strategis dengan empat travel haji dan umrah di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini diambil untuk memberikan kemudahan bagi calon jamaah yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bank Dinar menawarkan dua pilihan utama, yaitu skema pembiayaan dan skema tabungan, yang dapat dimanfaatkan oleh para calon jamaah.

Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen, mengungkapkan bahwa skema pembiayaan yang ditawarkan memungkinkan calon jamaah untuk memperoleh pembiayaan langsung guna menutupi biaya perjalanan ibadah mereka ke tanah suci. Skema ini juga mencakup pembiayaan khusus untuk calon jamaah haji, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Dengan skema ini, calon jamaah tidak perlu menjual aset atau harta benda mereka. Cukup memanfaatkan hasil dari aset yang dimiliki untuk biaya perjalanan,” kata Mustaen dalam acara penandatanganan kerjasama dengan empat travel di Mataram, Jumat (23/8/2024).

Selain skema pembiayaan, Bank Dinar juga menyediakan opsi skema tabungan yang memungkinkan calon jamaah untuk menyisihkan sebagian penghasilannya melalui program tabungan haji dan umrah. Keberangkatan ke tanah suci akan disesuaikan dengan jumlah tabungan yang telah terkumpul dan biaya perjalanan yang ditetapkan oleh travel pilihan calon jamaah.

Mustaen juga menambahkan bahwa kerjasama ini memudahkan pihak travel dalam mendata calon jamaah mereka yang terdaftar di Bank Dinar dan memberikan kepastian mengenai pembiayaan keberangkatan yang telah dijamin oleh pihak bank.

Kerjasama dengan travel haji dan umrah ini sebenarnya pernah dilakukan sebelum pandemi COVID-19, tetapi sempat terhenti karena pandemi. Saat ini, Bank Dinar berencana memperluas kerjasama dengan lebih banyak travel resmi di masa depan. Sejauh ini, Bank Dinar telah bekerja sama dengan Travel Muhsinin, Safina, Zeinta, dan Mudahan Tilah Tours.

“Kalau masyarakat muslim kita tanya, apakah mau ke tanah suci, mereka semua bilang mau. Namun alasannya selalu karena tidak ada biaya. Padahal mereka punya banyak aset, bisa buat rumah, beli kendaraan dan lain sebagainya,” tambah Mustaen.

Ia mengajak umat Muslim di NTB yang memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah umrah agar menghubungi Bank Dinar untuk memanfaatkan layanan yang disediakan. Melalui program pembiayaan dan tabungan ini, Bank Dinar berharap dapat menjadi solusi bagi calon jamaah haji dan umrah yang ingin mewujudkan impian mereka untuk beribadah di tanah suci

bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melaporkan bahwa penyaluran kredit di Bali hingga triwulan II 2024 mencapai Rp 108,42 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 7,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang berada di angka Rp101,15 triliun.

Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, dalam pernyataannya di Denpasar pada hari Jumat, mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit ini terutama didorong oleh kenaikan kredit investasi, yang mengalami peningkatan nominal sebesar Rp5,58 triliun atau tumbuh 20,67 persen secara tahunan (year on year). Sementara pada Juni 2023, kredit investasi hanya tumbuh sebesar 6,88 persen (yoy).

"Peningkatan yang signifikan pada kredit investasi ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Bali yang semakin meningkat," ujarnya.

Dari segi sektor, penyaluran kredit di Bali paling banyak mengalir ke sektor Bukan Lapangan Usaha (konsumtif) dengan porsi 34,68 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menyumbang 30,33 persen.

Kristrianti juga menambahkan bahwa pertumbuhan kredit ini didukung oleh kenaikan nominal penyaluran di sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha yang bertambah Rp1,75 triliun atau tumbuh 4,99 persen yoy, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang meningkat sebesar Rp1,43 triliun atau tumbuh 4,67 persen yoy.

Selain itu, dari sisi kategori debitur, sebanyak 52,92 persen kredit di Bali disalurkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan pertumbuhan sebesar 7,67 persen (yoy) pada Juni 2024, meningkat dari 5,33 persen pada Juni 2023.

Di sisi lain, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bali mencapai Rp182,21 triliun, mencatat pertumbuhan double digit sebesar 18,29 persen (yoy). Meskipun demikian, angka ini menunjukkan perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 24,02 persen (yoy).

"Dilihat dari jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan Juni 2023 terutama didorong oleh kenaikan nominal Tabungan yang mencapai Rp16,03 triliun," jelas Kristrianti.

Menurutnya, kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali hingga Juni 2024 tetap kuat dan stabil, ditopang oleh modal yang solid, likuiditas yang stabil, serta profil risiko yang terjaga dengan baik.

"Kinerja industri jasa keuangan ini telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang mencapai 5,36 persen yoy pada triwulan II 2024. Pertumbuhan ekonomi Bali ini juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,05 persen, menjadikan Bali sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-7 secara nasional," tutupnya