BPRNews.id - Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) membawa sejumlah perubahan penting yang berpotensi mengubah dinamika sektor perbankan di Indonesia. Dalam pembahasan ini, BPR mencakup BPR konvensional dan BPRS, kecuali dinyatakan sebaliknya.

Salah satu perubahan utama adalah penghapusan ketentuan yang sebelumnya mewajibkan kepemilikan penuh BPR oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau pemerintah daerah, seperti yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan OJK No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Kini, UU P2SK mengubah Pasal 23 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang sebelumnya mengatur kepemilikan BPR hanya oleh WNI, badan hukum Indonesia dengan seluruh pemiliknya adalah WNI, atau pemerintah daerah. Pasal ini sekarang menyatakan bahwa BPR dapat didirikan oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, serta dapat melakukan penawaran umum di bursa efek sesuai ketentuan OJK.

Perubahan ini berarti ketentuan dalam Pasal 3 POJK No. 7 Tahun 2024 yang sebelumnya mensyaratkan kepemilikan BPR oleh WNI atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya adalah WNI, kini tidak berlaku. Dengan demikian, investor asing dapat memiliki BPR melalui badan hukum perseroan terbatas (PT), asalkan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan regulasi ini menawarkan potensi dampak yang signifikan. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan modal dan likuiditas BPR, mirip dengan kasus Kookmin Bank dari Korea Selatan yang memperkuat modal dan likuiditas Bank Bukopin. Hal ini berpotensi memperkuat peran BPR dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan pilar ekonomi Indonesia.

Kepemilikan asing juga dapat membawa transfer teknologi dan pengetahuan baru ke sektor perbankan di Indonesia. Bank asing sering kali memiliki teknologi perbankan canggih dan praktik terbaik internasional yang bisa diterapkan oleh BPR, seperti sistem manajemen risiko yang lebih modern, platform digital untuk layanan perbankan, serta metode baru dalam penilaian kredit.

Keberhasilan investasi asing dapat meningkatkan kepercayaan investor global terhadap stabilitas dan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan iklim investasi yang lebih positif dan menarik lebih banyak modal asing ke berbagai sektor. Ini dapat membantu BPR mengakses pasar modal global untuk pendanaan tambahan yang mendukung ekspansi dan pengembangan layanan.

Namun, perubahan ini juga menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait potensi pergeseran fokus BPR dari pengembangan ekonomi lokal menjadi orientasi keuntungan semata. BPR selama ini dikenal karena perannya dalam memberdayakan ekonomi rakyat dan melayani masyarakat yang belum terjangkau oleh bank umum. Dengan adanya investor asing, ada risiko bahwa semangat lokal BPR dapat tergeser oleh fokus pada keuntungan yang lebih besar.

UU P2SK mendefinisikan BPR sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berbasis prinsip syariah, tanpa memberikan jasa lalu lintas giral. Pembatasan ini bertujuan memastikan BPR tetap fokus melayani usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Untuk menjaga agar semangat lokal tetap terjaga, penting untuk menetapkan persyaratan bahwa investor asing harus mematuhi rencana bisnis yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan akses perbankan bagi masyarakat yang kurang terlayani.

Secara keseluruhan, perubahan regulasi ini berpotensi membawa dampak positif bagi sektor perbankan dan perekonomian Indonesia, namun pengawasan yang ketat dan komitmen untuk mempertahankan fokus pada pengembangan ekonomi lokal sangat penting untuk memastikan BPR tetap efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan peningkatan infrastruktur Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai bagian dari upaya memperluas layanan yang diberikan kepada lembaga jasa keuangan (LJK) dan masyarakat.

Proses penguatan infrastruktur SLIK dan aplikasi Permohonan Informasi Debitur (iDebKu) akan berlangsung selama beberapa hari, sehingga SLIK tidak akan dapat diakses sementara waktu. Downtime SLIK akan dimulai pada 23 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB hingga 26 Agustus 2024 pukul 07.59 WIB.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi OJK untuk memperkuat layanan yang diberikan melalui SLIK, yang telah dioperasikan sejak 1 Januari 2018. SLIK merupakan sistem penting yang telah digunakan oleh lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan di Indonesia, termasuk bank umum, BPR, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan lembaga lainnya.

Selain itu, peningkatan ini bertujuan untuk mempersiapkan SLIK dalam mengakomodasi perluasan cakupan pelapor. Perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, serta penyelenggara fintech peer-to-peer lending juga akan masuk dalam cakupan pelaporan. Diharapkan, langkah ini dapat mendukung LJK dalam manajemen risiko kredit, pembiayaan, penjaminan, dan pertanggungan dengan lebih efektif.

Selama masa downtime, baik layanan SLIK maupun aplikasi iDebKu tidak dapat diakses oleh masyarakat ataupun pelaku industri jasa keuangan. OJK menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama periode ini.

SLIK dan iDebKu akan kembali beroperasi normal mulai 26 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB. Pengguna masih dapat mengakses layanan ini melalui URL yang sama di www.slik.ojk.go.id dan www.idebku.ojk.go.id.

OJK mengimbau seluruh LJK dan masyarakat untuk menyesuaikan jadwal penggunaan layanan ini sebelum periode downtime dimulai. LJK yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk OJK melalui email [email protected]. Sementara, masyarakat umum dapat memperoleh informasi melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau email di [email protected].

BPRNews.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana membeli 100 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk membangun berbagai fasilitas, termasuk kantor PBNU dan peluang bisnis untuk organisasi.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya, mengungkapkan rencana ini setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis. Gus Yahya menyatakan harapannya agar PBNU dapat memiliki lahan seluas 100 hektare di IKN, yang nantinya akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas organisasi.

Presiden Jokowi mendukung penuh rencana ini, terutama untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan di IKN. Selain itu, Presiden juga memberikan saran mengenai lokasi lahan yang tepat untuk dibeli oleh NU. Selanjutnya, PBNU akan segera berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk merealisasikan rencana tersebut.

"Ada sejumlah saran-saran beliau (Presiden Jokowi) mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN," kata Gus Yahya.

Selain itu, PBNU juga mempertimbangkan peluang bisnis di IKN dengan perkiraan modal sebesar Rp 2 hingga Rp 3 triliun. Gus Yahya menyatakan bahwa PBNU sedang merencanakan cara mengumpulkan modal tersebut dan memastikan rencana ini berjalan dengan baik.

Gus Yahya menegaskan bahwa pembangunan di IKN adalah langkah penting yang harus didukung, terutama karena sudah ada undang-undang yang menjamin kelangsungan pembangunan di sana.

BPRNews.id - Bank Mandiri terus berkomitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan aktif menyalurkan pembiayaan kepada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank ini melihat UMKM sebagai salah satu pilar penting perekonomian Indonesia yang memiliki potensi besar untuk berkembang.

Hingga akhir Juni 2024, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar Rp 127 triliun kepada sektor UMKM. Selain itu, bank ini berhasil menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) di level 1,5%, menunjukkan pengelolaan risiko yang baik.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman, menegaskan pentingnya peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi lokal, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk itu, Bank Mandiri berupaya mempercepat inklusi dan literasi keuangan, terutama bagi pelaku UMKM yang belum sepenuhnya terjangkau oleh perbankan konvensional.

“Kami meyakini, dengan menyediakan akses keuangan (access to finance) yang lebih mudah dan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, Bank Mandiri dapat membantu para pelaku UMKM untuk mencapai potensi maksimal, yang akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” kata Teuku Ali.

Bank Mandiri juga menekankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, dengan memperkuat sistem mitigasi risiko melalui pemantauan dan analisis pasar serta profil debitur. Selain itu, bank ini fokus pada edukasi keuangan bagi pelaku UMKM agar mereka lebih siap menghadapi tantangan bisnis, sehingga dapat mengurangi risiko di masa depan.

Inovasi juga terus dilakukan oleh Bank Mandiri dalam menyediakan produk dan layanan yang relevan bagi UMKM. Beberapa inovasi tersebut termasuk platform digital "Kopra by Mandiri" dan aplikasi super "Livin’ by Mandiri" yang memudahkan UMKM dalam mengakses layanan keuangan.

Bank Mandiri juga mengoptimalkan strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola ‘closed loop’, serta memaksimalkan kolaborasi untuk menggarap rantai nilai nasabah wholesale. Digitalisasi tenaga penjualan juga diperkuat guna mempercepat layanan kepada calon debitur dan memperluas akses kredit melalui program referral, yang didukung dengan edukasi layanan keuangan melalui Mandiri Agen (Agen Laku Pandai Mitra Bank Mandiri).
Pendekatan personal dan dukungan langsung kepada nasabah UMKM melalui jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi salah satu strategi utama Bank Mandiri. Dengan demikian, Bank Mandiri optimis dapat memberikan nilai tambah dan mempertahankan kepercayaan nasabah, sekaligus berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut serta dalam penanganan kekeringan yang melanda Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. LPS memberikan bantuan berupa air bersih dan alat pompa sebagai bagian dari upaya mereka dalam membantu warga yang terdampak.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono, menjelaskan bahwa bantuan ini bukanlah yang pertama kalinya diberikan. "Pada bulan Oktober dan Desember tahun lalu LPS telah memberikan bantuan berupa mesin pompa air sumur bor untuk sumur dalam dan pipa yang akan dipasang di Desa Tlogoharjo di Kecamatan Giritontro," katanya.

Selain itu, LPS juga telah menyalurkan air bersih sebanyak 241 tangki, masing-masing berkapasitas 6.000 liter. "Namun, ini merupakan bantuan darurat atau jangka pendek. Itu bukan solusi, maka dari itu ke depan akan kami upayakan pemasangan pompa. Ini merupakan solusi jangka panjang," kata Didik.

LPS juga memberikan bantuan untuk kajian atau riset terkait pembuatan sumur dalam, dengan dana yang dialokasikan untuk menemukan sungai air dalam. Tahun ini, bantuan serupa juga diberikan.

Bantuan air bersih kali ini didistribusikan ke delapan desa atau kelurahan di Kabupaten Wonogiri. Sebanyak 180 tangki air bersih disalurkan ke Kelurahan Bayemharjo, Desa Jatirejo, Desa Ngargoharjo, Desa Tlogosari di Kecamatan Giritontro, serta Desa Basuhan, Desa Pucung, Desa Baleharjo, dan Desa Tempurharjo di Kecamatan Eromoko.

Wakil Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, menyambut baik bantuan tersebut dan menyatakan bahwa kontribusi LPS sangat membantu dalam upaya penanganan kekeringan di daerah tersebut. Ia juga mengapresiasi adanya pembiayaan survei sungai air bawah tanah yang dilakukan oleh LPS.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonogiri, Trias Budiono, menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk wilayah Wonogiri bagian selatan. "Kesiapsiagaan pada tahun 2024 kami siaga di 14 kecamatan untuk kekeringan dengan total jiwa terdampak 28.959 jiwa. Seandainya dihitung kebutuhan rata-rata air bersih, prediksi 60 liter/orang/hari, maka dalam jangka waktu tiga bulan kebutuhan air bersih, kami total selama di musim kemarau butuh anggaran Rp 8,044 miliar. Dari LPS Jakarta berkontribusi memberikan bantuan air bersih, Insya Allah 180 tangki," ujar Trias.