bprnews.id - PT BPR Kertaraharja Kabupaten Bandung telah berhasil mempertahankan kinerja yang konsisten dan baik dalam tata kelola, terbukti dengan penghargaan yang diterima atas kinerja unggulnya. BPR ini berhasil masuk dalam peringkat 25 besar BPR terbaik di Indonesia.

Dengan 15 cabang dan 5 kantor cabang di wilayah Bandung Barat serta 10 cabang di Kabupaten Bandung, BPR ini terus berkembang pesat. PT BPR Kertaraharja Kabupaten Bandung juga berhasil menyalurkan program Dana Bergulir kepada 31.000 debitur dengan tingkat NPL (Non-Performing Loan) yang stabil di bawah 5%. "Kami berkomitmen untuk mendukung perkembangan usaha kecil di wilayah kami dan turut serta dalam program prioritas pemerintah daerah," ujar Aep.

Sebagai lembaga keuangan yang dijamin oleh LPS dan sepenuhnya dimiliki oleh Pemda, PT BPR Kertaraharja Kabupaten Bandung memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabahnya. Aep juga menyampaikan bahwa BPR ini inovatif dengan program pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan, yang merupakan keunggulan pertama di Indonesia dalam kerjasama dengan pemerintah daerah. "Kami selalu mencari cara untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan nasabah kami," tutup Aep

bprnews.id - PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) terus memperluas jangkauan kerja samanya dengan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) di seluruh Indonesia. Baru-baru ini, mereka menjalin kemitraan dengan BPRS yang berlokasi di Aceh. Dengan kemitraan ini, Jasindo Syariah telah bekerja sama dengan 31 BPRS melalui kantor cabangnya yang tersebar di 10 kota besar di tanah air. Plt. Kepala Grup Pemasaran Direct & Bisnis Strategik Jasindo Syariah, Armen, mengungkapkan bahwa kolaborasi terbaru dilakukan dengan BPR Syariah Hikmah Wakilah. Melalui kolaborasi ini, diharapkan BPRS dapat lebih efektif dalam mengelola risiko, sementara Jasindo Syariah bisa memperluas pasar produk asuransinya. "Melalui sinergi ini, BPR Syariah Hikmah Wakilah dapat lebih baik dalam menghadapi risiko, sementara Jasindo Syariah dapat memperluas jangkauan produk asuransinya di segmen syariah mikro," ujar Armen saat dihubungi Bisnis pada Kamis (22/8/2024).

Kerja sama ini juga didasari oleh komitmen Jasindo Syariah untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Armen menjelaskan bahwa Jasindo Syariah menyediakan perlindungan aset yang komprehensif sesuai dengan prinsip syariah kepada nasabah BPR Syariah Hikmah Wakilah, melindungi mereka dari berbagai risiko seperti bencana alam dan kejadian tak terduga lainnya.

Selain di Aceh, Jasindo Syariah juga merencanakan untuk memperluas kemitraan dengan BPRS di berbagai daerah strategis seperti Jakarta, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. "Daerah-daerah tersebut dipilih berdasarkan potensi pertumbuhan dan kebutuhan perlindungan asuransi berbasis syariah," tambah Armen

BPRNews.id  - Para pemegang saham PT Bank Sumut mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis, 22 Agustus 2024, dengan tiga agenda utama. Agenda tersebut meliputi perubahan susunan pengurus, penjaringan dua direktur, serta penyesuaian sistem dan prosedur penjaringan untuk dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan direksi Bank Sumut.

Rapat ini dipimpin oleh Penjabat Gubernur Sumatra Utara, Agus Fatoni, yang mewakili Pemerintah Provinsi Sumatra Utara sebagai pemegang saham utama. Ia didampingi oleh Komisaris Utama Non-Independen Bank Sumut, Afifi Lubis, dan Direktur Utama Bank Sumut, Babay Parid Wazdi. Selain itu, kepala daerah dari 33 kabupaten/kota yang juga merupakan pemegang saham sah Bank Sumut turut hadir.

Dalam agenda pertama mengenai perubahan susunan pengurus, rapat menyetujui empat poin. Pertama, masa jabatan Direktur Pemasaran Bank Sumut, Hadi Sucipto, dan Direktur Kepatuhan, Eksir, akan berakhir pada 29 September 2024. Oleh karena itu, keduanya akan diberhentikan dengan hormat mulai 30 September 2024. Namun, rapat juga memutuskan untuk mengangkat kembali Hadi Sucipto dan Eksir sebagai Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan untuk periode satu masa jabatan lagi, yaitu empat tahun, terhitung mulai 30 September 2024 hingga 29 September 2028. Meski demikian, RUPS tetap memiliki hak untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu jika diperlukan.

Selain itu, para pemegang saham juga menyetujui pengusulan Arief S. Trinugroho, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, sebagai Calon Komisaris Non-Independen. Arief akan menjalani penilaian fit and proper test oleh OJK, dan jika dinyatakan lulus, ia akan diangkat sebagai Komisaris Utama Non-Independen Bank Sumut. Pada rapat yang sama, Afifi Lubis resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Non-Independen Bank Sumut.

Sejalan dengan keputusan pada agenda pertama, penjaringan untuk posisi Direktur Pemasaran dan Direktur Kepatuhan ditiadakan sesuai keputusan agenda kedua. Untuk agenda ketiga, rapat memutuskan agar Dewan Komisaris melakukan penyesuaian sistem dan prosedur pemilihan serta penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Sumut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPRNews.id  -  Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa 124 bank telah menerima insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan total nilai mencapai Rp255 triliun. Jumlah ini setara dengan 3,42% dari maksimum likuiditas yang diberikan berdasarkan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang batas maksimalnya adalah 4%. 

Deputi Gubernur BI, Juda Agung, menjelaskan bahwa bank-bank milik negara atau BUMN merupakan penerima manfaat terbesar dari insentif ini, dengan realisasi sebesar 3,8% dari batas maksimal. "Yang paling banyak memanfaatkan adalah kelompok bank umum BUMN, dengan realisasi 3,8% dari 4%," kata Juda dalam konferensi pers RDG Agustus pada Rabu (21/8/2024). Kelompok ini menerima insentif likuiditas KLM sebesar Rp117 triliun.

Posisi kedua ditempati oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang menerima insentif sebesar 3,25% atau Rp24 triliun. Sedangkan, bank swasta nasional, yang terdiri dari 73 bank, menerima insentif sebesar Rp109 triliun. Di posisi terakhir adalah Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), dengan 7 bank yang menerima insentif likuiditas senilai Rp3,69 triliun.

Juda menambahkan bahwa evaluasi dan penyesuaian akan terus dilakukan untuk mendorong sektor-sektor tertentu yang membutuhkan dorongan likuiditas. Sementara itu, Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa setiap enam bulan BI akan melakukan evaluasi terkait penyaluran insentif KLM, terutama untuk mendorong sektor-sektor padat karya. "Kami akan meninjau insentif likuiditas untuk sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja. Bank yang menyalurkan ke sektor tersebut akan mendapatkan insentif likuiditas, tetapi akan kami tinjau pada waktunya," ujar Perry.

Sebelumnya, sektor-sektor yang mendapatkan prioritas insentif KLM mencakup minerba, non-minerba, perumahan, dan pariwisata. Namun, kini BI telah menambah sektor baru yang juga berhak mendapatkan insentif, termasuk sektor penunjang hilirisasi, konstruksi dan real estate produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, listrik-gas-air bersih (LGA), serta jasa sosial.

BPRNews.id  -  Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Pada hari Rabu (21/8/2024), UUS Bank Jatim resmi meluncurkan produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), yang menjadikan mereka sebagai yang pertama meluncurkan program ini di kalangan UUS dan Bank Umum Syariah BPD di seluruh negeri.

Direktur Utama PT Bank Jatim, Busrul Iman, menjelaskan bahwa CWLD merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran perbankan syariah dalam mengembangkan instrumen wakaf yang memberikan manfaat luas. "Melalui kolaborasi dengan Nadzir dari Yayasan Gerakan Wakaf Indonesia dan Rumah Wakaf Indonesia, kami menyediakan solusi yang tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi para wakif, tetapi juga berdampak sosial bagi masyarakat," ujarnya.

Kolaborasi ini bertujuan untuk menyalurkan dana wakaf kepada dua tujuan utama. Pertama, CWLD Seri 1 akan dialokasikan untuk beasiswa mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan bekerja sama dengan Gerakan Wakaf Indonesia. Dana yang terkumpul dari program ini akan digunakan untuk mendukung pendidikan mahasiswa melalui beasiswa.

"Ini adalah kontribusi nyata dari UUS Bank Jatim dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sangat penting bagi masa depan bangsa," kata Busrul.

Kedua, CWLD Seri 1 juga akan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi UMKM melalui kerja sama dengan Rumah Wakaf Indonesia. Dana wakaf yang terkumpul akan digunakan untuk modal usaha bagi pelaku UMKM, dengan tujuan mendukung pengembangan usaha di Jawa Timur agar semakin berdaya.

CWLD sendiri merupakan produk wakaf uang temporer yang menggabungkan fungsi sosial dengan fungsi komersial perbankan syariah. Mirip dengan mekanisme deposito biasa, nasabah atau wakif akan menyetorkan dana wakaf tunai dalam bentuk deposito, yang kemudian dikelola oleh bank sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Bedanya, dana bagi hasil dari deposito ini tidak diberikan kepada nasabah, melainkan disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (mauquf alaih) melalui Nadzir yang bekerja sama dengan bank syariah.

Gunawan Setiyo Utomo, Analis Eksekutif dari Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah OJK, menegaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana wakaf. “LKS-PWU harus memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan aman sesuai prinsip syariah dan diawasi secara ketat oleh OJK," tegasnya.

Gunawan juga menyoroti potensi besar wakaf uang di Indonesia, yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun. Namun, hingga tahun 2023, realisasinya masih sangat kecil, hanya mencapai sekitar 1 persen.