BPRNews.id  -  Dalam rangka menyambut transisi kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bank DKI hadirkan 2 (dua) panggung hiburan pada lokasi acara Pesta Rakyat yang berlokasi di Bundaran Hotel Indonesia (depan Hotel Mandarin Oriental), dan di depan Gedung Intiland (seberang Gedung Sampoerna Strategic) Jakarta Pusat pada Minggu (20/10/2024).

Acara Pesta Rakyat menghadirkan total 14 (empat belas) panggung hiburan di sepanjang jalan yang akan dilalui Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, serta Presiden dan Wapres terpilih Prabowo-Gibran, pasca pelantikan.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo melalui keterangannya menyampaikan Bank DKI sangat senang dapat berpartisipasi dalam momen bersejarah ini dengan menghadirkan dua panggung hiburan di Pesta Rakyat sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan dukungan kami terhadap transisi kepemimpinan Presiden dan Wapres Republik Indonesia.

“Acara ini merupakan ajang perayaan dan menjadi momen kebersamaan dan persatuan bagi seluruh masyarakat Jakarta dan Indonesia,” ujarnya.

Secara rinci, Panggung Jakarta – Bundaran Hotel Indonesia menampilkan bintang tamu ternama seperti Wali, Pagi Boeta, dengan pembawa acara Andre Jege dan Njiee Aditya. Adapun Panggung Jayakarta yang berlokasi di depan Gedung Intiland menampilkan Yeni Inka, Dara Ayu, dengan pembawa acara Atma Mahatma dan Natasha Abigail yang siap menghibur warga. Selain hiburan, terdapat beragam kegiatan menarik seperti sesi olahraga Zumba gratis dan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat berolahraga bersama ditengah suasana yang penuh kegembiraan.

Bank DKI juga menghadirkan booth yang akan melayani dan memberikan informasi seputar produk dan layanan Bank DKI kepada masyarakat. Di area tersebut, pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kuis yang seru, dan menikmati bazaar UMKM yang menghadirkan produk dan kuliner lezat, serta berkesempatan untuk memenangkan berbagai doorprize menarik, serta grand prize spesial untuk warga yang beruntung.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi turut mengajak seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk memeriahkan acara Pesta Rakyat dengan turut mengunjungi Panggung Pesta Rakyat Bank DKI. “Partisipasi Bank DKI pada kegiatan Pesta Rakyat merupakan perwujudan upaya Bank DKI untuk dapat lebih dekat dengan warga DKI Jakarta sambil mendorong perluasan layanan perbankan digital di Jakarta,” ujar Arie.

Jangan lewatkan kesempatan untuk ikut serta dalam kemeriahan Panggung Pesta Rakyat Bank DKI! Ajak keluarga dan teman-teman Anda untuk bersenang-senang dan menikmati momen berharga bersama Bank DKI. (Sayuti

BPRNews.id  -  Pengusaha Tafsirudin Nugraha didakwa terlibat dalam kasus korupsi Kredit Modal Kerja Kontrak (KMKK) terkait tiga proyek di Bank Bjb cabang Labuan, Pandeglang, dengan total kerugian negara sekitar Rp10 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Pandeglang, Abrian Rahmat Fatahillah dan Yuliawati Sastradisurya, membacakan dakwaan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang pada Senin (21/10/2024). Dalam dakwaan pertama, Tafsirudin, Direktur PT Tegar Jahara, didakwa korupsi KMKK sebesar Rp1,5 miliar untuk proyek pemeliharaan sungai dan situ oleh BBWS Citarum.

Tafsirudin bekerja sama dengan Iyan Kartifa Susanto, mantan asisten di BBWS Citarum, dalam memalsukan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk mencairkan KMKK. Uang yang diperoleh dari pencairan tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya, melainkan dialihkan ke proyek lain seperti Bocimi, Cisundawuh, dan proyek di Bandara Soekarno-Hatta. "Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk proyek lain," kata JPU.

Selain itu, Tafsirudin juga memanipulasi proyek tol Cengkareng-Batuceper dengan memalsukan progres pekerjaan guna mencairkan KMKK sebesar Rp4,4 miliar. Dalam proyek ketiga, yang melibatkan perluasan area parkir Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tafsirudin kembali melakukan manipulasi dan memberikan progres proyek fiktif, merugikan negara sebesar Rp4,4 miliar.

Secara total, Tafsirudin dituduh merugikan negara sebesar Rp10 miliar melalui tiga pencairan KMKK tersebut.

BPRNews.id  -  Pemerintah Kota Mataram memutuskan untuk menunda pembelian sebuah bangunan tua bersejarah, bekas bank milik pemerintah Belanda yang berlokasi di area bekas Pelabuhan Pantai Ampenan. Penundaan ini terjadi karena adanya masalah terkait kepemilikan bangunan tersebut, yang ternyata dimiliki oleh seorang warga negara asing (WNA).

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menjelaskan bahwa hasil penelusuran dokumen kepemilikan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram menunjukkan bahwa bangunan itu tidak bisa dibeli oleh pemerintah. "Kami tidak dapat membeli properti yang dimiliki oleh WNA, sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya pada Senin (21/10/2024).

Alokasi anggaran sebesar Rp9 miliar yang sebelumnya disiapkan untuk pembelian bangunan ini sekarang dialihkan untuk kebutuhan lain. "Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pembelian bangunan tersebut kini digunakan untuk pembebasan lahan guna pengembangan fasilitas di RSUD Kota Mataram," tambahnya. Fasilitas yang akan dikembangkan termasuk perluasan unit gawat darurat (UGD), lahan parkir, dan rumah singgah.

Alwan menegaskan bahwa peningkatan sarana di RSUD sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. "Kami mengambil langkah ini setelah melakukan koordinasi dengan pihak RSUD yang menyampaikan kebutuhan mendesak untuk penambahan fasilitas," jelasnya.

Meskipun pembelian bangunan bersejarah ini ditunda, Alwan memastikan bahwa upaya pelestarian sejarah tetap menjadi perhatian pemerintah. "Kami akan melanjutkan rencana pelestarian sejarah ini setelah masalah kepemilikan selesai," ujarnya.

BPRNews.id  -Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menilai bahwa banyaknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bangkrut disebabkan oleh persaingan ketat dengan bank komersial dan bank digital dalam penyaluran kredit mikro. Ia mencatat bahwa jumlah BPR menurun dari 1.468 unit pada Desember 2021 menjadi 1.402 unit pada Desember 2023, dan diperkirakan akan ada sekitar 20 BPR yang bangkrut hingga akhir tahun 2024, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).                                                                                                                                                                                                                                            

“Kejatuhan BPR ini terjadi karena mereka kalah bersaing dengan bank komersial yang lebih besar, yang mulai masuk ke segmen kredit mikro," ujar Yusuf pada 14 Oktober 2024. Ia menambahkan bahwa persaingan semakin sengit dengan hadirnya bank digital dan layanan fintech peer-to-peer (P2P) lending, yang juga menyasar kredit mikro.

Selain itu, Yusuf mengungkapkan bahwa banyak BPR mengalami masalah tata kelola yang buruk (good corporate governance), seperti kasus penipuan dan penggelapan dana deposan oleh pemilik BPR. “Banyak kasus fraud di BPR, terutama terkait penggelapan dana oleh pemilik," katanya.

Menurutnya, sebagian besar masalah fraud ini terjadi pada BPR yang berbentuk koperasi open-loop, yang melayani tidak hanya anggota koperasi, tetapi juga masyarakat umum. Ia menyoroti bahwa pengawasan terhadap koperasi keuangan open-loop ini dianggap belum memadai.

Untuk memperbaiki kondisi BPR di masa mendatang, Yusuf menyarankan perlunya konsolidasi dan penguatan pengawasan OJK. Ia juga mengusulkan agar BPR berbentuk koperasi keuangan dibatasi menjadi koperasi closed-loop, yang hanya melayani anggotanya. “Bank koperasi yang berorientasi sepenuhnya pada kepentingan anggotanya akan lebih stabil dan berkelanjutan,” tegasnya.

BPRNews.id  - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan bahwa bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor konstruksi, termasuk perumahan rakyat, akan mendapatkan insentif likuiditas. Pernyataan ini ia sampaikan dalam konferensi pers terkait hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada 16 Oktober 2024 di Jakarta Pusat, saat ditanya mengenai program tiga juta hunian per tahun dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Perry, insentif ini diberikan untuk mendorong penyaluran kredit oleh bank, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. "Bank-bank akan kami berikan insentif likuiditas untuk mendukung program perumahan rakyat dari pemerintah," jelas Perry. 

Program insentif ini termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), yang diterapkan melalui pengurangan giro bank di BI untuk memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM). Hingga pertengahan Oktober 2024, BI telah menyalurkan KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada bank-bank yang mendanai sektor-sektor prioritas, seperti BUMN, Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah, dan Kantor Cabang Bank Asing.

Selain itu, Perry juga menekankan pentingnya sektor-sektor yang padat karya, seperti perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan, karena sektor-sektor ini berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. "Sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan itu bisa menyerap hingga 50 persen tenaga kerja," katanya. Selain itu, sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan pangsa lebih dari 20 persen.