BPRNews.id  - Beberapa bank di Indonesia masih mencatatkan kerugian, salah satu penyebab utama adalah kewajiban pencadangan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi risiko kredit di masa mendatang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai langkah peningkatan pencadangan ini sebagai bagian dari upaya menjaga kestabilan sektor perbankan, terutama di tengah potensi peningkatan risiko kredit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa peningkatan pencadangan penting dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan aturan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Melalui pencadangan ini, bank menyisihkan dana sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk melindungi portofolio kredit mereka dari penurunan nilai instrumen keuangan. Hal ini menjadi langkah strategis perbankan dalam menjaga kesehatan portofolio kredit, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Selain itu, Dian menyebut bahwa rasio Non-Performing Loan (NPL) tetap terjaga di posisi yang stabil. Pada Agustus 2024, NPL Coverage perbankan mencapai 191,75%, dengan NPL sebesar 2,26%. Rasio Loan at Risk (LAR) juga menunjukkan tren penurunan, dari 10,51% pada Mei 2024 menjadi 10,27% pada Juni 2024. Angka ini mendekati level sebelum pandemi pada Desember 2019, yang berada di 9,93%. Dengan stabilnya NPL dan LAR, OJK menyimpulkan bahwa saat ini belum ada risiko kredit signifikan yang berdampak pada profitabilitas bank.

OJK terus melakukan pengawasan ketat terhadap bank-bank yang masih mengalami kerugian melalui pendekatan risk based supervision. Ini meliputi evaluasi pencadangan, kecukupan modal, dan kepatuhan bank terhadap rencana bisnis yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan langsung dilakukan melalui metode sampling untuk memastikan pemberian kredit tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Meskipun beberapa bank mencatatkan kerugian, industri perbankan Indonesia secara keseluruhan mencatatkan pertumbuhan laba. Hingga Agustus 2024, laba industri perbankan mencapai Rp171,03 triliun, tumbuh 6,42% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dian menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh kebijakan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) dari 6,25% menjadi 6,00%. Penurunan suku bunga ini membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas dan kinerja bank secara keseluruhan.

BPRNews.id - Lima perusahaan dompet digital diduga terlibat dalam memfasilitasi transaksi judi online. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan mengambil tindakan tegas. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, menegaskan, "Kami akan memblokir rekening dompet digital yang terindikasi digunakan untuk judi online."

Frederica, yang akrab disapa Kiki, menambahkan, "Tidak hanya rekening bank, tetapi juga pelaku usaha jasa keuangan lainnya yang terlibat dalam aktivitas ilegal harus ditutup." OJK berencana bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) untuk melakukan pemblokiran terhadap individu yang terafiliasi judi online.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, OJK bertugas mengoordinasikan penanganan aktivitas keuangan ilegal, bekerja sama dengan Kominfo dan 16 lembaga pemerintah lainnya. OJK juga terlibat dalam Satgas Penanganan Judi Online, yang telah menutup sekitar 8.000 rekening bank terkait judi online.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie, sebelumnya menyebutkan bahwa ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa total nilai transaksi di lima dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah. Berikut adalah daftar e-wallet yang masih terlibat dalam transaksi judi online:

1. PT Espay Debit Indonesia Koe (_DANA_) - Rp 5.371.936.767.944 dengan 5.724.337 transaksi

2. PT Visionet Internasional (_OVO_) - Rp 216.620.290.539 dengan 836.095 transaksi

3. PT Dompet Anak Bangsa (_Go Pay_) - Rp 89.240.919.624 dengan 577.316 transaksi

4. PT Fintek Karya Nusantara (_LinkAja_) - Rp 65.450.310.125 dengan 80.171 transaksi

5. Airpay International Indonesia - Rp 6.114.203.815 dengan 33.069 transaksi.

BPRNews.id  -  Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon LP Napitupulu, menyatakan bahwa BTN telah mencapai kesepakatan terkait harga dengan bank syariah yang akan diakuisisi sebagai bagian dari rencana strategis perusahaan. Meskipun Nixon tidak secara eksplisit menyebutkan nama bank yang dimaksud, Bank Victoria Syariah disebut-sebut sebagai target akuisisi BTN dalam berbagai spekulasi. Akuisisi ini akan menjadi langkah penting bagi BTN dalam mengembangkan unit usaha syariah (UUS) mereka.

Menurut Nixon, proses akuisisi saat ini sedang berlangsung, dan pihaknya berharap dapat menyelesaikan Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) sebelum akhir tahun 2024. Nixon menekankan bahwa BTN telah menyiapkan dua dokumen penting yang diminta oleh pemilik bank syariah calon akuisisi sebagai bagian dari proses tersebut. Akuisisi ini nantinya akan difinalisasi melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), di mana keputusan akhir akan bergantung pada pemerintah sebagai pengendali BTN.

BTN menargetkan bahwa proses akuisisi ini bisa selesai paling lambat pada awal tahun 2025, yang kemudian akan diikuti dengan proses spin off UUS BTN Syariah menjadi bank umum syariah yang mandiri. Nixon menyebutkan bahwa rencana spin off ini diproyeksikan untuk dilaksanakan pada pertengahan tahun 2025, sekitar bulan Juni atau Juli, dengan harapan seluruh proses pemindahan aset dari BTN ke BTN Syariah bisa selesai dalam waktu enam bulan.

Langkah ini diambil BTN untuk mematuhi regulasi OJK yang mengharuskan pemisahan UUS BTN sebelum batas waktu pada November 2025. Nixon menegaskan bahwa BTN berkomitmen untuk menyelesaikan proses ini dengan tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, BTN berharap dapat memperkuat posisinya di sektor perbankan syariah melalui akuisisi dan spin off tersebut, guna mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

BPRNews.id  -  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah yang akan dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Program ini termasuk pembangunan 2 juta rumah di wilayah pedesaan, yang menjadi bagian dari visi besar BTN untuk menjadi bank penyedia pinjaman terbaik di Asia Tenggara. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyatakan bahwa program ini berpotensi menjadikan BTN sebagai the best mortgage bank in Southeast Asia.

Nixon menjelaskan bahwa meski tantangan besar dalam mewujudkan program ini pasti ada, BTN siap untuk menghadapinya. Salah satu tantangan terbesar adalah jumlah keluarga yang belum memiliki hunian layak di Indonesia, yang mencapai 10 juta keluarga, berdasarkan data statistik SUSENAS. Banyak rumah di pedesaan dihuni oleh 2-3 keluarga dalam satu tempat tinggal, dan rumah-rumah tersebut sering kali tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.

BTN berkomitmen untuk mendukung pembangunan rumah layak huni dengan harga terjangkau. Tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam penyediaan rumah yang ramah lingkungan. BTN telah memulai proyek percontohan dengan membangun 200 rumah per tahun menggunakan material daur ulang dari sampah plastik, yang disebut sebagai "Low Emission Carbon House". Inisiatif ini diimplementasikan di beberapa kota, termasuk Bekasi.

Nixon juga mengungkapkan bahwa perubahan besar dalam sistem pembelian rumah telah terjadi berkat digitalisasi. Saat ini, banyak orang yang sudah membeli rumah secara online, meski proses akad KPR masih menjadi kendala untuk dilakukan secara daring. BTN berharap di masa mendatang, seluruh proses yang terkait dengan pembelian rumah, termasuk sertifikasi, dapat dilakukan sepenuhnya secara digital. Hal ini akan mempercepat layanan dan memperluas akses bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah.

Dengan dukungan BTN dalam program 3 juta rumah ini, perseroan menargetkan untuk memperkuat posisinya sebagai bank penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terbesar di Asia Tenggara, sesuai dengan visi besar mereka dalam mendukung kebutuhan perumahan nasional yang layak dan terjangkau

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara (OJK Sumut) telah menangani sebanyak 932 pengaduan konsumen dari Januari hingga Agustus 2024. Kepala Kantor OJK Sumut, Khoirul Muttaqien, menyatakan, "Dari total tersebut, pengaduan terbanyak berasal dari sektor perbankan, yaitu 206 pengaduan."

Khoirul juga menjelaskan, "Pengaduan lainnya meliputi 206 dari sektor asuransi, 182 berkaitan dengan fintech peer-to-peer (_P2P_) lending yang terdaftar di OJK, serta 168 berhubungan dengan perusahaan pembiayaan." Sisa pengaduan melibatkan layanan industri keuangan nonbank (IKNB) dan sektor pasar modal.

Dalam menangani pengaduan yang diterima melalui aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK), Khoirul menegaskan bahwa OJK Sumut berkomitmen untuk menyelesaikan setiap laporan. "Kami terus berupaya menyelesaikan laporan yang diterima, baik yang mengandung indikasi sengketa maupun pelanggaran. Seluruh 932 pengaduan telah ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya.

Selain itu, Khoirul melaporkan bahwa OJK Sumut telah menggelar 148 kegiatan edukasi keuangan yang melibatkan lebih dari 33.451 peserta, termasuk mahasiswa, pelajar, pelaku UMKM, dan masyarakat 3T (tertinggal, terluar, terdepan). "Ini termasuk program roadshow edukasi daerah 3T menggunakan kendaraan Simolek Edutainment OJK yang langsung menjangkau kabupaten-kabupaten di kategori tersebut," tambahnya.

OJK juga melaksanakan tiga kegiatan Training of Trainers (_ToT_) dan implementasi program ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Kabupaten Langkat, yang ditujukan kepada santri, tenaga pengajar, dan pengurus pondok pesantren.