BPRNews.id - Peruri bersama Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) menggelar diskusi bertajuk BE TALK: Big Data and AI for Digital Government Improvement di Jakarta. Acara ini menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi Big Data dan kecerdasan buatan (AI) dalam memperkuat layanan publik yang lebih responsif, mendukung visi pemerintahan digital yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.
Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayanti, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis digital dengan pendekatan user-centric, memastikan teknologi yang dikembangkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pengguna. Inisiatif ini sejalan dengan program INA DIGITAL, yang dirancang untuk menghadirkan layanan yang fleksibel dan siap menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
Imam Resti M., Kepala Bidang Tata Kelola BSrE, juga menyoroti pentingnya menggabungkan pola pikir inovatif, sinergi antarinstansi, dan kolaborasi tim untuk keberhasilan transformasi digital. Setiaji, Chief of DTO Kementerian Kesehatan, menambahkan pandangannya terkait pentingnya data dalam pengambilan keputusan cepat di sektor kesehatan, terutama untuk memastikan layanan yang tanggap dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan ini, INA DIGITAL menggarisbawahi bahwa pengalaman pengguna atau user experience harus menjadi prioritas dalam setiap pengembangan fitur layanan, guna memastikan akses yang mudah dan teknologi yang ramah pengguna. Median Yuli Hartanto, Head of Government Digital Solution and Service Digital di Peruri, menyatakan harapannya agar BE TALK menjadi awal optimalisasi teknologi yang mampu menjawab tantangan digitalisasi layanan publik.
“Kami berharap acara ini menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan teknologi sebagai solusi bagi tantangan layanan publik di masa depan, sekaligus menciptakan inovasi yang bermanfaat luas,” ungkap Median.
BPRNews.id - Bank Jatim Cabang Sidoarjo mengadakan pameran UMKM di Kota Delta untuk mendukung pelaku usaha lokal dan memperkuat ekonomi daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM sangat penting agar dapat berkembang.
"Hari ini menjadi Jumat berkah bagi pelaku UMKM bahwa Bank Jatim semakin memfasilitasi, tidak hanya mendukung melalui QRIS, tetapi juga menyediakan ruang untuk promosi dan penjualan produk," ucap Fenny.
Pameran ini berlangsung di halaman kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan sengaja dilakukan di awal bulan, saat pengunjung bank cenderung ramai. "Kehadiran banyak pengunjung di awal bulan diharapkan dapat membantu menjaga perputaran uang di Sidoarjo," tambahnya.
Pimpinan Cabang Bank Jatim Sidoarjo, Suyatno, menyatakan komitmennya untuk mendukung ekonomi lokal. Baginya, menjaga perputaran uang di Sidoarjo penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah. "Kami ingin perputaran ekonomi tetap di Sidoarjo, karena komitmen Bank Jatim itu mendorong perekonomian yang ada di Jawa Timur, terutama bagi kami di Sidoarjo," ujarnya.
Menurut Suyatno, awal bulan adalah waktu yang tepat karena banyak orang menerima gaji dan pensiunan mengambil uang. Dengan momen ini, Bank Jatim mengajak UMKM untuk membuka lapak di halaman bank agar masyarakat bisa langsung berbelanja setelah mengambil gaji.
"Dengan momen itu saya mensinergikan, mengkolaborasikan UMKM binaan Bank Jatim yang notabene UMKM viral, kami ajak untuk membuka lapak di halaman Bank Jatim setiap awal bulan minggu pertama dalam pameran UMKM," jelas Suyatno. Setiap bulan, lima UMKM terpilih untuk berpartisipasi dalam pameran ini sebagai bentuk dukungan konkret dari Bank Jatim.
"Kami bantu promosinya, supaya uang tetap berputar di Sidoarjo," katanya.
Kegiatan ini adalah inisiatif pertama dari Bank Jatim, dan pihaknya akan mendukung penuh UMKM di berbagai acara, baik besar maupun kecil. Pengunjung pameran juga mendapatkan pelayanan khusus, termasuk sarapan pagi dan pemeriksaan kesehatan gratis. "Tagline kami, UMKM Sidoarjo harus Wani Bedo," tambah Suyatno.
Adelia Putri, salah satu peserta dari SMKN 1 Buduran, merasa senang dengan acara ini. Menurutnya, pameran ini sangat membantu penjualannya. "Kegiatan ini membantu kami, karena kalau harus keliling, capek. Semoga produk kami bisa naik kelas dan lebih dikenal masyarakat," ujarnya.
Lima UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah Zipp Bird’s Nets dari Sedati, Bandeng Asap Maharani D’Bay juga dari Sedati, Tas dan Sepatu Batik Anem Store Tanggulangin, Kampung Bebek dan Telor Asin T Gan Kebonsari Candi, serta kelas kewirausahaan dari siswa SMKN 1 Buduran.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin operasional sebanyak 15 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam sembilan bulan pertama tahun ini. Jumlah tersebut sudah mencapai batas atas dari rata-rata penutupan BPR per tahun, menurut catatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Langkah ini diambil oleh OJK sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sektor perbankan, terutama pada bank-bank yang memiliki masalah tata kelola.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa setiap tahunnya rata-rata terdapat 6 hingga 7 BPR yang mengalami penutupan. "Pada umumnya, penyebab utama penutupan BPR adalah mismanagement yang dilakukan oleh pihak pemilik. Hal ini membuat kondisi BPR tidak stabil dan akhirnya harus dicabut izinnya demi menjaga kepercayaan masyarakat," jelas Purbaya dalam sebuah pernyataan resmi.
Purbaya juga menekankan bahwa penutupan BPR ini diperlukan agar tidak berdampak lebih luas terhadap nasabah dan sistem perbankan secara keseluruhan. "LPS dan OJK selalu melakukan pengawasan ketat terhadap bank-bank yang menunjukkan gejala kesehatan keuangan yang buruk, khususnya dalam manajemen risiko dan tata kelola yang tidak memadai," tambahnya.
Sejauh ini, OJK dan LPS tetap mengimbau para pelaku BPR untuk memperkuat tata kelola dan memastikan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penutupan izin operasional dilakukan setelah melalui proses evaluasi dan pengawasan yang ketat, termasuk penilaian terhadap kesehatan keuangan serta pemenuhan standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap bank.
Langkah yang diambil OJK ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang melayani kebutuhan kredit masyarakat menengah ke bawah. Dengan memastikan hanya bank-bank yang sehat dan berintegritas yang beroperasi, OJK berharap agar stabilitas sistem keuangan dapat terjaga di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi.
BPRNews.id - Polda Riau bekerja sama dengan Bank Indonesia mengadakan diskusi dan koordinasi untuk memperkuat pengamanan dan pengawasan terhadap pemalsuan uang rupiah, khususnya menjelang Pilkada serentak di Provinsi Riau. Acara yang digelar di Ruang Jayakarta Hotel Sari Pasifik, Jakarta Pusat, pada Jumat, 1 November 2024, ini dihadiri sejumlah pejabat dari kepolisian, Bank Indonesia, dan kejaksaan, sebagai upaya sinergis dalam pencegahan dan pemberantasan uang palsu.
Wadirreskrimsus Polda Riau, AKBP Iwan P. Manurung, yang didampingi Kasubdit II Perbankan Kompol Teddy Ardian, menyampaikan pentingnya kerjasama erat antar lembaga untuk menangani tindak pidana pemalsuan uang. "Pemalsuan uang adalah ancaman serius bagi stabilitas ekonomi negara. Maka dari itu, kita perlu terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku," kata AKBP Iwan.
Dalam diskusi ini, para peserta membahas berbagai modus operandi pelaku pemalsuan uang, teknologi yang digunakan, serta langkah-langkah preventif yang bisa diambil. Salah satu poin utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ciri-ciri uang asli. "Penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara mengenali uang palsu sebagai tindakan pencegahan yang efektif," tambahnya.
Selain itu, beberapa langkah strategis telah disepakati sebagai tindak lanjut kegiatan ini, termasuk patroli di area rawan peredaran uang palsu, memperkuat kerja sama intelijen, serta meningkatkan keterampilan personel dalam mendeteksi uang palsu. AKBP Iwan menegaskan bahwa kerjasama yang kuat antara kepolisian, Bank Indonesia, dan kejaksaan akan meningkatkan efektivitas pemberantasan pemalsuan uang di Riau
BPRNews.id - Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat (Perumda BPR) Bank Kulon Progo memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Penyaluran bantuan ini ditandai dengan pelepasan truk pembawa air secara simbolis melalui pengibaran bendera start oleh Direktur Utama Perumda BPR Bank Kulon Progo, Joko Purnomo.
Kegiatan pelepasan truk air bersih turut disaksikan oleh Direktur Bisnis, Rita Purwanti, serta Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo dan lainnya. "Pelepasan dilakukan melalui pengibaran bendera start di halaman Perumda BPR Bank Kulon Progo pada Selasa (29/10/2024)," ungkap Joko Purnomo.
Bantuan ini bersumber dari Dana Sosial Perusahaan (TSP) Bank Kulon Progo, yang pada tahun 2024 menyalurkan sebanyak 20 tangki air bersih.
Direktur Utama Bank Kulon Progo berharap bahwa bantuan air bersih ini dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak, khususnya di musim kemarau saat ini.
"Bantuan air bersih dari Perumda BPR Bank Kulon Progo menunjukkan sinergitas dalam penanganan darurat kekeringan di wilayah Kulon Progo," jelasnya.