BPRNews.id - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama petani pisang Cavendish di Kabupaten Bone, memiliki peluang besar untuk meraih kesejahteraan. Dukungan anggaran yang signifikan dari berbagai bank di daerah tersebut, seperti Bank Sulselbar, BRI, dan Bank Mandiri, mencapai triliunan rupiah, khususnya untuk pelaku UMKM dan petani.

Abdi Ahmad, seorang pengamat ekonomi di Kabupaten Bone, mengatakan saat ini, hanya orang yang tidak berusaha yang tidak berpeluang untuk sejahtera.

Pemerintah melalui lembaga keuangan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, juga telah menyediakan dana besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pinjaman kredit ringan dan lunak dari berbagai bank.

“Di Bone, Bank Mandiri, BRI, dan Bank Sulselbar telah menyediakan anggaran kredit untuk pelaku UMKM, khususnya bagi petani pisang Cavendish,” ujar Abdi Ahmad.

Ia menambahkan bahwa petani pisang Cavendish di Kecamatan Mare telah mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga ratusan juta rupiah, dan beberapa petani mulai merasakan hasil dari budidaya mereka.

Kepala Bank Sulselbar Cabang Utama Bone, Muh. Anas, bersama Kepala BRI Cabang Watampone, Suryadi, dan Kepala Bank Mandiri Cabang Bone, Emma Rahmawati, menekankan pentingnya UMKM dalam perekonomian Indonesia.

UMKM dianggap sebagai pilar penting untuk stabilitas ekonomi, baik secara lokal maupun nasional, dan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

“Kami memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, khususnya petani pisang Cavendish, untuk mendapatkan KUR dengan target anggaran sekitar Rp 30 miliar,” ungkap Muh. Anas.

Suryadi, Kepala BRI Cabang Watampone, menambahkan bahwa per September 2024, BRI telah menyiapkan KUR Mikro sebesar Rp 1,130 triliun, ditujukan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan kredit di bawah Rp 100 juta. Selain itu, BRI juga menyediakan KUR Ritel dengan plafon mencapai Rp 124,078 triliun untuk debitur dengan usaha produktif, dengan kredit antara Rp 25 juta hingga Rp 500 juta.

Namun, saat ini kuota KUR Ritel telah habis dan akan dilanjutkan setelah Bupati Bone yang baru terpilih memberikan kebijakan lebih lanjut.

BPRNews.id - Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyatakan keyakinannya bahwa Bank Jatim dapat membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Timur untuk berkembang hingga ke pasar internasional. Keyakinan ini diungkapkan saat pembukaan acara Bank Jatim Trade Connect Summit 2024 yang bertema "Your Opportunity to Connect" di Balai Pemuda, Surabaya, pada Senin, 14 Oktober 2024.

“Atas nama Pemprov Jatim, kami menyampaikan apresiasi kepada Bank Jatim sebagai motor yang menggerakkan UMKM sehingga bisa naik kelas,” ujar Adhy.

Dia menambahkan bahwa peran bank, terutama bank daerah, sangat penting dalam membina pelaku UMKM. Jawa Timur memiliki potensi UMKM dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat mendukung ekspor.

“UMKM perlu peningkatan kapasitas untuk bisa mengakses dan belajar bertransaksi internasional. Ini juga bagian kecil dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-79 Pemprov Jatim,” kata Adhy.

Adhy juga percaya bahwa Bank Jatim sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat berperan aktif dalam membantu UMKM.

"Ini penting karena kontribusi UMKM terhadap PDB Jatim setiap tahun terus alami peningkatan. Tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 0,55 persen dibandingkan tahun 2021, sedangkan tahun 2023 - 2024 ditargetkan kontribusinya bisa mencapai 58,5 - 58,8 persen,” ucapnya.

Sementara itu, Edi Masrianto, Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Services Bank Jatim, mengatakan bahwa Trade Connect Summit 2024 merupakan upaya Bank Jatim untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian.

“Acara ini adalah program dari Bank Jatim sebagai bentuk kepedulian terhadap usaha UMKM binaan untuk naik kelas dan berkegiatan ekspor menciptakan serta menambah koneksi dengan potensi buyer dari luar,” katanya.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap meningkatnya aktivitas keuangan ilegal. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Arifin Susanto, menekankan pentingnya literasi keuangan untuk menghindari jeratan lembaga atau praktik keuangan yang tidak memiliki izin resmi. "Masyarakat harus lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan tinggi yang tidak masuk akal," ujarnya pada kegiatan OJK Journalist Class di The ALTS Hotel Palembang, 14-15 Oktober 2024.

Arifin mengungkapkan bahwa saat ini banyak lembaga yang melakukan praktik keuangan ilegal, termasuk pinjaman online dan investasi bodong. "Di wilayah Sumbagsel, Sumsel memiliki 694 pinjol ilegal, 12 investasi ilegal, dan 16 kasus sosial engineering," jelasnya. Dia juga mencatat bahwa kalangan yang paling banyak terjerat adalah guru (42 persen), korban PHK (21 persen), rumah tangga (18 persen), dan karyawan (9 persen).

OJK terus memantau dan menindak entitas ilegal, tetapi Arifin menekankan, "Peran aktif masyarakat untuk melaporkan hal-hal mencurigakan sangat penting." Ia menyarankan agar masyarakat selalu memeriksa legalitas lembaga keuangan sebelum bertransaksi. "Pastikan lembaga tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK," tambahnya.

Sejak 2017 hingga Mei 2024, OJK telah menutup 1.366 investasi ilegal, 8.271 pinjol ilegal, dan 251 gadai ilegal, dengan kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 139,67 triliun. "Kami menyediakan layanan informasi untuk mempermudah masyarakat mengecek legalitas lembaga keuangan di website dan melalui kontak OJK di 157 atau WA 081 1 57 157 157," imbuhnya.

Arifin juga menekankan pentingnya literasi keuangan dalam menghadapi era digital dan menegaskan bahwa masyarakat harus memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan sehat," tutupnya.

BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mengadakan acara bertajuk "LPS Goes to Campus"di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Selasa, 15 Oktober 2024. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan peran dan fungsi LPS kepada mahasiswa serta generasi milenial. "Kami ingin mahasiswa memahami pentingnya LPS dalam perekonomian Indonesia," ungkap perwakilan LPS.

Dalam kegiatan ini, peserta akan mendapatkan sosialisasi interaktif mengenai kontribusi LPS terhadap stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sesi ini akan dipandu oleh narasumber berpengalaman yang akan menjelaskan secara detail peran LPS dalam mendukung keamanan simpanan masyarakat dan ekonomi kreatif.

Selain sosialisasi, akan ada sesi tanya jawab dan kuis dengan berbagai hadiah menarik untuk menambah keseruan acara. "Kami berharap kegiatan ini dapat mendekatkan LPS dengan generasi muda dan mendorong mereka untuk memahami pentingnya menabung dan berinvestasi," tambahnya.

LPS berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan milenial. Melalui acara ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh wawasan mendalam dan terinspirasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi kreatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

BPRNews.id - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara, Robert Sianipar, mengungkapkan bahwa selama Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024, pihaknya berhasil mengedukasi 16.210 orang tentang jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Utara. "Selama periode BIK tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, kami telah mengadakan 85 kegiatan dengan total 16.210 peserta," jelas Robert di Manado, pada hari Senin.

Lebih lanjut, Robert menyatakan bahwa kegiatan inklusi keuangan ini berhasil membuka 6.711 rekening tabungan dan kredit perbankan, 3.231 akun pegadaian, 2.880 transaksi pasar modal, dan 1.030 polis asuransi. Dia berharap pencapaian ini akan terus meningkat untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 98 persen pada tahun 2045.

Selain itu, OJK Sulutgomalut juga telah mengedukasi lebih dari 18.000 peserta di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara selama tahun 2024. "Kami melakukan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pelatihan, *bank goes to school/campus*, serta Training of Trainers," ungkapnya.

Robert juga menjelaskan bahwa dalam rangkaian BIK tahun 2024, tema yang diangkat adalah *“Akses Keuangan Inklusif, Wujudkan Masyarakat Produktif.”* Kegiatan ini dimulai pada bulan September dan mencapai puncaknya di bulan Oktober.

Dia mengucapkan terima kasih kepada semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pihak terkait yang telah berkontribusi aktif dalam kegiatan BIK. "Kerja keras dan kolaborasi ini tidak hanya berhasil membuka ribuan produk dan akses keuangan, tetapi juga memperkuat literasi keuangan masyarakat," tutupnya.

Dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024, tercatat bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia pada tahun 2023 mencapai 65,43 persen, sedangkan tingkat inklusi sebesar 75,02 persen. Namun, masih terdapat selisih 9,59 persen antara tingkat literasi dan tingkat inklusi di tahun yang sama.