BPRNews.id - Capaian laba bersih Bank Pembangunan Daerah (BPD) hingga Agustus 2024 masih menunjukkan tantangan, berbeda dengan tren industri perbankan nasional. Menurut data OJK, secara keseluruhan bank mencatat laba bersih Rp171,03 triliun hingga kuartal III/2024, naik 6,42% YoY dari periode sama tahun lalu. Namun, laba BPD justru turun 5,39% menjadi Rp8,95 triliun dibandingkan Rp9,46 triliun pada Agustus 2023.
Sementara itu, kelompok bank lain seperti bank Persero, swasta, dan asing mencatatkan pertumbuhan laba yang positif. Bank asing bahkan mencatat pertumbuhan laba hingga 27,17% YoY menjadi Rp9,81 triliun pada periode yang sama.
Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB), Yuddy Renaldi, mengakui adanya tekanan likuiditas di sisa tahun ini. "Menjelang akhir tahun, biasanya perbankan bersaing ketat untuk menjaga likuiditas. Kami fokus mengoptimalkan dana murah, meningkatkan fee-based income, dan menjaga kualitas kredit agar tidak ada kejutan negatif," katanya.
Hal serupa juga diungkapkan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim), Busrul Iman. Hingga September 2024, Bank Jatim membukukan laba Rp930,06 miliar, turun 15,04% YoY dari Rp1,09 triliun pada tahun sebelumnya. Meski pendapatan bunga bersih tumbuh 10,47% menjadi Rp3,95 triliun, beban operasional meningkat signifikan.
"Kenaikan beban tenaga kerja adalah bagian dari investasi jangka panjang kami untuk memperkuat SDM. Meski berdampak pada laba saat ini, manfaatnya akan terasa di masa mendatang," jelas Busrul. Ia juga menyoroti peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai upaya menjaga kesehatan aset di tengah tantangan likuiditas.
Meskipun menghadapi tekanan biaya dan risiko kredit, BPD optimis dapat memaksimalkan profitabilitas di penghujung tahun. Strategi yang diterapkan meliputi efisiensi operasional dan penguatan portofolio kredit untuk menghadapi kondisi pasar yang dinamis.
BPRNews.id - Dalam menghadapi tantangan perekonomian dan dunia usaha, khususnya di sektor perbankan pada tahun 2025, BPR Kanti bersama para pakar dan pengamat perbankan berdiskusi untuk mempersiapkan strategi agar tetap mampu bertahan dan berkembang. Hal ini terungkap dalam Seminar Economic Outlook 2025 bertajuk Tantangan dan Harapan Menyongsong Dunia Usaha dan Perekonomian 2025 yang berlangsung di Gedung Pusdiklat BPR Kanti Batubulan Sukawati Gianyar Jumat 22 November 2024.
Direktur BPR Kanti I Made Arya Amitaba menegaskan bahwa sektor perbankan harus optimis menghadapi berbagai tantangan di tengah agenda besar seperti Pilpres Pileg dan Pilkada. “Perbankan harus tetap menjaga semangat maju bersama. Tidak bisa dipungkiri, perbankan tidak bisa terlepas dari perekonomian Bali yang rohnya berasal dari sektor pariwisata. Pariwisata yang bernafaskan adat dan budaya. Siapa pun yang terpilih, pemimpin harus mengedepankan analisis SWOT,” ujarnya.
Amitaba juga menekankan bahwa ajang politik lima tahunan adalah hal yang biasa dan tidak seharusnya dianggap luar biasa. “Politik adalah hal biasa-biasa saja jangan dianggap luar biasa. Perbedaan itu hanya tiga menit. Mari memperkuat Bali, kalau bukan kita siapa lagi,” ajaknya.
Selain membahas Outlook 2025, Amitaba menjelaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari kegiatan rutin BPR Kanti, termasuk peluncuran produk-produk seperti Tabungan ArisanKu dan Undian Scoopy. Pada 27 Desember mendatang, BPR Kanti akan mengundi doorprize dengan hadiah utama Mitsubishi Pajero serta memperkenalkan produk baru mereka. “Ajang tahunan ini juga menjadi momen silaturahmi dengan mitra kerja, nasabah, pemerintah, maupun lembaga lain. Sehingga visi BPR Kanti untuk memperkuat perekonomian Bali dapat terwujud,” pungkasnya.
Pengamat perbankan Wiraguna Bagoes Oka menilai bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi sektor perbankan. Tantangan pertama adalah kondisi politik nasional yang dipengaruhi oleh Pilpres dan Pilkada. “Mudah-mudahan pemimpin mampu menyatukan visinya. Harapannya kepemimpinan dan Pilkada berjalan damai sehingga arah satu kesatuan dengan kepemimpinan nasional bisa terwujud,” harapnya.
Ia juga menyoroti posisi strategis Indonesia di mata global, terutama Bali yang telah lama menjadi perhatian dunia internasional. Namun demikian, ada tantangan besar berupa ketegangan geopolitik antara Amerika Tiongkok dan Rusia, serta isu domestik seperti korupsi dan penegakan hukum terkait sumber daya alam. “Tantangan yang sedang terjadi yaitu ketegangan Amerika, China, termasuk Rusia. Di samping itu, penegakan hukum di Indonesia terkait sumber daya alam juga perlu perhatian. Korupsi masih menjadi agenda utama,” terangnya.
Selain itu, Oka menyoroti maraknya pinjaman online pinjol fintech dan sistem pembayaran yang memberi kemudahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. “Pinjol ini sangat mencengangkan hampir 9,8 juta penduduk Indonesia terlibat pinjol. Situasi ini sangat mengkhawatirkan,” imbuhnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Oka menyarankan lembaga keuangan menjalin kerja sama yang erat dengan otoritas berwenang. “Sebelum adanya OJK, BI memberi bantuan likuiditas bahkan ada bantuan pinjaman jangka pendek. Sekarang sama sekali tidak ada,” ungkapnya.
Seminar ini menjadi momen penting bagi BPR Kanti dan para pelaku perbankan untuk menyusun langkah strategis menyongsong tahun 2025 dengan lebih optimis.
BPRNews.id - Hingga Oktober 2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp158,60 triliun kepada 3,4 juta debitur. Selain menyalurkan KUR, BRI juga mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas (graduasi).
Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menyarankan agar penyaluran KUR pada tahun depan dibagi menjadi dua skema, yaitu untuk meningkatkan inklusivitas dan mendukung pre-graduasi UMKM.
“KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi,” jelas Supari.
Ia menjelaskan bahwa plafon KUR Mikro saat ini sebesar Rp100 juta, namun sebagian besar debitur hanya memanfaatkan Rp30 juta hingga Rp40 juta. Untuk meningkatkan akses, Supari menyarankan batas maksimum KUR Mikro diturunkan menjadi Rp50 juta. Sementara itu, skema pre-graduasi ditujukan bagi pelaku usaha yang menunjukkan kelancaran kredit. Jika debitur mampu menarik pinjaman hingga Rp70 juta dalam empat siklus pinjaman, mereka dianggap siap untuk naik kelas.
Penelitian BRI bersama BRIN menunjukkan bahwa KUR dapat meningkatkan pendapatan debitur hingga 32%-50% dan keuntungan usaha sebesar 34%-38%. Meskipun pengeluaran debitur meningkat karena angsuran dan biaya teknis, keterampilan teknis dapat membantu menekan biaya tersebut. Selain itu, pelaku UMKM penerima KUR rata-rata memiliki 28% lebih banyak tenaga kerja dibandingkan non-debitur.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menambahkan bahwa pemerintah tengah merancang pembiayaan KUR untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” ujar Ferry.
Salah satu fokusnya adalah ketahanan pangan, dengan sekitar 30% KUR dialokasikan untuk sektor pertanian. Selain itu, KUR Mikro dan Kecil dapat digunakan untuk bisnis penyedia katering dalam program ‘Makan Bergizi Gratis’ (MBG). Program ini melibatkan petani, peternak, dan nelayan sebagai penyedia bahan baku utama, yang juga dapat dibantu melalui KUR.
Dengan skema ini, BRI dan pemerintah berupaya menjadikan KUR lebih inklusif dan mendukung keberlanjutan UMKM, sehingga pelaku usaha kecil dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
BPRNews.id - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) melalui program CSR di bidang pemberdayaan ekonomi memberikan pinjaman tanpa bunga kepada pelaku UMKM perempuan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Untuk Kota Kupang ini adalah musim kedua dan di tahun 2023/2024 ini terdapat 11 pelaku UMKM perempuan yang sudah kami bantu," kata Community Development Head PT CIMB Niaga, Astrid Candrasari.
Astrid menyampaikan hal ini setelah meninjau tiga lokasi UMKM di Kota Kupang yang selama delapan bulan terakhir telah menerima pinjaman tanpa bunga. Program ini bertujuan membantu UMKM perempuan di ibu kota NTT untuk berkembang.
Menurut Astrid, program CSR yang bekerja sama dengan Berdaya Bareng Ini juga telah dilaksanakan di daerah lain di luar NTT. Kota Kupang menjadi lokasi terbaru, dengan pelaksanaan dimulai pada tahun 2023/2024. Sekitar 50 pelaku UMKM perempuan direkrut, kemudian mereka mengajukan proposal, dan akhirnya dipilih peserta yang memenuhi kriteria.
"Tadi kita sudah mengunjungi tiga pelaku UMKM dan sebenarnya tiga yang dikunjungi itu adalah contoh saja," jelas Astrid.
Kunjungan tersebut bertujuan melihat hasil dari pinjaman setelah delapan bulan berjalan. Tiga lokasi yang dikunjungi adalah usaha kain tenun, penjual makanan ringan, dan pembuat stik dari daun kelor.
"Setelah saya melihat sendiri, ternyata programnya memang berjalan dengan baik dan para pelaku UMUM tahu apa yang mau dilakukan untuk pengembangan usaha mereka," tambahnya.
Yulia (26), salah satu pelaku UMKM di Kelurahan Naioni, Kupang, berbagi pengalaman. Ia mengatakan telah menerima pelatihan tentang cara mengelola keuangan hasil tenunnya.
"Jadi memang saya dilatih untuk bisa mengelola keuangan dari hasil jual tenun ini, dari sebelumnya semua pendapatan dari jual tenun digunakan juga untuk kebutuhan makan dan minum," ujarnya.
Dengan bantuan ini, Yulia berhasil membangun etalase untuk memajang dan menjual karya tenunnya. Ia berharap program ini terus berlanjut, karena pinjamannya hanya tinggal dua bulan lagi untuk dilunasi. Yulia juga bermimpi karyanya bisa dijual hingga ke daerah lain seperti Ambon, Bali, dan Merauke.
Program ini tidak hanya memberikan bantuan dana tetapi juga pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM, sehingga mereka dapat berkembang lebih mandiri.
BPRNews.id - CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2024: Communication Strategist Awards sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku komunikasi di berbagai industri. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang berhasil menerapkan strategi komunikasi yang efektif di tengah tantangan disrupsi teknologi dan ketidakpastian.
Salah satu penghargaan diberikan kepada Strategic Communication Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas perannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan eksistensi lembaga tersebut.
"Terima kasih kepada CNBC Indonesia atas penghargaan ini. Kami menghargai kerjasama yang telah terjalin dan terus mendukung upaya kami dalam menyosialisasikan tugas serta peran LPS kepada masyarakat," ujar Jimmy Ardianto, Sekretaris Lembaga LPS, saat menerima penghargaan.
Jimmy menambahkan bahwa saat ini 52% masyarakat sudah mengetahui keberadaan LPS, namun angka ini masih perlu ditingkatkan. "Target kami di tahun 2024 adalah mencapai 80% masyarakat yang memahami peran LPS, termasuk jaminan simpanan hingga Rp2 miliar per nasabah," jelasnya.
Strategic Communication LPS memiliki tantangan besar untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus memperkuat pemahaman publik tentang pentingnya keberadaan LPS dalam menjaga keamanan dana di perbankan.