Standard Post with Image
UMKM

Kolaborasi Asian Development Bank dan Mastercard Impact Fund untuk Dukungan UMKM di Asia Pasifik

BPRNews.id - Asian Development Bank (ADB) dan Mastercard Impact Fund mengumumkan kerja sama untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Asia Pasifik, termasuk di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Georgia. Inisiatif ini akan menyalurkan dana hibah sebesar US$5 juta (Rp79,25 miliar, dengan kurs US$1 = Rp15.865) kepada lembaga keuangan yang memberikan pinjaman bagi pelaku UMKM.

Lebih rinci, fokus utama dari kolaborasi ini adalah untuk mengembangkan pelaku UMKM perempuan serta pendanaan iklim. Dalam jangka waktu empat tahun, dana hibah ini akan mendukung pembiayaan pelaku UMKM dengan total mencapai US$1 miliar (Rp15,86 triliun), menyediakan modal pengurangan risiko, insentif kinerja, dan pengembangan kapasitas bagi lembaga-lembaga keuangan.

Vice President ADB Market Solution, Bhargav Dasgupta, mengungkapkan bahwa meskipun UMKM di Asia Pasifik menjadi tulang punggung perekonomian kawasan, banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan mendapatkan pembiayaan yang memadai. Kerja sama dengan Mastercard diharapkan dapat membuka akses pendanaan lebih luas untuk mereka.

“Fasilitas ini akan membuka potensi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh kawasan,” jelas Dasgupta.

Senada dengan Dasgupta, Vice Chairman Mastercard sekaligus Mastercard Impact Fund Board Director, Jon Huntsman, menyatakan bahwa kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pelaku UMKM terhadap guncangan iklim dan ekonomi, serta mendukung mereka mencapai inklusi keuangan dan kesejahteraan.

“Kemitraan ini memperdalam upaya yang kami lakukan di kawasan Asia dan pasifik untuk mendukung para wirausahawan dan usaha kecil, yang merupakan urat nadi bagi masyarakat dan perekonomian,” pungkas Huntsman.

Mastercard Impact Fund, yang dikelola oleh Mastercard Center for Inclusive Growth, telah beroperasi di lebih dari 200 negara di seluruh dunia, menyediakan berbagai layanan pembayaran digital, transaksi pembayaran, dan sejenisnya.

Sementara itu, ADB adalah bank pembangunan yang berfokus pada kawasan Asia Pasifik dan menyediakan berbagai layanan seperti pinjaman, dana hibah, investasi ekuitas, serta bantuan teknis kepada nasabah di kawasan tersebut. Indonesia, sebagai salah satu negara pendiri ADB pada tahun 1966, juga menjadi pemegang saham terbesar keenam dan salah satu peminjam terbesar di bank tersebut. Gubernur ADB Indonesia saat ini adalah Sri Mulyani Indrawati, dengan gubernur alternatif Suharso Monoarfa.

 

Standard Post with Image
UMKM

Bantuan Gerobak dan Modal Usaha untuk UMKM di Jakarta oleh Bank Muamalat dan Baitulmaal Muamalat

BPRNews.id - Pada Kamis, 28 November 2024, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang diwakili oleh Kepala Ekosistem Islam, Sahlan, bersama dengan Direktur Eksekutif Baitulmaal Muamalat (BMM), Novi Wardi, melakukan penyerahan bantuan berupa 10 unit gerobak dan 10 paket modal usaha untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jakarta. Bantuan tersebut diberikan kepada 10 pelaku UMKM yang terpilih, dengan tujuan untuk membantu meningkatkan omset penjualan mereka.

Pemberian bantuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup para pelaku UMKM beserta keluarga mereka. Melalui dukungan ini, Bank Muamalat dan BMM ingin membantu para pejuang nafkah untuk dapat memperluas usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

 

Standard Post with Image
Bisnis

CIMB Niaga Finance Optimistis Dorong Pembiayaan Kendaraan Listrik di 2025

BPRNews.id - PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menatap 2025 dengan optimisme tinggi terhadap peluang pembiayaan kendaraan listrik. Didorong oleh berbagai insentif pemerintah dan percepatan pembangunan infrastruktur, CNAF siap memperluas fokus bisnisnya di segmen kendaraan ramah lingkungan.

Presiden Direktur CNAF, Ristiawan Suherman, mengungkapkan bahwa dukungan seperti diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan dari aturan ganjil-genap, serta ketersediaan unit kendaraan yang lebih beragam dengan harga terjangkau menjadi faktor kunci pertumbuhan segmen ini.

“Selain itu, pilihan unit kendaraan ramah lingkungan juga semakin banyak tentunya dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik,” ujar Ristiawan kepada Bisnis pada Jumat 29 November 2024.

Menurut Ristiawan, CNAF melihat potensi besar pada target pemerintah yang memproyeksikan dua juta unit kendaraan ramah lingkungan beredar pada 2025. Untuk mendukung pertumbuhan ini, CNAF siap menawarkan solusi pembiayaan yang kompetitif, termasuk suku bunga 0% dengan syarat tertentu, sebagai bagian dari strategi menarik nasabah.

“Tentunya CNAF akan semakin agresif di segmen kendaraan ramah lingkungan karena kami melihat peluang di segmen ini masih sangat menarik,” tambahnya.

CNAF juga berkomitmen mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik dengan menyediakan fasilitas seperti charging station di kantor pusat CNAF di Bintaro. Fasilitas ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Segmentasi nasabah kendaraan ramah lingkungan didominasi oleh kalangan kelas atas, yang memiliki kesadaran tinggi terhadap keberlanjutan dan efisiensi. Namun, Ristiawan menyoroti pentingnya penurunan biaya baterai sebagai kunci memperluas daya tarik kendaraan listrik ke segmen pasar yang lebih luas .

“Terakhir, CNAF berharap insentif pemerintah untuk kendaraan ramah lingkungan tetap ada, seperti diskon PPN, biaya balik nama, serta tidak terkena aturan ganjil genap. Untuk penurunan suku bunga, tentunya secara umum pasti akan menjadi salah satu stimulus yang cukup baik untuk market agar semakin bergeliat,” tegas Ristiawan.

Melihat tren peningkatan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik, CNAF yakin bahwa 2025 akan menjadi momentum penting untuk memperkuat bisnis pembiayaan berbasis keberlanjutan. Dengan insentif yang terus berlanjut, infrastruktur pendukung yang berkembang, dan strategi agresif, CNAF optimistis dapat menjadi pemain utama di pasar pembiayaan kendaraan ramah lingkungan.

Standard Post with Image
Bisnis

BSI Berencana Dirikan Bullion Bank, Bisnis Emas Semakin Mengkilap

 

BPRNews.id - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) tengah mempersiapkan langkah strategis untuk mendirikan bullion bank, sebuah layanan bank emas yang beroperasi dengan prinsip syariah. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, mengungkapkan bahwa bisnis emas memiliki potensi besar di Indonesia, dan BSI melihat peluang untuk menjadi pelopor dalam layanan bullion bank.

“Jadi emas itu nanti kita kasih pembiayaan, jadi agunannya emas. Kalau sekarang kan baru gadai ya, nanti bisa pembiayaan. Kemudian dititip kustodi, jadi kita juga nanti bisa menjadi bank kustodian, kalau ada yang mau dititip emas, kita akan lakukan itu,” ujar Hery dalam konferensi pers peluncuran BSI Gold di Fairmont Hotel, Kamis 28 November 2024.

Sebagai langkah awal menuju bullion bank, BSI meluncurkan BSI Gold, produk emas batangan eksklusif dengan kadar kemurnian 99,99% dan standar SNI. Produk ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA), produsen dan distributor emas terkemuka di Indonesia.

“Peluncuran BSI Gold merupakan awal dari perjalanan panjang pendirian bullion bank atau bank emas,” tambah Hery.

Produk BSI Gold diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama dalam bisnis emas syariah. Saat ini, layanan gadai dan cicil emas BSI telah menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan running rate mencapai Rp1 triliun per bulan per Oktober 2024.

Rencana BSI semakin relevan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Nomor 17 Tahun 2024, yang memberikan payung hukum bagi kegiatan usaha bullion. Peraturan ini mencakup layanan simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan, penitipan, dan berbagai layanan berbasis emas lainnya dengan prinsip syariah.

“Kami membaca POJK baru itu juga sangat liberal,” kata Hery .

Hery menilai potensi bisnis bullion bank di Indonesia cukup besar, apalagi dengan aturan baru yang memungkinkan bank menjual minimal 500 gram emas, meningkat dari batas sebelumnya 150 gram.

Menteri BUMN Erick Thohir baru-baru ini mengusulkan integrasi antara BSI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Pegadaian (Persero) untuk mendirikan bank emas. Menanggapi hal tersebut, Hery menyatakan, “Insya Allah,” sembari memastikan bahwa rencana pendirian bullion bank oleh BSI akan segera diajukan kepada OJK.

“Kita sedang menyiapkan business plan. Business plan kan kita mesti kirim ke OJK,” ujar nya.

Selama dua tahun terakhir, bisnis emas di BSI telah mencatat pertumbuhan luar biasa. Hery memaparkan bahwa komposisi layanan emas kini seimbang antara gadai dan cicil, dengan peningkatan signifikan dari sebelumnya hanya Rp200 miliar hingga mencapai Rp1 triliun per bulan.

“Jadi memang ini keliatan sejalan dengan peningkatan animo masyarakat, bisnis ini makin hari makin bagus,” pungkas Hery.

Dengan langkah ini, BSI semakin mempertegas posisinya sebagai pelopor dalam bisnis emas berbasis syariah di Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah yang berkelanjutan.

 

Standard Post with Image
REGULATOR

LPS Medan Gencarkan Sosialisasi Lewat Media Gathering di Samosir

BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Perwakilan Medan aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan perannya sebagai penjamin simpanan nasabah perbankan. Salah satu kegiatan yang digelar adalah media gathering di Samosir, Kamis (28/11).

"Kegiatan ini adalah langkah awal kami untuk mempererat hubungan dengan media di Sumatera Utara. Tujuan utama kami adalah agar masyarakat lebih sadar akan keberadaan LPS dan memahami pentingnya jaminan simpanan," ujar Kepala Kantor Perwakilan LPS Medan, Muhamad Yusron.

Yusron juga mengharapkan dukungan media untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai tugas dan tanggung jawab LPS. "Kami meminta bantuan rekan-rekan media untuk menjelaskan peran LPS kepada masyarakat," tambahnya.

Koordinator Wartawan LPS Medan, Irsan, menjelaskan bahwa acara ini diikuti oleh sekitar 30 jurnalis dari berbagai media. "Media gathering ini tidak hanya membahas ekonomi, tetapi juga memperluas pemahaman peserta tentang budaya, politik, dan aspek lainnya," ujarnya.

Acara yang berlangsung dari 28 hingga 30 November 2024 ini juga diisi dengan diskusi interaktif. Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan LPS Medan, Pramuji Novri Harlyanto, memberikan pemaparan mengenai peran LPS.

Para jurnalis turut aktif bertanya selama kegiatan, menciptakan suasana yang akrab dan penuh diskusi produktif.

 

 

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by BPR News