BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa secara keseluruhan kinerja industri perbankan di Provinsi Sumatera Barat, yang mencakup Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), masih tetap stabil hingga Mei 2024. Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menyatakan bahwa sektor jasa keuangan telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 4,37% pada Triwulan I-2024 (yoy). "Secara umum, kinerja industri perbankan tetap stabil," kata Roni.
Roni menjelaskan bahwa pertumbuhan aset perbankan di Sumbar meningkat sebesar 6,94% (yoy) menjadi Rp81,33 triliun, sementara penyaluran kredit atau pembiayaan tumbuh 7,17% (yoy) menjadi Rp70,94 triliun. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga naik 5,82% (yoy) menjadi Rp55,90 triliun. Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL sebesar 2,68% dan rasio LDR sebesar 126,90%. Kredit kepada pelaku UMKM mencapai Rp31,38 triliun, atau 44,23% dari total kredit perbankan di wilayah tersebut, dengan pertumbuhan sebesar 6,62% (yoy).
Di sektor perbankan syariah, terdapat peningkatan yang signifikan dibandingkan perbankan konvensional. Aset perbankan syariah di Sumbar tumbuh 19,94% (yoy) menjadi Rp11,04 triliun, DPK meningkat 20,02% (yoy) menjadi Rp10,38 triliun, dan penyaluran pembiayaan naik 26,86% (yoy) menjadi Rp9,46 triliun. Rasio risiko pembiayaan masih terjaga dengan rasio NPF sebesar 1,82% dan rasio FDR sebesar 91,14%. "Kinerja perbankan syariah di Sumbar lebih baik daripada perbankan konvensional," tambah Roni.
Kinerja BPR di Sumbar juga menunjukkan pertumbuhan yang baik, dengan aset meningkat 7,36% (yoy) menjadi Rp2,58 triliun, penghimpunan DPK naik 5,78% (yoy) menjadi Rp1,94 triliun, dan penyaluran kredit atau pembiayaan tumbuh 9,32% (yoy) menjadi Rp2,03 triliun. Sekitar 71,05% dari kredit tersebut dialokasikan untuk UMKM. Namun, rasio NPL/NPF BPR di Sumbar mencapai 11,17% pada Mei 2024, yang tergolong cukup tinggi.
BPRNews.id - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali menunjukkan tren positif pasca Pandemi Covid-19, dengan mencatatkan angka 6,84% (yoy) pada kuartal II 2024. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05% pada periode yang sama. Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyoroti pentingnya tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kualitasnya.
"Jangan hanya bahagia karena angka pertumbuhan ekonomi naik. Pertumbuhan hanya dalam beberapa industri karena peningkatan permintaan atau alasan lain, namun masih banyak masyarakat yang menganggur secara keseluruhan, ini tidak cukup baik," ujar Mekeng setelah memimpin Rapat Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Badung.
Mekeng menekankan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan tingkat kemiskinan. Dia juga memberikan masukan kepada Bank Indonesia dan LPS di Provinsi Bali untuk mendorong pemerintah daerah memiliki tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Pertumbuhan ekonomi Bali sendiri sempat mengalami kontraksi yang dalam pada tahun 2020, mencapai 9,31%. Menurut data dari Bank Indonesia, sektor Akomodasi, Makanan, dan Minuman (Akmamin) menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi, yang disebabkan oleh tingginya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara serta peningkatan tingkat hunian kamar.
Mekeng juga mengapresiasi Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas upaya mereka dalam menjaga stabilitas ekonomi di Pulau Dewata. Menurut paparan Wakil Ketua Dewan Komisioner Lana Soelistianingsih, Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum di Provinsi Bali per Juni 2024 mencapai Rp165,7 triliun atau sekitar 1,9% dari total nasional.
"LPS menjaga kestabilan sektor perbankan sehingga para deposan merasa nyaman untuk menempatkan dana mereka di sini," kata Mekeng.
Politisi dari Partai Golkar tersebut juga menilai Bank Indonesia berhasil menjaga inflasi di level yang aman. Berdasarkan Outlook Ekonomi dan Inflasi Bali 2024, pertumbuhan ekonomi Bali diproyeksikan mencapai 5,1% hingga 5,9%, dengan inflasi diperkirakan berada pada kisaran 2,5% ± 1%.
"Mereka (Bank Indonesia dan LPS) telah bekerja dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi terjadi. Namun, yang perlu kami tekankan adalah pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," tutup Mekeng.
BPRNews.id - Sepanjang tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha 14 bank di Indonesia yang mengalami kebangkrutan, jumlah yang tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. "Ke-14 bank tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam keterangan pers di Makassar. Pada 2023, hanya ada empat bank yang dinyatakan bangkrut, sementara pada tahun ini sudah mencapai 14. Rata-rata, terdapat tujuh hingga delapan bank yang bangkrut setiap tahunnya di Indonesia. Sejak 2005, total ada 136 bank yang mengalami kebangkrutan, sebagian besar merupakan BPR, dengan PT Bank IFI sebagai satu-satunya bank umum yang juga kehilangan izin usaha.
Selain itu, dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, tercatat beberapa sanksi penegakan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK) selama 2024. Pada Juli 2024, OJK memberikan sanksi administratif berupa denda kepada dua Manajer Investasi dan satu Emiten sebesar Rp475.000.000. Sepanjang tahun ini, OJK juga mengenakan sanksi administratif terhadap 83 pihak di Pasar Modal, dengan total denda sebesar Rp57.175.000. Tindakan lainnya termasuk 14 perintah tertulis, satu pencabutan izin usaha manajer investasi, satu pencabutan izin orang perseorangan, dan lima peringatan tertulis. OJK juga menjatuhkan denda atas keterlambatan pelaporan sebesar Rp49.809.990.000 kepada 561 pelaku jasa keuangan di pasar modal, termasuk 66 peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan dan dua sanksi administratif berupa peringatan tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan.
BPRNews.id - Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur, Jimmy, mendukung penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau bank daerah. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat posisi BPR dalam menghadapi persaingan di sektor perbankan.
“Penyertaan modal Rp 10 miliar yang disetujui oleh Bupati untuk BPR adalah langkah strategis untuk memperkuat bank daerah. BPR selalu siap menerima modal berapa pun karena saingannya juga cukup banyak,” kata Jimmy.
Jimmy optimis bahwa modal ini akan dikelola dengan baik dan membawa dampak positif bagi BPR serta perekonomian daerah. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya mematuhi aturan dari Kementerian Keuangan.
“Kita optimis modal ini bisa dikelola dengan baik. Kita harapkan itu, tapi tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,” jelasnya.
Penyertaan modal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BPR dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. BPR diharapkan dapat lebih proaktif dalam menyediakan berbagai produk keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk kredit usaha kecil dan menengah (UKM), yang dapat mendorong perekonomian daerah.
“Diharapkan investasi ini akan membawa manfaat jangka panjang dan memperkuat sektor perbankan di Kutim,” tambah Jimmy.
Dengan tambahan modal ini, BPR diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah, mengembangkan produk, dan memperluas jangkauan operasionalnya. Ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing BPR di tengah persaingan ketat di industri perbankan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah.
Dukungan dari DPRD Kutim terhadap penyertaan modal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor keuangan lokal. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih mudah ke layanan keuangan berkualitas.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa rencana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) untuk mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (BMI) belum sepenuhnya dibatalkan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa meskipun belum ada permohonan resmi terkait akuisisi ini, diskusi telah dilakukan beberapa kali untuk mematangkan konsep tersebut.
Dian menjelaskan bahwa karena BTN adalah bank BUMN dan BMI memiliki posisi strategis, banyak pihak yang terlibat dalam proses ini. "Merger yang diupayakan oleh BTN dan BMI adalah suatu langkah positif. Saya melihatnya belum selesai, mungkin bisa terjadi setelah analisis lebih mendalam," katanya dalam konferensi pers virtual OJK pada Senin, 5 Agustus 2024.
OJK tetap membuka kemungkinan bagi investor lain yang ingin masuk ke BMI, karena belum ada ikatan hukum yang mengikat. Sementara itu, BTN sedang mencari bank syariah lain sebagai bagian dari rencana spin-off BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS). Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, mengonfirmasi bahwa ada beberapa opsi bank syariah lain yang sedang dipertimbangkan, meskipun belum menyebutkan nama bank tersebut.
Terkait rencana akuisisi BMI, Nixon menyatakan bahwa BTN "belum dapat melanjutkan" proses tersebut saat ini, dan sulit untuk memprediksi apakah akuisisi akan dilanjutkan di masa depan. "Sampai hari ini, kami sudah menyurati [BUMN, OJK, dan BPKH], kami belum dapat melanjutkan. Semua konsultan yang bekerja sudah kami tarik mundur," jelas Nixon.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya, BTN kini beralih ke PT Bank Victoria Syariah (BVS) dan sedang dalam tahap due diligence. Nilai transaksi ini diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun, dengan target proses due diligence selesai pada bulan Juni dan akuisisi rampung pada bulan Oktober. BTN berharap bisa menyampaikan proposal merger ke OJK pada bulan September ini.