BPRNews.id - Dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) menyelenggarakan pelatihan khusus bagi Pihak Pelapor dari Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) guna memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, para peserta dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana keuangan.

Sebanyak 35 peserta dari berbagai BPR di seluruh Indonesia mengikuti pelatihan ini. Peserta yang dipilih adalah mereka yang terlibat dalam proses pelaporan di PJK, terutama dari sektor BPR, perusahaan di lokasi berisiko tinggi, serta entitas yang menjadi perhatian khusus PPATK. Peserta yang belum pernah mengikuti pelatihan serupa di Pusdiklat APU PPT sejak tahun 2021 juga diutamakan.

Program pelatihan ini menggunakan metode blended learning. Pada awal pelatihan, peserta menjalani pembelajaran mandiri melalui Learning Management System atau IFII Learn di [https://ifiilearn.ppatk.go.id/course/](https://ifiilearn.ppatk.go.id/course/) dari tanggal 19 Juni hingga 25 Juni 2024. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi tatap maya menggunakan aplikasi Zoom pada tanggal 26 dan 27 Juni 2024.

Salah satu topik menarik dalam materi pelatihan ini adalah Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Materi ini mengajarkan Pihak Pelapor untuk memahami latar belakang dan identitas pengguna jasa, memantau aktivitas transaksi mereka, serta melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Diharapkan, implementasi PMPJ dapat menghasilkan data dan informasi yang penting untuk memitigasi risiko yang mungkin muncul, baik dari dinamika nasional, regional, maupun global. Selain itu, penerapan PMPJ juga dapat mengurangi peluang penyalahgunaan fasilitas dan produk keuangan oleh pelaku kejahatan, khususnya dalam hal pencucian uang dan pendanaan terorisme.

BPRNews.id - PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) berencana meluncurkan obligasi subordinasi berkelanjutan III tahap I dengan nilai pokok sebesar Rp 500 miliar. Langkah ini merupakan bagian dari program penawaran umum berkelanjutan obligasi subordinasi III yang menargetkan pengumpulan dana total sebesar Rp 1 triliun.

Menurut prospektus yang diterbitkan  pada 1 Juli 2024, obligasi ini akan memiliki jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. Bank Victoria menawarkan bunga tahunan sebesar 10,75% untuk obligasi ini.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja, terutama untuk pemberian kredit.

Sepanjang tahun 2023, Bank Victoria telah menyalurkan kredit sebesar Rp 18,62 triliun, mencatat pertumbuhan 17,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, dana simpanan nasabah mencapai Rp 22,42 triliun, tumbuh 15,74% YoY. Namun, Bank Victoria juga menghadapi pengetatan likuiditas, terlihat dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang meningkat dari 81,69% menjadi 83,06%.

Masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung dari 2 Juli 2024 hingga 8 Juli 2024. Tanggal penjatahan dijadwalkan pada 10 Juli 2024, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 15 Juli 2024.

BPRNews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera mengambil alih tugas pengawasan industri kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dalam upaya ini, OJK sedang membentuk divisi khusus yang akan fokus pada pengawasan dan regulasi industri kripto.

Oscar Darmawan, CEO Indodax, menjelaskan bahwa perubahan ini membuka peluang bagi kripto untuk diakui sebagai lembaga keuangan yang setara dengan bank. Perubahan ini diharapkan dapat memperluas penggunaan aset kripto yang sebelumnya lebih banyak dianggap sebagai alat perdagangan.

"Teknologi blockchain yang mendasari kripto menawarkan transparansi dan keamanan yang tinggi. Setiap transaksi terekam secara permanen di blockchain, sehingga memudahkan proses audit dan pengawasan oleh pihak berwenang seperti OJK," ujar Oscar dalam sebuah pernyataan pada Senin (1/7/2024).

Selain transparansi, kemudahan akses juga menjadi keunggulan kripto. Pengguna dapat mengelola dan menyimpan aset mereka sendiri dengan kontrol penuh tanpa perlu melalui perantara seperti perusahaan atau bank. Oscar menyebut bahwa NASDAQ, bursa saham Amerika Serikat, telah memanfaatkan blockchain yang lebih ekonomis.

Oscar juga menyoroti bahwa teknologi blockchain meninggalkan jejak digital yang jelas, sehingga kripto menjadi sulit digunakan untuk pencucian uang dan tindakan korupsi. "Transaksi kripto dapat dilacak dengan mudah karena jejak digital yang tidak dapat dihapus, bahkan setelah bertahun-tahun. Hal ini mempermudah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya dalam mengawasi dan menindak pelanggaran," tambahnya.

Untuk ke depannya, Oscar mendorong masyarakat untuk terus belajar mengenai blockchain dan berinvestasi menggunakan teknik Dollar Cost Averaging (DCA). Menurutnya, DCA adalah strategi yang efektif untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan dalam investasi kripto.

"Semua orang memiliki kesempatan untuk bergabung dalam ekosistem keuangan digital ini. Di dunia kripto, tidak ada batasan geografis atau minimum saldo untuk memulai investasi," tutup Oscar.

BPRNews.id - Perbankan Indonesia semakin tertarik untuk membuka kantor cabang di luar negeri (KCBLN) meski situasi ekonomi global tengah diliputi ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan suku bunga yang tinggi. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa jumlah KCBLN mengalami penurunan, dari 23 unit pada Desember 2022 menjadi 19 unit setahun kemudian.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) baru-baru ini menunjukkan keseriusannya dalam membuka KCBLN, dengan target utama adalah Timor Leste. Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyatakan bahwa rencana ini telah dimasukkan dalam revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) pada Juni ini. Namun, BTN akan melangkah dengan hati-hati, mengingat kondisi ekonomi global saat ini. "Kami sedang mencari lokasi yang tepat dan mempertimbangkan perkembangan ekonomi di Timor Leste," ujar Nixon.

Rencana ini merupakan langkah pertama BTN untuk berekspansi ke luar negeri, dan ditujukan untuk mencari pendanaan dalam bentuk valuta asing. "Namun, kami juga harus mempertimbangkan kondisi dalam negeri yang masih dinamis," tambah Nixon.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) juga sedang mempersiapkan pembukaan cabang di Arab Saudi, dengan target penyelesaian pada kuartal II tahun ini. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa beberapa dokumen sedang direvisi dan saat ini sudah ada di Bank Sentral Arab Saudi. "Kami berharap semuanya bisa selesai tahun ini," katanya.

BSI sebelumnya telah mendukung layanan nasabah di Arab Saudi dengan penerbitan kartu debit, QRIS, dan mesin EDC di berbagai merchant. Namun, untuk saat ini, BSI belum berencana membuka cabang di negara lain. "Kita lihat tahun depan saja," ujar Hery.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah memiliki jaringan Kantor Luar Negeri (KLN) yang cukup luas, dengan tujuh kantor yang tersebar di Singapura, Hongkong, Shanghai, Cayman Island, Dili, Kuala Lumpur, dan London. VP Corporate Communication Bank Mandiri, Ricky Andriano, mengungkapkan bahwa bisnis Jaringan Kantor Luar Negeri menunjukkan pertumbuhan yang agresif dengan pendapatan operasional rata-rata tumbuh dua digit selama lima tahun terakhir.

Meskipun ekonomi global melambat, Ricky melihat potensi bisnis internasional masih besar. Kantor Luar Negeri Bank Mandiri tidak hanya melayani nasabah yang beroperasi di luar negeri tetapi juga berfungsi sebagai penasihat bagi calon investor yang tertarik masuk ke pasar Indonesia. "Kami bisa membantu calon investor menemukan mitra bisnis yang tepat di dalam negeri," katanya.

Bank Mandiri saat ini fokus mengoptimalkan jaringan kantor luar negeri yang ada dan tidak hanya melayani bisnis di negara tempat kantor berada, tetapi juga mengembangkan layanan bisnis ke wilayah terdekat lainnya.

Ricky menambahkan bahwa pengembangan jaringan baru di negara lain tetap dikaji secara bertahap dengan mempertimbangkan potensi bisnis dan keterbukaan regulasi di wilayah tersebut. "Pengembangan ini bisa dilakukan melalui pembukaan cabang, pendirian perusahaan anak, atau akuisisi bank lain," tutup Ricky.

BPRNews.id - BPR Bahteramas Konawe berhasil menunjukkan kinerja positif di tengah persaingan ketat bisnis perbankan, menurut evaluasi OJK Sultra. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) sebagai pemegang saham utama perusahaan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2024 di Hotel Zahra Kendari pada Jumat (28/6/2024), Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Asrun Lio menyatakan, "Pencapaian positif oleh BPR Bahteramas ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan, terutama di sektor perbankan, kepada masyarakat Sultra."

Sekda Asrun Lio juga mengajak semua pihak terkait untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra. "Kami bersama-sama bekerja untuk mengelola dana pemerintah yang ada di BPR ini, mendukung infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Sultra."

Direktur Utama BPR Bahteramas Konawe, Dr. Ahmat, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjalin kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah. Salah satu inisiatif yang diambil adalah penyelenggaraan pasar murah untuk mendukung program nasional dalam mengatasi inflasi.

Ahmat juga menyampaikan kebanggaannya bahwa dua kantor BPR Bahteramas di Sultra, yaitu BPR Kota Kendari dan Konawe, mendapatkan predikat BUMD bintang 5 dan 4 dari total 1.500 BPR di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan BPR Bahteramas dalam memajukan ekonomi Sultra.