BPRNews.id - Laba Bank Pereknomian Rakyat (BPR) terus mengalami penurunan pada tahun ini, diiringi dengan kebangkrutan belasan bank. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laba BPR tercatat hanya mencapai Rp479 miliar hingga April 2024. Angka ini menunjukkan penurunan drastis sebesar 46,17% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp890 miliar.

Dari sisi profitabilitas, Rasio Return on Asset (ROA) BPR turun dari 1,48% pada April 2023 menjadi 0,74% pada April 2024, menunjukkan berkurangnya kemampuan bank dalam mendayagunakan aset untuk meraih keuntungan. Tingkat Return On Equity (ROE) juga mengalami penurunan dari 12,69% pada April 2023 menjadi 12,69% pada April 2024, mencerminkan menurunnya kinerja bank dalam menghasilkan laba bersih melalui modalnya.

Penurunan kinerja laba BPR terjadi di tengah maraknya kebangkrutan bank perekonomian rakyat. Terbaru, OJK mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024. Kebangkrutan ini menambah daftar panjang bank yang bangkrut, dengan total 12 bank yang dicabut izin usahanya sepanjang tahun ini.

Berikut adalah daftar bank yang bangkrut sepanjang 2024:

• BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
• PT BPR Dananta
• BPRS Saka Dana Mulia
• BPR Bali Artha Anugrah
• BPR Sembilan Mutiara
• BPR Aceh Utara
• PT BPR EDCCASH
• Perumda BPR Bank Purworejo
• PT BPR Bank Pasar Bhakti
• PT BPR Usaha Madani Karya Mulia
• BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
• Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Sebagai perbandingan, pada tahun lalu terdapat empat bank yang bangkrut di Indonesia. Sejak 2005, total ada 134 bank yang bangkrut di Indonesia, sebagian besar merupakan BPR.

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lana Soelistianingsih, menyatakan bahwa meski banyak BPR yang bangkrut dan kinerja labanya menurun, tidak ada kekhawatiran masyarakat untuk menabung di BPR. Tidak ada juga kabar tentang rush money atau penarikan uang besar-besaran oleh nasabah, meskipun bank sedang bermasalah dan dalam proses likuidasi. "Mereka tidak akan melakukan rush atau apapun, walaupun mereka tahu bahwa bank ini akan ditutup. Kami melihat di banyak kasus mereka menunggu LPS datang," ujar Lana setelah rapat kerja LPS dengan Komisi XI DPR RI.

Menariknya, meskipun banyak BPR yang bangkrut, minat masyarakat untuk menabung di BPR tetap tinggi. Tercatat, dana pihak ketiga (DPK) BPR mencapai Rp137,66 triliun per April 2024, naik 9,08% yoy. Selain itu, BPR tetap memiliki pangsa pasar nasabah yang loyal. "BPR itu bank yang unik. Dia adalah bank komunitas. Masyarakat di banyak tempat merasa lebih nyaman menabung di tempat yang mereka kenal. Jadi, bank-nya memang punya karakteristik yang punya keterikatan dengan masyarakat sekitar," tambah Lana.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa kinerja BPR tahun ini masih dipengaruhi oleh kondisi yang belum stabil pasca pandemi Covid-19. "BPR perlu memastikan pengelolaan aset, terutama aset produktif berupa kredit yang diberikan, dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko," ujarnya dalam jawaban tertulis beberapa waktu lalu.

BPRNews.id - Pemerintah dan regulator terus mendorong pengembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia melalui berbagai upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah.

Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia telah meningkat menjadi 7,38% hingga Maret 2024. Total aset perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 9,71% pada periode yang sama, mencapai Rp 900 triliun pada kuartal I-2024.

OJK menekankan bahwa transformasi perbankan syariah harus mencakup dua aspek utama, yakni ketahanan dan daya saing di satu sisi, serta dampak sosial ekonomi di sisi lainnya. Untuk memperkuat industri ini, OJK mendorong konsolidasi melalui merger dan akuisisi, yang diharapkan dapat memperbesar pangsa pasar perbankan syariah.

Saat ini, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Namun, sebagian besar bank syariah memiliki aset yang relatif kecil. Tercatat ada 11 BUS dan 17 UUS dengan aset di bawah Rp 40 triliun, sedangkan hanya satu bank syariah, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI), yang memiliki aset di atas Rp 100 triliun. OJK menargetkan agar tahun ini muncul bank syariah dengan aset besar hingga Rp 200 triliun hasil dari konsolidasi.

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) berambisi menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar di dunia pada tahun 2025. Saat ini, BSI menempati urutan keenam dalam daftar aset perbankan terbesar di Indonesia dengan aset Rp 358 triliun. Untuk mencapai ambisi tersebut, BSI berencana berekspansi ke luar negeri, khususnya ke negara-negara di Timur Tengah.

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa BSI sudah memiliki cabang di Dubai, Uni Emirat Arab, dan saat ini sedang mengajukan lisensi di Arab Saudi. "Kami berharap dapatkan izinnya sehingga akan memiliki dua cabang di luar negeri," ujar Hery.

Di Arab Saudi, ekspansi BSI menargetkan pasar haji dan umroh, mengingat potensi pasar tersebut dengan sekitar 220.000 jemaah haji dan lebih dari satu juta jemaah umroh yang berangkat dari Indonesia setiap tahunnya. Potensi dana yang dihasilkan mencapai hampir Rp 90 triliun hingga Rp 100 triliun.

Setelah Dubai, BSI berencana membuka kantor cabang di tiga kota di Arab Saudi: Jeddah, Mekah, dan Madinah. Hal ini didasarkan pada banyaknya masyarakat Indonesia yang bepergian untuk beribadah haji dan wisata religi setiap tahun.

Di dalam negeri, PT Bank BCA Syariah fokus memperluas jangkauannya dengan mengoptimalkan pasar domestik yang masih memiliki potensi besar. Direktur BCA Syariah, Pranata, menyebut bahwa literasi dan inklusi masyarakat terhadap perbankan syariah masih rendah, menjadi salah satu tantangan utama di tengah peluang pasar yang terbuka luas.

Selain itu, perbankan syariah juga harus menghadapi perkembangan teknologi digital yang pesat. Meskipun demikian, perbankan syariah tetap mampu menunjukkan pertumbuhan positif di tengah ketidakpastian ekonomi dan pengetatan kebijakan moneter oleh regulator.

Saat ini, pangsa pasar BCA Syariah berada di kisaran 2,4% dari total BUS dan UUS, dengan aset mencapai Rp 14,3 triliun per Maret 2024, meningkat 14,5% secara tahunan. BCA Syariah menargetkan pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) di kisaran 10-12% serta aset di kisaran 9-10% hingga akhir tahun ini.

Bank Mega Syariah fokus pada pengembangan bisnis berbasis ritel. Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah, Hanie Dewita, mengatakan bahwa pengembangan bisnis ritel penting untuk diversifikasi risiko. Untuk mendukung hal ini, diperlukan berbagai produk dan layanan berbasis digital seperti tabungan, deposito, wealth management, dan produk berbasis fee lainnya.

Selain itu, Bank Mega Syariah mengadopsi strategi B2B2C yang melibatkan kerja sama dengan nasabah korporasi untuk menggarap individu di dalam perusahaan tersebut. Pendekatan komunitas atau ekosistem halal juga dinilai penting untuk mengembangkan basis ritel yang lebih besar.

Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama perbankan syariah adalah kurangnya edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang inklusi bank syariah. Padahal, perbankan syariah menawarkan keuntungan seperti pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang tidak terpengaruh.

Amin juga menyarankan bahwa perbankan syariah harus berani melakukan terobosan, seperti membuka cabang di negara-negara Islam besar dan berkolaborasi dengan bank konvensional untuk memperluas jangkauan produk dan layanan.

Dengan berbagai upaya dan strategi yang dilakukan, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat terus tumbuh dan memperluas pangsa pasar, baik di dalam negeri maupun di kancah global.

BPRNews.id - Periode suku bunga tinggi yang berlangsung lebih dari setahun telah memberikan tekanan berat bagi bank-bank kecil, terutama yang tergolong dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) I.

Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25% pada April lalu, menandai kenaikan ketujuh sejak Agustus 2022. Ini adalah suku bunga tertinggi sejak Juli 2016, atau dalam delapan tahun terakhir.

Kenaikan suku bunga acuan berdampak pada peningkatan suku bunga deposito, yang secara signifikan mempengaruhi bank-bank kecil dalam setahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa suku bunga deposito pada KBMI I untuk tenor enam bulan telah meningkat 95 basis poin (bps) menjadi 6,01%.

Peningkatan suku bunga deposito menambah beban operasional bank. Hal ini terlihat dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang mencapai 98,40% pada April 2024 untuk bank KBMI I. Angka ini naik dari 87,38% pada bulan sebelumnya dan dari 90,83% secara tahunan.

Di sisi lain, pertumbuhan aset mengalami kontraksi 3,50% secara tahunan (yoy), menjadi Rp1.387 triliun pada April 2024. Penurunan aset ini disebabkan oleh penurunan penyaluran kredit sebesar 2,50% yoy, menjadi Rp757,53 triliun.

Kombinasi antara peningkatan beban operasional dan penurunan penyaluran kredit berdampak pada Net Interest Margin (NIM) yang turun menjadi 4,35% pada April 2024, dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 4,59%. Tren penurunan NIM ini sebenarnya sudah terlihat sejak Agustus tahun lalu.

Akibatnya, laba bersih bank KBMI I mengalami penurunan drastis. Hingga April 2024, laba bersih hanya mencapai Rp728 miliar, turun 78,32% secara bulanan dan lebih dari 80% secara tahunan.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menyebutkan bahwa kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih menjadi penyebab lesunya kinerja perbankan. "Industri keuangan terkena dampak dari tren kenaikan suku bunga acuan bank sentral dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Tren ke depannya, terutama di tahun ini, dengan geopolitik yang belum membaik, kinerja bank masih tetap tertekan," kata Trioksa pada Senin (24/6/2024).

Meskipun demikian, bank KBMI I masih mampu mempertahankan likuiditas yang baik dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang bertahan di level 78%. Permodalan mereka juga relatif kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) rata-rata lebih dari 30% hingga April 2024.

BPRNews.id - Menurut data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laba Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mencapai Rp479 miliar hingga April 2024, turun 46,17% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp890 miliar.

Dari segi rasio profitabilitas, BPR mencatatkan penurunan tingkat pengembalian aset Return On Asset (ROA) dari 1,48% pada April 2023 menjadi 0,74% pada April 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam mendayagunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan berkurang.

Tingkat pengembalian ekuitas Return On Equity (ROE) BPR juga menurun dari 12,69% pada April 2023 menjadi 6,34% pada April 2024. Ini berarti kinerja bank dalam menghasilkan laba bersih dari modalnya semakin menurun.

Penurunan kinerja laba BPR terjadi di tengah maraknya bank perekonomian yang bangkrut. Terbaru, PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dicabut izinnya oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

Kebangkrutan BPR Bank Jepara Artha menambah daftar bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Sepanjang tahun ini, ada 12 bank yang bangkrut di Indonesia.

Berikut daftar bank yang bangkrut sepanjang 2024:

• BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
• PT BPR Dananta BPRS Saka Dana Mulia
• BPR Bali Artha Anugrah
• BPR Sembilan Mutiara
• BPR Aceh Utara
• PT BPR EDCCASH
• Perumda BPR Bank Purworejo
• PT BPR Bank Pasar Bhakti
• PT BPR Usaha Madani Karya Mulia
• BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
• Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Pada tahun lalu, terdapat empat bank yang bangkrut di Indonesia. Sejak tahun 2005, total ada 134 bank yang bangkrut di Tanah Air, dan hampir semuanya adalah BPR.

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lana Soelistianingsih, menyatakan bahwa meski banyak BPR yang bangkrut dan kinerja laba yang menurun, tidak ada kekhawatiran masyarakat untuk menabung di BPR. Tidak ada juga laporan rush money atau penarikan besar-besaran oleh nasabah dari BPR yang bermasalah dan dalam proses likuidasi.

"Mereka tidak akan melakukan rush atau apa pun, meskipun mereka tahu bahwa bank ini akan ditutup. Kami melihat di banyak kasus, mereka menunggu LPS datang," kata Lana setelah rapat kerja LPS dengan Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu.

Lana menambahkan, meski banyak BPR yang bangkrut, minat masyarakat untuk menabung di BPR tetap tinggi. "Buktinya, pertumbuhan DPK [dana pihak ketiga] BPR masih naik," ujarnya. DPK BPR tercatat mencapai Rp137,66 triliun per April 2024, naik 9,08% yoy. Selain itu, BPR tetap memiliki pangsa pasar nasabah yang loyal.

"BPR adalah bank yang unik. Mereka adalah bank komunitas. Masyarakat di banyak tempat merasa lebih nyaman menabung di tempat yang mereka kenal. Jadi, bank ini memiliki karakteristik yang kuat dengan masyarakat sekitar," ujar Lana.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa kinerja BPR tahun ini masih dipengaruhi oleh kondisi yang belum stabil pasca pandemi Covid-19.

"BPR perlu memastikan pengelolaan aset, terutama aset produktif berupa kredit yang diberikan, dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko," ujarnya dalam jawaban tertulis beberapa waktu lalu.

BPRNews.id - Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Pendopo Djenar, Kantor Bupati Temanggung, Senin (1/7/2024), Aristian Hari Marjoko resmi dilantik sebagai Direktur Utama PT BPR BKK Temanggung oleh Pj. Bupati Hary Agung Prabowo.

Pelantikan ini didasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, menetapkan Aristian sebagai Dirut terhitung sejak 1 Juli 2024 hingga 1 Juli 2029.

Pj. Bupati Hary Agung Prabowo menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Aristian dalam menjalankan tugas dan membawa inovasi untuk masa depan PT BPR BKK Temanggung. "Saya yakin dan percaya, Pak Aristian ini sudah terbiasa. Waktu saya menguji, saya yakin Anda bisa. Saya lihat Anda luar biasa, menyampaikan beberapa ide, beberapa inovasi, agar BPR BKK ke depan lebih baik lagi," ujarnya.

Selain itu, Pj. Bupati juga mengungkapkan bahwa kinerja auditor independen selama ini telah berjalan dengan baik, yang dibuktikan dengan laporan laba kotor PT BPR BKK Temanggung tahun 2023 sebesar 9,5 miliar. Ia berharap pada masa kepemimpinan Aristian, deviden dapat meningkat melalui berbagai inovasi yang ditawarkan.

"Perlu kami sampaikan juga kinerja keuangan yang telah diaudit auditor independen, total aset PT BPR BKK Temanggung tahun 2023 sebesar 290,6 miliar dan laba kotor tahun 2023 sebesar 9,5 miliar. Mudah-mudahan di tahun 2024 besok untuk penyerahan di tahun 2025 laba kotornya bisa naik," tambahnya.

Pj. Bupati menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam mendukung kinerja Dirut yang baru dilantik selama lima tahun ke depan. Dengan adanya Badan Pengawas, ia berharap PT BPR BKK Temanggung akan mencapai hasil yang signifikan.

"Yang pasti saya pesan lakukan kolaborasi, lakukan sinergitas, guyub semuanya. Turun ke bawah melihat kondisi lapangan seperti apa. Permasalahan-permasalahan saat ini tentang PT BPR BKK Anda sudah tahu persis bagaimana penyelesaiannya. Saya yakin, saya tunggu nanti selama hari ini sampai lima tahun yang akan datang," tegas Pj. Bupati.

“Sekali lagi sukses untuk Pak Aris, semoga selalu bekerja lebih baik dan berkesinambungan bersama, bersinergi bersama dengan seluruh unsur PT BPR BKK,” tutupnya.