BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan NTB mengingatkan bank-bank Daerah (BPD) dan Perkreditan Rakyat (BPR) terkait kewajiban pemenuhan Modal Inti Minimum sesuai regulasi yang berlaku.
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, menegaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 12/POJK.03/2020 untuk BPD, kewajiban pemenuhan modal inti minimum minimal sebesar Rp3 triliun harus terpenuhi paling lambat hingga akhir Desember 2024. Untuk mendukung pemenuhan ini, PT Bank NTB Syariah sedang dalam proses pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan PT BPD Jawa Timur.
Sementara itu, untuk BPR, kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar juga harus terpenuhi pada tenggat yang sama, akhir Desember 2024, sesuai POJK nomor 5/POJK.03/2015 tentang KPMM dan Pemenuhan Modal Inti Minimum. Rudi juga menjelaskan bahwa pemenuhan modal inti ini dapat dilakukan melalui penambahan modal disetor atau melalui konsolidasi.
"Bank BPR yang memiliki kepemilikan atau pengendalian sama di wilayah yang sama diharuskan melakukan konsolidasi sesuai dengan regulasi terbaru," ujarnya.
Menanggapi kondisi sektor perbankan di NTB, Rudi mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir, sektor perbankan di NTB mengalami pertumbuhan yang signifikan. Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Penyaluran Kredit dari bank-bank umum konvensional, BPD, dan BPR/S di NTB menunjukkan tren positif dengan kenaikan masing-masing sebesar 19,03 persen (yoy), 13,42 persen (yoy), dan 19,63 persen (yoy).
OJK NTB juga menekankan pentingnya bank-bank untuk menyusun dan menyampaikan rencana tindak terkait pemenuhan modal inti paling lambat pada 25 Agustus 2024, untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi perubahan regulasi dan memenuhi standar keuangan yang ditetapkan.
BPRNews.id - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) berhasil mencatat laba sebesar Rp27,9 miliar sepanjang tahun 2023, meskipun dihadapkan dengan ketegangan geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut laporan keuangan perusahaan, pencapaian laba tersebut didorong oleh beberapa faktor kunci. Pertumbuhan kredit yang selektif dan berhati-hati, strategi efektif dalam pemasaran dan inovasi produk, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang signifikan mendukung kinerja positif perusahaan.
Pertumbuhan kredit bruto perusahaan mencatatkan lonjakan sebesar 22,3 persen year-on-year (y-o-y), mencapai Rp23,9 triliun, sementara simpanan nasabah tumbuh 24,7 persen y-o-y menjadi Rp32,0 triliun. Kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, dengan rasio kredit bermasalah neto sebesar 0,7 persen.
Pendapatan bunga yang kuat dan pengendalian biaya yang efisien turut berkontribusi dalam mencapai laba bersih tersebut. J Trust Bank juga berhasil mempertahankan Rasio Kecukupan Modal sebesar 14,04% dan Rasio Kecukupan Likuiditas sebesar 120,35%, mencerminkan posisi keuangan yang solid untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa mendatang.
Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai, optimis terhadap prospek perusahaan di tahun 2024 seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. "Kami akan terus fokus pada rencana bisnis kami, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat," ujarnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Jumat, 28 Juni 2024.
Selain itu, J Trust Bank juga meningkatkan komitmennya terhadap keberlanjutan dengan mencatatkan pencapaian target Net Zero Emission dan aktif dalam pembiayaan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), yang mencapai 24,08 persen dari total portofolio kredit perusahaan pada tahun 2023. Komite Keberlanjutan yang dibentuk juga akan membantu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasional perusahaan.
Dengan demikian, J Trust Bank terus berkomitmen untuk menjadi pemain utama dalam sektor perbankan Indonesia, tidak hanya dalam hal pertumbuhan finansial tetapi juga dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong sektor perbankan Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Langkah ini diambil dalam upaya memastikan stabilitas keuangan dan ekonomi nasional di tengah tantangan global terkait pemanasan global.
Dalam acara kick off Cooperation OJK-Prospera on Climate Risk Management Policies for Indonesian Banks, Jumat (28/6/2024), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan pentingnya manajemen risiko yang kuat dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Kerja sama dengan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) menjadi bagian strategis dalam mendukung upaya ini.
Dian mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak sistemik terhadap sektor keuangan, perekonomian, dan masyarakat secara luas. Indonesia, sebagai salah satu negara yang paling terpapar dengan peringkat kedua di dunia, harus siap menghadapi tantangan ini dengan serius.
"Sebanyak 40% dari total kredit di industri perbankan saat ini dialokasikan pada sektor-sektor dengan intensitas karbon tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kerentanan perubahan iklim di sektor perbankan," ungkapnya.
OJK juga telah melakukan uji tekanan (stress test) untuk mengukur respon sektor perbankan terhadap risiko perubahan iklim. Hasilnya menunjukkan bahwa risiko finansial yang dihadapi akan meningkat secara signifikan jika tidak ada tindakan pencegahan yang tepat.
"Ini menekankan perlunya langkah-langkah proaktif dalam mengelola risiko, memperbarui kerangka kebijakan, dan mengadopsi praktik terbaik untuk menjaga keselarasan dengan tuntutan global dan kepentingan semua pemangku kepentingan," tandasnya.
Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sektor perbankan Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks terkait dengan perubahan iklim.
BPRNews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa 40 persen dari total kredit industri perbankan di Indonesia dialokasikan ke sektor-sektor dengan intensitas karbon tinggi. Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai penghasil emisi karbon terbesar kelima di dunia, menyumbang 2,3 persen dari emisi global.
"Dari sisi portofolio perbankan, kami menyadari bahwa alokasi kredit pada sektor-sektor dengan intensitas karbon tinggi cukup signifikan," kata Dian dalam acara Kick Off Ceremony Cooperation OJK Prospera on Climate Risk Management Policies for Indonesian Banks, Jumat (28/6/2024).
Dian menekankan bahwa perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan tetapi juga berdampak pada sistem keuangan, ekonomi, dan masyarakat luas. "Meningkatnya frekuensi dan tingkat keparahan kejadian yang berkaitan dengan iklim adalah ancaman substansial terhadap stabilitas keuangan. Oleh karena itu, penting untuk menilai kerentanan sektor perbankan terhadap perubahan iklim," ujarnya.
Untuk mengatasi risiko iklim dan masalah keberlanjutan, OJK telah menginisiasi berbagai upaya pembiayaan berkelanjutan sejak tahun 2015. Langkah-langkah ini termasuk implementasi peta jalan keuangan berkelanjutan, insentif pembiayaan kendaraan listrik, penerbitan obligasi hijau, dan beberapa peraturan terkait lainnya.
Dian menuturkan bahwa OJK terus berupaya mengarahkan sektor perbankan untuk lebih responsif terhadap tantangan perubahan iklim dan memastikan stabilitas keuangan yang berkelanjutan di Indonesia.
BPRNews.id — Bank Perekonomian Rakyat (BPR) diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menggerakkan roda perekonomian, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Saat ini, BPR dianggap telah naik kelas, tidak hanya memberikan kredit tetapi juga berkontribusi dalam membangkitkan perekonomian nasional bersama bank-bank umum.
Untuk memperkuat peranannya dalam mendukung perekonomian masyarakat, PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tata Asia telah mengukuhkan kolaborasi strategis dengan PT Fidac Inovasi Teknologi melalui kerja sama penyaluran pinjaman (loan channeling). Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan di Graha Kapital, Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024.
Kolaborasi ini bertujuan memperluas cakupan wilayah penyaluran pinjaman, sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat inklusi keuangan di Indonesia melalui kerja sama antara BPR dan penyelenggara fintech.
Komisaris Utama BPR Tata Asia, Bima Haria Wibisana, menyatakan optimisme terhadap potensi kerja sama ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. "Kami sangat optimistis dengan potensi kerja sama ini mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," ujar Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
Menurut data OJK, total aset bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPRS) tumbuh 7,34 persen secara tahunan year-on-year (yoy) menjadi Rp216,73 triliun pada Maret 2024. Pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan pada periode yang sama mencapai 9,42 persen yoy menjadi Rp161,90 triliun, sementara penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,60 persen yoy menjadi Rp158,8 triliun.
Direktur Utama PT Fidac Inovasi Teknologi, Harry Fardan Zaini, menuturkan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat kapasitas DUMI dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, sesuai dengan regulasi dan arahan OJK. PT Fidac Inovasi Teknologi adalah perusahaan financial technology (fintech) yang beroperasi sejak 2019 dengan kantor operasional di Jakarta dan peminjam tersebar di seluruh Indonesia.
Melalui aplikasi DUMI, yang tersedia di Playstore, FIDAC juga telah bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memfasilitasi layanan pinjaman berbasis teknologi bagi Aparatur Sipil Nasional (ASN) di seluruh Indonesia.
PT BPR Tata Asia dan PT Fidac Inovasi Teknologi menjalankan skema kerja sama dengan Perjanjian Loan Channeling, memungkinkan PT Fidac Inovasi Teknologi sebagai penyelenggara Fintech P2P Lending yang terbatas pada regulasi LPBBTI, sementara BPR Tata Asia, terikat pada regulasi sektor perbankan, dapat saling melengkapi dalam menjalankan usaha bersama sesuai panduan regulasi tersebut.
DUMI membawa inovasi teknologi yang dapat mempercepat layanan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan menjangkau segmen masyarakat lebih luas. Sementara itu, BPR Tata Asia sebagai lembaga keuangan lokal memiliki keunggulan dalam pemahaman pasar lokal, jaringan yang kuat, dan pemahaman mendalam terhadap regulasi yang berlaku.
Direktur Utama BPR Tata Asia, Dodi Frandy, menjelaskan bahwa kerja sama ini tetap fokus pada penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang relevan.
Hingga semester satu 2024, layanan DUMI telah hadir di 31 dari total 38 provinsi di Indonesia, memberikan manfaat signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan kedua belah pihak serta berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional.