BPRNews.id - Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Rumah Zakat (RZ) untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Riau agar lebih stabil dan mampu mencapai tingkatan yang lebih mapan. Melalui kolaborasi ini, kedua lembaga berupaya mendorong perkembangan UMKM di Riau, khususnya yang baru merintis, agar dapat mandiri secara ekonomi.

Manajer Program Rumah Zakat, Emi Susanti, mengungkapkan bahwa semangat BI dalam mendorong stabilitas UMKM sejalan dengan komitmen RZ dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. "Di RZ, kami punya program Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMAS) yang mirip dengan konsep Kelompok Usaha Bersama (KUB). Tujuan BI adalah untuk membantu UMKM naik kelas, sedangkan kami berupaya mengangkat pelaku usaha dari penerima bantuan atau mustahik menjadi pemberi zakat atau muzakki,” jelas Emi di Pekanbaru, Riau.

Sejak 2022, diskusi antara Rumah Zakat dan BI Riau telah mengarah pada kesepakatan untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai landasan pemberdayaan UMKM. Fokus mereka adalah mendukung UMKM subsisten, yaitu kelompok usaha kecil yang baru mulai merintis. “BI meminta kami untuk menyusun program yang sesuai dengan misi mereka dalam mengembangkan kelompok usaha subsisten,” tambah Emi.

Emi menjelaskan bahwa BI memberikan perhatian khusus pada UMKM dengan kapasitas untuk berkembang ke level yang lebih tinggi, sambil tetap peduli pada kelompok usaha kecil. Di sisi lain, RZ berfokus membantu UMKM kecil agar mandiri secara ekonomi, sehingga penerima bantuan bisa bertransformasi menjadi pemberi zakat.

"Kami memprioritaskan dukungan kepada mereka yang ekonominya masih lemah tetapi memiliki potensi untuk mengembangkan usaha. Kami berharap mereka kelak bisa menjadi donatur yang mendukung program sosial dan kemanusiaan,” kata Emi.

Emi berharap agar BI terus konsisten dalam memperjuangkan ekonomi syariah. “Harapan kami, UMKM dapat menjadi pahlawan ekonomi di tingkat lokal dan menjadi teladan bagi usaha lain,” pungkasnya.

BPRNews.id -PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengantisipasi sejumlah tantangan utama dalam mencapai target pertumbuhan bisnis pada 2025. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa sektor perbankan saat ini tengah menghadapi kondisi likuiditas yang ketat. Selain itu, tantangan daya beli masyarakat, khususnya kelas bawah, juga menjadi perhatian, sehingga Bank Mandiri akan terus mendukung pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka.

Kondisi Purchase Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang masih negatif selama empat bulan terakhir turut disoroti oleh Darmawan karena dapat berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR pada Rabu 13 November 2024, Darmawan menyampaikan kekhawatirannya terhadap daya beli masyarakat yang menurun akibat adanya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor. "Jadi, kami mengkhawatirkan risiko penurunan daya beli yang tumbuh besar, mungkin ini disebabkan terjadi lay off di berbagai usaha," ujarnya.

Darmawan juga mengungkapkan bahwa likuiditas yang ketat ini diperburuk oleh tingginya yield yang ditawarkan oleh Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sehingga masyarakat mulai memilih instrumen investasi dengan potensi imbal hasil lebih tinggi daripada produk perbankan konvensional. "Sehingga, saat ini tren penurunan suku bunga tidak langsung diikuti oleh reaksi pasar karena masyarakat sudah melihat ada channel yang ekspektasi yield lebih tinggi, suku bunga tren turun tapi secara agregat CoF [biaya dana] semua bank meningkat," jelas Darmawan.

Pada tahun mendatang, Bank Mandiri tetap berkomitmen menjaga pertumbuhan melalui dukungan bagi pelaku usaha dan UMKM. Selain menjaga kinerja internal, Bank Mandiri juga akan menyesuaikan dengan tujuh fokus program pemerintah, diantaranya mencakup program makan bergizi gratis, swasembada pangan, penanggulangan TBC, dukungan fasilitas kesehatan, hingga pengembangan infrastruktur dan rumah sakit di daerah.

Bank Mandiri mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp42 triliun pada kuartal III/2024, tumbuh 7,56% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari laba kuartal III/2023 sebesar Rp39,1 triliun. Sampai September 2024, kredit Bank Mandiri meningkat 22,1% YoY menjadi Rp1.5 90 triliun, melampaui rata-rata pertumbuhan kredit nasional yang berkisar di angka 11%.

Darmawan menegaskan bahwa pencapaian ini menunjukkan peran strategis Bank Mandiri dalam mendukung ekonomi nasional. Bank Mandiri berkomitmen untuk terus adaptif dalam menghadapi perubahan dan tantangan ekonomi yang muncul.

BPRNews.id - Bank BJB berperan aktif dalam memperkuat ekonomi desa melalui digitalisasi keuangan dengan sistem Siskeudes-Link, berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan untuk mengimplementasikan transaksi non-tunai di desa-desa, dengan tujuan menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan transparan.

Sebagai bentuk komitmen, Bank BJB menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dari 18 kabupaten dan 1 kota di Jawa Barat. Penandatanganan komitmen bersama ini diselenggarakan di Jimmers Mountain Resort, Bogor, sebagai tonggak awal penerapan transaksi non-tunai di desa-desa di Jawa Barat.

Dengan memanfaatkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Link yang terhubung dengan API Cash Management System (CMS) Bank BJB, transaksi desa kini dapat dilakukan secara digital dan mudah dipantau. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi potensi penyalahgunaan dana serta mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran di tingkat desa.

"Melalui sistem Siskeudes-Link ini, setiap transaksi dapat dilaksanakan tanpa menggunakan uang tunai, yang membuat pengelolaan anggaran desa lebih mudah dipantau," ujar Kepala DPMD Jawa Barat, Dicky Saromi, saat menghadiri acara tersebut.

Bank BJB berperan sebagai bank persepsi yang mengelola seluruh transaksi keuangan desa, memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat pedesaan untuk mengenal layanan perbankan digital. Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong kemajuan desa melalui teknologi, dengan harapan dapat mempercepat pencapaian desa mandiri yang berbasis digital.

Di acara tersebut, Bank BJB bersama DPMD dan Diskominfo memperkenalkan fitur-fitur Siskeudes-Link. Melalui integrasi CMS Bank BJB, pemerintah desa kini memiliki kontrol atas anggaran serta fleksibilitas dalam mengelola dana secara elektronik. Selain untuk memudahkan transaksi, sistem ini juga memungkinkan desa mendapatkan data yang akurat terkait penggunaan dana desa, yang akan membantu pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik.

Bank BJB juga berkomitmen memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa agar mereka mampu mengelola keuangan desa secara mandiri dengan CMS. Langkah ini diharapkan dapat memastikan penerapan transaksi non-tunai berjalan optimal serta memberikan dampak p ositif bagi masyarakat.

Program digitalisasi ini turut memperkuat inklusi keuangan di pedesaan, membuka akses ke layanan keuangan modern bagi masyarakat desa, dan mendukung ekonomi lokal. Desa yang mampu mengelola anggaran secara efisien akan lebih berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi percontohan bagi desa lain di Indonesia.

Dengan keberhasilan program ini, Bank BJB tidak hanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai bank daerah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BPRNews.id - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muhamad Nur, mengantisipasi bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun ini akan mendekati angka 5%, meskipun sedikit berada di bawahnya. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi per triwulan secara year-on-year (yoy) tahun ini, pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan: triwulan pertama sebesar 5,61%, turun menjadi 4,95% pada triwulan kedua, dan sedikit lagi menurun menjadi 4,91% di triwulan ketiga. "Kami masih memproyeksikan ekonomi Jawa Barat berada di kisaran 4,6% hingga 5,4%. Namun, dari data triwulanan ini, kemungkinan kita akan sedikit di bawah 5%," ujar Nur dalam acara Media Update Ekonomi Jawa Barat Triwulan III 2024 yang digelar di Kota Bandung, Selasa 12 November 2024.

Meski pertumbuhannya cenderung melambat, Muhamad Nur tetap optimis terhadap potensi perbaikan ekonomi pada sisa bulan 2024. Hal ini didukung dengan adanya berbagai momentum besar yang akan segera berlangsung, seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di akhir November, serta perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, yang diyakini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat.

"Saya masih optimis [ekonomi] Jawa Barat akan tumbuh sesuai dengan proyeksi," imbuhnya. Nur juga menggarisbawahi bahwa kepercayaan investor untuk berinvestasi di Jawa Barat masih tinggi, dengan capaian 83,4% dari target tahunan atau sekitar Rp184,9 triliun.

Dari perspektif sektor usaha, perbaikan kinerja di sektor perdagangan, transportasi, dan komunikasi diharapkan akan mendukung perekonomian Jawa Barat pada triwulan IV 2024. Peningkatan mobilitas masyarakat pada saat Pilkada dan momentum perayaan akhir tahun menjadi faktor utama yang diperkirakan mendukung pertumbuhan ini. Tanda positif ini terlihat dari Indeks Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) di sektor perdagangan, yang diperkirakan tumbuh 5,77% pada triwulan IV 2024, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 1,02%. Selain itu, penjualan mobil yang sebelumnya mengalami kontraksi pada triwulan III sebesar -10,44% (yoy) menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan kontraksi lebih dalam sebesar -12,89% (yoy).

Tidak hanya di sektor perdagangan, SKDU sektor transportasi dan pergudangan juga mencatatkan pertumbuhan 1,66% pada triwulan IV 2024, lebih baik dari -0,09% pada triwulan sebelumnya. Hal ini memperkuat proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di kisaran 4,6% hingga 5,4% (yoy) tahun 2024. Nur optimis bahwa permintaan domestik yang stabil, didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan penyelenggaraan Pilkada, akan memberikan dampak positif pada ekonomi secara keseluruhan. "Mobilitas masyarakat yang lebih tinggi diperkirakan akan mendorong konsumsi rumah tangga," jelasnya.

Optimisme ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Barat masih berada di jalur yang positif, meskipun tantangan tetap ada di sepanjang tahun ini.

BPRNews.id - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan piutang macet untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini dinilai memberi dampak positif, terutama bagi bank-bank BUMN yang selama ini memberikan pinjaman kepada UMKM.

Piter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, menjelaskan bahwa penghapusan utang UMKM diperlukan karena piutang macet telah menjadi beban bagi bank BUMN. "Karena dia akan membuat laporan keuangan neracanya bank itu jelek. Tingkat NPL-nya tinggi. Kondisi dari bank atau lembaga yang memberikan pinjaman menjadi jelek karena ada piutang yang macet. Nah ini untuk bank-bank yang terutama untuk BUMN ini beban," kata Piter. Dengan PP ini, bank BUMN diizinkan untuk "membersihkan" neraca keuangan mereka, sehingga lebih sehat secara finansial.

Namun, bagi bank BUMN, proses penghapusan piutang bukanlah hal yang mudah. Mereka harus mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kerugian negara, sehingga kehadiran PP ini memungkinkan bank untuk melakukan hapus buku secara legal tanpa melanggar aturan.

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI), Sunarso, mengungkapkan bahwa bank-bank milik negara mendukung penuh PP ini. Menurutnya, himpunan bank milik negara (himbara) telah meminta adanya aturan yang memungkinkan penghapusan utang UMKM ini. "Hapus tagih ini pasti kita dukung. Himbara terutama pasti mendukung, karena ini sebenarnya kami memang yg minta dulu dan kemudian dipenuhi melalui UU P2SK. Terus UU P2SK belum operasional maka diperlukan turunannya untuk mengoperasionalkan itu dan itu lah yg sekarang ada PP ini, PP 4," kata Sunarso saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Sunarso menjelaskan bahwa kebijakan ini akan menghapus kredit macet lama yang telah menjadi daftar hitam bagi beberapa nasabah. Karena masuk daftar hitam di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), mereka tidak lagi bisa mengakses kredit. Dengan adanya PP ini, kredit macet UMKM dapat dihapus secara resmi tanpa dianggap merugikan negara, sehingga memberikan kesempatan baru bagi pelaku UMKM untuk kembali mengakses pinjaman.

Kebijakan ini diharapkan membawa manfaat ganda. Bagi bank BUMN, neraca keuangan mereka dapat dibersihkan dari kredit bermasalah, sedangkan bagi UMKM, aturan ini bisa menjadi kesempatan untuk bangkit kembali setelah terdampak pandemi COVID-19.