BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan *Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024* terkait penyelenggaraan kegiatan usaha bulion agar lembaga jasa keuangan dapat menjalankan bisnis yang berhubungan dengan emas. Kegiatan usaha bulion meliputi berbagai layanan, seperti simpanan emas, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, serta kegiatan terkait lainnya.

"Penerbitan POJK ini adalah langkah OJK untuk membantu lembaga jasa keuangan memenuhi permintaan akan emas dan memanfaatkan emas yang belum produktif di masyarakat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, di Jakarta, Kamis.

Agusman menjelaskan, aturan ini memberikan panduan bagi lembaga jasa keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha bulion, termasuk jenis layanan yang diperbolehkan, persyaratan lembaga jasa keuangan (LJK) penyelenggara, prosedur perizinan, tahapan pelaksanaan, dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, POJK ini juga mengatur tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, strategi antipencucian uang, serta langkah-langkah pencegahan pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal. Strategi antifraud dan pelindungan konsumen juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut.

Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang memberikan mandat kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha bulion.

BPRNews.id - Kualitas kredit pada bank perekonomian rakyat (BPR) mengalami penurunan, yang tercermin dari meningkatnya rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa nilai kredit bermasalah BPR mencapai Rp 17,06 triliun atau 11,67 persen dari total kredit BPR sebesar Rp 146,22 triliun per Agustus 2024. Angka ini naik dari bulan Juli 2024, di mana kredit bermasalah tercatat sebesar Rp 16,85 triliun dengan rasio NPL 11,58 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan kredit bermasalah di BPR adalah berakhirnya sejumlah ketentuan relaksasi pandemi Covid-19 pada Maret 2024.

"Sehingga BPR wajib menyesuaikan kualitas kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini," kata Dian dalam keterangan resminya, Kamis (14/11/2024). Menanggapi data ini, Dian mengungkapkan bahwa OJK akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan aset dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Selain itu, OJK akan melakukan evaluasi terhadap masalah kredit dan penyelesaiannya pasca-pandemi Covid-19.

"Dengan menerbitkan POJK Nomor 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR," jelas Dian. Sebelumnya, Dian juga menyoroti bahwa tantangan ekonomi baik di tingkat global maupun domestik mempengaruhi industri perbankan, termasuk BPR dan BPR Syariah (BPRS). Perubahan ini diperparah dengan masifnya adopsi teknologi informasi, yang berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari BPR/BPRS.

Industri BPR dan BPRS terus dihadapkan pada tantangan dari segi persaingan global, domestik, serta tantangan internal. "Tantangan persaingan juga perlu diperhatikan terutama bagi BPR yang memiliki daya saing yang rendah," tambah Dian.

BPRNews.id - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sukabumi Cabang Cicurug terus berupaya memperkuat kepercayaan nasabah dengan mengedepankan layanan prima. Di bawah kepemimpinan Kepala Cabang Yayah Nurasiah, Perumda BPR Sukabumi Cabang Cicurug menjadikan pelayanan yang unggul dan inovatif sebagai strategi utama untuk membangun hubungan yang kuat dengan para nasabah.

"Untuk membangun kepercayaan nasabah, kita harus memberikan yang terbaik dengan menghadirkan nilai-nilai positif perusahaan," kata Yayah.

Menurut Yayah, transparansi dan kejujuran dalam layanan sangat penting untuk menciptakan pengalaman nasabah yang positif dan dapat dipercaya.

Yayah menambahkan bahwa BPR Sukabumi Cabang Cicurug menawarkan berbagai macam produk tabungan, masing-masing dengan kelebihannya tersendiri. Produk-produk tersebut disampaikan secara terbuka kepada nasabah dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

"Kami memiliki produk seperti Simpanan Wajib Belajar (Siwajar), Tabungan Pajak Kendaraan (Tapak), dan Tabungan Hari Raya (Tahara). Setiap produk ini memiliki keunggulan tersendiri yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah," ungkapnya.

Setelah memaparkan produk, Yayah menjelaskan bahwa nasabah sering kali tertarik pada produk yang dirasa sesuai dengan kebutuhan mereka. "Biasanya ada yang bertanya lebih lanjut atau menunjukkan minat pada produk lain. Dari sini, kami bisa menawarkan produk yang mungkin belum dimiliki, mulai dari jenis tabungan hingga deposito," jelas Yayah.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sikap ramah dan komunikasi yang baik dari petugas customer service. "Komunikasi yang baik akan membuat nasabah merasa nyaman dan percaya. Ketika customer service menawarkan produk dengan cara yang menarik dan informatif, kepercayaan nasabah pun akan meningkat," paparnya.

BPR Sukabumi juga memastikan keamanan dana nasabah melalui dukungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Apalagi, BPR Sukabumi menjamin keamanan simpanan nasabah dengan dukungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," lanjutnya.

Tak hanya mengandalkan produk dan layanan unggul, BPR Sukabumi Cabang Cicurug juga melakukan survei kepuasan nasabah secara berkala melalui aplikasi penilaian. “Kami menyediakan form penilaian yang bisa diakses nasabah, dan sejauh ini hasilnya menunjukkan respons yang sangat positif,” tutupnya.

BPRNews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyampaikan pandangannya terkait dampak kemenangan Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat terhadap sektor perbankan global, khususnya Indonesia. Menurutnya, transisi dari pemerintahan Demokrat ke Republik akan berpotensi mengubah arah kebijakan ekonomi AS yang lebih protektif dan fokus pada ekonomi domestik. "Partai Republik yang lebih inward looking bisa mendorong capital outflow dari pasar negara berkembang menuju Amerika Serikat," kata Dian dalam pernyataan resmi pada Kamis, 14 November 2024.

Dian menjelaskan, perubahan ini berisiko membuat modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, ia juga menyebut adanya ekspektasi bahwa bank sentral AS akan melanjutkan pemangkasan suku bunga Fed Fund Rate hingga 2025. "Hal ini bisa memberikan dampak positif pada likuiditas domestik, termasuk sektor perbankan," ujarnya.

Saat ini, kondisi likuiditas perbankan di Indonesia dinilai masih memadai. Hingga September 2024, rasio kecukupan likuiditas atau Liquidity Coverage Ratio (LCR) tercatat di 222,64 persen, jauh di atas ambang batas 100 persen. Rasio alat likuid non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing berada pada 112,66 persen dan 25,40 persen, melampaui batas minimal 50 persen dan 10 persen.

Sejalan dengan itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, turut menyoroti dampak kemenangan Trump saat rapat dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 6 November 2024. Perry memperingatkan bahwa penguatan mata uang dolar dan tingginya suku bunga AS dapat menimbulkan tekanan pada nilai tukar rupiah dan arus modal. "Perang dagang juga masih akan terus berlanjut," ungkapnya, yang diperkirakan menambah ketidakpastian di pasar keuangan global.

BPRNews.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyarankan agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengganti nama menjadi Bank Perumahan Rakyat (BPR). Ketika diminta tanggapan terkait usulan tersebut, Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, hanya memberikan respons singkat.

"Kalian pikir sendiri saja, bisa jawab sendiri, lah," ujar Nixon saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu, 13 November 2024.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyampaikan usulan ini dalam agenda pembahasan program tiga juta rumah dari pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, perubahan nama tersebut bisa menjadi langkah untuk menunjukkan identitas sesungguhnya dari BTN, yaitu sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan.

"Bank Perumahan Rakyat menurut saya itu adalah jati diri. Daripada kita sering sekali pakai istilah yang tidak substansi, kalau menurut saya jati diri BTN adalah perumahan," ungkap Ara pada Jumat, 9 November 2024 di Jakarta Pusat.

Merespons hal tersebut, Nixon menjelaskan bahwa BTN telah lama berfokus pada sektor pembiayaan perumahan dan properti. Bank BUMN ini telah melayani kredit pemilikan rumah (KPR) sejak tahun 1976.

Sejauh ini, BTN telah melakukan akad untuk sekitar 5,5 juta KPR, mencakup pembiayaan rumah subsidi, non-subsidi, KPR konvensional, serta KPR syariah. BTN juga tercatat bekerja sama dengan sekitar 7.000 pengembang untuk memperkuat sektor pembiayaan perumahan dan properti. Selain itu, sekitar 3.000 kantor notaris telah menjalin kerja sama dengan BTN.

Nixon menambahkan, tren KPR yang dibiayai BTN belakangan berkembang di kawasan industri. Di Jawa Barat, episenternya berada di Bekasi hingga Purwakarta. Sementara di Jawa Timur, tren tersebut banyak terdapat di Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto.

BTN saat ini sedang mempersiapkan dukungan untuk program tiga juta rumah dalam setahun. Nixon mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Menteri PKP terus ditingkatkan terkait program ini.