BPRNews.id  - Bank Kalsel mencatat kinerja yang impresif hingga Oktober 2024, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat di tengah tekanan ekonomi global. Dalam pernyataannya kepada media di Banjarmasin, Direktur Utama Bank Kalsel, Fackrudin, menyampaikan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti kenaikan suku bunga di sejumlah negara maju, inflasi yang tinggi, dan dampak dari konflik geopolitik, Bank Kalsel tetap berhasil membukukan hasil yang positif.

Per Oktober 2024, aset Bank Kalsel mencapai Rp30,11 triliun, meningkat 7,62% dibanding tahun sebelumnya (YoY). Dari sisi liabilitas, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,69% YoY, mencapai Rp23,71 triliun. Pertumbuhan juga tercatat pada penyaluran Kredit & Pembiayaan sebesar 3,08% YoY dengan nilai Rp14,92 triliun. Peningkatan ini berkontribusi pada perolehan laba konsolidasi bank sebesar Rp318 miliar, yang tumbuh 11,27% dibanding tahun lalu.

Modal Inti Bank Kalsel berhasil mencapai Rp3,07 triliun pada Oktober 2024 dan diproyeksikan akan meningkat menjadi Rp3,11 triliun pada akhir tahun, melampaui persyaratan minimum modal inti sebesar Rp3 triliun sesuai dengan regulasi POJK 12/POJK.03/2020.

Mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan, Bank Kalsel turut mendukung sektor perkebunan dan pertanian melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, Kredit Resi Gudang, program YESS (Petani Milenial), serta Kredit Alsintan. Bersama OJK dan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Kalsel juga menjalankan program CSR seperti Program Padi Apung di Hulu Sungai Selatan.

Pada usia ke-60 tahun, Bank Kalsel menerima berbagai penghargaan di tahun 2024, antara lain TOP Pembina BUMD, TOP CEO BUMD, BPD Bintang 5 pada TOP BUMD Award 2024 oleh Top Business, serta Indonesia Best Living Legend Company in Managing Innovation oleh SWA Media Group. Penghargaan lainnya termasuk THE 2nd Best Mobile Banking Bank Umum Konvensional 2024, THE 1st BEST ATM pada Infobank MRI Banking Service Excellence, dan THE 2nd Best Customer Service. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa Bank Kalsel terus dikelola secara profesional dan berprestasi di industri perbankan Indonesia.

BPRNews.id - Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto meresmikan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor pusat Perusahaan Daerah (PD) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Daerah Bojonegoro pada Rabu (13/11/2024). Kegiatan groundbreaking ini berlangsung di Jalan Veteran, tepat di utara SPBU Veteran.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, ketua dan anggota Komisi B DPRD, para Asisten Sekda Bojonegoro, Direktur PD BPR Bojonegoro, Kepala OPD, Kepala BUMD, Camat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan harapannya agar gedung baru ini dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Selain memberikan manfaat untuk ekonomi Bojonegoro, juga harus ke masyarakat secara keseluruhan. Yaitu menciptakan lapangan kerja bagi orang Bojonegoro,” ujar Adriyanto.

Lebih lanjut, Pj Bupati juga menekankan pentingnya peran PD BPR Bojonegoro dalam mendukung UMKM lokal. Ia mendorong agar dibuat skema peminjaman yang lebih mudah dan tetap menjaga keamanan finansial.

“Pesan saya, yaitu tata kelola harus diperkuat. Koordinasi dengan pihak terkait dengan terbuka pertanggungjawaban kepada masyarakat. Semakin terbuka semakin baik akuntabilitasnya. Selamat kepada BPR Bojonegoro yang hari ini mulai membangun gedung baru. InsyaAllah pembangunan gedung ini menjadi tonggak baiknya meningkatnya kesejahteraan Bojonegoro,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, Sutarmini, dalam laporannya menyampaikan bahwa rencana pembangunan gedung ini sudah dimulai sejak tahun 2022. Gedung baru tersebut akan memiliki 6 lantai dan dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 2.200 meter persegi.

“Hari ini dimulainya pembangunan gedung kantor pusat. Semoga dapat berjalan lancar sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih maksimal lagi kepada masyarakat maupun stakeholder. Kami ucapkan terima kasih bahwa BPR dapat tumbuh dan berkembang sampai di titik ini,” ungkap Sutarmini.

Gedung kantor PD BPR yang lama akan tetap beroperasi seperti biasa hingga gedung baru siap digunakan. Nantinya, gedung lama akan dialihfungsikan menjadi kantor kas.

BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bahteramas Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan melakukan sosialisasi serta program pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Plh Direksi BPR Bahteramas Konsel, Shabarul Mukjizat, berperan sebagai pemateri dalam acara sosialisasi dan edukasi yang diadakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kabupaten Konsel pada Selasa (12/11/2024).

Shabarul menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Konsel terhadap berbagai produk dan layanan keuangan, sehingga mereka lebih paham pentingnya menabung, mengelola keuangan pribadi, serta memanfaatkan layanan perbankan dengan bijak.

Selain itu, edukasi ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko masyarakat terkena dampak pinjaman ilegal dan investasi bodong yang merugikan.

“Kami menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat umum, melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah, kelompok tani, dan pelaku usaha kecil untuk memberikan edukasi keuangan. Melalui produk Tabungan Pelajar yang terjangkau serta kredit yang kami tawarkan, kami ingin memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan aman bagi semua lapisan masyarakat,” kata Shabarul.

Shabarul berharap bahwa kegiatan literasi keuangan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Konsel melalui penggunaan layanan keuangan yang lebih sehat dan terencana.

Semakin banyak masyarakat yang mampu mengelola keuangan dengan baik, maka mereka dapat lebih mandiri secara finansial dan memanfaatkan layanan perbankan dengan bijaksana.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, BPR Bahteramas Konsel menyediakan berbagai produk kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Produk kredit yang ditawarkan antara lain adalah Kredit Modal Kerja untuk mendukung UMKM, Kredit Musiman bagi petani yang memerlukan pembiayaan sesuai dengan musim tanam, serta Kredit Khusus Guru Sertifikasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya pendidikan anak atau perbaikan rumah.

Selain itu, terdapat pula Kredit Konstruksi untuk proyek pembangunan serta Kredit Infrastruktur Desa yang bertujuan untuk mendukung pengembangan infrastruktur di pedesaan.

“Dengan adanya produk-produk ini, kami berharap masyarakat dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan turut mendukung program pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan akses keuangan di seluruh lapisan masyarakat,” ujar Shabarul.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Konsel, Roslina Iljas, memberikan apresiasi atas inisiatif BPR Bahteramas Konsel dalam menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan untuk masyarakat.

Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk keuangan yang aman dan kredibel, terutama di daerah-daerah dengan akses informasi yang masih terbatas.

“Kami mendorong agar program ini semakin meluas ke berbagai aspek di seluruh Konawe Selatan dan mendukung program pemerintah pusat serta daerah,” kata Roslina.

Roslina juga menambahkan bahwa program seperti kampanye Satu Rekening Satu Pelajar bagi siswa TK, SD, dan SMP perlu terus digalakkan. Ke depan, ia berharap kegiatan ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk komunitas di tingkat desa dan kelompok usaha kecil, sehingga manfaatnya lebih merata di seluruh wilayah Konsel.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi kenaikan harga kripto yang signifikan setelah Donald J. Trump memenangkan pemilihan presiden di Amerika Serikat. Mengutip laporan Financial Times, harga Bitcoin (BTC) melejit hingga melampaui US$80.000 setelah Trump menang di Nevada dan Arizona, mengamankan tujuh negara bagian yang krusial bagi kemenangan telaknya. Hal ini dianggap membuka peluang bagi pemerintahan yang lebih ramah terhadap kripto.

"Saya kira ini adalah angin segar, ya," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi, saat ditemui di Wayang Bistro, Mall Kota Kasablanka, Senin (11/11/2024). "Karena mulai banyak pemerintah yang melihat kripto bukan hanya dari sisi transaksi, tetapi juga pemanfaatan teknologinya yang bisa diarahkan ke hal-hal positif."

Meskipun demikian, Hasan mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam menghadapi euforia ini. "Instrumen ini masih memiliki tingkat spekulasi dan risiko yang tinggi," tegasnya. Menurut Hasan, penting bagi masyarakat untuk memahami risiko investasi dalam aset kripto melalui edukasi yang memadai.

"Oleh karena itu, kita ingin agar sosialisasi dan edukasinya sampai ke seluruh masyarakat, terutama tentang risiko yang tinggi pada instrumen ini," lanjut Hasan. OJK juga mendorong masyarakat yang berminat berinvestasi di kripto untuk memperkuat pemahaman mereka terlebih dahulu. "Kami ingin dorong agar pemahaman yang cukup didapatkan melalui lembaga resmi, termasuk asosiasi dan pelaku industri kripto," tutup Hasan.

 

 

BPRNews.id  -  Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperkirakan bahwa pendanaan dari perbankan akan terus berkembang di sektor fintech lending. Ketua Umum AFPI, Entjik Djafar, menjelaskan bahwa peluang tersebut disebabkan oleh potensi pasar bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan (unbanked), yang masih sangat besar.

“Untuk pasar unbanked, bank belum bisa menjangkaunya dengan cepat,” ujar Entjik kepada Kontan, Senin (11/11). Ia meyakini bahwa kemitraan channeling antara fintech dan bank akan semakin meningkat di masa mendatang.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa per Agustus 2024, pinjaman outstanding dari lender perbankan mencapai Rp 40,54 triliun, naik 61% dari Rp 25,18 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, Entjik memprediksi bahwa lender asing juga akan terus menambah pendanaannya di fintech Indonesia, mengingat besarnya pasar yang belum terjangkau.

Menurut data OJK, outstanding pinjaman dari lender asing mencapai Rp 13,95 triliun pada Agustus 2024, dengan jumlah pemberi pinjaman sebanyak 815 entitas, meningkat dari Rp 10,28 triliun dengan 261 entitas pada Agustus 2023.