Bprnews.id - Sektor jasa keuangan di Provinsi Papua melangkah dengan ritme yang menggembirakan, khususnya dalam sektor perbankan. Sebagai barometer stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, perbankan di Bumi Cenderawasih ini tidak hanya menunjukkan pertahanan yang kuat tetapi juga pertumbuhan yang mengesankan.
Pada Oktober 2023, sektor ini mencatat pencapaian yang dengan angka pertumbuhan mencapai double digit. Keberhasilan tersebut bukan hanya angka semata, melainkan hasil dari berbagai kebijakan dan sinergi yang efektif antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat setempat.
“total aset perbankan tercatat sebesar Rp108 triliun atau tumbuh sebesar 14,32 persen secara yoy. Pencapaian tersebut didorong oleh penyaluran kredit sebesar Rp40 triliun atau tumbuh sebesar 12,82 persen secara yoy. Dari sisi pasiva, kinerja tersebut ditopang oleh penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp57 triliun atau tumbuh sebesar 12,34 persen secara yoy. “ Ujar Muhhamad Ikhsan Hutahaean selaku Kepala Kantor OJK Papua, di Media Gathering OJK, Kamis (30/11)
Selain itu, pendapatan bank yang terus meningkat dan mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp1 triliun atau melonjak 35,89 persen yoy, mengindikasikan kondisi finansial yang semakin solid.
Pada bulan Oktober 2023, bank-bank komersial di Papua memiliki 97,71% total aset, 95,93% penyaluran kredit, dan 98,52% dana pihak ketiga. Angka-angka tersebut mencerminkan pertumbuhan yang kuat dan kemakmuran finansial, dengan total aset bank konvensional mencapai Rp 105 triliun, yang berarti pertumbuhan signifikan dua digit dibandingkan tahun lalu sebesar 14,76%.
“Total aset Bank Umum di Provinsi Papua pada Oktober 2023 sebesar Rp105 triliun atau bertumbuh double digit sebesar 14,76 persen secara yoy. Adapun Bank Umum membukukan laba tahun berjalan pada Oktober 2023 sebesar Rp1,08 triliun atau meningkat drastis sebesar 39,34 persen secara yoy,” ungkapnya.
Capaian aset dan laba Bank Umum di Provinsi Papua pada Oktober 2023 didorong oleh peningkatan penyaluran kredit yang luar biasa sebesar 12,83% dari yoy, dengan total mencapai Rp38,76 triliun, pencapaian aset dan laba bank meningkat pesat, meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat fondasi infrastruktur keuangan daerah.
Selain itu, kinerja lembaga keuangan tersebut juga didukung oleh peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga yang signifikan, yaitu sebesar Rp56,56 triliun, naik 12,64% dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan keuangan ini semakin diperkuat oleh rasio-rasio perbankan yang terjaga dengan baik keseimbangan antara pinjaman dan dana pihak ketiga, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang sedikit meningkat menjadi 68,54%, disertai dengan penurunan Non-Performing Loan (NPL) yang menggembirakan. ) rasionya hanya sebesar 2,62%.
Selanjutnya, Kata Hutahaean market share Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terhadap pasar perbankan di Provinsi Papua sebagai berikut : share terhadap total asset sebesar 2,29% share terhadap kredit yang diberikan sebesar 4,07% dan share terhadap dana pihak ketiga sebesar 1,48%
Namun, meskipun perannya penting, gambaran fiskal terbaru menunjukkan sedikit kontraksi pada total aset menjadi Rp 2,47 triliun, yang mencerminkan penurunan tahun-ke-tahun sebesar 1,99%. Meski mengalami sedikit penurunan aset, BPR berhasil memperoleh laba sebesar Rp 57 miliar pada Oktober 2023, yang menunjukkan ketahanan meski mengalami penurunan sebesar Rp 4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun demikian penyaluran kredit BPR mengalami peningkatan Oktober 2023, sebesar 12,7% (yoy), mencapai angka fantastis Rp1,64 triliun. Namun, di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga mengalami kecenderungan penurunan, sedikit tergelincir sebesar Rp43 miliar atau -4,87% yoy, berhenti pada angka Rp851 miliar.
Lebih lanjut, kesehatan sektor perbankan ini ditandai dengan sedikit kenaikan dalam Non-Performing Loan (NPL), di mana rasio NPL BPR naik menjadi 2,4% pada Oktober 2023 dari sebelumnya 2,26% pada Oktober 2022.
Bprnews.id - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) mengumumkan bahwa Bank Jambi akan menjadi bank pembangunan daerah keempat yang bergabung dalam jajaran Bank Kelompok Usaha (KUB), mengikuti jejak strategis tersebut Bank Bengkulu, Bank Sultra, dan Bank Maluku Malut.
Memperkuat komitmen untuk mendorong era kolaborasi dan pertumbuhan, perwakilan Bank BJB dan Bank Jambi berkumpul di Surabaya pada tanggal 30 November 2023, untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Non-Disclosure Agreement (NDA) yang penting, sebagaimana diungkapkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI).
Penandatanganan ini merupakan Pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) BPD dan Konsolidasi Perbankan Daerah yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengundang beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang siap menjadi holding, serta yang modal intinya belum mencapai ambang batas Rp 3 triliun.
Penandatanganan (MoU) dan (NDA) menandai dimulainya perjalanan komprehensif menuju pemenuhan persyaratan Modal Inti Minimum dan akan dilakukan proses due diligence dan valuasi saham sebelum dilakukan penyertaan modal, sehingga nantinya bank bjb akan menjadi salah satu Pemegang Saham Pengendali Bank Jambi bersama-sama Pemerintah Provinsi Jambi.
"Untuk komitmen nilai penyertaan modal saat ini masih proses pembahasan, namun nilai penyertaan tersebut tidak akan terlalu besar karena Pemerintah Provinsi Jambi akan tetap menjadi pemegang saham terbesar," tulis manajemen, Jumat (1/12)
Proyeksi nilai penyertaan modal bank bjb akan disesuaikan, sepanjang memenuhi syarat pengendalian sesuai Peraturan OJK sehingga Bank Jambi mendapatkan persetujuan untuk efektif menjadi anggota KUB bank bjb sekaligus Perusahaan Anak dari bank bjb.
Proyeksi penyesuaian penyertaan modal Bank Jambi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank bjb), yang siap untuk diselaraskan dengan persyaratan pengendalian yang ketat sesuai dengan (OJK).
Langkah krusial ini membuka jalan bagi Bank Jambi untuk tidak hanya efektif menjadi anggota Konsorsium Bank Pembangunan Daerah (KUB) di bawah bank bjb, namun juga lolos menjadi Anak Perusahaan bank bjb.
Berdasarkan pengawasan ketat POJK 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) diwajibkan untuk meningkatkan modal inti minimal Rp 3 triliun pada 31 Desember 2024. Namun, BPD dapat memenuhi persyaratan ambang batas alternatif sebesar Rp 1 triliun, bergantung pada integrasi efektifnya sebagai anggota KUB tetapi apabila tidak dapat terpenuhi maka BPD tersebut wajib menyesuaikan bentuk usahanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Bank-bank tersebut saat ini berpacu dengan tenggat waktu yang ketat, dengan sisa waktu sekitar 13 bulan untuk meningkatkan modal inti mereka hingga ambang batas wajib sebesar Rp 3 triliun.
Di tengah sprint keuangan ini, Bank bjb menonjol sebagai BPD terbesar dan bank sistemik yang penting, yang dipilih oleh (OJK) untuk menjadi bank jangkar yang akan memimpin konsolidasi BPD-BPD kecil.
Pada kesempatan tersebut, Bank Jatim juga menandatangani nota kesepahaman dalam kerangka KUB dengan Bank Lampung
Total aset Bank Jambi per 30 September 2023 mencapai Rp 12,4 triliun ini telah menunjukkan dinamik keuangan yang impresif. Dengan total kredit yang telah diberikan sebesar Rp 8,5 triliun, Bank Jambi juga mempertahankan Non-Performing Loan (NPL) pada level yang sehat yakni 1,85%. Performa keseluruhan Bank Jambi semakin mengesankan dengan pencapaian Return on Equity (ROE) yang tinggi pada 17,67%, menyuguhkan cerminan langsung dari profitabilitas yang sangat baik.
Tak ketinggalan, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi juga patut diacungi jempol dengan total aset Rp 1,1 Triliun, ROA 2,97%, dan Non-Performing Financing (NPF) yang sangat rendah di angka 0,32%.
UUS bank Jambi, yang berinisiatif untuk bersinergi dengan bank bjb syariah, yang telah lebih dulu mendapatkan pengakuan sebagai anggota dari Kapasitas Usaha Bank (KUB) bank bjb diharapkan akan memperkuat kehadiran kedua bank dalam pasar perbankan syariah yang terus tumbuh.
Manajemen kedua bank telah mengonfirmasi bahwa dalam perjalanan menjadi satu keanggotaan KUB dengan Bank Jambi, telah terjalin kerjasama bisnis yang saling menguntungkan, yang mencakup aspek-aspek krusial seperti pengelolaan likuiditas oleh bank bjb, yang berperan sebagai Bank Sponsor di Bank Indonesia dalam pelaksanaan transaksi BI-Fast.
Selain BI Fast yang tertanam kuat dalam wacana keuangan saat ini, berbagai penggagas sinergi dan kerjasama lain telah bermunculan, mengisyaratkan bahwa tak perlu menunggu berlakunya Kebijakan Umum Bank (KUB) untuk memulai.
Sinergi serbaguna ini diharapkan mampu langsung berimbas positif, menguntai koneksi yang lebih dinamis diantaranya melalui kerjasama dengan Bank Jambi. Baik itu melalui kreasi kredit sindikasi yang memberi napas pada proyek-proyek ekonomi skala besar, ataupun melalui pengembangan layanan digital inovatif seperti platform "DIGI Mobile". Ditambah, sinergi ini semakin diperkokoh dengan fasilitasi layanan pemerintah daerah, contohnya lewat kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor online bjb e-samsat dan bjb e-tax dengan infrastruktur IT canggih yang telah disediakan oleh bank bjb, transformasi perbankan tersebut tidak sekadar mimpi, melainkan menjadi tonggak baru dalam sejarah pelayanan keuangan di Indonesia.
Kemudian, bank bjb juga memiliki bjb University yang merupakan Corporate University bank bjb, yang dapat dipergunakan untuk pengembangan SDM bersama.
Masih banyak bidang lain yang dapat disinergikan, dimana kami percaya bahwa langkah ini akan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi kedua bank, meningkatkan nilai bagi pemegang saham, dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.
Saat ini bank bjb juga masih membuka peluang kerjasama dengan BPD lain di Indonesia, dengan prinsip untuk kemajuan bersama serta saling menguntungkan.
Dengan total aset bank bjb (bank only) mencapai angka memukau, Rp 168,7 triliun, per September 2023 terbentuklah entitas yang lebih solid Kelompok Usaha Bank (KUB), yang total asetnya melonjak bertambah Rs 55,4 triliun. Dengan lima bank anggota yang kini masuk dalam portofolio bank bjb—bank bjb syariah, Bank Bengkulu, Bank Sultra, Bank Maluku Malut, dan Bank Jambi—serta jaringan layanan yang merambah ke 18 provinsi mulai dari wilayah Barat hingga Timur Indonesia.
Bprnews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menyetujui susunan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) dan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) yang akan menjabat pada periode 2023-2028. Langkah ini menandai kesempatan bagi Badan Supervisi ke depan untuk efektif menjalankan peran pengawasan yang lebih kuat di sektor jasa keuangan Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah memberikan persetujuan kepada anggota baru Badan Pengawas Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) dan Badan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK). ) untuk masa jabatan 2023-2028. Langkah penting ini terjadi pada saat tata kelola yang proaktif dan pengawasan yang ketat dianggap semakin penting di tengah lanskap ekonomi global yang dinamis.
Sebagai landasan dalam mengoptimalkan pengawasan dan pengaturan sektor keuangan Indonesia, telah disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Langkah legislatif ini menjadi tonggak penting yang melahirkan Badan Supervisi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dua entitas untuk mengawal stabilitas dan integritas sistem keuangan negara.
Pembaruan ini tak hanya memperkuat peran serta fungsionalitas kedua institusi tersebut, melainkan juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan investor terhadap keselarasan operasional sektor keuangan. Dibawah payung UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, UU PPSK mengukir sejarah baru dalam mekanisme supervisi keuangan Indonesia, yang akan kita bahas lebih mendalam dalam tulisan ini.
Tugas utama Badan Supervisi LPS ditujukan untuk memberikan dukungan yang solid kepada DPR dalam mengevaluasi performa LPS serta OJK melalui kegiatan pemantauan yang ketat. Hal ini tak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja, tetapi juga untuk mendukung pencapaian tingkat akuntabilitas, independensi, dan transparansi yang lebih baik. Dengan membentuk Badan Supervisi yang punya wewenang ini, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam mengadaptasi dan meningkatkan framework kelembagaan yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia.
Sebanyak 9 calon yang terpilih untuk mengisi posisi anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023-2028 telah resmi lolos verifikasi oleh DPR-RI. Proses ini melibatkan uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan secara menyeluruh selama dua hari, terhitung sejak 27 hingga 28 November 2023.
Komitmen DPR terhadap pengawasan yang lebih efektif di sektor jasa keuangan terlihat dari ketelitian dalam penelusuran rekam jejak dan kompetensi para kandidat.
Di hari pertama, 20 nama diadu kemampuannya, sementara di hari berikutnya seleksi dilakukan kepada sisa kandidat. Mereka yang akan menjabat di Badan Supervisi OJK diharapkan tidak hanya membawa perubahan yang konstruktif bagi lembaga ini tetapi juga mendorong peningkatan transparansi dan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan.
Berikut adalah nama-nama yang telah disetujui sebagai anggota Badan Supervisi OJK:
- Agustinus Prasetyantoko
- Muhammad Edhie Purnawan
- Difi Johansyah
- Sidharta Utama
- Moh. Jufrin
- Hernawan Bekti Sasongko
- Didid Noordiatmoko
- Tito Sulistio
- Candra Fajri Ananda
Bprnews.id - Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) kembali membuktikan relevansinya dengan pencapaian yang mengesankan bank yang bergerak di bawah naungan kepemimpinan Direktur Utama Ritsuo Fukadai ini telah memberikan sinyal kuat akan kesehatan keuangannya melalui laporan laba bersih yang menawan sebesar Rp111,34 miliar pada kuartal III-tahun 2023.
Tak hanya mencetak laba yang solid, J Trust Bank juga berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit bruto yang mengesankan, yakni mencapai angka Rp23,60 triliun, meningkat signifikan dari Rp17,61 triliun pada periode yang sama tahun
Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat hebatnya, dana tersebut membengkak sebesar 26,16 persen year-on-year (YoY), meningkat menjadi Rp29,73 triliun pada kuartal III-2023 dari Rp23,57 triliun pada kuartal yang sama tahun sebelumnya.
Lintasan pertumbuhan ini semakin ditegaskan oleh peningkatan substansial dalam pendapatan bunga, yang melonjak sebesar 56,85 persen YoY, mencapai Rp1,83 triliun pada Kuartal-III 2023 dari Rp1,17 triliun pada Kuartal III 2022—terutama didorong oleh peningkatan pendapatan dari bunga pinjaman.
“Pada periode yang sama, perseroan juga mampu tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian sehingga membuat rasio NPL (non-performing loan) Bank pada Kuartal III 2023 terus membaik, dengan NPL gross berada di level 1,50 persen dan NPL net di 1,10 persen,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa, 28 November 2023.
Adapun, pada periode yang sama, J Trust Bank juga mampu menurunkan rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dari 97,83 persen di periode Kuartal III 2022 menjadi 94,14 persen di periode Kuartal III 2023.
Penurunan tersebut menunjukkan bahwa Perseroan mampu menjalankan operasinya dengan lebih efisien pada tahun ini.
Adapun, pada periode yang sama,J Trust Bank berhasil menurunkan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang merupakan indikator penting kesehatan keuangan dari rasio yang sudah kompetitif sebesar 97,83 persen pada kuartal ketiga tahun 2022 menjadi 94,14 persen pada kuartal ketiga tahun 2022. periode yang sama pada tahun 2023.
Penurunan BOPO yang signifikan ini menunjukkan bahwa J Trust Bank tidak hanya mahir dalam menavigasi arus keuangan perusahaan ini menyederhanakan operasinya, mengoptimalkan alokasi sumber dayanya, dan menetapkan tolok ukur baru dalam keunggulan operasional.
Di lain sisi, Perseroan juga mampu menjaga permodalannya untuk tetap kuat di mana Capital Adequacy Ratio (CAR) Perseroan tercatat sebesar 12,69 persen pada September 2023 dengan modal inti sebesar Rp3,12 triliun.
Kondisi modal inti Perseroan tersebut juga mampu tetap memenuhi Peraturan OJK No.12/POJK. 03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang mewajibkan bank memiliki modal inti Rp3 triliun.
Di lain sisi, perseroan berhasil mengukir prestasi impresif dengan menjaga Capital Adequacy Ratio (CAR) mereka pada level yang solid, yaitu 12,69 persen per September 2023, serta mengamankan modal inti sebesar Rp3,12 triliun.
Pencapaian ini tidak hanya mengindikasikan kekuatan finansial yang tangguh, namun juga kepatuhan yang ketat terhadap regulasi, seperti yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.12/POJK.03/2020 mengenai konsolidasi bank umum.
Bprnews.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta merayakan hari jadinya yang ke-42 dengan lompatan luar biasa menuju era perbankan digital, BPR Bank Sleman dengan bangga memperkenalkan layanan ATM perdananya.
Peristiwa penting ini menandai transformasi bank tersebut sebagai BPR milik pemerintah pertama di Indonesia yang menawarkan layanan ATM kepada nasabahnya.
Upacara pemotongan pita yang diresmikan dengan meriah oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, tidak hanya menandakan komitmen untuk memajukan inklusivitas dan kenyamanan keuangan di daerah, tetapi juga membuka era baru aksesibilitas perbankan bagi masyarakat Sleman.
"Dengan peluncuran ATM Bank Sleman ini, Bank Sleman adalah BPR pertama di Indonesia yang memiliki ATM," kata Direktur Bank Sleman, Muhammad Sigit.
Menurut dia dunia perbankan lokal dipenuhi dengan prestasi yang membanggakan karena ATM Bank Sleman mendapat penghargaan dari Bank Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2023 dan disusul dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 6 November 2023.
"Ini adalah kado terindah untuk ulang tahun ke-42 Bank Sleman. Dan di Desember nanti ATM Bank Sleman juga bisa transaksi dengan ATM Bank Mandiri," katanya.
Ia mengatakan, ATM Bank Sleman dapat ditransaksikan melalui jaringan ATM di seluruh wilayah Indonesia yang tergabung dalam jaringan ALTO
"Terdapat kurang lebih 34 bank yang tergabung pada jaringan ALTO, beberapa diantaranya BCA, BNI, Danamon, Sinar Mas, BTN, Panin Bank, Permata Bank dan lainnya.Fitur yang dimiliki Tarik tunai, cek saldo, transfer ke bank lain," katanya.
Sigit mengumumkan bahwa Bank Sleman akan segera melakukan perluasan layanan dan fitur secara signifikan, khususnya melalui pengenalan kemampuan mobile banking yang canggih dan integrasi (QRIS).
"Sebelumnya pada 2014 sampai 2020 kami telah mempunyai layanan ATM kerja sama 'Host to Host' dengan BSM, karena adanya regulasi baru dimana Bank Sleman harus mengajukan izin sebagai bank penerbit kartu. Alhamdulillah per 5 Oktober 2023 kami telah mendapatkan izin sebagai penyedia jasa pembayaran kategori izin 1 dengan aktivitas penatausahaan sumber dana sebagai penerbit kartu ATM yang ditransaksikan secara off us dari Bank Indonesia," katanya.
Ia mengatakan, langkah strategis ini merupakan perwujudan komitmen teguh bank dalam menyediakan layanan perbankan terbaik bagi nasabahnya.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan di Bank Sleman," katanya.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bank Sleman atas terobosan peningkatan pengenalan layanan ATM.
Langkah strategis ini mencerminkan dedikasi bank dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan menyesuaikan layanannya untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
"Ke depannya saya harap Bank Sleman juga mengembangkan layanan e-banking yang mudah, aman dan terpercaya. Dengan layanan ini diharapkan nasabah Bank Sleman dapat memanfaatkan fasilitas e-banking sebagai 'digital payment'," katanya.