Bprnews.id - Seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil Sri Sunarti akhirnya menerima kembali simpanan yang pernah ia tempatkan di Bank Perekonomian Rakyat Karya Remaja Indramayu (BPR KRI) sebelumnya terpaksa menghentikan operasi dan pada akhirnya izin usahanya dicabut oleh otoritas terkait dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Awalnya, deposito yang disimpan di BPR KRI sempat tidak bisa diambil waktu bank tersebut tutup.

"Saya sambil terus pantau segala pemberitaan di mana ada demo, dan banyak yang menangis juga karena mereka para nasabah belum dapat kejelasan," kata Sri dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (29/11/2023).

Bagi Sri Sunarti dan banyak orang seperti dia, LPS hadir sebagai alat pengaman yang memastikan tidak ada satu rupiah pun tabungan mereka yang dirugikan, LPS berperan penting dalam memperkuat kepercayaan ratusan ribu nasabah bank.

Masyarakat tidak perlu khawatir lagi jika terdapat bank yang terpaksa ditutup atau bangkrut, sebab LPS akan membayarkan simpanan nasabah bank tersebut.

"Tapi kemudian saya tenang saja dan positive thinking sebab katanya kan ada LPS yang menjamin, sampai akhirnya datang LPS dan hak kami dapat kembali tanpa kurang sepeser pun, pelayanannya mantap dan tanpa perlu waktu lama kami menerima simpanan kami kembali," tutupnya.

Sebagai informasi, Laporan (LPS) tahun 2023, sebuah dokumen yang mendapat pujian atas penggambaran keuangan yang adil dan transparan, yang mencerminkan Standar Akuntansi Keuangan yang ketat di Indonesia ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Kemampuan LPS dalam mempertahankan opini 'adil dalam segala hal yang material' selama sembilan tahun berturut-turut sejak tahun 2014 bukan sekadar prestasi, namun merupakan bukti komitmen teguh mereka terhadap akuntabilitas.

Jumlah bank pada triwulan II tahun 2023 tercatat sebanyak 1.689 termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), data terbaru menunjukkan simpanan bank umum yang mencapai Rp 8.087 triliun, dan tumbuh sebesar 0,5% dibandingkan kuartal sebelumnya, sementara pada saat yang sama, jumlah rekening simpanan meningkat menjadi 520,9 juta meningkat sebesar 1,9%.

Dalam perspektif, sektor BPR/BPRS yang sedang tumbuh juga menunjukkan ketahanan dengan simpanan mencapai Rp 156 triliun dan berjumlah 15,5 juta. Berdasarkan cakupan penjaminan maksimum sebesar Rp 2 miliar, secara mengejutkan terdapat 99,9% dari total rekening

Jika menelaah rumitnya jaringan data terkait penanganan klaim oleh LPS sejak tahun 2005 hingga 31 Oktober 2023, muncul angka yang mencengangkan: 120 bank telah dilikuidasi, meliputi 1 bank umum, 108 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan 11 bank umum. BPR berbasis syariah menggali lebih dalam angka-angka ini, LPS telah menyalurkan Tabungan Berbayar yang Memenuhi Syarat sebesar Rp 2,05 triliun dan memberikan manfaat bagi hampir 299.059 rekening.

Bprnews.id - Aparat penegak hukum baik jaksa dan polisi, didesak mengusut tuntas kejahatan perbankan yang terjadi di Bank Maluku Cabang Namlea.

Desakan itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri, menyusul bobolnya uang kas titipan milik Bank Indonesia, senilai Rp1,5’miliar di Bank Maluku, cabang Namlea.

Alkatiri menjelaskan, persoalan hilangnya 1.5 miliar uang BI yang terjadi di Bank Maluku Cabang Nam­lea, cukup mengejutkan dan mempri­hatinkan.

Pasalnya, kejadian itu terjadi di tengah usaha bersama seluruh stakeholder yang terlibat dalam Bank Ma­luku untuk menjaga citra dan mem­pertahankan level bank Maluku agar tidak turun kelas.

Berbagai upaya untuk memper­tahankan nama dan citra untuk men­dapatkan modal tambahan seakan-akan rusak karena kasus fraud yang terjadi di Bank Maluku.

Alkatiri mengungkapkan, ada prin­sip kehati-hatian dan prinsip keama­nan pada lembaga perbankan yang jika dijalankan secara baik maka, kasus-kasus kejahatan perbankan tidak akan terjadi.

“Secara pribadi menyayangkan karena kita tahu bahwa proses su­pervisi dilakukan secara reguler bah­kan pimpinan cabang boleh melaku­kan supervisi itu setiap hari kepada uang yang dititipkan,” kesal­nya saat diwawancarai

Menurut Alkatiri jika titipan Bank Indonesia yang merupakan lembaga resmi saja menjadi korban kejahatan oknum di Bank Maluku, apalagi dana masyarakat dan kejadian ini kerusakan Citra Bank Maluku.

Terhadap Fraud yang terjadi di Bank Maluku Cabang Namlea, Alka­tiri pun mendesak aparat penegak hukum untuk masuk dan mengusut kasus yang merusak citra Bank milik daerah ini.

“Dalam waktu dekat komisi akan memanggil Bank Maluku untuk meminta keterangan, tapi menda­hului itu saya meminta aparat ke­polisian segera masuk dalam kasus ini,” tegasnya.

Diakuinya, dari pemberitaan media didengar bahwa Fraud uang titi­pan Bank Indonesia hanya dilaku­kan pegawai honorer, namun itu ti­dak gampang dipercaya begitu saja.

“Kalau memang benar perbuatan itu dilakukan hanya oleh pegawai honorer tanpa sepengetahuan peja­bat tersebut, maka memang bank Maluku itu bank kelas bawah dan tidak layak mendapatkan keperca­yaan publik,” ucap Alkatiri.

Alkatiri menegaskan kasus sebe­sar ini pasti melibatkan pimpinan teras bank Maluku-Malut sebab tanpa ruang yang diberikan 1.5 miliar rupiah milik Bank Indonesia tidak akan hilang.

Bprnews.id - Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan OJK (SBPO) untuk kuartal IV/2023 yang diumumkan pada tanggal 26 November 2023 ini Mayoritas pelaku perbankan meyakini bahwa kinerja perbankan akan tetap terjaga dengan baik di tengah kondisi makroekonomi global yang kurang mendukung.

Hal ini tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan IV-2023 yang tercatat sebesar 62 (zona optimis).

“Optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi akan meningkatnya fungsi intermediasi perbankan dibarengi dengan kemampuan perbankan dalam mengelola risiko yang dihadapi meskipun dengan kondisi makroekonomi global yang kurang kondusif,” tulis OJK dalam laporannya, Minggu (26/11/2023).

Bahkan, Kebanyakan mayoritas  responden meyakini bahwa risiko perbankan mulai dari kredit hingga likuiditas dan pasar masih pada triwulan IV-2023 berada dalam zona aman. Kecerdasan langkah dan kebijakan yang diambil oleh perbankan menjelaskan ketenangan ini, termasuk keleluasaan mereka dalam menyesuaikan suku bunga, yang terjaga berkat likuiditas yang lebih dari cukup dan, yang tak kalah penting, koordinasi kebijakan yang terintegritas di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Hal tersebut pun terlihat  dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) terbaru, yang berada pada angka 58 dan berada dalam zona pengelolaan. Tingkat kepercayaan tersebut didukung oleh keyakinan akan terkendalinya risiko kredit dan pasar, kualitas kredit yang solid, rendahnya Non-Performing Loan (NPL) dengan posisi dominan long, serta antisipasi peningkatan profitabilitas akibat melonjaknya penyaluran kredit.

Selain itu, risiko likuiditas diperkirakan masih terjaga keseimbangannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi yang merugikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Dian Ediana Rae, Kepala Pengawasan Perbankan, mengungkapkan, hasil Survei Sentimen Perbankan (SBPO) triwulan IV 2023 memberikan gambaran sektor perbankan yang tetap tangguh dan optimis di tengah volatilitas global dan pergeseran dinamika makroekonomi dalam negeri.

Optimisme tersebut juga diperkuat oleh kinerja intermediasi perbankan yang kokoh Pertumbuhan kredit pada September 2023 tumbuh tinggi sebesar 8,96% year-over-year (yoy) dengan Simpanan Nasabah (DPK) mencatat peningkatan yang sehat sebesar 6,54% yoy.

“Outlook kinerja perbankan secara menyeluruh sampai dengan akhir tahun 2023 dan 2024 diperkirakan masih akan terjaga dengan baik,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/11/2023).

Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) yang mengukur sentimen para pelaku industri menunjukkan angka yang impresif, mencapai nilai 84.

Dengan dukungan funding (DPK), perbankan diharapkan tidak hanya mempertahankan laju pertumbuhannya tetapi juga meningkatkan pemberian kredit yang berujung pada peningkatan keuntungan dan pemantapan struktur modal.

Pertumbuhan kredit yang terus naik pada Triwulan IV-2023 tampak menjadi periode yang ditandai dengan perwujudan harapan sektor perbankan berkat ekspektasi kondisi makroekonomi domestik yang stabil, konsumsi masyarakat yang bertambah, serta daya beli yang tetap terjaga.

Menurut survei terkini yang melibatkan para pelaku industri, terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan IV tahun 2023 terlihat meningkat.

Pertumbuhan yang diantisipasi ini, yang berjalan seiring dengan pemulihan kegiatan ekonomi, merupakan hasil dari upaya bank-bank dalam menggali sumber dana baru untuk mendukung eskalasi kredit.

Tak hanya itu, kecenderungan ini juga didorong oleh injeksi dana pemerintah ke bank-bank daerah. Meskipun ada kekhawatiran seputar inflasi di sektor pangan yang menurut Dian tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan kredit ataupun kondisi debitur, bank-bank harus tetap waspada.

Strategi mitigasi risiko, termasuk penambahan nasabah baru secara berhati-hati dan pendidikan terhadap pelaku usaha sektor pertanian, dianggap penting untuk mengamankan stabilitas sektor perbankan dalam menghadapi potensi inflasi.

“Tak hanya itu, pemantauan harga produksi debitur beserta analisis sensitivitas/stress test terhadap penambahan modal kerja juga harus yang dilakukan secara berkala. Hal ini menunjukkan perhatian sektor perbankan terhadap isu ketahanan pangan (food security),” tuturnya.

Dengan hanya dua bulan tersisa sebelum penutupan tahun, keyakinan akan pertumbuhan yang signifikan mendapatkan sorotan tajam dari pemain utama di industri ini.

Salah satunya adalah PT Bank Permata Tbk. (BNLI), yang tidak saja mengamati kondisi pasar dengan seksama tetapi juga bergerak cepat dengan merancang rencana tangkas untuk menopang profitabilitas.

Rudy Basyir Ahmad, Direktur Keuangan PermataBank, menyampaikan optimisme yang dikolaborasi dengan strategi matang sejumlah target ambisius telah ditetapkan, dengan harapan bahwa segmen korporasi, komersial, dan ritel dapat memainkan symphony pertumbuhan yang harmonis meskipun berada dalam bayang-bayang tantangan neraca keuangan.

“Kami memang sekarang lagi berusaha menjaga balance sheet kami dari sisi strategi balance sheet optimization ada tiga fokus,” ujar Rudy saat Public Expose PermataBank 2023 di Kantor Pusat PermataBank, Kamis (23/11/2023).

Di mana, BNLI berupaya meningkatkan pendanaan yang stabil dan murah dengan menjaga cost of fund (CoF). Lalu, menentukan tingkat bunga kredit dengan lebih disiplin dengan fokus nasabah wholesale yang dapat mewujudukan strategi prioritas bank, yakni menjadi mitra kerja ekosistem.

“Yang ketiga dari sisi penyaluran kredit, kami juga menjaga sisi prudentialnya juga. Tidak sebatas mengejar kreditnya ya. Jadi itu kurang lebih strategi holistik kredit dan DPK (dana pihak ketiga) bank,” kata Rudy.

Di sisi lain, EVP Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Hera F. Haryn juga mencatat tren yang sejalan dengan tren perbankan nasional, namun BCA senantiasa menjaga posisi likuiditas yang solid.

“Likuiditas BCA berada pada posisi yang memadai untuk meningkatkan pertumbuhan kredit ke depannya,” katanya pada Bisnis, Minggu (26/11/2023) Meski BCA tidak membidik sektor tertentu untuk penyaluran kredit, lantaran pihaknya memilih untuk mengamati dan menganalisa kelayakan masing-masing debitur, namun Direktur BCA Rudi Susanto mengatakan permintaan atas kredit dari sektor hilirisasi minerba per kuartal III/2023 mengalami kenaikan.

"Ke depan masih ada kesempatan di sana [hilirisasi], juga sedang kami me-review di sektor pulp and paper, ada perluasan, moga-moga bisa terlaksana dalam dua kuartal ini," ucapnya.

Tak hanya itu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) berdiri sebagai mercusuar ketahanan dan pertumbuhan yang optimis. Ketika para pemain lain di sektor keuangan bersiap menghadapi dampak dari kondisi yang penuh tantangan ini, BMRI dengan percaya diri memproyeksikan pertumbuhannya akan melampaui rata-rata industri.

Sigit Prastowo, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, mengaitkan pertumbuhan pertumbuhan yang kuat ini dengan kinerja bank yang mengesankan, dengan menyoroti peningkatan pinjaman korporasi sebesar 12,71% dari tahun ke tahunn angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri. 8,96%.

“Atas dasar pencapaian kredit yang baik hingga triwulan 2023 ini, kami optimis di akhir tahun 2023, pertumbuhan kami masih akan ada di atas range atas guidance kami, yaitu 10-12% , kami memperkirakan pertumbuhan kredit ini merata dari wholesale dan ritel,” katanya beberapa waktu lalu.

Bprnews.id - Dalam upaya mengawal integritas dan kompetensi lembaga pengatur serta pengawas keuangan negara, proses seleksi calon anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) untuk periode 2023-2028 memasuki tahapan yang menentukan.

Hari ini, Senin, 27 November 2023, tidak kurang dari 19 kandidat yang terpilih akan menghadapi uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) yang diadakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) 1 dari Komisi XI DPR RI. Proses seleksi ini bukan sekadar seremonial, melainkan penegasan komitmen terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang disebut sebagai omnibus law keuangan.

Sebagaimana diketahui, Badan supervisi OJK akan berperan memastikan peran dan fungsi OJK yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) alias omnibus law keuangan.

Melalui jadwal yang diterima, dari (BS OJK), sebuah entitas krusial yang memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas serta integritas sektor keuangan di Indonesia.

Dari daftar yang dibocorkan, muncul tiga nama dengan rekam jejak impresif di industri keuangan: Nazir Siregar, Tito Sulistio dan Batara Maju Simatupang. Nazir Siregar, dengan profil yang mencakup lebih dari satu dekade pengalaman di PT AJ Manulife Indonesia dan posisi kepemimpinan di berbagai lembaga asuransi lainnya, telah menjelma menjadi salah satu figur sentral dalam kerangka asuransi jiwa di Indonesia.

Ia berkarir di PT AJ Manulife Indonesia lebih dari 11 tahun dari tahun 1997 s.d tahun 2008, selain itu, ia juga pernah menjadi Alternate Distribution Manager di PT Asuransi Jiwa Recapital dari 2010-2014, dan Customer Service & Relation Senior Manager di PT Mayapada Life dari 2009-2011.

Sementara itu, Tito Sulistio, terkenal dengan kesuksesannya menjabat sebagai mantan Chief Executive Officer Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga tahun 2018 dengan mulus mengalihkan keahlian kepemimpinannya, ia kemudian menjabat sebagai pimpinan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) selama setahun.

Sebaliknya, Batara Simatupang, yang memiliki kecakapan akademis sebagai dosen Magister Manajemen di Indonesia Banking School, dipadukan dengan pengalaman perbankannya yang luas, termasuk peran strategis di Bank Mandiri yang mengutamakan keahliannya dalam perbankan korporasi dan pengembangan bisnis.

Saat Indonesia mencari individu yang kompeten untuk bergabung dengan Badan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023-2028, panitia seleksi telah dibentuk dengan cermat dengan 19 nama untuk dipertimbangkan untuk tugas penting ke depan.

Dari beberapa nama tersebut, sebagian besar sempat menduduki jabatan penting di kementerian dan lembaga, dan beberapa lainnya merupakan akademisi serta profesional, berikut daftar namanya:

1. Kiryanto
2. I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan
3. Muhammad Nazir Siregar
4. Didid Noordiatmoko
5. Bambang Wijoyosatrio
6. Yuli Kristiyono
7. Budi Santosa
8. Dhani Gunawan
9. Triana Gunawan
10. Wahyu Gunarto
11. Agus Sugiarto
12. Hernawan Bekti Sasongko
13. Agustinus Prasetyantoko
14. Tito Sulistio
15. Gandung Troy Sulistyantoro
16. Bambang Prijambodo
17. Batara Maju Simatupang
18. Azis Budi Setiawan
19. Rahmawati Retno Winarni

Bprnews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyoroti kondisi industri saat ini, mencatat bahwa terdapat 13 bank umum syariah (bank umum syariah) dan 20 unit usaha syariah (unit usaha syariah) yang beroperasi di nusantara.

Meskipun ada kemajuan, Rae menunjukkan kesenjangan dari jumlah tersebut, hanya 11 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah yang memiliki aset di bawah Rp 40 triliun.

“Hanya ada satu bank umum syariah yang memiliki aset di atas Rp 100 triliun,” ujar dia dalam konferensi pers virtual pada Senin, 27 November 2023.

Menurut dia, struktur pasar perbankan syariah Indonesia saat ini kurang ideal dominasi yang terlalu kuat dari satu bank syariah besar secara paradoks dapat menghambat pertumbuhan sehat industri ini, membatasi persaingan dan inovasi.

Kompetisi yang cenderung terbatas ini tidak hanya mempengaruhi kinerja industri perbankan syariah secara internal, namun juga posisinya dalam konteks perbankan nasional yang lebih luas.

Langkah strategis ini telah mendapat dukungan kebijakan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 tahun 2023, yang dirancang untuk memperkuat unit usaha syariah dengan memfasilitasi proses spin-off.

“Perbankan syariah perlu melakukan transformasi dengan meningkatkan dua aspek utama. Pertama aspek pertahanan dan daya saing, dan kedua, aspek dampak sosial ekonomi,” tutur Dian.

OJK juga menyiapkan POJK tata kelola syariah. Serta ke depan OJK juga akan membuat surat edaran OJK tentang manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah agar dapat merefleksikan karakteristik perbankan syariah.

“Menghadapi tantangan dengan lebih kuat dan efisien,” ucap Dian.