BPRNews.id - Sejak Januari hingga Oktober 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengadakan lebih dari 4.393 kegiatan edukasi keuangan. Langkah ini didukung oleh publikasi di mini site dan aplikasi Sikap Uangmu serta akses ke modul Learning Management System (LMS) untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa OJK terus memperkuat literasi keuangan dan inklusi keuangan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. "Kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan, seperti literasi keuangan di Indonesia dan kerja sama dengan TNI Angkatan Udara serta Polri dalam program Capital Market Goes to Office," ujar Friderica dalam jumpa pers virtual usai Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (1/11).
OJK juga mengadakan Financial Expo sebagai puncak bulan inklusi keuangan di Balikpapan. Selain itu, OJK telah menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di bidang PIPK yang mencapai tahap konvensi nasional pada 17 Oktober 2024. Friderica menambahkan bahwa OJK telah menerbitkan POJK No. 14 tahun 2024 terkait pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin untuk melindungi masyarakat dari kegiatan yang merugikan.
Dalam aspek pengawasan dan perlindungan konsumen, Friderica menyebut, “Hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 96,36% dari 2.719 pelaku usaha jasa keuangan telah tepat waktu melaporkan penilaian sendiri.” Pada periode yang sama, OJK juga mengeluarkan 238 surat peringatan tertulis kepada 165 pelaku usaha dan mengenakan denda kepada 47 pelaku usaha lainnya. Selain itu, ada 202 pelaku usaha jasa keuangan yang mengganti kerugian konsumen atas 1.348 pengaduan dengan nilai total Rp193,29 miliar.
Di bidang pengaduan, OJK mencatat 332.590 permintaan layanan di portal pelindungan konsumen, termasuk 26.881 pengaduan dari masyarakat.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengupayakan konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPRS, khususnya bagi bank yang belum mencapai modal inti minimum sebesar Rp6 miliar.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa otoritas secara aktif menjalankan pengawasan untuk mendorong BPR agar segera melakukan merger.
"Apabila hingga 31 Desember 2024 BPR-BPRS belum memenuhi ketentuan, mereka wajib melakukan penggabungan atau merger, peleburan, akuisisi, atau mencari investor baru untuk memenuhi modal inti," jelas Dian dalam Konferensi Pers RDK Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).
Dian mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah BPR-BPRS yang belum memenuhi persyaratan modal inti minimum, meskipun OJK telah memberikan waktu yang cukup sejak tahun 2015 untuk pemenuhan ketentuan ini.
Bagi BPR-BPRS yang masih belum memenuhi ketentuan modal inti, Dian berharap mereka dapat segera melakukan merger atau mendapatkan investor baru.
Jika melihat ke masa lalu, pada tahun 2013 terjadi merger besar-besaran di antara 10 BPR yang dipimpin oleh PT Modern Multiartha (MMA).
BPR tersebut antara lain adalah PT BPR Modern Express, PT BPR Irian Sentosa, PT BPR Palu Lokadana Utama, PT BPR Modern Express Jateng, PT BPR Modern Express NTT, PT BPR Modern Express Sultra, PT BPR Modern Express Sulawesi Selatan, PT BPR Modern Express Papua Barat, PT BPR Modern Express Maluku Utara, dan PT BPR Modern Express Sulut.
Kesepuluh BPR ini berlokasi di berbagai provinsi dan melakukan penggabungan ke dalam satu entitas, yaitu BPR Modern Express, yang kemudian dimiliki dan dikendalikan oleh PT Modern Multiartha dengan kepemilikan saham sebesar 91,4 persen.
BPRNews.id - Bank Kalsel bersama OJK Provinsi Kalimantan Selatan dan TPAKD Kabupaten Tanah Laut meresmikan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Telaga Langsat, Kabupaten Tanah Laut. Program ini bertujuan mempercepat pengembangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui akses keuangan yang lebih luas, sekaligus mendukung visi pembangunan “Desa Dibina, Kota Ditata”.
Sebagai bentuk peran serta dalam EKI, Bank Kalsel menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan bagi masyarakat Desa Telaga Langsat. Beberapa di antaranya meliputi pembukaan rekening SimPel di SDN 1 Telaga Langsat untuk 51 siswa, pembukaan rekening untuk warga desa sebanyak 104 orang, serta penyaluran kredit UMKM bagi 11 nasabah dengan total plafon mencapai Rp1,35 miliar.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan komitmennya terhadap pengembangan desa melalui produk dan layanan perbankan yang mendukung inklusi keuangan. "Bank Kalsel sebagai 'Banknya Urang Banua' akan terus berkontribusi pada pembangunan desa, terutama Desa Telaga Langsat, sejalan dengan program OJK dalam membentuk Ekosistem Keuangan Inklusif Desa," ujarnya.
Lebih lanjut, Fachrudin menekankan pentingnya edukasi keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat, baik umum maupun pelajar, serta kemudahan permodalan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, berharap agar program EKI ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga melalui akses keuangan yang lebih luas. "Kami mendorong warga Desa Telaga Langsat memanfaatkan produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, seperti tabungan untuk penyimpanan aman dan kredit yang digunakan dengan bijak," kata Agus.
Sementara itu, Pj Bupati Tanah Laut, H. Syamsir Rahman, menekankan bahwa pemerintah daerah melalui TPAKD berkomitmen mendorong ekonomi daerah dengan membuka akses keuangan yang lebih produktif. “Kami ingin lembaga jasa keuangan lebih berperan dalam pembangunan ekonomi daerah dan memaksimalkan potensi setiap wilayah untuk kemajuan bersama,” ungkapnya.
Acara peresmian EKI ini juga diramaikan dengan pertunjukan tari budaya, undian doorprize, dan Pasar Murah yang digelar oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut untuk memenuhi kebutuhan pokok warga. Hadir dalam kegiatan ini berbagai pejabat daerah, termasuk Pj. Bupati, Pj. Sekretaris Daerah, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, serta para pejabat terkait di Kabupaten Tanah Laut.
BPRNews.id - Bank Kalsel bersama OJK Provinsi Kalimantan Selatan dan TPAKD Kabupaten Tanah Laut meresmikan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Telaga Langsat, Kabupaten Tanah Laut. Program ini bertujuan mempercepat pengembangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui akses keuangan yang lebih luas, sekaligus mendukung visi pembangunan “Desa Dibina, Kota Ditata”.
Sebagai bentuk peran serta dalam EKI, Bank Kalsel menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan bagi masyarakat Desa Telaga Langsat. Beberapa di antaranya meliputi pembukaan rekening SimPel di SDN 1 Telaga Langsat untuk 51 siswa, pembukaan rekening untuk warga desa sebanyak 104 orang, serta penyaluran kredit UMKM bagi 11 nasabah dengan total plafon mencapai Rp1,35 miliar.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan komitmennya terhadap pengembangan desa melalui produk dan layanan perbankan yang mendukung inklusi keuangan. "Bank Kalsel sebagai 'Banknya Urang Banua' akan terus berkontribusi pada pembangunan desa, terutama Desa Telaga Langsat, sejalan dengan program OJK dalam membentuk Ekosistem Keuangan Inklusif Desa," ujarnya.
Lebih lanjut, Fachrudin menekankan pentingnya edukasi keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat, baik umum maupun pelajar, serta kemudahan permodalan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, berharap agar program EKI ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga melalui akses keuangan yang lebih luas. "Kami mendorong warga Desa Telaga Langsat memanfaatkan produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, seperti tabungan untuk penyimpanan aman dan kredit yang digunakan dengan bijak," kata Agus.
Sementara itu, Pj Bupati Tanah Laut, H. Syamsir Rahman, menekankan bahwa pemerintah daerah melalui TPAKD berkomitmen mendorong ekonomi daerah dengan membuka akses keuangan yang lebih produktif. “Kami ingin lembaga jasa keuangan lebih berperan dalam pembangunan ekonomi daerah dan memaksimalkan potensi setiap wilayah untuk kemajuan bersama,” ungkapnya.
Acara peresmian EKI ini juga diramaikan dengan pertunjukan tari budaya, undian doorprize, dan Pasar Murah yang digelar oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut untuk memenuhi kebutuhan pokok warga. Hadir dalam kegiatan ini berbagai pejabat daerah, termasuk Pj. Bupati, Pj. Sekretaris Daerah, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, serta para pejabat terkait di Kabupaten Tanah Laut.
BRPNews.id - Per September 2024, total kredit outstanding dari 27 bank yang menjadi kreditor PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tercatat mencapai Rp14,42 triliun. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank-bank tersebut telah mempertimbangkan risiko dan menyediakan pencadangan yang memadai untuk mengantisipasinya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki mekanisme tersendiri dalam mengelola potensi risiko, termasuk ketentuan kehati-hatian (prudential regulation) yang diterapkan terhadap debitor seperti Sritex. "Bank memiliki mekanisme yang mapan untuk menghadapi situasi seperti ini, karena kemacetan dalam dunia bisnis bukanlah hal baru," ungkap Dian dalam konferensi pers daring usai Rapat Dewan Komisioner OJK Oktober 2024, Jumat (1/11).
Dian juga menambahkan bahwa sebagian besar utang Sritex bersifat jangka panjang, mencakup pinjaman bank sebesar Rp9,7 triliun yang melibatkan 28 bank. Hingga September 2024, terdapat 27 bank dan 3 lembaga pembiayaan yang memiliki piutang kepada Sritex dengan total outstanding Rp14,64 triliun, dengan masing-masing pencadangan sebesar 83,34 persen dan 63,95 persen.
Pekan lalu, Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang, Senin (21/10), setelah pengajuan pembatalan perdamaian oleh PT Indo Bharat Rayon diterima. Sritex saat ini tengah mengupayakan kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan laporan keuangan triwulan II-2024, Sritex mencatatkan rugi komprehensif sebesar Rp401,94 miliar dan menumpuk utang sebesar Rp25,1 triliun. Bank Central Asia (BCA) dan Bank Negara Indonesia (BNI) adalah dua kreditor terbesar, dengan nilai kredit masing-masing Rp1,11 triliun dan Rp374 miliar.