BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta sektor perbankan untuk turut serta memberantas aktivitas judi online yang semakin marak. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan membangun sistem yang mampu melacak transaksi mencurigakan terkait judi online.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menyampaikan hal tersebut dalam acara Forum Group Discussion (FGD) bersama redaktur media massa di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu. "Kami terus meminta bank untuk membangun sistem guna memantau transaksi-transaksi yang mencurigakan terkait judi online, sistem ini harus dibangun untuk mengatasi masalah tersebut," ujar Mirza.

Mirza menjelaskan bahwa aktivitas judi online adalah salah satu masalah yang banyak diadukan oleh masyarakat kepada OJK. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga kerap menunjukkan kepeduliannya terhadap maraknya judi online. "Kami juga mendorong penanganan pengaduan masyarakat. Presiden Jokowi pun resah melihat fenomena judi online, dan itu juga menjadi perhatian kita semua," kata Mirza.

Pelacakan transaksi terkait judi online tidaklah mudah, karena nominal transaksinya sering kali kecil. "Transaksinya mungkin hanya Rp100 ribu, Rp200 ribu, atau Rp1 juta. Namun, sering kali rekening yang sama digunakan untuk transaksi berulang. Oleh karena itu, sistem yang mampu mendeteksi pergerakan mencurigakan di rekening kecil sangat diperlukan," jelas Mirza.

Ia mencontohkan sistem yang telah berjalan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mewajibkan pelaporan transaksi di atas Rp500 juta. "Namun, judi online sering kali melibatkan transaksi kecil. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu menelusuri dan memantau rekening-rekening kecil yang melakukan transaksi mencurigakan," tambahnya.

Menurut data OJK, sekitar 5.000 rekening telah diblokir karena teridentifikasi digunakan untuk kegiatan judi online. Mirza menegaskan bahwa upaya ini akan terus dilakukan. "Kami telah menutup sekitar 5.000 rekening yang terlibat dalam judi online. Upaya ini tentu tidak berhenti di sini, kami harus bisa menelusuri aliran dana tersebut lebih lanjut," kata Mirza.

Industri jasa keuangan terus berupaya membantu pemberantasan judi online dengan meningkatkan sistem deteksi dan pelacakan transaksi mencurigakan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi aktivitas judi online dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

BPRNews.id - Beberapa bank di Indonesia mulai mengurangi jumlah mesin ATM yang tersebar di berbagai lokasi. Data ini terungkap dalam Laporan Surveillance Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut laporan tersebut, jaringan kantor bank umum konvensional (BUK) di seluruh Indonesia tersisa 115.539 unit pada triwulan IV-2023, berkurang 4.676 unit. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 91.412 unit, turun 1.417 unit dari sebelumnya 92.829 unit.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo, menyatakan bahwa penurunan jumlah mesin ATM tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain.

 "Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pergeseran transaksi ke layanan digital seperti mobile banking dan aplikasi yang lebih mudah digunakan dan diakses oleh nasabah," kata Arianto, Minggu (9/6/2024).

Selain itu, Arianto menjelaskan bahwa biaya investasi dan perawatan mesin ATM yang relatif tinggi juga menjadi alasan di balik penurunan jumlah ATM. Dari sudut pandang nasabah, kebiasaan baru dalam menggunakan mobile banking dan aplikasi untuk transaksi keuangan juga berperan besar.

"Penurunan jumlah mesin ATM di Indonesia adalah fenomena kompleks dengan berbagai faktor mendasarinya. Baik dari sudut pandang bank maupun nasabah, terdapat alasan logis dan strategis di balik tren ini," tambah Arianto.

Meskipun terjadi penurunan jumlah ATM, Arianto menekankan bahwa ATM masih tetap menjadi layanan penting bagi banyak nasabah, terutama di daerah yang belum memiliki akses internet memadai. "Bank perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan nasabah, dengan tetap menyediakan layanan ATM yang aman, mudah diakses, dan memenuhi kebutuhan nasabah di era digital ini," kata Arianto.

Arianto menyimpulkan bahwa ke depan, akan ada kesetimbangan baru antara penggunaan layanan digital penuh, ATM, dan gerai cabang fisik. "Pada saatnya nanti, akan ditemukan keseimbangan baru atas penggunaan layanan digital penuh, ATM, dan gerai cabang fisik," tutup Arianto.

Perubahan ini menunjukkan bagaimana bank di Indonesia beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah yang semakin mengutamakan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi.

BPRNews.id - Bisnis bank digital di Indonesia terus menggeliat, dengan beberapa bank menunjukkan penguatan modal yang signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan modal inti dan rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio (CAR) mereka.

PT Bank Jago Tbk (ARTO) tercatat sebagai bank digital dengan modal terkuat. Pada Maret 2024, Bank Jago memiliki modal inti sebesar Rp 6,84 triliun, meskipun mengalami penurunan dari Rp 7,27 triliun pada Maret 2023. Rasio CAR Bank Jago pada Maret 2024 sebesar 55,02%, turun dari 78,82% pada Maret 2023.

Direktur Kepatuhan Bank Jago, Tjit Siat Fun, menjelaskan bahwa rasio kecukupan modal yang mencapai 55% mencerminkan kekuatan permodalan bank untuk mendukung ekspansi bisnis. "Saat ini Bank Jago belum berencana menambah permodalan karena masih cukup kuat untuk mendukung penyaluran kredit," ujar Tjit Siat Fun, yang akrab disapa Afun, kepada kontan.co.id, Jumat (7/6).

PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) juga memiliki modal yang solid, mencapai Rp 6,82 triliun pada Maret 2024, naik dari Rp 6,49 triliun pada Maret 2023. Rasio CAR Allo Bank meningkat menjadi 88,24% pada Maret 2024, dari 82,24% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Presiden Direktur Allo Bank, Indra Utoyo, menyatakan bahwa ekuitas yang kuat mendukung aspirasi pertumbuhan bank saat ini dan di masa depan. Indra menegaskan bahwa pada tahun 2024, Allo Bank belum merencanakan penambahan modal melalui aksi korporasi, melainkan melalui pertumbuhan ekuitas organik dari laba yang diperoleh.

PT Bank Jasa Jakarta (Bank Saqu) berada di posisi ketiga dengan modal inti sebesar Rp 6,58 triliun pada Maret 2024, meningkat dari Rp 6,07 triliun pada Maret 2023. Namun, rasio CAR Bank Saqu menurun dari 197,51% pada Maret 2023 menjadi 143,30% pada Maret 2024.

PT Bank Digital BCA (BCA Digital) mencatat modal inti sebesar Rp 4,02 triliun per Maret 2024, naik dari Rp 3,95 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain penguatan modal, bank digital ini juga fokus pada inovasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Bank Jago, misalnya, tidak membagikan dividen tahun 2023 karena laba bersih difokuskan untuk membiayai kegiatan usaha.

Afun menambahkan bahwa fokus Bank Jago adalah berinovasi dengan mengembangkan Jago App dan mengenalkan fitur-fitur baru untuk segmen ritel, UMKM, dan mass market.

Dengan modal yang kuat dan strategi inovasi yang tepat, bank digital di Indonesia siap untuk terus tumbuh dan berkompetisi di industri perbankan yang semakin digital.

BPRNews.id  - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menetapkan dua individu sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait kredit fiktif di Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Kedua tersangka, Suharto dan Irma Wati Fauzi, segera ditahan di Lapas Klas 2A Bojonegoro.

Sebelum penetapan dan penahanan, Suharto dan Irma Wati sempat menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di kantor Kejari. "Kedua tersangka kami tahan untuk 20 hari ke depan. Kasus ini berkaitan dengan kredit fiktif yang telah kami selidiki sejak 2022," ujar Kasipidsus Aditia Sulaeman di kantornya pada Jumat (7/6/2024).

Aditia menjelaskan bahwa Suharto mengajukan kredit dengan status sebagai pengusaha konstruksi, sementara Irma Wati menjabat sebagai kepala biro BPR wilayah Kalitidu. "Suharto mengajukan kredit sebagai pengusaha konstruksi, sedangkan Irma Wati, pegawai Bank BPR Bojonegoro, membantu proses pencairan kredit tersebut," tambahnya.

Dalam proses penyidikan kasus ini, Kejari Bojonegoro telah memeriksa 30 saksi. Kerugian negara akibat kredit fiktif ini mencapai Rp 600 juta.

Atas tindakan mereka, Suharto dan Irma Wati dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

BPRNews.id – Bank Sumsel Babel (BSB) berhasil menjaga stabilitas likuiditas hingga April 2024, berkat pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil dari APBN. Namun, laporan BSB menunjukkan adanya peningkatan Loan to Deposit Ratio (LDR) menjadi 84,08% pada April 2024, dibandingkan dengan 79,21% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel, Antonius Prabowo Argo, menyatakan bahwa peningkatan LDR tersebut masih berada dalam batas yang wajar. Antonius menjelaskan bahwa total Dana Pihak Ketiga (DPK) BSB tumbuh sebesar 6,04% secara year-on-year (YoY), mencapai Rp 28,2 triliun. Rincian DPK terdiri dari Giro sebesar Rp 8,6 triliun, Tabungan Rp 9,1 triliun, dan Deposito Rp 10,3 triliun.

Loan to Deposit Ratio BSB yang mencapai 84,08% pada April 2024 masih relatif sejalan dengan rata-rata LDR industri bank umum yang tercatat oleh OJK sebesar 84,52% pada Maret 2024. Antonius mengakui bahwa kenaikan suku bunga turut memengaruhi kondisi likuiditas BSB.

Sebagai respons, BSB telah menerapkan beberapa langkah strategis, seperti pengaturan dana ritel, monitoring arus keuangan, dan optimalisasi instrumen likuid. "Mengoptimalkan ketersediaan dana pada instrumen-instrumen likuid sehingga apabila dibutuhkan mendesak dapat dicairkan segera," ujar Antonius (7/6).

Selain itu, BSB juga menyesuaikan suku bunga pada produk DPK yang sensitif, seperti Deposito, seiring dengan kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps). "Dampak kenaikan biaya dana sampai dengan akhir tahun diproyeksikan relatif cukup signifikan sesuai dengan kenaikan suku bunga," tutup Antonius.