BPRNews.id - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, mengimbau bank untuk menjadi lebih transparan dan terbuka dalam menyampaikan informasi kepada nasabah tentang besaran Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran nasabah akan keamanan simpanan mereka.
Purbaya menekankan pentingnya penempatan informasi tersebut di tempat yang mudah diakses oleh nasabah atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah.
"LPS juga mengimbau agar bank selalu memperhatikan ketentuan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dalam rangka penghimpunan dana," ujarnya.
Selain itu, dalam menjalankan operasionalnya, bank juga diminta untuk tetap mematuhi pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta ketentuan pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia (BI).
Purbaya juga mengomentari penutupan beberapa BPR di awal tahun ini. Dia menjelaskan bahwa penutupan tersebut bukan mengindikasikan adanya penurunan ekonomi.
"Dalam 5 bulan terakhir, ada 12 BPR yang tutup, hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh kelemahan manajemen atau tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh para pengurus BPR," jelasnya.
LPS terus memantau kondisi semua BPR yang masih beroperasi di Indonesia, dengan memastikan bahwa kondisi keuangan BPR-BPR tersebut tetap dalam keadaan sehat.
BPRNews.id - Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat kepercayaan nasabah bank, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membuka Kantor Perwakilan LPS II di Surabaya. Peresmian kantor ini dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, bersama dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemilihan Surabaya sebagai lokasi kantor perwakilan LPS didasari oleh pertimbangan bahwa Surabaya adalah salah satu kota besar di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan transaksi bisnis yang tinggi.
"Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu pusat ekonomi di Indonesia. Hal ini terlihat dari porsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur terhadap PDB Indonesia pada Triwulan I-2024 yaitu sebesar 14,45 persen," kata Purbaya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (2/6/2024).
Purbaya menambahkan bahwa pada Triwulan I-2024, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mencapai 4,81 persen secara tahunan. Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), per April 2024, DPK perbankan di Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 755,61 triliun, atau setara dengan 8,73 persen dari total DPK nasional. Per April 2024, DPK Jawa Timur tumbuh 8,05 persen secara tahunan.
Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyatakan bahwa LPS sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan harus mampu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap simpanan nasabah.
"Dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap simpanan, kepercayaan nasabah akan bertambah. Masyarakat merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi di bank, sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi di wilayah Jawa Timur," ujarnya.
LPS telah menunjuk Bambang S. Hidayat sebagai Kepala Kantor Perwakilan LPS II di Surabaya, dengan cakupan wilayah kerja yang meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh wilayah Kalimantan. Kantor Perwakilan LPS di Surabaya berlokasi di Pakuwon Tower Lantai 27, Jalan Embong Malang No. 21-31, Kedung Doro, Kecamatan Tegalsari.
Selain Kantor Perwakilan LPS II di Surabaya, pada tahun ini LPS juga telah membuka kantor perwakilan di dua daerah lainnya, yaitu Kantor Perwakilan LPS I di Medan dan Kantor Perwakilan LPS III di Makassar.
BPRNews.id - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy, menyatakan harapannya bahwa penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 atau POJK 7/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan BPR Syariah.
"Penerbitan Peraturan OJK ini serta upaya penguatan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPR Syariah," ujar Otto pada Jumat, 31 Mei 2024.
Menurut Otto, POJK ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk terus meningkatkan pengawasan secara optimal. Berdasarkan hasil pengawasan, OJK menemukan beberapa kelemahan struktural termasuk kasus fraud, yang menyebabkan beberapa BPR atau BPR Syariah harus ditutup demi penyehatan sistem perbankan dan perlindungan konsumen.
"POJK 7/2024 yang berlaku sejak diundangkan pada 30 April 2024 mengatur aspek kelembagaan BPR dan BPR Syariah mulai dari pendirian, kepemilikan, kepengurusan, jaringan kantor, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hingga pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham," jelas Otto.
Peraturan ini juga merupakan langkah untuk mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
"POJK 7/2024 ditujukan untuk terus mendorong agar BPR dan BPR Syariah dapat bertumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing serta diharapkan mampu berkontribusi dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil," tambah Otto.
Otto menekankan bahwa ketentuan ini penting karena akan mengubah lanskap industri BPR dan BPR Syariah dalam menghadapi tantangan dan persaingan di masa mendatang.
Dengan penguatan regulasi ini, diharapkan BPR dan BPR Syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) berhasil menyelamatkan Bank Perekonomian Rakyat Indramayu Jabar (BIMJ) dari ambang kebangkrutan.Bank yang sebelumnya masuk dalam kategori Bank Dalam Resolusi (BDR) ini kini kembali berstatus bank normal.
Penyelamatan ini dilakukan melalui konversi pinjaman menjadi Modal Inti Tambahan sebesar Rp25 miliar dari total pinjaman Bank BJB sebesar Rp39 miliar. Hasilnya, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BIMJ mencapai 28,83% dan rasio kas rata-rata tiga bulan terakhir mencapai 27,03%, memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank.
Kondisi BIMJ yang memburuk dari status Bank Normal menjadi Bank Dalam Penyehatan (BDP), dan kemudian ditetapkan sebagai BDR oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 Januari 2024, membuat LPS mengambil berbagai langkah penyehatan.
"Ini merupakan langkah terobosan untuk penanganan bank yang lebih efektif, sehingga memungkinkan LPS melakukan tindakan penyelamatan oleh calon investor atau pihak lainnya," ujar Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank dalam acara Seremonial Penyampaian Penetapan Status Pengawasan PT BPR Indramayu Jabar di Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Dengan penyehatan ini, Didik berharap BIMJ dapat kembali menjalankan fungsi ekonominya sebagai Bank Perekonomian Rakyat bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu dan sekitarnya. Penetapan BIMJ sebagai BDR oleh OJK dilakukan setelah lebih dari satu tahun gagal memperbaiki solvabilitas dan likuiditas.
LPS kemudian menonaktifkan pengurus dan menugaskan Tim Pengelola Sementara serta menunjuk tim pengamanan aset dan tim persiapan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan.
Didik sebelumnya juga menjelaskan bahwa masih ada satu investor lagi yang tertarik untuk menyelamatkan BPR yang bermasalah.
"Kalau ingat tanggal 14 Januari LPS diberi bank dalam resolusi, diserahkan OJK 8 BPR, sesuai UU PPSK, LPS bisa jajaki calon investor yang bisa ambil alih 8 BPR tadi," ungkap Didik dalam konferensi pers Tingkat Bunga Penjaminan Mei 2024.
Dirinya menambahkan, awalnya terdapat empat investor yang tertarik untuk mengakuisisi empat BPR yang diambil alih LPS. Namun, dalam perjalanan tiga investor memutuskan untuk menarik diri, menyisakan satu investor yang tetap tertarik.
"BPR-nya siapa nanti deh bocorannya. Jadi kira-kira DPK-nya Rp 126 miliar, jadi LPS bisa hemat Rp 126 miliar karena diambil alih investor," pungkas Didik.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, Jawa Timur, melaporkan bahwa kinerja industri jasa keuangan di wilayah kerjanya pada Maret 2024 tumbuh stabil dengan menunjukkan kinerja positif, didukung oleh likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat.
Kepala OJK Kediri, Bambang Supriyanto, menyatakan bahwa pertumbuhan tersebut tercermin tidak hanya dari peningkatan kredit di sektor perbankan, tetapi juga dari peningkatan penyaluran pembiayaan di perusahaan pembiayaan dan peningkatan jumlah Single Investor Identification (SID) di sektor pasar modal.
"Data di sektor perbankan menunjukkan pertumbuhan positif baik pada penyaluran kredit maupun penghimpunan dana. Kredit perbankan di wilayah OJK Kediri posisi Maret 2024 tumbuh 7,06 persen (yoy) menjadi sebesar Rp85,80 triliun yang didominasi oleh penyaluran kredit pada UMKM sebanyak 60,94 persen dari total kredit," katanya di Kediri, Kamis.
Bambang menambahkan bahwa kualitas kredit juga masih terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,07 persen, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurutnya, penyaluran kredit atau pembiayaan di wilayah kerja OJK Kediri masih didominasi oleh tiga sektor ekonomi utama, yaitu perdagangan besar dan eceran sebesar 25,42 persen, bukan lapangan usaha rumah tangga (kepemilikan rumah, flat, apartemen, ruko, kendaraan bermotor, dan peralatan rumah tangga) sebesar 22,04 persen, dan industri pengolahan sebesar 18,36 persen.
Selain itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada posisi Maret 2024 tumbuh sebesar 7,89 persen (yoy) menjadi Rp100,18 triliun.
Total aset Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di wilayah kerja OJK Kediri mengalami peningkatan pada kuartal 3 tahun 2023 sebesar 0,68 persen (yoy) atau mencapai Rp119,28 miliar. Namun, pembiayaan LKM tercatat mengalami sedikit penurunan sebesar 1,97 persen (yoy) menjadi Rp77,34 miliar akibat percepatan pembayaran angsuran pinjaman.
Sampai dengan Desember 2023, jumlah LKM di wilayah Kantor OJK Kediri berjumlah 11, yang terdiri dari tujuh LKM konvensional dan empat LKM syariah (Bank Wakaf Mikro).
Pihaknya juga memfasilitasi layanan sebagai upaya perlindungan konsumen, berupa pemberian maupun penerimaan informasi, konsultasi, maupun pengaduan masyarakat terkait sektor jasa keuangan.
"Sampai dengan April 2024, OJK Kediri telah menerima permintaan layanan konsumen sebanyak 397 layanan yang meliputi 219 surat pengaduan, 148 permintaan konsultasi dan informasi melalui walk-in, serta 30 melalui telepon," kata Bambang.