Bprnews.id - Perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya atau Investree saat ini menghadapi pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp250 miliar. Selain itu, OJK sedang mendalami dugaan fraud di perusahaan tersebut.
"Saat ini Investree masih belum dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum," ujar Kepala Eksekutif Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, dalam jawaban tertulis yang dikutip pada Rabu (15/5/2024).
Agusman menegaskan bahwa OJK akan terus memonitor perkembangan dan langkah-langkah penyelesaian yang diambil oleh Investree. "Pemegang saham dan manajemen berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran Investree sebelum jatuh tempo sanksi," tambahnya.
Selain masalah modal, OJK juga sedang menyelidiki dugaan fraud di Investree dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
Laporan keuangan terakhir di laman resmi Investree menunjukkan total ekuitas sebesar Rp48,81 miliar, dengan liabilitas mencapai Rp101,21 miliar. Aset perusahaan per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp148,03 miliar, yang terdiri dari aset lancar dan tidak lancar masing-masing sebesar Rp101,75 miliar dan Rp46,27 miliar.
Sebelumnya, OJK mewajibkan industri fintech lending untuk memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp2,5 miliar, yang berlaku mulai 4 Juli 2023. Investree, dalam hal ini, masih jauh dari memenuhi persyaratan tersebut.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa outstanding piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) telah mencapai Rp 6,13 triliun per Maret 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 23,90% secara year on year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, kinerja BNPL diproyeksikan akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja secara online.
Sementara itu, OJK juga mencatat bahwa piutang pembiayaan perusahaan multifinance mencapai Rp 488,52 triliun pada Maret 2024, tumbuh sebesar 12,17% secara tahunan (YoY). Pertumbuhan ini menguat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, di mana pada Februari 2024, piutang pembiayaan multifinance tumbuh sebesar 11,73% YoY dengan nilai Rp 478,69 triliun.
Agusman menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didukung oleh profil risiko pembiayaan yang tetap terjaga, dengan Non Performing Financing (NPF) Net sebesar 0,70% pada Maret 2024, yang menurun dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,72%. Namun, NPF Gross perusahaan pembiayaan pada Maret 2024 mencapai 2,45%, mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya yang mencapai 2,55%.
Bprnews.id - Industri asuransi di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa aset industri asuransi mencapai Rp1.128,86 triliun per Maret 2024. Hal ini merupakan peningkatan sebesar 2,49% secara year-on-year (yoy).
Menurut Ketua Eksekutif Bidang Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, peningkatan tertinggi tercatat pada aset asuransi komersial yang naik 3,04%.
Di sektor asuransi komersial, kinerja pendapatan premi juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 11,80% yoy, sementara sektor asuransi non-komersial meningkat 6,22% yoy pada periode yang sama.
Pada kuartal pertama tahun 2024, sektor asuransi jiwa mencatat pertumbuhan tertinggi pada lini usaha Asuransi Kesehatan dengan peningkatan pendapatan premi sebesar 32,11% yoy, diikuti oleh lini usaha Kematian Jangka Warsa yang naik 27,65% yoy.
Meskipun demikian, asuransi kesehatan jenis tradisional masih mendominasi dengan komposisi premi sebesar 72,78% dari total premi, sementara lini Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau unit link mengalami penurunan sebesar -22,67% yoy.
Di sektor asuransi umum dan reasuransi, lini usaha Harta Benda (Property) mengalami peningkatan tertinggi sebesar 37,49% yoy, disusul oleh Asuransi Kredit dengan kenaikan 35,47% yoy.
Ogi melihat bahwa asuransi syariah menunjukkan prospek besar di Indonesia. Per Maret 2024, aset Asuransi dan Reasuransi Syariah naik 5,83% secara CAGR dengan total aset mencapai Rp45,10 triliun. Secara premi, asuransi syariah meningkat 14,98% secara CAGR dengan total premi Rp7,02 triliun.
OJK terus mendorong perusahaan asuransi syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk mengembangkan fitur produk berbasis syariah yang asli, bukan sekadar melabeli produk konvensional dengan label syariah.
Bprnews.id - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendorong industri perbankan syariah untuk terus mengembangkan strategi yang kuat guna memperkuat posisi dan kontribusinya dalam perekonomian.
Dalam acara "Silaturahmi Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)" di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Wapres menyampaikan empat strategi kunci yang perlu diterapkan untuk memajukan industri perbankan syariah.
Pertama, Wapres menekankan perlunya meningkatkan ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah. "Kualitas tata kelola dan manajemen risiko harus diprioritaskan untuk membangun ketahanan industri perbankan syariah nasional," ujarnya.
Wapres juga mendorong inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang unik dan membedakan, serta menjajaki peluang konsolidasi antar unit usaha syariah untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi.
Kedua, ia menyoroti peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta akselerasi digitalisasi perbankan syariah. "SDM dan teknologi merupakan prasyarat mutlak bagi penguatan industri perbankan syariah," ungkap Wapres. Dia menekankan perlunya percepatan implementasi digitalisasi dalam proses bisnis serta adaptasi terus-menerus dengan perkembangan teknologi.
Ketiga, Wapres meminta peningkatan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional. Hal ini termasuk meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kembangkan inovasi produk dan layanan syariah sesuai karakteristik dan kebutuhan pelaku UMKM," tambahnya.
Terakhir, Wapres menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. "Perbankan syariah dapat menjadi penggerak sinergi dan kolaborasi aktif di sektor industri halal dan keuangan sosial syariah," katanya.
Ketua Umum Asbisindo, Hery Gunardi, menambahkan bahwa bank syariah memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan bank umum konvensional, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi global dan domestik yang menantang.
Data OJK menunjukkan kinerja positif industri perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing mencapai 15,8 persen (yoy) menjadi Rp571 triliun dan 8,15 persen (yoy) menjadi Rp660 triliun.
Aset perbankan syariah naik 10,4 persen (yoy) menjadi Rp851 triliun dengan peningkatan kualitas, terindikasi dari penurunan non performing financing (NPF).
Meski demikian, tantangan literasi dan inklusi keuangan syariah masih ada. Hery Gunardi mengajak untuk bersama-sama mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, mengingat indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Indonesia dinilai konsisten dalam menjadikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini tercermin dari peringkat ekonomi syariah Indonesia yang naik menjadi peringkat tiga secara global menurut State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023.
Bprnews.id- Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UUP2SK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan upaya dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK), khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Kantor OJK Provinsi Jawa Barat (KOBD) saat ini membawahkan Kantor OJK Cirebon (KOCB) dan Kantor OJK Tasikmalaya (KOTM) yang melakukan fungsi pengawasan dan perizinan terhadap LJK di 18 kabupaten dan 9 kota di Jawa Barat. Penguatan fungsi pengawasan OJK tidak hanya mencakup aspek prudential, namun juga pengawasan market conduct sebagai upaya untuk meningkatkan pelindungan konsumen dan masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Imansyah, menyampaikan bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Barat hingga Maret 2024 menunjukkan kondisi yang stabil dengan kinerja yang positif serta profil risiko yang terjaga. "Sejumlah kegiatan edukasi keuangan bersama LJK juga terus dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan dan pelindungan konsumen," ucap Imansyah dalam Media Update Triwulan III di Kantor OJK Jabar, Senin (13/5/2024).
Perkembangan sektor perbankan di Jawa Barat pada Maret 2024 mengalami pertumbuhan positif. Realisasi kredit Bank Umum mencapai Rp126 triliun, tumbuh 7,88 persen yoy.
amun, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan rata-rata perbankan di Jawa Barat yang tumbuh 9,21 persen yoy dan nasional yang mencapai 12,52 persen yoy. Penyaluran kredit perbankan per Maret 2024 di Jawa Barat mencapai Rp598 triliun, dengan tingkat NPL yang terjaga di level 3,17 persen, membaik dari 3,47 persen pada Maret 2023.
Bank Umum yang berkantor pusat di Jawa Barat menunjukkan kinerja yang baik dengan aset tumbuh 10,38 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,51 persen, dan kredit tumbuh 7,68 persen. Kinerja ini didukung oleh Bank BJB, Krom Bank Indonesia, dan Bank BJB Syariah.
Sementara itu, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) tergolong moderat, dengan pertumbuhan aset dan DPK masing-masing sebesar 6,07 persen dan 5,94 persen yoy. Penyaluran kredit atau pembiayaan BPR & BPRS mencapai Rp23,11 triliun dan tumbuh 8,52 persen yoy, dengan mayoritas kredit disalurkan untuk kredit modal kerja. Namun, kualitas kredit BPR dan BPRS masih tinggi dengan rasio NPL gross dan NPF gross sebesar 11,46% dan 7,18%.
Total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat mencapai Rp5,3 triliun, disalurkan kepada 93.836 pelaku usaha. Sektor mikro memiliki porsi terbesar yaitu Rp3,47 triliun atau 64,9 persen dari total penyaluran KUR di Jawa Barat.
Di sektor keuangan non-bank, piutang pembiayaan di Jawa Barat pada Maret 2024 mencapai Rp77,4 triliun, tumbuh 9,96 persen yoy dengan NPF terjaga di level 2,87 persen. Piutang pembiayaan didominasi oleh pembiayaan multiguna sebesar 62,4 persen.
Jumlah perusahaan fintech peer to peer lending berizin mencapai 101 perusahaan dengan outstanding pembiayaan di Jawa Barat mencapai Rp16,68 triliun kepada 4,73 juta debitur, dengan tingkat wanprestasi di atas 90 hari sebesar 3,90 persen. Secara outstanding, pembiayaan fintech lending di Jawa Barat adalah yang terbesar di nasional.
Untuk kinerja pasar modal, hingga Maret 2024, total Single Investor Identification (SID) di Jawa Barat mencapai 2,7 juta, tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya. Jawa Barat memiliki jumlah SID terbanyak secara nasional. Total transaksi saham dari Jawa Barat mencapai Rp36,6 triliun, terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur.
Jumlah investor pasar modal di Jawa Barat terkait kepemilikan Surat Berharga Negara mencapai 199.889 investor, terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Saat ini, sudah ada 75 perusahaan dari Jawa Barat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.