BPRNews.id - Badan Bank Tanah berupaya memberikan solusi bagi warga terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, melalui program reforma agraria. Warga yang terkena dampak pembangunan infrastruktur, seperti bandara IKN dan jalan tol IKN Seksi 5B, menyatakan bahwa program ini menawarkan lahan pengganti yang berkeadilan.
Eko, salah satu warga yang terkena dampak pembangunan, menjelaskan bahwa Badan Bank Tanah telah memberikan pilihan yang baik. “Tidak benar ada intimidasi. Selama ini, kami selalu mendapat solusi tentang bagaimana memperoleh hak lahan melalui reforma agraria,” ujarnya. Selain lahan, ia juga mendapatkan penggantian atas tanaman yang terkena dampak dengan nilai sekitar Rp40 juta.
Harto, warga lain yang juga calon penerima manfaat reforma agraria, mengaku awalnya khawatir. Namun, setelah mendapat penjelasan dari Badan Bank Tanah bahwa tanah mereka akan dikembalikan dalam bentuk lahan pengganti, kekhawatirannya mereda. “Tanah reforma agraria ini bisa diwariskan ke anak cucu. Kalau diganti dengan uang saja, tidak akan punya tanah lagi,” kata Harto, yang telah menerima kompensasi untuk tanam tumbuh senilai Rp357 juta.
Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menyatakan bahwa program reforma agraria ini bertujuan untuk memberikan keadilan agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah kewajiban yang harus kami tunaikan. Kami ingin penerima manfaat bisa optimal dalam mengelola lahan yang diberikan melalui reforma agraria,” ungkapnya. Program ini sudah memasuki tahap akhir dan nantinya akan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat tanah, sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.
BPRNews.id - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda) kembali menunjukkan prestasinya dengan meraih penghargaan sebagai “The Best Bank Perekonomian Rakyat Syariah 2024”.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas performa keuangan Bank Mustaqim Aceh yang mencatatkan hasil luar biasa sepanjang tahun 2023.
Penghargaan ini diberikan dalam ajang tahunan “13th Infobank Sharia Recognition 2024.”
Pada kesempatan ini, Bank Mustaqim Aceh berhasil menerima penghargaan bergengsi tersebut dalam kategori BPR Syariah dengan Aset Rp 100 Miliar hingga Rp 250 Miliar.
Penghargaan ini menjadi pencapaian ketiga Bank Mustaqim Aceh di tingkat nasional sepanjang 2024. Sebelumnya, Bank Mustaqim Aceh meraih penghargaan Top Business sebagai Top CEO BUMD dan Top BUMD Awards 2024, serta mendapatkan BPR Syariah Award 2024 untuk kategori Islamic Corporate Governance (ICG) bagi BPR Syariah dengan aset di atas Rp 100 Miliar.
Plt Direktur Utama Raisul Mukhlis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh nasabah dan seluruh karyawan Bank Mustaqim Aceh.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh sebagai pemegang saham pengendali Bank Mustaqim Aceh yang selalu memberikan kepercayaan dan dukungan.
"Kami terus berkomitmen serta berupaya memberi warna baru bagi kemajuan perekonomian di Bumi Serambi Mekkah ini," ungkapnya.
Raisul juga menambahkan bahwa Bank Mustaqim Aceh telah melayani masyarakat di Provinsi Aceh selama 16 tahun. Kinerja keuangan Bank ini terus menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, dengan indikator-indikator perbankan yang terus membaik.
"Kini, Bank Mustaqim Aceh telah tumbuh menjadi bank yang kredibel seiring dengan penerapan Governance, Risk, and Compliance yang semakin baik," tutup Raisul Mukhlis.
Penghargaan “Infobank 13th Sharia Recognition Award 2024” diberikan berdasarkan hasil riset yang berjudul “Rating 252 Institusi Keuangan Syariah Versi Infobank 2024” yang dilakukan oleh Biro Riset Infobank.
Penilaian ini didasarkan pada kinerja keuangan institusi syariah pada periode 2022 – 2023 dan diklasifikasikan dalam enam kategori, yakni Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Umum, BPR Syariah, Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Umum Syariah, dan Perusahaan Penjaminan Syariah.
BPRNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng) saat ini memeriksa sejumlah pengusaha dalam rangka penyelidikan kasus dugaan kredit macet bernilai puluhan miliar rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Blora Artha.
Proses pemeriksaan dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora selama dua hari, yakni pada 31 Oktober hingga 1 November 2024.
Berdasarkan informasi yang didapat, pada Kamis, 31 Oktober 2024, Kejati Jateng memeriksa tujuh orang untuk dimintai keterangan terkait kredit macet di BPR Blora Artha. Pemeriksaan tersebut berlangsung hingga malam hari.
Sedangkan pada Jumat, 1 November 2024, empat orang lainnya diperiksa hingga sore, sekitar pukul 16.00 WIB.
Namun, pihak Kejati Jateng belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan tersebut.
Kasi Intelijen Kejari Blora, Jatmiko, menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pernyataan. Seluruh proses pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dari Kejati Jateng.
"Maaf, kami tidak berwenang memberikan keterangan, karena dari Kejati yang nangani. Kami hanya ketempatan saja," ujar Jatmiko pada Jumat, 1 November 2024.
Jatmiko juga menyebutkan bahwa Kejari Blora awalnya sempat menangani kasus ini. Bahkan, pihaknya telah memanggil tiga pejabat BPR Blora Artha untuk klarifikasi.
Namun, menurut Jatmiko, kasus ini sekarang telah diambil alih oleh Kejati Jateng.
"Dari Kejati Jateng yang melakukan pemeriksaan, kami hanya memfasilitasi tempat saja. Selebihnya bisa tanya Kejati," tambahnya.
BPRNews.id - Perumda Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sukabumi Cabang Parungkuda terus memperkuat program edukasi inklusi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Kepala Cabang Perumda BPR Sukabumi Parungkuda, Ramdan Maulana, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang cerdas dan bijak.
“Selain menindaklanjuti permohonan kredit dari calon debitur dan menganalisis kelayakan keuangan mereka, kami tetap memberikan edukasi terkait inklusi keuangan,” ujar Ramdan.
Ramdan menambahkan bahwa pihak BPR memberikan pemahaman kepada calon kreditur yang ditolak terkait alasan penolakan, sedangkan kreditur yang diterima tetap diberikan informasi tentang potensi risiko yang mungkin dihadapi. “Kami ingin calon nasabah memahami risiko-risiko yang mungkin timbul agar bisa mempertimbangkannya secara matang. Jangan sampai mereka mengalami kerugian di tengah jalan,” tuturnya.
Edukasi dilakukan langsung melalui percakapan saat survei lapangan, di mana tim BPR menjelaskan aspek-aspek manajemen keuangan sehari-hari, termasuk biaya operasional seperti listrik dan bensin. “Dengan demikian, keuntungan usaha tidak akan terkuras untuk biaya operasional yang kurang efisien,” jelas Ramdan.
Ramdan menekankan bahwa sasaran utama dari program ini adalah para pelaku UMKM dan pekerja, yang diharapkan mampu memanfaatkan kredit secara optimal untuk pertumbuhan usaha mereka. “Timbal baliknya adalah kelancaran kredit, yang memberikan nilai lebih bagi BPR karena kami mengajarkan tata kelola keuangan yang baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ramdan berharap agar inisiatif ini dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian Sukabumi secara menyeluruh. Ketika usaha lokal tumbuh, dampaknya akan terlihat pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kontribusi BPR. “Jika usaha masyarakat berkembang, pembayaran pajak terpenuhi, dan dampak positifnya akan luas,” pungkasnya.
BPRNews.id - Peruri bersama Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) menggelar diskusi bertajuk BE TALK: Big Data and AI for Digital Government Improvement di Jakarta. Acara ini menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi Big Data dan kecerdasan buatan (AI) dalam memperkuat layanan publik yang lebih responsif, mendukung visi pemerintahan digital yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.
Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayanti, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis digital dengan pendekatan user-centric, memastikan teknologi yang dikembangkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pengguna. Inisiatif ini sejalan dengan program INA DIGITAL, yang dirancang untuk menghadirkan layanan yang fleksibel dan siap menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
Imam Resti M., Kepala Bidang Tata Kelola BSrE, juga menyoroti pentingnya menggabungkan pola pikir inovatif, sinergi antarinstansi, dan kolaborasi tim untuk keberhasilan transformasi digital. Setiaji, Chief of DTO Kementerian Kesehatan, menambahkan pandangannya terkait pentingnya data dalam pengambilan keputusan cepat di sektor kesehatan, terutama untuk memastikan layanan yang tanggap dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan ini, INA DIGITAL menggarisbawahi bahwa pengalaman pengguna atau user experience harus menjadi prioritas dalam setiap pengembangan fitur layanan, guna memastikan akses yang mudah dan teknologi yang ramah pengguna. Median Yuli Hartanto, Head of Government Digital Solution and Service Digital di Peruri, menyatakan harapannya agar BE TALK menjadi awal optimalisasi teknologi yang mampu menjawab tantangan digitalisasi layanan publik.
“Kami berharap acara ini menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan teknologi sebagai solusi bagi tantangan layanan publik di masa depan, sekaligus menciptakan inovasi yang bermanfaat luas,” ungkap Median.