BPRNews.id  - Bank Jatim dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait layanan jasa keuangan untuk mendorong elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi penerimaan daerah. Kerja sama ini mencakup pengelolaan kas daerah, layanan transaksi non-tunai, dan optimalisasi penerimaan di Kabupaten Pamekasan. 

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, menyatakan bahwa MoU ini akan membantu meningkatkan layanan keuangan, termasuk transaksi non-tunai serta penempatan agen Jatim di berbagai wilayah untuk mendukung pembangunan daerah. Salah satu bentuk kerja sama ini adalah dengan PDAM Tirta Jaya Pamekasan yang memudahkan masyarakat melakukan pembayaran tagihan air secara real-time.

Bank Jatim Cabang Pamekasan juga telah melakukan berbagai langkah digitalisasi di Pasar Kolpajung dengan menyediakan QRIS bagi 1.217 pedagang serta melakukan branding pada area pasar, seperti penyediaan kursi, rak buah, dan papan penunjuk arah. Dalam waktu dekat, Bank Jatim akan membuka Kantor Payment Point di Pasar Kolpajung, yang akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran PDAM.

Pada kesempatan itu, Busrul mengungkapkan harapannya untuk terus bermitra dengan Pemkab Pamekasan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Penandatanganan MoU yang berlangsung di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya pada Jumat (25/10/2024) ini dihadiri oleh SEVP Korporasi, Sindikasi, dan Kelembagaan Bank Jatim, Koerniawan Prijambodo, serta Pj Bupati Pamekasan, Masrukin. Masrukin menyampaikan apresiasi kepada Bank Jatim sebagai mitra strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan menambahkan bahwa kerja sama ini penting untuk mendukung transparansi melalui transaksi non-tunai yang meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

BPRNews.id  - Bank-bank kecil di kelompok KBMI 1 dan 2 masih menghadapi tantangan dalam pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Kuartal III-2024. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank KBMI 1 mencatat penurunan DPK tahunan sebesar 3,07%, dengan nilai DPK turun dari Rp 985,35 triliun pada Agustus 2023 menjadi Rp 955,07 triliun pada Agustus 2024. Sebaliknya, bank KBMI 2 mencatat kenaikan 14,7% secara tahunan, mencapai Rp 1.056,86 triliun dari Rp 921,385 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Beberapa bank dengan modal kecil juga menunjukkan pertumbuhan DPK yang minimal pada September 2024. Sebagai contoh, PT BPD Bank Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) mencatatkan kenaikan DPK sebesar 3,93% yoy. Busrul Iman, Direktur Utama Bank Jatim, menyatakan bahwa untuk menjaga pertumbuhan ini, pihaknya mengadakan program reward, hadiah langsung, dan diskon di merchant mitra Bank Jatim, sambil memperkuat layanan e-banking dan agen Bank Jatim di wilayah terpencil. "Kami ingin memastikan layanan tetap berkualitas, baik di layanan elektronik maupun langsung di counter," katanya.

Menjelang akhir tahun, Bank Jatim memproyeksikan kondisi likuiditasnya stabil, terutama karena pertumbuhan tabungan yang mencapai 17,09% yoy pada Kuartal III-2024, meningkatkan rasio dana murah (CASA) dari 55,07% menjadi 56,90%. Busrul menambahkan, dengan adanya penguatan nilai rupiah serta kemungkinan penurunan suku bunga The Fed yang akan melemahkan dolar AS, daya beli masyarakat diharapkan meningkat. "Dengan nilai tukar yang menguntungkan, ada peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menabung dalam mata uang stabil," ungkapnya.

Di sisi lain, Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia, Efdinal Alamsyah, menyebut bahwa meskipun DPK Bank Oke tumbuh sekitar 2% yoy per September 2024, kenaikannya tidak signifikan. Untuk mengatasi hal ini, Bank Oke fokus mengembangkan produk DPK dengan fitur menarik dan memperbaiki platform digitalnya. "Kami juga melakukan kampanye pemasaran untuk meningkatkan pemahaman calon nasabah tentang produk kami," ujarnya.

PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank) berhasil mencatat pertumbuhan DPK dua digit, dengan Corporate Relation Department Head KB Bank, Adi Pribadi, menjelaskan bahwa DPK KB Bank tumbuh sekitar 10% yoy di Kuartal III-2024, didorong oleh kenaikan CASA lebih dari 20%. "Kami optimistis dapat menjaga rasio CASA di atas 25% hingga akhir 2024," kata Adi.

BPRNews.id  - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) baru-baru ini menyelenggarakan kuliah umum di Aula Utama Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, dengan tema “Cerdas Kelola Keuangan dan Bangun Kepercayaan Diri Menuju Indonesia Emas 2045.” Acara ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan mahasiswa serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

Zulkifli Ikhwan Harahap, Regional Area Head BNI Wilayah 01 Medan, menyatakan, “Kuliah umum ini kami selenggarakan sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan pemahaman keuangan di kalangan mahasiswa, sehingga generasi muda lebih siap menghadapi dinamika ekonomi di masa mendatang.” Menurutnya, inklusi keuangan memegang peran penting dalam memberikan akses layanan keuangan yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Acara ini juga merupakan bagian dari kampanye nasional BNI, yaitu GENCARKAN, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan. Melalui inisiatif ini, BNI menggandeng berbagai pihak, termasuk OJK dan institusi pendidikan, untuk memperluas edukasi finansial. “Kami berharap kuliah umum ini mampu memberikan wawasan baru kepada mahasiswa mengenai pentingnya literasi dan inklusi keuangan,” tambah Zulkifli.

Rektor Universitas Katolik Santo Thomas, Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum, menegaskan pentingnya pemahaman literasi dan pengelolaan keuangan bagi generasi muda untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Pandangan ini didukung oleh Yovvi Sukandar dari OJK Sumatera Utara, yang memberikan arahan tentang tantangan keuangan pribadi. “Mahasiswa perlu bijak dalam mengelola keuangan dan berhati-hati terhadap ancaman kejahatan digital,” ujarnya.

Branch Manager BNI USU, Yohana Paulina Hutagalung, juga menyampaikan bahwa BNI akan terus menggelar program edukasi di kampus-kampus agar mahasiswa lebih siap secara finansial ketika memasuki dunia kerja. Acara ini mendapat sambutan antusias dari sekitar 400 mahasiswa yang hadir, menunjukkan pentingnya topik ini bagi generasi muda yang ingin merencanakan keuangan mereka dengan baik.

BPRNews.id - Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan ekonomi yang serius, dengan fenomena deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat deflasi pada September 2024 mencapai 0,12 persen—angka terdalam dalam lima tahun terakhir. "Deflasi ini tidak disebabkan oleh peningkatan daya beli masyarakat, melainkan karena lemahnya permintaan, terutama di kalangan menengah ke bawah," ujar perwakilan BPS.

Data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan simpanan di bawah Rp 100 juta hanya naik 0,8 persen secara year-to-date, mengindikasikan bahwa banyak warga kini mengandalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan pokok. "Banyak masyarakat yang terpaksa memakai tabungan, sementara daya beli terus menurun akibat lemahnya kondisi ekonomi," kata seorang ekonom dari LPS.

Selain itu, tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) juga memperburuk situasi. Tercatat, hingga Oktober 2024, lebih dari 53.000 pekerja telah kehilangan pekerjaan. "Dengan daya beli yang semakin turun, sulit bagi masyarakat untuk menjangkau bahan pokok, bahkan saat harga menurun," ungkap pakar ekonomi dari Universitas Indonesia.

Para ahli memperingatkan bahwa deflasi berkepanjangan ini adalah tanda bahaya bagi stabilitas ekonomi. "Deflasi seharusnya tidak dianggap sebagai keuntungan; ini menunjukkan lemahnya permintaan yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi," jelas seorang pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lebih lanjut, ketidakpastian geopolitik seperti konflik di Timur Tengah dapat menyebabkan inflasi ekstrem di Indonesia jika harga energi global naik, yang akan berdampak pada biaya distribusi dalam negeri.

Untuk menghadapi ketidakpastian ini, masyarakat diimbau mengambil langkah antisipatif. Mengelola pengeluaran dengan bijak adalah langkah awal yang dianjurkan. "Prioritaskan belanja kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan kesehatan," ujar seorang konsultan keuangan di Jakarta. Mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan yang tidak mendesak dapat membantu menyeimbangkan anggaran rumah tangga, tambahnya.

Para ahli juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan pribadi, misalnya dengan menanam sayuran di rumah. "Masyarakat bisa mencoba metode hidroponik untuk memenuhi kebutuhan sayuran secara mandiri," saran pakar agrikultur dari Kementerian Pertanian.

Di tengah kondisi sulit, diversifikasi pendapatan juga penting. "Jangan bergantung pada satu sumber penghasilan," kata seorang konsultan bisnis. "Masyarakat bisa memulai usaha sampingan seperti berjualan online atau menawarkan jasa sesuai keterampilan untuk menambah pendapatan."

Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar juga dinilai penting. Masyarakat diimbau beralih ke transportasi umum atau memanfaatkan layanan transportasi berbasis aplikasi. "Ini dapat membantu mengurangi pengeluaran bahan bakar, apalagi di tengah ketidakpastian harga energi global," ujar pakar transportasi.

Investasi pada aset yang aman, seperti emas atau simpanan dalam mata uang asing, juga disarankan untuk menjaga nilai kekayaan dari dampak inflasi. "Emas adalah pilihan yang stabil, terutama saat inflasi mengancam," jelas seorang analis keuangan.

Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan keamanan lingkungan guna mengantisipasi potensi peningkatan kriminalitas jika inflasi ekstrem benar-benar terjadi. "Aktifkan ronda malam dan pasang penerangan yang memadai di sekitar rumah," kata seorang petugas keamanan.

Dengan langkah-langkah antisipatif ini, diharapkan masyarakat lebih siap menghadapi dampak ketidakpastian ekonomi. Ketika harga turun namun daya beli tetap rendah, sementara inflasi ekstrem menjadi ancaman nyata, kesiapan masyarakat dalam menyesuaikan pola hidup dan mengelola keuangan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

BPRNews.id - Pada Senin, 28 Oktober 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng mengadakan Rapat Paripurna yang membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Sidang Masa I Tahun 2024-2025. Dalam rapat tersebut, Bupati Buleleng menyampaikan penjelasan terkait Ranperda tentang APBD TA. 2025, Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah, Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD, serta Ranperda tentang Penanggulangan Bencana.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom, dan dihadiri oleh Pj. Bupati Buleleng Ir. I Ketut Lihadnyana, M.M.A, anggota DPRD, perwakilan Forkompinda Kabupaten Buleleng, kepala OPD, serta undangan lainnya.

Pj. Bupati Buleleng menjelaskan bahwa keempat ranperda yang diajukan memiliki landasan penting. Ranperda APBD TA. 2025 misalnya, menyebutkan rencana anggaran tahun 2025 yang diproyeksikan naik sebesar Rp 193.830.942,- atau sekitar 8,45% dari tahun sebelumnya, dengan total anggaran menjadi Rp 2.488.789.747.538,-.

Adapun Ranperda Pencabutan Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah diajukan karena dicabutnya Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 dan sejumlah peraturan terkait lainnya yang menjadi dasar Perda tersebut.

Selain itu, ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD diharapkan dapat memperkuat permodalan dan pengembangan usaha BUMD di Kabupaten Buleleng, seperti Perumda Pasar Argha Nayottama, Perumda Air Minum Tirtha Hita Buleleng, Perumda Swatantra, dan PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda). Keberadaan BUMD di daerah ini diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian.

Terkait ranperda terakhir, yaitu Penanggulangan Bencana, Bupati menekankan pentingnya pembentukan peraturan daerah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, dan melibatkan semua unsur daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menegaskan bahwa rapat ini merupakan pertemuan awal bagi pimpinan dan anggota dewan yang baru dibentuk, guna memulai pembahasan Ranperda di masa sidang I. “Setelah menerima pengajuan empat ranperda ini, fraksi-fraksi di DPRD akan memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna berikutnya,” jelasnya usai rapat.