bprnews.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang menyatakan bahwa selain terdakwa Arif Firmansyah, Elfin Yudista dan rekan-rekannya juga terlibat dalam korupsi dana PD.BPR Bestari Tanjungpinang senilai Rp5,7 miliar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan vonis terhadap Arif Firmansyah.

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ricky Ferdinand, dengan anggota hakim Ad Hoc Tipikor Syaiful Arif dan Fausi, menegaskan bahwa terdakwa Arif Firmansyah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hakim menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Arif Firmansyah bersama Elfin Yudista, Suci Ratnasari, Anggita, dan Farid Aji Adam merupakan suatu perbuatan yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain.

"Perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama dan telah memenuhi unsur delik dakwaan Jaksa Penuntut Umum, khususnya Pasal 55 KUHP," ujar Hakim.

Majelis Hakim juga menegaskan pentingnya agar para saksi yang terlibat turut diproses sebagai tersangka atau terdakwa, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Hakim menekankan bahwa penuntutan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum.

Sebelumnya, Arif Firmansyah telah ditetapkan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri sebagai tersangka tunggal dalam kasus korupsi dana PD.BPR Bestari Tanjungpinang sebesar Rp5,7 miliar yang terjadi antara tahun 2022 hingga 2023.

Namun, dalam dakwaan yang diajukan, JPU Kejati Kepri menuduh Arif Firmansyah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan mantan Direktur PD BPR Bestari Elfin Yudista, Teller Suci Ratnasari, CS Anggita Wahyu, dan IT Farid Aji Adha.

Korupsi ini dilakukan melalui pencairan dana nasabah tanpa mengikuti prosedur dan standar operasional (SOP). Dana yang telah dicairkan kemudian digunakan oleh Arif Firmansyah untuk berjudi online, membeli mobil, serta berlibur bersama keluarganya ke Bali dan luar negeri.

Arif Firmansyah akhirnya dijatuhi hukuman 13 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas korupsi sebesar Rp5,9 miliar dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hukuman tersebut juga mencakup kewajiban untuk mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi.

BPRNews.id  - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) telah memberikan kredit investasi sebesar Rp75 miliar kepada RSUD Kabupaten Kediri melalui skema kredit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kredit ini akan digunakan untuk pembangunan gedung Kelas Rawat Inap Standard (KRIS) di RSUD Kabupaten Kediri, khususnya Gedung B dan C. 

"Tujuan penggunaan kredit ini adalah untuk pembangunan gedung Kelas Rawat Inap Standard (KRIS) RSUD Kabupaten Kediri (Gedung B dan C)," ujar Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, dalam pernyataan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Melalui skema kredit BLUD ini, Bank Jatim memberikan suku bunga kredit yang terjangkau untuk mendukung fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Busrul menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Bank Jatim untuk mendorong pembangunan daerah, termasuk mendukung Pemerintah Kabupaten Kediri melalui RSUD setempat.

"Kami ingin terus mendorong pembangunan daerah termasuk terhadap Pemkab Kediri melalui RSUD Kabupaten Kediri," katanya.

Kredit BLUD ditujukan bagi satuan kerja perangkat daerah yang telah memperoleh status BLUD dari Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota. Selain RSUD Kabupaten Kediri, Bank Jatim juga telah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit di Jawa Timur, guna menciptakan layanan keuangan yang lebih mudah bagi pasien dan mendukung operasional rumah sakit secara keseluruhan.

"Maka dari itu kami siap berkolaborasi dengan rumah sakit di seluruh Jawa Timur untuk pembiayaan kredit BLUD sehingga pelayanannya dapat lebih optimal dan akselerasi bisnis Bank Jatim terwujud," tambah Busrul

BPRNews.id - Pada 1 September 2024, PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) secara resmi mengumumkan penggabungan PT Bank Commonwealth setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nasabah Bank Commonwealth kini beralih ke OCBC, menciptakan kesempatan bagi OCBC untuk memperkuat layanannya bagi berbagai segmen nasabah, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hendra Kwandou, Region Head OCBC, menyampaikan bahwa merger ini semakin menegaskan komitmen OCBC dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih lengkap. "Kami menyambut nasabah baru di Semarang dan memastikan transisi ini berjalan lancar," ujarnya. OCBC juga siap mendukung nasabah bisnis dengan berbagai layanan digital, termasuk aplikasi OCBC Mobile untuk perbankan personal dan OCBC Business Mobile untuk layanan bisnis.

Untuk membantu pertumbuhan UMKM, OCBC menawarkan proses pembukaan rekening Giro yang mudah dan bisa diselesaikan secara online dalam waktu satu jam. Selain itu, OCBC menyediakan rekening multi-currency yang mampu menampung hingga 12 mata uang, memudahkan pelaku UMKM yang bergerak di bidang ekspor dan impor. OCBC telah menguasai 7-10 persen pasar UMKM di wilayah Semarang, Yogyakarta, Solo, Klaten, dan Kudus.

Salah satu tantangan yang dihadapi UMKM adalah pencampuran antara rekening pribadi dan usaha serta pencatatan keuangan manual. OCBC hadir dengan solusi bagi pelaku UMKM, termasuk wirausaha wanita, melalui program-program pemberdayaan.

Jenny Hartanto, National Network Head OCBC, menjelaskan bahwa OCBC bekerja sama dengan komunitas UMKM dan HIPMI di Semarang untuk mendukung pengusaha lokal dengan solusi keuangan dan edukasi. “Kami bekerja sama dengan komunitas UMKM dan HIPMI di Semarang, membantu mereka naik kelas melalui layanan perbankan yang mudah diakses,” katanya.

Sebagai bagian dari komitmennya, OCBC juga menawarkan kelas edukasi keuangan dan konsultasi bisnis gratis melalui platform ruangmenyala.com. Program “Nyala Bisnis” dari OCBC menyediakan solusi inovatif seperti rekening multi-currency dan akses pinjaman usaha hingga Rp200 juta tanpa jaminan.

Berdasarkan riset OCBC Business Fitness Index (BFI) 2024, skor kesehatan finansial UMKM meningkat menjadi 48, meskipun belum mencapai skor ideal 75. Hal ini menunjukkan bahwa banyak UMKM di Indonesia masih perlu memperbaiki pemahaman mereka tentang pengelolaan bisnis . OCBC berkomitmen membantu melalui layanan yang mencakup solusi operasional dan pemasaran.

Melalui program Financial Fitness dan Business Fitness, OCBC berupaya meningkatkan kesejahteraan finansial nasabahnya. Mereka juga menawarkan modul pembelajaran dan kelas bisnis gratis untuk membantu UMKM memeriksa kesehatan bisnis mereka. Dengan layanan perbankan digital yang cepat dan inovatif, OCBC terus mendukung UMKM untuk berkembang dan menjadi mitra terpercaya bagi pelaku usaha yang ingin #BeraniNaikLevel.

BPRNews.id - Sekretaris Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, menyerahkan bantuan berupa gerobak kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palu. Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya mendukung UMKM yang akan beroperasi di Baruga Street Food, sebuah lokasi kuliner baru di Jalan Baruga.

Sebanyak 50 unit gerobak diberikan oleh Bank Mandiri untuk para pelaku UMKM yang akan segera memulai usahanya di kawasan tersebut. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal sebelum peresmian resmi Baruga Street Food.

"Acara kali ini adalah penyerahan gerobak terlebih dahulu. Launchingnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat, ketika para pedagang sudah seragam menggunakan gerobak yang telah diberikan," jelas Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Setyo Susanto.

Sekkot Irmayanti menambahkan bahwa keseragaman gerobak ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku UMKM sekaligus mempercantik kota. Menurutnya, UMKM merupakan bagian penting dalam perekonomian masyarakat, karena telah terbukti tangguh dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Irmayanti berharap keberadaan Baruga Street Food bisa memberikan manfaat maksimal bagi pedagang UMKM. Ia juga berpesan agar para pedagang selalu menjaga kebersihan di kawasan tersebut, mengingat lokasinya adalah jalan umum yang ditutup setiap malam dan dibuka kembali pada pagi hari.

Dukungan ini diharapkan dapat membuat sektor UMKM di Kota Palu terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal.

BPRNews.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa laba bersih bank umum mencapai Rp149,62 triliun pada Juli 2024, tumbuh 6,03% secara tahunan (YoY) dibandingkan Rp141,11 triliun di tahun sebelumnya. Namun, kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengalami penyusutan laba. Berdasarkan data terbaru dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, laba BPD tercatat Rp7,81 triliun hingga Juli 2024, naik Rp1 triliun secara bulanan, namun masih turun 4,17% dari Rp8,15 triliun pada Juli 2023.

Wakil Ketua Umum II Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Busrul Iman, menjelaskan bahwa penurunan laba BPD disebabkan oleh beberapa faktor. "Laba terkontraksi secara umum ada beberapa faktor, antara lain tingginya biaya dana yang dialami oleh beberapa BPD serta pembentukan CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai]," ujarnya pada Senin (9/9/2024). Pembentukan CKPN dilakukan oleh bank-bank daerah sebagai langkah meningkatkan pemenuhan rasio kecukupan likuiditas sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Busrul juga memaparkan strategi untuk menjaga perolehan laba bersih BPD hingga akhir 2024. “Selain recovery, kami juga mendorong pengembangan bisnis untuk meningkatkan pendapatan sektor perkreditan dan fee-based income sebagai upaya mempertahankan laba bersih,” jelasnya. Selain itu, peningkatan dana murah (CASA) juga menjadi fokus dalam menjaga efisiensi.

Sementara itu, di luar BPD, bank BUMN atau bank pelat merah tetap memimpin dalam hal perolehan laba bersih. Hingga Juli 2024, bank BUMN mencatat laba sebesar Rp74,84 triliun, naik 3,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bank BUMN menguasai 50,02% dari total laba perbankan nasional. Diikuti oleh bank swasta yang membukukan laba Rp58,57 triliun, meningkat 8,91% dari Rp53,78 triliun pada Juli 2023, menguasai 39,15% dari total laba perbankan. Sedangkan bank asing mencatat laba Rp8,4 triliun, dengan pertumbuhan signifikan 24,26% dari Rp6,76 triliun pada tahun sebelumnya, menyumbang 5,61% dari total laba perbankan nasional