BPRNews.id - PT BPR Bank Jombang Perseroda terus berusaha mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya ini sejalan dengan arahan dari Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) dalam Rakernas dan Seminar Nasional yang diadakan di Jakarta pada Jumat, 18 Oktober.
Direktur Utama Bank Jombang, Dr. Afandi Haris Setyo Nugroho, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa perhatian dari Perbarindo. Salah satunya adalah peran BPR dan BPRS dalam menghidupkan kembali ekonomi masyarakat melalui paket kebijakan yang dikenal sebagai Pakto 88.
"Dengan perluasan fungsi dan peran dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), diharapkan dapat menjadi jalan bersama untuk memperkuat resiliensi industri ini," kata Afandi. Ia menekankan bahwa BPR adalah bank yang paling dekat dengan masyarakat dan UMKM.
Afandi juga menyoroti pentingnya peran BPR dalam pembangunan ekonomi, terutama di era pemerintahan yang baru, yang fokus pada peningkatan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. "Pemerintah juga punya program meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan kerjasama UMKM. BPR juga harus mendukung itu," tambahnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya menciptakan program baru yang mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan sektor ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM. "Karena itu, kita harus tetap fokus dan mendukung program pemerintah untuk pengembangan sektor perekonomian rakyat," tutup Afandi.
BPRNews.id - PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) kembali meraih pengakuan nasional dengan memenangkan penghargaan TOP Human Capital Awards 2024, yang diadakan oleh Majalah Top Business. Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan Bank Daerah Karanganyar dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) secara optimal.
Selain penghargaan institusional, Direktur Utama Bank Daerah Karanganyar, Dr. H. Haryono, SE, MM, juga dinobatkan sebagai The Most Commited Top Leader on Human Capital 2024. Penghargaan ini diberikan kepada para pemimpin yang berperan aktif dalam penerapan manajemen SDM, mendorong inovasi, serta meningkatkan kompetensi karyawan demi mencapai kualitas layanan, operasional, dan keuangan yang lebih baik.
"Dalam mengelola SDM, kami berfokus pada profesionalisme dan integritas, yang diharapkan menghasilkan pertumbuhan bisnis yang berkualitas, sehat, dan menguntungkan," ungkap Haryono dalam presentasi bertajuk Pengelolaan SDM yang Profesional dan Berintegritas Menghasilkan Pertumbuhan Bisnis Berkualitas, Berkinerja Sehat, dan Profitable.
Penghargaan ini diterima oleh Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Remunerasi Bank Daerah Karanganyar, Drs. Sumarno, MSi, dalam acara puncak penghargaan yang berlangsung pada 30 Oktober 2024 di Hotel Raffles, Jakarta. Menurut Haryono, pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen Bank Daerah Karanganyar dalam meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme SDM melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
"Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di sektor perbankan, saya telah menerapkan prinsip Code of Conduct dan Change Management untuk memperkuat budaya kerja serta tata kelola SDM di Bank Daerah Karanganyar. Melalui berbagai pelatihan yang diadakan oleh Perbarindo dan Perbamida, serta pendidikan sertifikasi direktur, kami mempersiapkan generasi penerus yang siap melanjutkan kepemimpinan di masa mendatang," jelas Haryono, mengacu pada pengalaman kerjanya di Bank Danamon dan PNM (Persero) sebelum memimpin BUMD ini.
Bank Daerah Karanganyar juga menekankan pentingnya kepatuhan hukum di lingkungan kerja. Setiap tahun, seluruh karyawan diberikan pembekalan terkait hukum agar senantiasa taat pada SOP dan menghindari kesalahan. Selain itu, Bank Daerah Karanganyar telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Karanganyar untuk mencegah potensi fraud.
“Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Namun demikian Bank Daerah Karanganyar masih terus berupaya meningkatkan kemampuan SDM untuk pelayanan berkualitas kepada nasabah di tengah persaingan yang makin kompetitif saat ini,” ujar Haryono. Ia berharap penghargaan ini semakin memperkuat kepercayaan masyarakat untuk menabung, berinvestasi, dan bermitra dengan Bank Daerah Karanganyar. Menurutnya, dengan dukungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan kepemilikan penuh Pemkab Karanganyar, keamanan investasi nasabah terjamin.
“Insyaa Allah Bank Daerah Karanganyar mampu memuaskan para nasabah dan para pemangku kepentingan lainnya,” tutup Haryono.
BPRNews.id - Kalimantan Selatan ditargetkan menjadi pelopor penerbitan obligasi daerah, upaya yang bertujuan mempercepat pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Hal ini terungkap dalam Sosialisasi Obligasi Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan pada Selasa, 22 Oktober 2024, bertempat di Borneo Ballroom, OJK Provinsi Kalsel.
Agus Maiyo, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan pentingnya mengoptimalkan sumber pembiayaan dari pasar modal untuk mendukung pembiayaan fiskal pemerintah daerah.
"Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah (POJK 10/2024)," katanya.
Acara tersebut dihadiri 60 peserta, termasuk perwakilan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, instansi vertikal, serta para pelaku industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya di Kalimantan Selatan. Beragam perspektif disajikan dalam sosialisasi ini, mencakup pandangan dari OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kalangan akademisi.
Arif Machfoed, Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan LMS OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, juga turut hadir dan menjelaskan mengenai alternatif pendanaan melalui penerbitan obligasi daerah, dengan merujuk pada ketentuan POJK 10 Tahun 2024.
Sesi berikutnya menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, yang membahas langkah-langkah perencanaan, tata cara penerbitan, dan tanggung jawab terkait obligasi daerah. Sementara itu, Sumule Tumbo, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri, turut memberikan penjelasan secara daring terkait aspek pertimbangan rencana penerbitan obligasi daerah yang dinilai penting dalam prosesnya.
Tidak hanya itu, peserta juga menerima pengayaan perspektif tentang manajemen pembiayaan pembangunan daerah dari akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Rano Wijaya.
Para peserta menyambut baik wacana penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Diskusi intensif mengenai tantangan dan kendala yang ada semakin memperkuat upaya menjadikan provinsi ini sebagai pionir dalam penerapan obligasi daerah yang diharapkan dapat memberi dampak positif bagi kemajuan wilayah.
BPRNews.id - Labuan Bajo, 29 Oktober 2024 – Dewan Pimpinan Daerah Pedagang Pejuang Indonesia Raya (DPD PAPERA) melakukan kunjungan ke dua pasar tradisional di Labuan Bajo, yakni Pasar Wae Kesambi dan Pasar Baru, untuk berdialog langsung dengan para pedagang dan mendengar aspirasi mereka. Wilfridus Yons Ebit, S.Fil., Ketua DPD PAPERA NTT, memimpin kunjungan ini guna melihat secara langsung tantangan yang dihadapi pedagang sehari-hari.
Di Pasar Wae Kesambi, para pedagang mengeluhkan keterbatasan lahan yang menyebabkan banyak pedagang harus berjualan di lorong pasar dan bahkan sampai ke jalan raya. Kondisi pasar yang sempit ini memicu munculnya “pasar tumpah” dan menyebabkan ketidakaturan. Para pedagang juga menghadapi persaingan ketat dengan pedagang pengepul yang menjual barang dari mobil pickup dengan harga lebih murah, sehingga sering kali membuat pedagang kecil kesulitan.
Selain itu, masalah permodalan menjadi tantangan besar bagi banyak pedagang di pasar ini. Beberapa pedagang terpaksa berutang pada koperasi harian atau koperasi keliling dengan bunga yang tinggi, mencapai 20%-25%. Mereka merasa terjebak dalam lingkaran utang, terutama karena sulitnya memenuhi syarat untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank umum. Meski demikian, ada beberapa pedagang yang berpendapat bahwa penggunaan koperasi harian merupakan pilihan pribadi dan memerlukan kecermatan dalam pengelolaan modal.
Kondisi berbeda ditemukan di Pasar Baru, yang hanya berjarak sekitar 5 km dari Pasar Wae Kesambi. Meski telah berulang kali menjadi tempat relokasi bagi pedagang dari Pasar Wae Kesambi, pasar ini tetap sepi pembeli. Para pedagang yang dipindahkan pun sering kali kembali ke pasar lama setelah pengawasan dari SATPOL PP mengendur.
Melihat berbagai persoalan ini, Ketua DPD PAPERA NTT, Wilfridus, mengajak pedagang untuk memperkuat kebersamaan dan gotong-royong dalam mencari solusi. Ia berharap kehadiran PAPERA dapat menjadi wadah bagi para pedagang untuk membangun solidaritas dan mendorong perubahan positif di kedua pasar. Wilfridus menekankan pentingnya tekad dan usaha bersama di antara para pedagang untuk mewujudkan perubahan, dan mengajak mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pihak lain demi kemajuan bersama.
BPRNews.id - Ade Yunus, Koordinator Jaringan Nurani Rakyat (Janur), menyampaikan beberapa saran kepada Pemkab Tangerang mengenai rencana pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank bjb ke Bank Banten. Ia menekankan bahwa dalam memilih lokasi penempatan RKUD, Pemkab perlu mempertimbangkan aspek keamanan, kemudahan, akurasi, akuntabilitas, dan legalitas. "Pemkab perlu memprioritaskan asas keamanan dan akuntabilitas dalam penempatan RKUD," ungkap Ade pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Merujuk Pasal 126 ayat (1) dari PP Nomor 12 Tahun 2019, Ade menjelaskan bahwa RKUD wajib ditempatkan di bank umum yang sehat, yang dapat diukur melalui tiga indikator utama: reputasi, pelayanan, dan manfaat. "Bank umum yang sehat harus memiliki reputasi baik, layanan yang mumpuni, serta manfaat yang optimal," tambahnya.
Ade menyoroti bahwa pemindahan RKUD dapat berdampak negatif pada digitalisasi layanan publik, menghambat potensi pendapatan daerah, serta berisiko mengakibatkan kebocoran kas dan mempersulit transaksi keuangan. "Jika sistem digital seperti virtual account, QRIS, atau Internet Banking Corporate (IBC) yang sudah berjalan ditarik, akan sulit untuk kembali ke posisi yang sama," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan kantor cabang bank di beberapa kecamatan sangat penting bagi pelayanan masyarakat dan ASN. "Bank baru tidak bisa langsung membuka cabang di kecamatan tanpa persetujuan OJK, dan ini dapat menghambat akses layanan bagi masyarakat dan ASN," tandas Ade.