BPRNews.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) baru saja menerima penghargaan dari Bank Indonesia perwakilan Sulteng. Penghargaan ini diberikan karena Kanwil Kemenkumham Sulteng telah berperan aktif dalam mendukung perizinan dan kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI) tahun 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BI perwakilan Sulteng, Rony Hartawan, kepada Hermansyah Siregar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, saat pembukaan acara Harvesting Gernas BBI/BBWI di Festival Danau Poso.
Rony Hartawan menyatakan, "penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi signifikan Kemenkumham Sulteng yang juga sebagai Campaign Manager Gernas BBI/BBWI dalam memfasilitasi dan mendorong perkembangan UMKM di wilayah Sulawesi Tengah."
Hermansyah Siregar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menekankan bahwa keberhasilan acara Harvesting Gernas BBI/BBWI 2024 tidak terlepas dari kolaborasi yang kuat antara semua pihak. "Kemenkumham Sulteng telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mendukung UMKM. Kami berharap sinergi yang baik ini dapat terus terjalin dan semakin memperkuat ekosistem UMKM di Sulawesi Tengah," katanya.
Hermansyah menegaskan, "Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi UMKM agar semakin berkembang dan berdaya saing."
Penyerahan penghargaan ini disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, serta para tokoh penting dari Kemenkomarves, Kemenparekraf, Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan ribuan masyarakat Kabupaten Poso.
BPRNews.id - Penyaluran kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum menunjukkan kebangkitan, dengan pertumbuhan hanya sekitar 4% pada Agustus 2024, yang merupakan angka terendah sepanjang tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa "pertumbuhan kredit ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi makroekonomi dan dinamika global."
Dian mengungkapkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat turut berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Ia juga menyoroti situasi geopolitik yang dapat mempengaruhi berbagai aspek perekonomian domestik. Meski menghadapi tantangan ini, Dian tetap optimistis bahwa bank akan mampu meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM. "Dengan berbagai dukungan dari Pemerintah dan pihak lainnya, kami yakin penyaluran kredit dapat ditingkatkan," katanya.
Ia menambahkan bahwa OJK akan secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kondisi UMKM serta efektivitas instrumen kebijakan yang ada. "Tujuannya untuk menstimulus kredit UMKM yang sustainable dan resilient," ungkap Dian.
Inisiatif ini akan dilakukan melalui program inklusi keuangan, perluasan jaringan agen bank, program subsidi Pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (*KUR*), serta insentif berupa kelonggaran likuiditas.
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat Provinsi Bali memiliki 8,66 juta rekening, menempatkannya di urutan ke-17 secara nasional. Namun, dari segi nominal, Bali berada di urutan ke-7 dengan total simpanan mencapai Rp171,64 triliun. Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, menyatakan bahwa "rata-rata simpanan bank umum di Provinsi Bali pada Agustus 2024 mencatatkan peningkatan yang cukup kuat, yaitu sebesar 8,08% year on year (yoy)."
Bambang menjelaskan bahwa pertumbuhan simpanan di Bali selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Sejak beroperasi pada tahun 2005, LPS telah melikuidasi 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), dengan rincian 2 BPR/BPRS masih dalam likuidasi dan 8 lainnya sudah selesai. "Tutupnya BPR/BPRS bukan berarti perekonomian memburuk, namun lebih kepada persoalan tata kelola," tambahnya, menegaskan bahwa pemegang rekening tetap aman karena dijamin oleh LPS.
Bambang juga membahas kesiapan LPS dalam menjalankan amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (*UU P2SK*), termasuk penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (*PPP*) yang akan efektif mulai Januari 2028. "Penyelenggaraan PPP oleh LPS bertujuan melindungi pemegang polis dari perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut," jelasnya.
Pada tahun 2023, LPS telah menyelesaikan perubahan organisasi, termasuk pembentukan Badan Supervisi LPS dan penyusunan peraturan terkait. Tahun ini, LPS menargetkan untuk menyelesaikan segala peraturan pelaksanaan terkait *UU P2SK*.
BPRNews.id - Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pelaku Jasa Keuangan OJK, menyatakan bahwa Jatim Inclusion Festival (JiFest) 2024 memiliki potensi besar untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. "Literasi keuangan kita kini meningkat dari 55 persen menjadi 65 persen," ungkap Friderica di Surabaya pada penutupan festival. Ia menambahkan bahwa target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2045 adalah agar 98 persen masyarakat ter-inklusi.
Kegiatan seperti JiFest, menurutnya, merupakan kewajiban semua pihak sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "Ini harus dilakukan secara bersama-sama, termasuk jasa keuangan dan pemerintah daerah," jelasnya.
Festival ini juga melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian lokal. "Tahun ini ada 20 stan di Surabaya, dan kami berharap acara ini dapat dilanjutkan di kota-kota lain secara rutin," tambah Friderica. Dia juga menargetkan agar 90 persen pelajar di Indonesia memiliki rekening bank dalam satu tahun ke depan, di mana saat ini sekitar 85 persen sudah memilikinya dengan total tabungan mencapai 53 triliun rupiah.
BPRNews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa hingga akhir tahun ini, sebanyak 20 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terancam tutup. Ia menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan pemegang saham dan pengurus BPR dalam melakukan upaya penyehatan perusahaan, yang sebagian besar disebabkan oleh penyimpangan dalam operasional.
"Sampai akhir tahun, angkanya seperti itu (20 BPR ditutup) jika masalah mendasar tidak bisa diselesaikan," ujar Dian saat dikonfirmasi oleh Media Indonesia, Minggu (13/10).
Dian juga mengungkapkan bahwa OJK telah mencabut izin usaha dari 13 BPR dan dua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), di antaranya BPR Nature Primadana Capital, BPR Wijaya Kusuma, BPR Sembilan Mutiara, dan BPRS Saka Dana Mulia. OJK berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap beberapa BPR dan BPRS yang sedang dalam proses penyehatan. Jika kondisi BPR dan BPRS tidak membaik hingga batas waktu yang ditentukan, OJK akan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mencabut izin usaha mereka.
Dian menegaskan bahwa ke depannya hanya BPR dan BPRS yang sehat dan dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan baik yang akan tetap beroperasi, dan tidak terlibat dalam tindakan fraud atau penyimpangan yang dapat merugikan nasabah atau pihak lainnya.
"BPR-BPR yang ditutup memiliki berbagai alasan, termasuk memang sudah tidak beroperasi karena permasalahan mendasar, termasuk fraud. BPR ke depannya hanya akan menyisakan yang sehat-sehat saja," pungkasnya.