BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat Tanaoba Lais Manekat (BPR TLM) merayakan pembukaan Kantor Cabang Rote Ndao dengan ibadah syukuran di gedung ibadah GMIT Efata Lekioen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain. Acara ini dipimpin oleh Ketua Majelis Klasis GMIT Lobalain, Pdt. Mariana J B B Nalle-Sirah, S.Th., pada Senin, 8 Juli 2024.
Direktur Utama BPR TLM, Robert Fanggidae, bersama jajaran manajemen, perwakilan Pemkab Rote Ndao, para pendeta, dan warga Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) se-Teritori Rote Ndao turut hadir dalam acara tersebut. Robert mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran BPR TLM di Kabupaten Rote Ndao.
"Kami bersyukur kepada Tuhan karena sejak 15 tahun yang lalu, saya sosialisasi pada Bulan Mei 2009 di Busalangga waktu itu, kemudian cita-cita untuk Bank TLM Kantor Cabang Rote Ndao bisa terwujud secara resmi dan mendapat izin operasional pada tanggal 2 Juli 2024," ujar Robert.
Robert menegaskan komitmen BPR TLM untuk melayani kebutuhan Gereja, karyawan GMIT, pengusaha kecil, dan seluruh masyarakat. "Kami melayani semua orang, termasuk rumah sakit Islam, rumah sakit Kristen, dan sekolah Katolik, karena yang kami jual adalah kualitas," tegasnya. Ia yakin bahwa dengan menyediakan produk berkualitas, BPR TLM akan menjadi pilihan utama masyarakat.
BPR TLM didirikan oleh Yayasan TLM-GMIT untuk menyediakan akses pinjaman modal usaha kecil dan menengah guna meningkatkan kesejahteraan hidup jemaat dan masyarakat sekitarnya. Robert juga menyebutkan bahwa aset BPR TLM telah mencapai Rp 251 miliar, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
"BPR TLM terus melakukan pembenahan dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan, mengikuti persaingan pasar yang semakin ketat. Transformasi adalah prioritas utama, dan ke depan kita akan melakukan transaksi secara digital dengan adanya mobile banking," tambah Robert.
Ketua Majelis Klasis GMIT Lobalain, Pdt. Mariana J B B Nalle-Sirah, menyebut pembukaan kantor cabang BPR TLM Rote Ndao sebagai jawaban atas mimpi dan harapan panjang warga GMIT di Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2009. Ia berterima kasih kepada Direksi dan jajaran BPR TLM dan berharap kehadiran BPR TLM di Rote membawa berkat bagi semua warga GMIT dan masyarakat di Rote Ndao.
"Hadirnya BPR TLM menjadi alternatif bagi warga GMIT untuk menyimpan dan meminjam serta memperoleh layanan perbankan lainnya seperti di bank-bank yang sudah ada di Rote Ndao," ujar Pdt. Mariana. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ciri khas GMIT dalam layanan BPR TLM.
Pdt. Mariana mengajak seluruh KMK, KMJ, para pendeta, dan warga GMIT untuk datang dan menjadi nasabah pertama BPR TLM Rote Ndao pada hari Rabu, 10 Juli 2024. Ia juga memohon kepada Dirut BPR TLM agar bisa menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk beasiswa bagi anak-anak para koster yang telah membantu pelayanan di gereja-gereja.
Dengan dibukanya kantor cabang baru ini, BPR TLM berharap dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, serta membawa berkat bagi masyarakat Rote Ndao.
BPRNews.id - Dalam rangka mematuhi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), PT BPR Cirebon Jabar telah resmi mengganti nomenklaturnya. Nama perusahaan yang sebelumnya PT Bank Perkreditan Rakyat kini berubah menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat.
Direktur Utama BPR Cirebon Jabar, H. Uripa Endang Susanto, menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan menghidupkan kembali peran vital BPR sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. “Dengan nama baru ini, BPR telah ‘naik kelas’. Tidak hanya memberikan kredit, tetapi juga berkontribusi dalam kemajuan perekonomian,” ungkap Uripa.
Dengan perubahan ini, BPR Cirebon Jabar kini memiliki ruang yang lebih luas untuk berekspansi di tengah persaingan yang semakin ketat. "Langkah ini juga diambil untuk memperbaiki tata kelola perbankan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong daya saing perbankan, baik antar-BPR maupun dengan bank umum lainnya. Ini juga merupakan jawaban atas tantangan di era digitalisasi perbankan dalam meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan nasabah," jelas Uripa.
Perubahan dari "perkreditan" menjadi "perekonomian" membuka peluang bagi BPR untuk menawarkan layanan yang lebih beragam. Selama ini, BPR sering dianggap hanya fokus pada kredit, padahal sebenarnya mereka juga menawarkan layanan seperti tabungan dan deposito. Selain itu, BPR kini dapat lebih leluasa dalam mengimplementasikan fungsi digitalisasi layanan, inklusi keuangan, serta edukasi kepada masyarakat.
Dengan perubahan nama ini, aktivitas BPR menjadi lebih luas dan beragam. Kini, BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek, kegiatan usaha penukaran valuta asing, transfer dana, dan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR. "Kami berharap perubahan ini memperkuat fungsi BPR dengan memperluas bidang usaha," tambah Uripa.
Meskipun demikian, Bank Perekonomian Rakyat tetap berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Transformasi ini merupakan langkah penting bagi BPR Cirebon Jabar untuk beradaptasi dengan dinamika industri perbankan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
BPRNews.id - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Fianka Rezalina Fatma resmi mengubah namanya menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Fianka Rezalina Fatma. Pergantian ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 62/POJK.03/2020 tentang perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat, yang mengharuskan BPR Fianka Rezalina Fatma memenuhi peraturan perundang-undangan.
Langkah ini bertujuan agar BPR tidak hanya dikenal sebagai lembaga pemberi kredit, tetapi juga sebagai penyedia layanan perbankan lengkap, seperti tabungan dan deposito. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta edukasi keuangan di Indonesia.
"Perubahan ini memperluas fungsi BPR, bertujuan memperbaiki tata kelola perbankan agar lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, dan mendorong daya saing perbankan di tingkat nasional. Sehingga, masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk menyimpan uang di BPR," ujar Direktur Utama BPR Fianka, Dedy Febriyanto.
Perubahan nama ini didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Fianka Rezalina Fatma yang dilaksanakan pada Kamis (20/06), serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menkumham AHU-0036306.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024.
Dengan nama baru PT Bank Perekonomian Rakyat Fianka Rezalina Fatma, bank ini terdaftar dan diawasi oleh OJK serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Diharapkan perubahan ini membuat BPR lebih dikenal luas oleh masyarakat, khususnya masyarakat Pekanbaru, Riau, dan mampu memainkan peran yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah," tambah Dedy.
Seluruh perjanjian dan kontrak antara perseroan dengan nasabah debitur atau mitra usaha yang telah ditandatangani dengan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma masih tetap berlaku hingga tanggal berakhirnya perjanjian tersebut.
BPRNews.id - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menyampaikan bahwa sinergi antara Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) akan membawa lonjakan kualitas pelayanan industri jasa keuangan (IJK).
"Di Bali, sudah ada 40 BPR yang menjalin kerja sama dengan penyelenggara ITSK. Kolaborasi ini sangat mendukung peningkatan kinerja kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga," ungkap Kristrianti di Denpasar, Senin.
Menurut Kristrianti, berinvestasi dalam inovasi teknologi dari awal adalah beban yang berat bagi BPR. Maka dari itu, memanfaatkan ekosistem teknologi yang sudah ada melalui kerja sama dengan penyelenggara ITSK menjadi pilihan yang lebih efisien. "Kolaborasi dan pembangunan ekosistem sangat penting untuk mengurangi biaya transaksi dan investasi. Jika terjadi perubahan dalam bisnis jasa keuangan, BPR tidak perlu memulai investasi dari nol lagi," jelasnya.
Kristrianti berharap jumlah BPR yang bekerja sama dengan ITSK akan terus bertambah, seiring dengan peningkatan kualitas layanan IJK. "Penciptaan produk-produk inovatif yang memberikan nilai tambah bagi IJK dan masyarakat akan meningkatkan inklusi keuangan," tambahnya.
Ia juga menyambut baik Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) di Bali dengan tema "Mengoptimalkan Peran Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)". Forum ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, dalam kegiatan FKIJK menyatakan bahwa optimalisasi peran ITSK akan mempercepat integrasi ekonomi keuangan digital ke dalam perekonomian Indonesia. "Sinergi ini juga mendukung startup Indonesia yang inovatif dan kompetitif, memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan lembaga jasa keuangan," ujarnya.
"Penyelenggaraan FKIJK ini diharapkan menjadi kolaborasi nyata dari semua pemangku kepentingan untuk mengakselerasi adopsi teknologi informasi dalam inovasi digital dan ITSK," tambah Hasan Fawzi.
Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, BPR di Bali siap untuk mengambil peran lebih besar dalam perekonomian digital, memberikan layanan yang lebih baik, dan menjawab tantangan era modernisasi keuangan.
BPRNews.id - Perumda BPR Syariah Sragen meluncurkan program inovatif yang menggabungkan tabungan dengan bank sampah. Melalui program ini, warga dapat menabung menggunakan sampah daur ulang, sebuah langkah efektif untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
Direktur BPR Syariah Sragen, Fachrudin, menjelaskan bahwa program tabungan sampah daur ulang ini telah meningkatkan jumlah nasabah secara signifikan. Dalam tiga bulan, jumlah rekening nasabah bertambah sekitar 1.300.
"Misalnya, satu botol plastik dihargai sekitar Rp 100-150. Jadi, dengan mengumpulkan 10 botol air kemasan, warga bisa mendapatkan sekitar Rp 1.000. Di komunitas sudah ada tabel harga, sehingga setiap botol merek tertentu memiliki nilai tersendiri," ujar Fachrudin pada 8 Juli.
Selain botol plastik, program ini juga mencakup pemilahan tas kresek untuk didaur ulang. BPR Syariah Sragen bekerjasama dengan lebih dari 200 bank sampah binaan di wilayah Sragen untuk mendukung program ini.
"Kami melihat bahwa pertumbuhan ke depan harus berwawasan lingkungan, termasuk dalam sektor perbankan. Tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan yang harus diperhatikan," jelas Fachrudin.
Pada tahun 2023, BPR Syariah Sragen juga menjadi narasumber untuk penilaian Adipura dan menerima subsidi untuk penyaluran kredit nasabah KURDA. Subsidi sebesar Rp 500 juta dengan skema bagi hasil 3 persen diberikan untuk menekan bunga KUR dari 6 persen menjadi 3 persen, lebih ringan dibandingkan KUR nasional. Tahun lalu, ada 47 nasabah yang mendapatkan pinjaman rata-rata sebesar Rp 48 juta.
Dengan program ini, BPR Syariah Sragen tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang cerdas.