BPRNews.id - Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Jepara Pada Rabu (10/7/2024) untuk menjelaskan hak interpelasi terkait pencabutan izin PT BPR BJA. Ketua DPRD Jepara Haizul Ma'arif beserta jajarannya juga turut hadir.

Edy Supriyanta menjelaskan sepuluh poin penting mengenai pencabutan izin oleh OJK pada 21 Mei 2024. Ia menyatakan bahwa Pemkab Jepara prihatin atas kondisi Bank Jepara Artha yang akan genap 73 tahun. Bank ini telah menjadi kebanggaan masyarakat Jepara dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi setempat.

Sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), Pemkab Jepara telah melakukan berbagai langkah untuk menyehatkan kembali bank tersebut, termasuk membentuk Tim Penyehatan pada 14 Desember 2023. Terkait tuduhan motif lain dalam keputusan pemberian kredit keluar daerah, Edy menegaskan bahwa Pemkab Jepara tidak terlibat dalam proses penyaluran kredit PT BPR Bank Jepara Artha.

Pemkab Jepara juga telah melakukan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian yang dialami. Rapat ini diharapkan menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat.

Ketua DPRD Jepara, Haizul Ma'arif, berharap pansus bisa bekerja secara profesional dan transparan, serta menunggu hasilnya pada 8 Agustus mendatang. DPRD Jepara juga akan menghadirkan Direksi BJA untuk mendapatkan informasi lebih lengkap.

BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Buleleng 45 Perseroda, milik Pemerintah Kabupaten Buleleng, dari tahun ke tahun menjadi perhatian khusus DPRD Buleleng. Kondisi BPR Buleleng 45 selama ini dinilai stagnan tanpa perkembangan yang berarti. DPRD Buleleng mendesak Pemkab Buleleng untuk merumuskan solusi agar bank daerah ini dapat bersaing, setidaknya di tingkat lokal Buleleng.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, Nyoman Bujana, saat rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menggambarkan kondisi BPR Buleleng 45 sebagai "hidup segan mati tak mau". Dari empat perusahaan daerah milik Pemkab Buleleng, hanya BPR Buleleng 45 yang tidak menunjukkan perkembangan selama bertahun-tahun.

"Istilah Balinya kayak-kayak (tidak berdaya). Sekian tahun tidak ada perkembangan. Agar ini tidak berlarut-larut, kami mohon kepada pemegang kebijakan untuk mencarikan jalan keluar. Bagaimana membedah permasalahan yang terjadi. Kalau memang harus penyertaan modal, kami DPRD siap memberikan rekomendasi," ujar Bujana, yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan.

Bujana menekankan perlunya kajian dan bedah permasalahan secara menyeluruh. Manajemen harus jujur mengutarakan kendala dan masalah internal sehingga solusi yang tepat dapat diberikan. "Minimal top leadernya harus orang perbankan, sehingga paham betul bagaimana strategi bisnis. Kalau sekarang bagaimana masyarakat mau kesana, bunga kreditnya saja sangat tinggi. Sedangkan di bank daerah atau bank umum sangat ringan," tegasnya.

Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, ditemui terpisah pada Rabu (10/7), mengatakan pemerintah sedang melakukan kajian mendalam terhadap BPR Buleleng 45. Menurutnya, solusi penyertaan modal kembali bisa saja dilakukan, tetapi harus dipastikan solusi tersebut memberi dampak yang positif. "Yang tidak diinginkan adalah pemerintah terus menyusui perusahaan daerah tanpa ada dampak dan perkembangan pasti," ujarnya.

Lihadnyana menjelaskan bahwa kajian yang sedang dilakukan mencakup proses bisnis dan manajemen internal. Hasil audit dari OJK menunjukkan bahwa kondisi BPR Buleleng 45 sudah sehat, meski masih dalam tahap pemulihan. Jumlah Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet masih tinggi akibat warisan manajemen terdahulu, tetapi perlahan berhasil dikurangi.

"Kami sedang mencari formula yang pas untuk solusinya, sambil menunggu laporan Dewan Pengawas. Bisa saja Pemda yang punya saham di BPD bersinergi dengan BPR kita," tambah Lihadnyana, pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu.

BPRNews.id - Direktur Utama BPR TLM, Robert P. Fanggidae, mengungkapkan bahwa pendapatan per kapita di Kabupaten Rote Ndao kini menempati urutan keempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). "Pertumbuhan Rote Ndao signifikan, saat ini berada di urutan keempat pendapatan per kapita masyarakat, di bawah Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Ende," ujar Robert dalam acara pembukaan Bank TLM Kantor Cabang Rote Ndao di Kelurahan Mokdale, Rabu, 10 Juli 2024.

Dengan kondisi ini, manajemen BPR TLM memutuskan untuk membuka kantor cabang di Kabupaten Rote Ndao, melihat sejumlah potensi daerah. Robert menyebutkan bahwa dengan jumlah penduduk sekitar 148.000 jiwa dan pendapatan per kapita yang mencapai Rp 25 juta per tahun, Rote Ndao menunjukkan potensi ekonomi yang besar.

Sektor pertanian, yang menyumbang 49% dari pendapatan per kapita, serta pariwisata, menjadi faktor utama kontribusi ekonomi di Rote Ndao. Robert menegaskan bahwa BPR TLM akan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah ini dengan menyediakan produk-produk yang tidak hanya melayani sektor konsumtif, tetapi juga mendukung sektor pertanian dan UMKM serta pariwisata.

Setelah mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT pada 2 Juli 2024, BPR TLM dengan cepat meresmikan operasional kantor cabang kedua ini setelah pembukaan di Kabupaten Kupang. Robert menambahkan bahwa BPR TLM telah memenuhi syarat-syarat dari sisi kesehatan bank, termasuk modal, aset, tata kelola, pendapatan, likuiditas, serta kesiapan SDM, teknologi, dan aktiva tetap.

Robert juga menyampaikan bahwa undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, memberikan peluang tambahan bagi BPR TLM. Bank ini tidak hanya memperhatikan modal tetapi juga berfokus pada pertumbuhan.

BPR TLM, yang didirikan pada 1 Februari 2008 dengan modal awal Rp 1,5 miliar, kini memiliki aset sebesar Rp 249,9 miliar dan laba Rp 6,4 miliar per 31 Desember 2023, meskipun menghadapi Non-Performing Loan (NPL) sebesar Rp 6,4 miliar. Robert menambahkan bahwa BPR TLM terus mengembangkan sistem informasi dengan memanfaatkan peluang digital banking, yang akan memberikan lebih banyak pilihan bagi nasabah di Kabupaten Rote Ndao.

Melalui berbagai upaya ini, BPR TLM berkomitmen untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

BPRNews.id - Universal BPR terus menunjukkan pertumbuhan bisnis yang pesat. Untuk memperkuat posisinya, Universal BPR mempersiapkan sejumlah aksi korporasi, termasuk rencana penawaran umum perdana (IPO). Komisaris Utama Universal BPR, Kaman Siboro, menyampaikan hal ini dalam sebuah siaran pers baru-baru ini.

"Kami melihat Universal BPR berkembang secara progresif dan sehat. Rencana masa depan kami mencakup pembangunan Universal Tower sebagai simbol kemajuan, merger antar BPR Universal Group, dan pelaksanaan IPO untuk memperkuat pertumbuhan perusahaan," ujar Kaman.

Universal BPR adalah bank perekonomian rakyat yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kaman menegaskan bahwa Universal BPR menjamin keamanan dan kepercayaan nasabah dalam setiap transaksi dan layanan keuangannya.Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-21, Universal BPR menggelar berbagai kegiatan menarik. Acara bertajuk "Universal Bonanza" ini menjadi simbol berbagai kesempatan dan keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah.

Salah satu kegiatan yang diadakan adalah pengundian Tabungan Universal Arisan. Program ini memberikan kesempatan kepada individu, perusahaan, serta lembaga keuangan lainnya untuk menabung secara efektif sekaligus berpeluang memenangkan hadiah menarik. 

"Kami mengadakan pengundian Tabungan Universal Arisan untuk pertama kalinya. Program ini tidak hanya menawarkan peluang finansial dan hadiah menarik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antar peserta," kata Kaman.

Pengundian dilakukan secara objektif dan transparan dengan metode flying ball dan disaksikan oleh notaris, dinas sosial, serta kepolisian untuk memastikan integritas dan keadilan. Beberapa pemenang yang beruntung termasuk Agustina dan Kurnia R yang memenangkan cashback Rp15 juta, serta Emi S yang mendapatkan Rp20 juta. Pemenang utama adalah Shinta T yang mendapatkan mobil Honda HRV dan Imelda yang memenangkan mobil Honda Brio.

"Rasanya sangat bahagia. Saya berdoa semoga dengan hadiah ini, saya bisa membantu orang lain yang membutuhkan," ujar Imelda.Pada kesempatan yang sama, Universal BPR juga meluncurkan maskot baru bernama Kaia, yang diambil dari kata "Kaya" yang berarti kaya raya. Nama ini dipilih untuk mencerminkan tujuan Universal BPR dalam memberdayakan nasabah secara finansial.

Sejak didirikan pada tahun 2003, Universal BPR telah tumbuh pesat dan menjadi salah satu pionir dalam industri bank perekonomian rakyat. Pada tahun 2023, Universal BPR mencatat total aset sebesar Rp1,5 triliun. Beberapa pencapaian utama termasuk distribusi lebih dari 30.000 paket sembako melalui program Deposito Peduli, peluncuran Universal Mobile, serta pembukaan kantor baru di PIK dan Depok untuk memperluas layanan kepada nasabah.

Universal BPR berharap dapat terus memberikan layanan komprehensif dan inovatif untuk mendukung pertumbuhan finansial para nasabahnya.

BPRNews.id - Direktur Utama BPR TLM, Robert P. Fanggidae, menyatakan bahwa pendapatan per kapita di Kabupaten Rote Ndao menempati posisi keempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Rote Ndao mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan saat ini berada di urutan keempat dalam pendapatan per kapita, setelah Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Ende," kata Robert dalam acara peresmian kantor cabang BPR TLM di Kelurahan Mokdale, Rabu, 10 Juli 2024.

Robert menjelaskan bahwa keputusan untuk membuka kantor cabang di Rote Ndao didasarkan pada berbagai potensi daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk sekitar 148.000 jiwa dan usia kabupaten yang baru 22 tahun, pendapatan per kapita Rote Ndao mencapai Rp 25 juta per tahun.

"Sektor pertanian menyumbang 49 persen dari pendapatan per kapita Rote Ndao, diikuti oleh sektor pariwisata," ujar Robert. "Oleh karena itu, kehadiran BPR TLM diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah ini."

Robert juga menyampaikan bahwa dalam peresmian kantor cabang ini, Kepala OJK memberikan pesan penting agar BPR TLM tidak hanya melayani sektor konsumtif. Oleh karena itu, ia telah mengarahkan Kepala Cabang Rote Ndao dan jajarannya untuk menyiapkan produk-produk yang mendukung sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata.

Ia juga menceritakan proses pembukaan kantor cabang di Rote Ndao yang dimulai setelah mendapatkan izin operasional dari OJK NTT pada 2 Juli 2024. Manajemen BPR TLM bergerak cepat untuk merealisasikan peresmian operasional kantor cabang kedua ini setelah pembukaan di Kabupaten Kupang.

Menurut Robert, BPR TLM telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan terkait tingkat kesehatan bank, termasuk modal, aset, tatakelola, kemampuan menghasilkan pendapatan, likuiditas, serta kesiapan SDM, teknologi, dan aktiva tetap. Setelah beberapa kali perbaikan berdasarkan penilaian dan studi kelayakan, BPR TLM akhirnya memperoleh izin untuk membuka kantor cabang di Rote Ndao.

Selain itu, Robert juga menyatakan rasa syukurnya atas adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mengubah nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan memberikan perhatian khusus pada pertumbuhan BPR.

Sejak didirikan pada 1 Februari 2008 dengan modal awal Rp 1,5 miliar, BPR TLM telah berkembang pesat. Hingga 31 Desember 2023, aset BPR TLM mencapai Rp 249,9 miliar, dengan laba Rp 6,4 miliar, dan Non-Performing Loan (NPL) sebesar Rp 6,4 miliar. Robert juga menambahkan bahwa BPR TLM terus mengembangkan sistem informasi dan transaksi digital untuk memberikan lebih banyak pilihan layanan kepada nasabah di Rote Ndao.