BPRNews.id - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah mengajak pelajar SMK, santri pondok pesantren, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan produk cabai kering dan pasta bawang merah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah pemborosan bahan pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.  

"Sementara komoditas ini kan gampang busuk, sehingga perlu upaya kita supaya bisa tetap bermanfaat. Agar tidak terbuang, kita perlu mengolahnya menjadi produk yang lebih awet seperti cabai kering atau pasta bawang merah," kata Ndari Surjaningsih, Deputi Kepala KPw BI Provinsi Jawa Tengah.  

Ndari juga menyoroti tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Jawa Tengah, seperti penurunan luas lahan tanam akibat pertambahan penduduk. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya inovasi dalam memanfaatkan hasil panen. "Di sini diperlukan upaya yang mungkin tidak mudah, yaitu mengubah kebiasaan kita yang dulu selalu berbekal bumbu segar. Ini akan lebih baik juga bisa dialihkan atau digeser kepada penggunaan bahan baku yang mulai diolah," tambahnya.  

Ajakan ini disampaikan dalam acara ‘Jateng Halal Foodcamp 2024’ yang diadakan oleh KPw BI Jawa Tengah. Acara tersebut diawali dengan talkshow bertema "Kuliner Kreatif Masa Kini: Inovasi, Peluang Usaha, dan Tantangan ke Depan". Selain temu wicara, program dilanjutkan dengan bootcamp yang diikuti oleh pelajar SMK dan santri pondok pesantren.  

Dalam sesi pelatihan, peserta akan dibimbing oleh chef profesional untuk meningkatkan keterampilan mereka di bidang tata boga. Program ini juga bertujuan mengembangkan kapasitas guru pendamping dan peserta dalam menciptakan olahan pangan yang inovatif.  

"Tujuan akhir kegiatan ini adalah untuk memajukan ekosistem halal value chain di bidang olahan pangan, juga mendukung pengendalian inflasi," jelas Ndari. Dengan mengolah cabai dan bawang merah menjadi produk inovatif, pelaku UMKM diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru yang mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.  

BPRNews.id - PERURI secara resmi menjalin kerja sama dengan BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara dan BPR Rokan Hulu Riau guna mempercepat digitalisasi di sektor perbankan rakyat. Kerja sama strategis ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian yang berlangsung di Kantor PERURI, Jakarta, pada Senin, 18 November 2024.  

Tujuan utama kolaborasi ini adalah meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing BPR di era digital. Dengan sistem digitalisasi perbankan yang dikembangkan oleh PERURI, BPR diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih cepat, aman, dan inovatif kepada masyarakat.  

Shitta Marsella, POH Head of SBU Digital & CA PERURI, menjelaskan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan daya saing sektor perbankan rakyat. “Kami yakin, kolaborasi di bidang digital ini akan memperkuat daya saing BPR dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.  

Direktur Utama BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara, Dr. Ahmat, mengapresiasi kerja sama ini. Ia menyebut digitalisasi membantu BPR memperkokoh perannya dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya di sektor UMKM. “Kerja sama dengan PERURI memberi kami kesempatan untuk menyediakan layanan perbankan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah di era digital,” jelasnya.  

Sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, BPR memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan pengembangan UMKM. Kolaborasi ini sejalan dengan visi PERURI untuk menghadirkan solusi teknologi yang memudahkan BPR memberikan layanan keuangan inklusif kepada pelaku UMKM, termasuk di daerah terpencil.  

Melalui penerapan teknologi seperti sistem tanda tangan elektronik, PERURI membantu meningkatkan efisiensi operasional BPR sekaligus memperluas akses layanan ke berbagai wilayah. Transformasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sektor perbankan rakyat lainnya untuk segera beradaptasi dengan kebutuhan zaman.  

Sebagai pemimpin dalam teknologi high security, PERURI menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan menjalin kemitraan strategis, memastikan sektor perbankan rakyat di Indonesia siap memasuki era digital yang lebih maju dan inklusif. 

BPRNews,id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar kegiatan "LPS Goes to Campus" di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, Tana Toraja, Selasa. Acara ini, yang berlangsung di Aula Kampus I Makale, menjadi penutup dari rangkaian kegiatan serupa sebelumnya di Parepare, Pinrang, Sidrap, dan Enrekang.  

"Kami berharap mahasiswa dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk memahami pentingnya perlindungan simpanan dan bijak dalam mengelola keuangan, terutama menghadapi tantangan seperti pinjaman online," ujar Benyamin Salu, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni UKI Toraja, saat membuka acara.  

Y Dadi Hermawan, Plt Kepala Divisi Edukasi, Humas, dan Hubungan Kelembagaan Kantor Perwakilan LPS III Makassar, dalam paparannya bertajuk Bersama LPS Menabung Aman, Masa Depan Nyaman, menyampaikan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen informasi di masyarakat.  

"Mahasiswa memiliki potensi besar untuk menyebarkan informasi tentang penjaminan simpanan, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan simpanan dalam mengelola keuangan," katanya.  

Antusiasme peserta terlihat dari sesi tanya jawab yang berlangsung aktif, ditutup dengan kuis interaktif Kahoot yang memeriahkan suasana. LPS berharap kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan mahasiswa, tetapi juga menjadikan mereka pelopor edukasi keuangan bagi masyarakat.  

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) untuk periode 2025-2026. Keputusan ini diumumkan dalam IOPS Annual General Meeting (AGM) yang digelar di Bali, Selasa (19/11).  

"Kami siap memberikan perspektif baru dalam kebijakan dana pensiun global. Kolaborasi antarnegara anggota IOPS akan menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan global dan memperkuat sistem dana pensiun di berbagai negara," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono.  

Ogi menegaskan, keterpilihan ini menjadi bukti pengakuan atas kontribusi Indonesia di tingkat internasional. "Selain memperkuat pengawasan dana pensiun nasional, kami juga ingin belajar dari praktik terbaik global dan memberikan solusi inovatif untuk tantangan bersama," tambahnya.  

IOPS, yang berdiri sejak 2004, merupakan organisasi internasional yang menghimpun pengawas dana pensiun dari 84 yurisdiksi. Anggota baru Komite Eksekutif periode ini mencakup OJK (Indonesia), APRA (Australia), PREVIC (Brazil), HANFA (Kroasia), BaFin (Jerman), PFRDA (India), CONSAR (Meksiko), dan National Bank of Slovakia.  

Dalam kepemimpinan periode 2025-2026, Astrid Ludin dari Afrika Selatan terpilih sebagai Presiden IOPS, sementara Angela Mazerolle dari Kanada akan menjabat sebagai Wakil Presiden.

BPRNews.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kredit yang disalurkan bank umum secara nasional hingga akhir 2023 mencapai Rp7,09 kuadriliun, dengan rasio kredit macet (NPL) sebesar 2,19 persen. Provinsi Gorontalo mencatat NPL tertinggi di Indonesia, mencapai 5,38 persen, diikuti Jawa Tengah (4,09 persen), Kepulauan Riau (3,81 persen), Sumatera Selatan (3,42 persen), dan Jawa Timur (3,01 persen).

Menurut Herwin Mopangga, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), tingginya angka NPL di Gorontalo disebabkan oleh ketergantungan masyarakat pada sektor informal dengan pendapatan tidak tetap. Ketika pendapatan terganggu, misalnya akibat gagal panen atau fluktuasi harga komoditas, kemampuan membayar kredit menjadi terbatas. Ditambah lagi, rendahnya literasi keuangan menyebabkan banyak masyarakat tidak memahami risiko dan tanggung jawab berutang.

Herwin juga mengungkapkan bahwa laporan Bank Indonesia (BI) Agustus 2024 menunjukkan peningkatan NPL pada kredit investasi sektor pertanian di Gorontalo. Sebaliknya, sektor industri pengolahan dan perdagangan mengalami perbaikan, meskipun stagnasi nilai tukar petani (NTP) memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga petani.

Di Gorontalo, banyak masyarakat miskin yang terjebak dalam pinjaman informal dari rentenir. Pinjaman ini sering digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti makanan, kesehatan, atau pendidikan, yang tidak memberikan hasil finansial langsung. Kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah dan lembaga keuangan formal memperparah situasi.

Solusi yang diusulkan oleh Herwin Mopangga meliputi:

1. Peningkatan literasi keuangan: Pemerintah daerah dan lembaga keuangan dapat mengadakan sosialisasi, edukasi, dan kelompok belajar keuangan di desa.

2. Diversifikasi ekonomi:Memberikan pelatihan keterampilan di sektor pariwisata, kerajinan, atau pertanian modern, serta memfasilitasi akses pasar untuk produk lokal.

3. Kredit mikro terjangkau: Mendorong bank dan koperasi di Gorontalo untuk menyediakan kredit mikro tanpa agunan dengan bunga rendah.

4. Pengembangan KUR:Menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha kecil.

5. Akses perbankan digital: Memperluas jangkauan layanan perbankan digital ke wilayah pedesaan agar masyarakat tidak bergantung pada rentenir.

6. Pemanfaatan fintech:Memanfaatkan teknologi finansial untuk menawarkan pinjaman mikro dengan bunga rendah dan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan bank konvensional.

Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Gorontalo pada pinjaman informal dan meningkatkan stabilitas ekonomi mereka.