BPRNews.id - PT Bank Mestika Dharma Tbk, atau Bank Mestika, mengadakan program ‘UKM Vaganza’ dengan tema "Meningkatkan Daya Saing Pelaku UKM di Era Digital." Kegiatan ini melibatkan 15 pelaku usaha dari Desa Wisata Karang Anyar (DEWIKA), Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun.  

UKM Vaganza merupakan bagian dari program keuangan berkelanjutan Bank Mestika, bertujuan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Selama dua hari, peserta mendapat pelatihan intensif, termasuk:  

- Pentingnya penyusunan laporan keuangan.  

- Teknik perbaikan kemasan.  

- Pengurusan izin usaha.  

- Pemanfaatan media sosial untuk bisnis.  

Bank Mestika menggandeng Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pematangsiantar sebagai mentor untuk memberikan pendampingan langsung kepada para pelaku usaha.  

Suharto Kurniawan, Sekretaris Perusahaan Bank Mestika, menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia dan para pelaku UKM yang antusias mengikuti kegiatan ini.  

"Harapan kami melaksanakan pendampingan berupa pelatihan pengembangan kepada pelaku usaha UKM ini dapat meningkatkan daya saing, meningkatkan penjualan pelaku usaha, dan dapat bertahan di tengah persaingan global," ujar Suharto.  

Menurutnya, peserta UKM Vaganza, yang sebagian besar bergerak di sektor olahan makanan, memiliki potensi besar namun memerlukan pendampingan untuk memperkuat strategi bisnis dan mengubah pola pikir mereka dalam menghadapi tantangan masa depan.  

UKM Vaganza juga menjadi bagian dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Mestika yang fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di DEWIKA. Program ini bertujuan memperkuat daya saing kawasan wisata serta mengembangkan aktivitas wisata yang menarik bagi pengunjung.  

Dengan program seperti ini, Bank Mestika berharap dapat memberdayakan pelaku usaha lokal dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

BPRNews.id - Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi nasional. UMKM berkontribusi besar dengan menyumbang 60% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital demi meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

Mendukung target tersebut, Sinar Mas Land menyelenggarakan ‘Festival UMKM 2024’ di The Breeze, BSD City. Acara ini melibatkan 150 UMKM, termasuk UMKM binaan CSR Sinar Mas Land, Pilar Sinar Mas, dan komunitas disabilitas. Festival ini juga dihadiri pejabat daerah seperti Anna Ratna Maemunah (Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang) dan Bachtiar Priyambodo (Kepala Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan).

Pj Bupati Tangerang, Andy Ony, melalui perwakilannya Anna Ratna Maemunah, menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini. “Dengan dukungan teknologi, UMKM memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat daya saing. Tidak hanya itu, kolaborasi antara berbagai pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan bersama dalam menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.

Managing Director President Office Sinar Mas Land, Dony Martadisata, menambahkan bahwa Festival UMKM 2024 adalah puncak dari pelatihan sepanjang tahun, termasuk pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan transaksi digital. “Kami berharap festival ini membuka peluang pasar lebih luas bagi UMKM, termasuk UMKM disabilitas,” jelasnya.

Festival ini juga menampilkan:  

- Bazar UMKM : Dengan 50 booth dari UMKM binaan.  

- Panggung Bakat Disabilitas : Menampilkan seni dan fashion show dari anak-anak disabilitas.  

- Talk Show Inspiratif : Bertema “Membangun UMKM Tangguh Melalui Dukungan Terintegrasi.”  

- Wisuda UMKM Binaan Batch 4.

Acara ini merupakan kolaborasi dengan pilar usaha Sinar Mas seperti Bank Sinar Mas, APP, dan Asuransi Sinar Mas, serta komunitas SML UMKM Centre di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Festival UMKM 2024 diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong UMKM Indonesia menuju digitalisasi serta daya saing global.

BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perbarindo 2024 di Padang, Sumatera Barat. Acara ini mengusung tema "Resiliensi Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Pilar Pengembangan UMKM Dalam Pusaran Regulasi” dan berfokus pada penguatan peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah perubahan regulasi.  

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya peran BPR dan BPRS untuk tetap tangguh. "BPR dan BPRS harus mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi, karena mereka adalah tulang punggung pengembangan UMKM," ujar Dian dalam sambutannya.  

Muhamad Yusron, Kepala Kantor Perwakilan LPS I, menjadi narasumber dalam sesi sosialisasi bertema "Peran dan Kebijakan LPS Pascapenetapan UU P2SK." Dalam paparannya, ia menjelaskan tugas baru LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "LPS kini juga memiliki mandat untuk menjalankan Program Penjaminan Polis dalam lima tahun ke depan. Ini akan melindungi pemegang polis dari kerugian jika perusahaan asuransi dicabut izinnya," jelasnya.  

Yusron juga memaparkan langkah LPS dalam mendukung stabilitas keuangan melalui upaya resolusi bank, termasuk keberhasilan penyehatan Bank BPR Indramayu Jabar (BIMJ). "Kami bekerja sama dengan Bank BJB sebagai investor, mengonversi pinjaman menjadi modal tambahan untuk memulihkan keuangan BIMJ," tambahnya.  

Rakernas yang dihadiri sekitar 500 pemimpin BPR dan BPRS ini diharapkan mampu mendorong kolaborasi lebih baik untuk pengembangan UMKM di Indonesia.  

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti dampak terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) terhadap pasar global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa faktor geopolitik AS menjadi salah satu pertimbangan utama para pelaku pasar dalam membuat keputusan investasi dan ekonomi.  

"Risiko geopolitik ini turut menjadi beban bagi perekonomian global pada triwulan ketiga tahun ini," ujar Mahendra saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.  

Ia menjelaskan bahwa tantangan ekonomi global saat ini tidak hanya disebabkan oleh tensi geopolitik seperti perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah, tetapi juga oleh perlambatan ekonomi di Tiongkok serta meningkatnya kebijakan proteksionisme. "Seluruh dunia kini sedang mencermati dampak politik AS, termasuk risiko terpilihnya kembali Donald Trump," tambahnya.  

Mahendra juga menyebut bahwa perlambatan ekonomi dunia telah dirasakan di sebagian besar negara ekonomi utama pada triwulan ketiga. Untuk merespons hal tersebut, sejumlah bank sentral global mulai melonggarkan kebijakan moneter guna mendorong pertumbuhan ekonomi.  

Sementara itu, di Indonesia, pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga tercatat 4,95%. "Meskipun ada tekanan eksternal, kita tetap berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan di atas 5%, yaitu sebesar 5,03%," pungkas Mahendra.

BPRNews.id - Batas bunga pinjaman online (pinjol) akan turun signifikan, memberikan angin segar bagi perkembangan industri fintech peer-to-peer (P2P) lending. Namun, pengawasan terhadap pinjol ilegal harus diperketat agar tidak merusak citra industri ini.  

Menurut aturan baru yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), bunga pinjol sektor konsumtif akan berkurang secara bertahap. "Mulai awal 2025, bunga maksimum pinjol konsumtif turun menjadi 0,2% per hari, dari sebelumnya 0,3%," ujar seorang pejabat OJK. "Kemudian pada 2026, bunga ini akan kembali turun menjadi 0,1% per hari."  

Sementara itu, bunga pinjol produktif tetap berada di angka 0,1% per hari hingga 2026, dan akan turun lagi menjadi 0,067% per hari pada 2026. Penurunan bunga ini diharapkan membuat layanan pinjol lebih terjangkau dan menarik bagi masyarakat.  

Pinjol Ilegal, Tantangan Besar  

Meski potensi perkembangan industri fintech cukup besar, keberadaan pinjol ilegal menjadi ancaman serius. "Pinjol ilegal merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik industri," kata seorang pengamat keuangan. Pinjol ilegal kerap memanfaatkan celah dengan menawarkan bunga tinggi, melakukan penagihan secara paksa, dan bahkan mengancam keselamatan peminjam.  

OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus melakukan langkah preventif, termasuk patroli siber harian dan pemblokiran aplikasi serta situs pinjol ilegal. Hingga 30 September 2024, Satgas PASTI telah menghentikan 9.610 entitas pinjol ilegal.  

"Setiap hari kami memantau internet untuk memastikan tidak ada aplikasi atau situs ilegal yang merugikan masyarakat," jelas seorang anggota Satgas PASTI. Mereka juga menyediakan layanan pengaduan melalui email, telepon bebas pulsa, WhatsApp, dan situs OJK untuk menampung laporan masyarakat.  

Daftar Pinjol Resmi  

Untuk melindungi masyarakat dari pinjol ilegal, OJK telah merilis daftar fintech P2P lending yang legal dan berizin per November 2024. Beberapa di antaranya adalah Danamas, Amartha, Modalku, Kredit Pintar, dan Rupiah Cepat. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi OJK.  

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam memilih layanan pinjol. "Pastikan hanya menggunakan pinjol yang telah terdaftar di OJK untuk menghindari risiko bunga tinggi dan masalah hukum," imbau OJK dalam pernyataannya.  

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan industri fintech P2P lending dapat berkembang lebih sehat, sementara risiko dari pinjol ilegal dapat ditekan semaksimal mungkin.