BPRNews.id - Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Sumba Barat, Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank NTT pada Sabtu, 16 November 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dengan sebagian pemegang saham hadir di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, sementara lainnya mengikuti melalui video conference dari lokasi masing-masing. Bertempat di Ruang Rapat Bupati Sumba Barat, acara berlangsung dari pukul 09.00 hingga 11.00 WITA.
Rapat membahas beberapa agenda strategis untuk memperkuat posisi Bank NTT sebagai lembaga keuangan utama di Nusa Tenggara Timur. Salah satu agenda utama adalah persetujuan kerja sama dengan Bank Jatim melalui Kelompok Usaha Bank (KUB). Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kolaborasi antarbank dalam mendorong pengembangan sektor keuangan regional dan memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat di NTT.
Agenda lain mencakup pemberian kewenangan kepada pemegang saham pengendali untuk menandatangani Share Holder Agreement (SHA). Plt. Direktur Utama Bank NTT juga diberi mandat untuk melakukan negosiasi dan menetapkan harga saham berdasarkan kajian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Selain itu, Conditional Share Subscription Agreement (CSSA) juga ditandatangani sebagai bagian dari perjanjian pembelian saham bersyarat.
Rapat ini turut menyoroti masa jabatan pengurus Bank NTT sebagai langkah untuk menjaga stabilitas manajemen dan keberlanjutan kepemimpinan. Lelang jabatan pengurus dibuka untuk menjaring individu berkompeten yang mampu mengisi posisi strategis, mendukung profesionalisme manajemen, serta memperkuat kemampuan bank dalam menghadapi dinamika pasar.
Rotasi susunan pengurus juga menjadi agenda penting untuk menyesuaikan struktur manajemen dengan kebutuhan ekonomi regional yang terus berubah. Langkah ini diambil untuk memastikan Bank NTT tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan pasar.
Pjs. Bupati Sumba Barat, Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M, memberikan apresiasi terhadap keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat ini. Ia menilai bahwa langkah-langkah strategis yang dirumuskan dapat memperkuat peran Bank NTT dalam mendukung pembangunan ekonomi di NTT, serta meningkatkan layanan keuangan bagi masyarakat.
Melalui keputusan yang diambil dalam RUPSLB ini, diharapkan Bank NTT semakin kokoh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi mitra keuangan yang andal serta berkualitas bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
BPRNews.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memperkuat sistem tata kelola dan pengawasan di Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) yang ada di wilayahnya. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan menyiapkan komisaris yang kompeten untuk mengawasi kinerja bank tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyebutkan bahwa saat ini terdapat banyak kekosongan jabatan komisaris, terutama komisaris utama, di beberapa PT BPR BKK di Jawa Tengah. Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemprov Jateng memiliki kewajiban untuk mengisi kekosongan ini dengan orang-orang yang kompeten.
"Kami telah mempersiapkan teman-teman dari Pemprov Jateng untuk berkontribusi di sana. Kami juga menyelenggarakan capacity building dan asesmen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar kompetensi mereka dapat memenuhi syarat menjadi komisaris," ujar Sumarno saat kegiatan Bimbingan Teknis Best Practice Pengawasan PT BPR BKK di Hotel Front One HK Resort, Semarang, Senin (18/11/2024).
Kompetensi ini diharapkan dapat menjadi modal dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat, sehingga tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik.
"Fungsi utama komisaris adalah mengawasi serta memberikan masukan, agar tata kelola lembaga dapat berjalan optimal," tambahnya.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT BPR BKK memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung program-program pemerintah daerah, serta berkontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik guna mencapai visi dan misi tersebut.
"Kami berharap BPR BKK di Jawa Tengah bisa terus berkembang, sehingga dapat memberikan dividen yang signifikan kepada Pemprov Jateng," jelas Sumarno.
Sementara itu, Kepala Bagian BUMD Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Agus Prastusio, mengungkapkan bahwa terdapat 14 PT BPR BKK yang mengalami kekosongan jabatan komisaris utama. Untuk mengisi kekosongan ini, telah dilakukan proses seleksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana para calon komisaris juga menjalani uji kemampuan dan kepatutan di OJK.
Secara umum, kinerja konsolidasi dari 33 PT BPR BKK se-Jawa Tengah per Juni 2024 menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari pencapaian aset sebesar Rp 12,5 triliun, dana masyarakat Rp 10,5 triliun, kredit yang disalurkan sebesar Rp 8,9 triliun, pendapatan sebesar Rp 774,2 miliar, dan laba sebelum pajak sebesar Rp 111,6 miliar.
"Angka-angka tersebut terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun," tegasnya.
BPRNews.id - Menjelang akhir tahun 2024, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dihadapkan pada batas waktu untuk memenuhi persyaratan modal inti minimal sebesar Rp 6 miliar. Berbagai langkah konsolidasi terus dilakukan, termasuk penggabungan usaha hingga pencabutan izin operasional yang semakin intensif.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2024 hingga September, telah terjadi penggabungan 17 BPR menjadi 6 BPR, serta pencabutan izin operasional sebanyak 13 BPR.
"Ada juga satu penggabungan antara satu BPR dengan satu BPR Syariah menjadi satu BPR Syariah," ungkap Dian dalam rapat di DPR pada Senin (18/11).
Lebih lanjut, di sektor industri BPR Syariah (BPRS), Dian mengungkapkan bahwa terdapat tiga BPR yang akan mengubah kegiatan usahanya menjadi BPRS. Sementara itu, ada dua BPRS yang izin usahanya telah dicabut.
Dengan demikian, sudah tercatat bahwa 53 BPR/BPRS telah menyelesaikan proses konsolidasi menjadi 17 BPR/BPRS, yang berarti terjadi pengurangan sebanyak 36 BPR/BPRS.
Selain itu, sebanyak 13 BPR/BPRS telah disetujui untuk konsolidasi menjadi lima BPR/BPRS. Namun, proses ini masih menunggu penyelesaian di Kemenkumham, sehingga nantinya akan berkurang 8 BPR/BPRS.
"Terdapat pula 75 BPR/BPRS yang sedang dalam proses perizinan menjadi 26 BPR/BPRS, serta 40 BPR/BPRS yang sedang mengajukan konsolidasi menjadi 12 BPR/BPRS dalam tahap kelengkapan," tutup Dian.
BPRNews.id - Perbankan Indonesia menunjukkan kinerja yang solid, sebagaimana tercermin dalam Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) Triwulan II-2024 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertumbuhan kredit bank umum tercatat mencapai 12,36% (yoy), mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 7,76%. Peningkatan ini didorong oleh tingginya permintaan dari segmen korporasi, seiring dengan penjualan yang baik dan kemampuan bayar yang semakin kuat.
Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,45% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 5,79%. Hal ini mendukung stabilitas likuiditas perbankan. Kondisi likuiditas bank umum sendiri masih cukup baik, dengan rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing tercatat di angka 112,33% dan 25,37%, jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan, yakni 50% dan 10%.
Tingkat permodalan perbankan juga solid, meskipun terjadi sedikit penurunan pada Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tercatat 26,09%. Penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang meningkat 9,91% (yoy), lebih cepat daripada pertumbuhan modal. Sementara itu, kualitas kredit tercatat membaik, meskipun rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sedikit meningkat menjadi 2,26% dan NPL net mencapai 0,78%.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) juga menunjukkan kinerja yang baik, meskipun ada pelambatan dalam pertumbuhan kredit/pembiayaan dan DPK jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio CAR BPR dan BPRS masing-masing tercatat 31,75% dan 23,09%, menunjukkan ketahanan permodalan yang kuat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan pentingnya pengawasan terhadap volatilitas ekonomi global yang dapat mempengaruhi perekonomian domestik serta sektor perbankan. OJK terus melakukan pengawasan secara intensif terhadap bank-bank untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Dian juga mengingatkan perbankan untuk selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan integritas guna mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.
Dian mengimbau perbankan untuk terus memperhatikan risiko pasar dan likuiditas, terutama di tengah ketidakpastian global, seperti perubahan suku bunga, dinamika ekonomi Tiongkok, serta ketegangan geopolitik yang dapat memengaruhi perekonomian domestik. Sementara itu, perbankan juga diingatkan untuk tetap mengawasi kualitas kredit yang direstrukturisasi agar tidak mengalami pemburukan lebih lanjut.
Untuk menjaga ketahanan bank, OJK mendorong agar bank melakukan stress test dan evaluasi secara rutin terhadap kekuatan permodalannya, guna memastikan kemampuan bank dalam menyerap penurunan kualitas kredit restrukturisasi. Dalam hal regulasi, OJK juga telah mengeluarkan ketentuan baru mengenai Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang merupakan hasil penyempurnaan dari peraturan yang ada sebelumnya.
BPRNews.id - PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) untuk produk penjaminan Kontra Bank Garansi (KBG). Langkah ini bertujuan untuk membuka peluang bisnis baru dalam sektor keuangan syariah di Indonesia. Direktur Utama Askrindo Syariah, Kokok Alun Akbar, mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat peranannya dalam mendukung ekosistem keuangan syariah di tanah air. "Kerja sama ini merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk memperkuat peranannya dalam mendukung ekosistem keuangan syariah di Indonesia," ujarnya saat menyaksikan penandatanganan kerja sama di Jakarta, Senin 18 November 2024.
Alun menambahkan, sebelum melaksanakan kerja sama dengan BRI, Askrindo Syariah telah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait fasilitas commercial line yang diberikan oleh BRI. Ini menandai langkah positif bagi perusahaan dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah di Indonesia. Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Pemasaran Askrindo Syariah, Achmad Rizali, dan Division Head of Credit Operation BRI, Asep Nurdin.
Menariknya, kerja sama ini bukan pertama kalinya antara kedua pihak. Sebelumnya, mereka juga telah melakukan kolaborasi dalam layanan kustodian guna mitigasi risiko dalam pengelolaan portofolio efek syariah milik Askrindo Syariah. “Kami juga melakukan kerja sama untuk layanan kustodian dalam rangka mitigasi risiko untuk mengadministrasikan portofolio efek syariah yang dimiliki oleh Askrindo Syariah," jelas Alun.
Kerja sama terbaru ini bertujuan memperkuat sektor usaha, terutama bagi pelaku usaha yang memerlukan jaminan dalam transaksi non-cash financing. Untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut, Askrindo Syariah berkomitmen untuk terus melakukan berbagai kemitraan strategis guna meningkatkan angka penjaminan pembiayaan hingga akhir 2024 dan seterusnya. “Kami terus meningkatkan perolehan nilai kafalah dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) untuk dapat mencapai target di akhir tahun ini dan tahun-tahun mendatang," jelas Alun.
Sebagai informasi, Askrindo Syariah didirikan pada akhir 2012 sebagai perusahaan penjamina n pembiayaan berbasis syariah pertama di Indonesia dengan pemegang saham mayoritas PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo). Seiring dengan bergabungnya PT Askrindo dengan Indonesia Financial Group (IFG) pada tahun 2020, Askrindo Syariah terus memperkuat posisinya di pasar.
Tak hanya itu, Askrindo Syariah juga meraih penghargaan dari Majalah Infobank pada Oktober 2024 sebagai The Best Sharia Guarantor Company 2024. Penghargaan ini membuktikan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi mitra bisnis dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri penjaminan syariah di Indonesia.