BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 16 Tahun 2024, yang mengatur pengawasan terhadap PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat peran PT SMI sebagai instrumen pemerintah dalam penyediaan pembiayaan infrastruktur, sebagaimana disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman.

“Kami berharap penerbitan POJK ini dapat memperkuat pengawasan terhadap PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) dan fiscal tools pemerintah, dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ungkap Agusman pada pengumuman resmi di Jakarta.

POJK ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan OJK secara keseluruhan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dengan POJK ini, OJK dapat lebih leluasa dalam melakukan penilaian dan pengawasan terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah PT SMI. Informasi terkait penetapan status pengawasan PT SMI juga akan disampaikan kepada Menteri Keuangan, selaku pemegang saham perusahaan tersebut.

Sebelumnya, PT SMI telah diawasi sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur berdasarkan POJK Nomor 46 Tahun 2020. Namun, dengan berlakunya UU P2SK, PT SMI tidak lagi termasuk dalam ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan, meski tetap berada di bawah pengawasan OJK sebagai lembaga yang dibentuk atas penugasan khusus pemerintah.

Peraturan baru ini mencakup aspek kelembagaan dan kepengurusan, penyelenggaraan usaha, sumber pendanaan, penilaian tingkat kesehatan, hingga penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Aturan ini juga mewajibkan pelaporan berkala dan memastikan kepatuhan PT SMI terhadap regulasi yang berlaku. POJK Nomor 16 Tahun 2024 ini efektif berlaku sejak tanggal diundangkan, menjadi landasan bagi OJK dalam menjalankan pengawasan terhadap PT SMI.

BPRNews.id  - Universitas Hasanuddin (Unhas) mengadakan kuliah umum bertajuk "Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial" pada Selasa (5/11). Acara ini, yang merupakan hasil kolaborasi antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas dan Bank Indonesia (BI), bertujuan untuk memperdalam wawasan mahasiswa mengenai kebijakan ekonomi dan pentingnya menjaga stabilitas keuangan.

Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Unhas, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya Unhas untuk membekali mahasiswa dengan wawasan terkini tentang peran BI dalam menjaga stabilitas keuangan. “FEB Unhas terus memperkuat kemitraan dengan BI, tidak hanya untuk berbagi ilmu, tetapi juga melalui berbagai program kolaboratif yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda saat ini. Mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” ujarnya.

Hadir sebagai pembicara utama, Direktur Eksekutif BI Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, menekankan pentingnya sinergi antara BI dan dunia akademisi dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang peran BI. "Stabilitas keuangan adalah tanggung jawab bersama, melibatkan masyarakat, pemerintah, dan otoritas terkait. Kami berharap forum ini dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan untuk kebijakan BI yang berdampak luas bagi perekonomian," ungkap Rizki.

Selain itu, Bambang Arianto, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, memaparkan peran BI dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi global untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. "Sebagai otoritas di sektor keuangan, BI mengantisipasi potensi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia," jelasnya.

Melalui kolaborasi ini, Unhas dan BI berharap mahasiswa dapat memahami lebih dalam mengenai peran kebijakan makroprudensial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

BPRNews.id - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, Yunita Linda Sari, menyatakan bahwa industri jasa keuangan di Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang positif, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan domestik dan global. "Di Jawa Timur, kita masih mampu mencatatkan pertumbuhan solid," ungkap Yunita dalam acara di Surabaya, Rabu lalu.

Pertumbuhan tersebut terlihat dari sektor perbankan, di mana dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit masing-masing tumbuh 6,1 persen (yoy) dan 7,66 persen (yoy), dengan nilai DPK mencapai Rp45,2 triliun dan kredit sebesar Rp42,7 triliun. Risiko kredit juga terkendali dengan rasio NPL pada 3,04 persen dan rasio CAR yang terjaga di angka 30,27 persen.

Di sektor pasar modal, jumlah emiten dari Jawa Timur hingga September 2024 mencapai 53 perusahaan, dengan dana yang terhimpun sebanyak Rp13,74 triliun. Security crowd funding juga menunjukkan tren positif, dengan 35 penerbit yang berhasil mengumpulkan dana Rp46,82 miliar, naik 35,06 persen dari tahun sebelumnya.

Pada industri asuransi, minat masyarakat meningkat, terbukti dari jumlah polis yang melonjak 180,32 persen (yoy) menjadi 3.909.740 polis pada triwulan I-2024. Aset bersih dana pensiun per September 2024 pun tumbuh 4,94 persen menjadi Rp4,40 triliun.

Industri pembiayaan turut mencatatkan peningkatan, dengan total pembiayaan per Agustus 2024 yang bertambah 10,51 persen menjadi Rp46,15 triliun, dan NPF gross terjaga pada 3,02 persen. Sementara itu, pembiayaan fintech mencatatkan outstanding Rp9,15 triliun, naik 41,95 persen, dan pembiayaan pegadaian swasta tumbuh 27,01 persen menjadi Rp9,64 triliun.

BPRNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, mengumumkan kolaborasi strategis dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) untuk mendukung para pengusaha muda di seluruh Indonesia. Kesepakatan ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 31 Oktober 2024 di Auditorium BRIlian Center, Jakarta.

Kerja sama ini bertujuan memperkuat akses permodalan, layanan perbankan, dan kemudahan lain bagi anggota HIPMI. Langkah ini juga mendukung posisi BRI sebagai agen pembangunan yang terus mendorong sektor UMKM sebagai pilar utama ekonomi nasional.

Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI, Amam Sukriyanto, menyatakan antusiasme BRI dalam kemitraan ini. "BRI berharap dapat memperluas akses modal dan membantu UMKM naik kelas," ungkap Amam. Ia juga menambahkan bahwa hingga Triwulan III 2024, BRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.353,36 triliun, dengan 81,70% atau Rp1.105,70 triliun difokuskan untuk UMKM, menunjukkan komitmen BRI yang kuat sebagai agen pembangunan.

Kolaborasi ini juga didukung Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD BPP HIPMI, Mufti Anam, yang menyampaikan apresiasi atas kemitraan BRI. "Dengan MoU ini, anggota HIPMI dapat menikmati kemudahan perbankan dan dukungan modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha di daerah masing-masing," jelas Mufti. Ia menambahkan bahwa kerja sama ini membantu para pengusaha muda mengatasi tantangan yang dihadapi di berbagai daerah.

Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI, Margaret Srijaya, menegaskan bahwa kolaborasi BRI dan HIPMI ini sudah berjalan nyata dan menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengusaha muda untuk tumbuh dan bersaing di pasar.  

Amam menyatakan kembali komitmen BRI, "Dengan fasilitas perbankan dan dukungan BRI, kami berkomitmen untuk membantu pengusaha muda meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian nasional." BRI yakin bahwa inovasi dari para pengusaha muda akan memperkuat perekonomian Indonesia secara berkelanjutan.

BPRNews.id - Kehadiran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Bank SumselBabel (BSB) bekerja sama dengan asosiasi terkait untuk mendukung dan memperluas akses keuangan bagi UMKM, yang menjadi fokus pengembangan bisnis mereka di tahun depan.

"UMKM jadi perhatian pemerintah, cukup baik. Ke depan, kami akan menambah mitra bekerja sama, terutama asosiasi pempek dan songket," ujar Direktur Utama Bank SumselBabel, Achmad Syamsudin, saat berbicara dalam acara pelayanan "Service by Leaders" pada perayaan HUT ke-67 BSB di Cabang Kapten A Rivai, Palembang.

Selain bekerja sama dengan UMKM lokal di Sumatera Selatan, Syamsudin menjelaskan bahwa BSB berencana menjaga pertumbuhan bisnis dan meningkatkan aset ekonomi pada 2025 melalui kolaborasi dengan asosiasi pertanian dan pengolahan makanan daerah. Terlebih, Sumatera Selatan memiliki potensi besar melalui komoditas unggulan seperti kelapa sawit.

"Meski dalam tekanan ekonomi kami tetap bertumbuh, dari sisi kinerja. Tahun ini aset tumbuh Rp10 triliun dalam 5 tahun dan laba tahun ini juga sudah melewati target tahun lalu," tambahnya.

BSB juga menjalankan strategi inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Transformasi digital menjadi pilar utama, di mana BSB mengembangkan sistem perbankan digital yang sesuai dengan tantangan dan perubahan kultur serta organisasi.

"Kami ada tiga pilar inovasi, termasuk perbaikan sistem digital, perubahan people dalam hal ini penyesuaian kultur dan memperkuat prosedur service," jelas Syamsudin.

Pada Desember 2023, BSB telah menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp3,3 triliun, yang menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 10,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Layanan BSB pun tidak hanya berfokus pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga mencakup konsultasi keuangan tunai dan layanan konsultasi keuangan digital.