BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa peningkatan literasi keuangan digital penting untuk mendorong masyarakat lebih bijak dalam aktivitas keuangan dan memahami risiko yang terlibat, terutama agar tidak terjebak dengan pinjaman online (pinjol) ilegal dan perjudian online.

“Kita perlu meningkatkan literasi keuangan digital ini karena rendahnya pemahaman masyarakat terkait keuangan digital menjadi penyebab banyaknya masalah, seperti kasus pinjol ilegal dan aplikasi perjudian online,” ujar Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Djoko Kurnijanto, pada konferensi pers di Jakarta, Senin. 

Menurut Djoko, survei terbaru dari OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 65 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada di 75 persen. Selain itu, data dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tahun 2023 menunjukkan bahwa literasi digital di Indonesia hanya mencapai 62 persen, angka yang lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya yang rata-rata mencapai 70 persen.

Djoko juga menjelaskan bahwa kemudahan akses ke layanan dan produk keuangan digital melalui telepon genggam menuntut pengguna untuk lebih berhati-hati. “Apakah para penyedia layanan keuangan di aplikasi benar-benar bertanggung jawab? Dan apakah kita sebagai pengguna juga memahami risiko dari aktivitas yang kita lakukan di ponsel kita?” ungkap Djoko.

Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada dan bijak dalam mengelola keuangan agar terhindar dari kerugian finansial akibat penggunaan pinjol ilegal dan judi online. Djoko menekankan bahwa di balik kemudahan inovasi teknologi seperti kecerdasan artifisial, blockchain, dan kripto, terdapat risiko seperti penipuan yang harus disadari oleh semua pihak.

Melalui penyelenggaraan Bulan Fintech Nasional (BFN) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024, OJK berharap masyarakat semakin sadar akan manfaat dan risiko dari berbagai layanan keuangan digital, sehingga dapat menghindari aktivitas keuangan ilegal. “Kami ingin meningkatkan kesadaran selama penyelenggaraan acara ini agar masyarakat lebih paham dan waspada dibandingkan sebelumnya,” pungkas Djoko.

BPRNews.id  - Bank Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) memperkuat sinergi dan kerjasamanya dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta melalui penyerahan simbolis motor listrik yang berlangsung di Gedung Rektorat pada Senin (4/11/2024). Dalam acara tersebut, Rektor UIN Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., yang didampingi jajaran pimpinan universitas, menyampaikan apresiasi terhadap Bank BJB. “Kami berterima kasih atas dukungan Bank BJB dalam memberikan fasilitas ramah lingkungan untuk kampus, yang kami harapkan dapat berkontribusi mengurangi emisi karbon di lingkungan UIN Jakarta,” ujarnya.

Rektor juga berharap kerjasama ini akan berlanjut dan menghasilkan inovasi yang saling menguntungkan bagi kedua lembaga. Kepala Cabang Bank BJB Banten menegaskan komitmen Bank BJB untuk mendukung program ramah lingkungan di kampus, “Kami berkomitmen untuk bersinergi bersama UIN Jakarta dan memberikan dukungan yang berkelanjutan. Semoga kerjasama ini membawa manfaat positif bagi kedua pihak,” ungkapnya.

Acara ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bukti resmi penyerahan fasilitas motor listrik kepada UIN Jakarta. Melalui kolaborasi ini, diharapkan penggunaan motor listrik di kampus dapat mendukung terciptanya lingkungan kampus yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Bank BJB, bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten, berdiri sejak 1961 dan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain melayani kebutuhan finansial masyarakat, Bank BJB berkomitmen mendukung pembangunan ramah lingkungan di wilayah operasinya.

BPRNews.id - Penjabat (Pj) Wali Kota Sawahlunto, Fauzan Hasan, S.STP, M.Si, memimpin rapat terbatas yang membahas kontribusi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Durian Mandiri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kota. Rapat tersebut dilaksanakan di Balaikota pada Kamis (31/10).

Fauzan Hasan menyatakan bahwa kehadiran BPR Durian Mandiri sangat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya dalam pengembangan ekonomi, serta untuk kebutuhan pendidikan, rumah tangga, dan lainnya.

"Dengan sistem pembayaran yang skala kecil setiap harinya atau setiap minggunya," ungkap Fauzan Hasan.

Menurut Fauzan, sistem ini dapat meringankan beban warga Sawahlunto, terutama dalam situasi mendesak, serta berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sawahlunto.

BPRNews.id  - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) saat ini sedang berupaya memperkuat modal PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) melalui kerja sama Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim). Inisiatif ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan modal minimum yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, menegaskan pentingnya kolaborasi ini bagi keberlanjutan Bank NTT. "Kita ingin Bank NTT tetap menjadi BPD yang terpercaya. Kemitraan dengan Bank Jatim adalah solusi yang baik, dan saya berharap proses KUB ini dapat terlaksana dengan dukungan penuh dari kepala daerah dan ketua DPRD di seluruh NTT," ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Senin (4/11/2024).

Kepala OJK NTT, Japarmen Manalu, turut optimis bahwa kerja sama ini akan membantu Bank NTT memenuhi persyaratan modal inti minimum. "KUB ini memerlukan langkah-langkah strategis lebih mendalam agar kinerja optimal Bank NTT dapat tercapai dalam jangka panjang," ujarnya.

Yohanes Landu Praing juga menekankan manfaat KUB dalam peningkatan modal dan sinergi bisnis. "Manfaat KUB ini diharapkan tidak hanya meningkatkan aset, tetapi juga menciptakan sinergi dalam sumber daya, infrastruktur, dan pengembangan skill. Semua ini akan meningkatkan kinerja Bank NTT dan berdampak positif bagi masyarakat NTT," jelas Yohanes.

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Fernando JLO Soares, juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini. "Bank NTT adalah bank kebanggaan masyarakat NTT, dan DPRD mendukung langkah-langkah penting untuk membangun Bank NTT sebagai salah satu BUMD penyumbang dividen terbesar bagi NTT," ujarnya.

BPRNews.id - BPR Duta Kepri kembali meluncurkan program Kredit Tanpa Agunan (KTA) khusus bagi ASN (PNS, PPPK, dan PTT). Direktur Utama BPR Duta Kepri, Linda.

Linda menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membantu ASN dalam memperoleh pembiayaan dengan proses yang mudah dan bunga yang rendah.

"Jangka waktunya juga hingga 12 bulan," ujarnya.

Linda juga memaparkan bahwa persyaratan pengajuan pinjaman cukup sederhana, hanya memerlukan fotokopi SK terakhir, slip gaji, amprah gaji, KTP suami istri, Kartu Keluarga, dan buku nikah.

Namun, sebelum pengajuan, akan diadakan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPR Duta Kepri dan OPD tempat ASN tersebut bekerja.

"Untuk tahap awal ini, programnya hanya untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri," tambah Linda.

Selain KTA untuk ASN, BPR Duta Kepri juga menyediakan program tabungan dengan cashback. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak Pelita Riawan (0852-7209-3007). BPR Duta Kepri beralamat di Jalan Kamboja Nomor 21, Tanjungpinang Barat.