BPRNews.id  -  PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) baru-baru ini meluncurkan super app terbaru mereka, BYOND by BSI, pada 26 Oktober lalu. Langkah ini menambah daftar super app dari bank-bank BUMN, yang banyak menggunakan pola penamaan serupa, yaitu kata dalam bahasa Inggris dengan satu huruf yang dihilangkan.

BYOND, yang diambil dari kata "beyond" (artinya: melampaui), mengikuti pola penamaan yang juga digunakan oleh beberapa bank lain, seperti wondr milik BNI, yang berasal dari "wonder." Mandiri pun sudah memiliki super app mereka, livin', yang mengadaptasi dari "living."

Saut Parulian Saragih, Senior Executive Vice President Digital Banking BSI, menjelaskan, "Kami memilih BYOND karena ini mencerminkan konsep mobile banking BSI yang ingin lebih dari sekadar transaksi finansial. Di sini, kami fokus pada kebutuhan spiritual, finansial, dan sosial."

BYOND menawarkan lebih dari sekadar fitur transaksi keuangan. Nasabah juga bisa mengakses layanan halal lifestyle, termasuk mendaftar paket haji dan umrah langsung melalui aplikasi.

Ketika ditanya alasan pemilihan nama yang kehilangan satu huruf, Saut mengungkapkan bahwa kata umum tidak bisa digunakan sebagai merek dagang. "Bukan sekadar gaya. Menghilangkan satu huruf ini penting karena aturan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak memperbolehkan penggunaan kata umum," katanya.

Selain bank BUMN, pola ini juga diterapkan oleh beberapa bank swasta seperti TMRW dari UOB dan Saqu dari Astra. Namun, beberapa super app bank lain, seperti BRImo dari BRI dan Bale dari BTN, tidak mengikuti pola yang sama.

BPRNews.id - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menyetujui usulan perubahan pada judul peraturan daerah (Perda) terkait perseroan Bank Daerah Lamongan (BDL). Persetujuan ini diberikan dalam rapat Paripurna DPRD mengenai Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (4/11/2024).

Usulan ini diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 314 huruf C dan huruf D Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7 Tahun 2024 mengenai Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Plt. Bupati Lamongan, Abdul Rouf, menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur dari "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" harus dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 diundangkan, yaitu pada 12 Januari 2023.

Sementara itu, Bank Daerah Lamongan yang berbadan hukum sebagai Bank Pengkreditan Rakyat diberikan kesempatan untuk tetap melakukan kegiatan usahanya dengan waktu maksimal tiga tahun untuk melakukan perubahan badan hukum. Tenggat waktu ini akan habis pada 12 Januari 2025.

Dengan disetujuinya penambahan judul Perda dalam program pembentukan Perda tahun 2024, Pak Rouf menyatakan akan segera menyampaikan permohonan pembahasan kepada pimpinan dewan.

"Akan segera saya sampaikan permohonan usulan pembahasan Perda kepada pimpinan dewan untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan disetujui bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Pak Rouf.

Ketua Bapemperda Kabupaten Lamongan, Suherman, meminta agar Pemda segera menyusun rancangan Perda sesuai dengan usulan yang diajukan.

"Sedangkan terhadap rancangan Perda tersebut kami berharap segera diajukan, mengingat telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 yang mengharuskan perancangan Perda melalui tahapan harmonisasi," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan melalui tujuh fraksi memberikan tanggapan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran (TA) 2025.

BPRNews.id - PT Permodalan Nasional Madani (PNM), anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), kembali mengajak nasabah unggulan dari program PNM Mekaar untuk berpartisipasi dalam pameran kerajinan internasional, INACRAFT 2024. Para nasabah yang terlibat kali ini adalah pengrajin anyaman rotan ketak dan kain tenun dari Lombok Tengah, yang berhasil menarik minat pengunjung dan menjadi incaran pelanggan.

Yanti Qomariah, salah satu nasabah PNM, membawa produk kain tenun yang mendapat banyak pujian karena motifnya yang rumit namun indah. Sementara itu, anyaman rotan karya Muliani juga menarik perhatian karena keunikan dan kreativitas yang ditampilkan.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, merasa bangga terhadap pencapaian nasabah PNM Mekaar, khususnya mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera namun mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi. "Ini bagian dari dukungan PNM terhadap pengrajin lokal khususnya perempuan dari kelompok subsisten. Punya peluang memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas. Ini bisa mendorong semangat mereka untuk terus menghasilkan produk yang berkualitas meski dari skala usaha rumah tangga," ujar Arief. Dia yakin bahwa dengan ketekunan, nasabah PNM Mekaar bisa bersaing di ajang bergengsi seperti INACRAFT.

Yanti Qomariah juga menyampaikan kegembiraannya atas kesempatan ini. “Kesempatan yang sangat berharga bisa memperkenalkan kain tenun buatan saya sampai tadi banyak tamu yang cari-cari produk saya tapi sudah banyak yang laku,” katanya dengan antusias.  

Muliani merasakan hal serupa; produk anyaman rotannya disambut hangat karena dianggap estetik untuk dekorasi rumah. 

Arief berharap partisipasi ini bisa membuka peluang usaha baru bagi nasabah dan membantu mereka menjalin koneksi dengan pelaku usaha serta pelanggan potensial di pameran tersebut.

BPRNews.id - Dalam laporan keuangan kuartal III-2024, Bank DKI melaporkan bahwa kredit untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh sebesar 15,54% secara tahunan, dari 4,93 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 5,70 triliun rupiah pada September 2024.

Pertumbuhan ini meliputi peningkatan sebesar 14,33% untuk segmen mikro, dari 3,27 triliun rupiah menjadi 3,74 triliun rupiah. Untuk segmen UKM, pertumbuhan mencapai 17,91%, dari 1,66 triliun rupiah menjadi 1,96 triliun rupiah.  

Menurut Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, pencapaian ini menunjukkan komitmen Bank DKI dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. "Bank DKI berfokus pada penyaluran kredit yang berkualitas dan berkelanjutan, mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui sektor UMKM," ujar Agus.

Bank DKI optimis pertumbuhan ini akan terus berlanjut hingga akhir 2024, didukung oleh perbaikan sistem dan konsolidasi internal. Bank ini juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit.

Secara keseluruhan, total kredit Bank DKI tumbuh 9,55% dari 49,96 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 54,73 triliun rupiah pada September 2024, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di 2,21%. Segmen komersial juga tumbuh sebesar 10,29%, dari 23,45 triliun rupiah menjadi 25,86 triliun rupiah.

Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto, mengatakan bahwa likuiditas Bank DKI tetap kuat di tengah persaingan suku bunga yang ketat. Bank ini juga mengupayakan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan mengoptimalkan dana murah. Hingga September 2024, DPK mencapai 63,50 triliun rupiah, stabil dibandingkan tahun lalu.

Aset total Bank DKI juga meningkat 3,19%, dari 78,24 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 80,74 triliun rupiah pada September 2024, dengan laba bersih sebesar 513,23 miliar rupiah. Bank DKI terus berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui inovasi produk dan layanan yang optimal, serta langkah-langkah menuju masa depan yang berkelanjutan.

BPRNews.id - PT Bank BPR NTB (Perseroda) mengadakan pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) bagi ratusan pegawainya pada 3-4 November 2024 di Hotel Lombok Astoria. Seluruh jajaran manajemen, direksi, komisaris, hingga pegawai dari semua cabang BPR NTB di Provinsi NTB hadir dalam pelatihan ini. Pelatihan yang fokus pada peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual ini menggandeng tim motivator nasional ESQ Ary Ginanjar Agustian sebagai fasilitator.

Direktur Utama BPR NTB, Ketut Sudharmana, menyampaikan bahwa pelatihan ESQ ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan tanggung jawab dan kepercayaan diri pegawai dalam menjalankan amanah. "Kami berharap melalui ESQ ini, semua lapisan di BPR NTB semakin bertanggung jawab dalam menjalankan amanah. Karena di BPR NTB ini menjalankan bisnis kepercayaan dan mengelola uang masyarakat, makanya harus betul-betul bisa memegang amanah dalam bekerja," ujar Ketut, didampingi Direktur Operasional BPR NTB, H. Usman.

Menurut Ketut, bekerja di sektor perbankan, khususnya BPR NTB, memerlukan nilai-nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan kejujuran. "Bekerja di lembaga keuangan itu berkaitan langsung dengan mengelola uang masyarakat. Makanya yang pertama itu harus dibangun tanggung jawab, amanah, dan jujur," lanjutnya.

Ia optimis bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan kinerja pegawai sesuai dengan target yang ditetapkan oleh para pemegang saham, khususnya pemerintah daerah. Selain itu, pelatihan ini diharapkan mampu mengubah pola pikir yang kurang baik, mendorong pegawai untuk bekerja sama, dan memperkuat tim di dalam perusahaan. "Perusahaan tidak mungkin bisa maju dan sukses jika teamwork tidak solid," tambahnya.

Ketut juga menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai sarana introspeksi bagi pegawai agar menjadi pribadi yang lebih baik. "Mudah-mudahan ada dampaknya dan hidayah bagi kami semua setelah mengikuti pelatihan ESQ ini. Mengingat kembali apa yang dilakukan yang tidak baik, kembali sadar dan menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi," harapnya.

Lebih lanjut, Ketut menjelaskan bahwa pelatihan ESQ ini bertujuan untuk menyamakan visi dan pemahaman seluruh pegawai dalam memajukan BPR NTB serta mencegah terjadinya fraud di lingkungan internal. Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPR NTB berkewajiban memastikan seluruh pegawai bekerja dengan tanggung jawab penuh. "Pelatihan ESQ ini juga kami jadikan sebagai ajang silaturahmi bagi semua pegawai BPR NTB," ujarnya.

H. Usman, Direktur Operasional BPR NTB, menegaskan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas di sektor perbankan. "Kita mengemban amanah dari masyarakat dan pemegang saham ini dengan baik, supaya jangan disalahgunakan. Kenapa mengadakan ESQ ini, jangan sampai terjadi fraud," jelasnya.

Program ESQ ini mencakup berbagai materi, mulai dari pengembangan karakter, kepemimpinan, hingga pemahaman nilai-nilai keagamaan. Selain itu, para peserta mengikuti asesmen talent DNA untuk mengetahui potensi dan kesesuaian posisi masing-masing. "Dengan adanya talent DNA ini, supaya betul-betul sesuai punya talent, siapa yang melanggar, sikat dan siapa yang berprestasi, diberikan reward," tambah Usman.

Dengan program ESQ ini, BPR NTB berharap dapat meningkatkan kinerja serta produktivitas pegawai dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan ini.