BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa sejumlah bank asing tengah mempertimbangkan untuk masuk atau memperluas operasinya di Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa industri perbankan Indonesia memiliki potensi besar bagi investor asing.  

“Sejumlah bank asing memang masih mempertimbangkan masuk atau memperluas operasinya di Indonesia, namun juga mempertimbangkan tantangan yang ada,” ujar Dian dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 14 November 2024.  

Pernyataan ini muncul di tengah isu mengenai rencana akuisisi PT Bank Pan Indonesia Tbk (PaninBank) oleh PT Bank Maybank Indonesia, bagian dari grup Malayan Banking Berhad yang berbasis di Malaysia.  

Dian menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia memiliki daya tarik besar karena pangsa pasar yang luas di negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa. “Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan layanan keuangan terus meningkat, namun tingkat penetrasinya masih relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga,” jelasnya.  

Ia juga menyoroti ekosistem investasi Indonesia yang kondusif, didukung oleh kebijakan pemerintah pro-pertumbuhan, fokus pada inklusi keuangan, dan stabilitas ekonomi. Selain itu, tren digitalisasi dan perkembangan teknologi menjadi daya tarik tambahan.  

“Dengan peluang dan tantangan tersebut, sektor perbankan Indonesia tetap menjadi salah satu sektor yang sangat menjanjikan bagi investor asing,” pungkas Dian.  

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong literasi keuangan masyarakat melalui program edukasi yang menyasar kelompok perempuan dan komunitas masyarakat. Dalam upaya ini, OJK mengadakan webinar bertajuk "Cerdas Keuangan untuk Keluarga Hebat dan Sejahtera"pada Jumat, yang diikuti oleh 300 peserta, termasuk pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) BNPT serta pegawai di lingkungan BNPT.  

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, *Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan pentingnya literasi keuangan bagi perempuan. "Ketika ibu-ibu terliterasi dengan baik, insyaallah mereka akan terlindungi dari berbagai skema penipuan yang banyak terjadi di sektor keuangan," ujarnya.  

Ia juga menyoroti empat pilar pelindungan konsumen yang diterapkan OJK, yaitu edukasi dan literasi keuangan, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, penanganan pengaduan konsumen, serta pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. "Melalui Satgas PASTI, kami telah menghentikan 2.500 entitas pinjaman online ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal sepanjang 2024," tambahnya.  

Ketua DWP BNPT, Elly Bangbang Surono, menyampaikan apresiasinya terhadap program ini. *"Webinar ini bertujuan agar peserta memahami fungsi OJK, produk jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, serta terampil mengelola keuangan dan memanfaatkan produk keuangan," katanya.  

Webinar ini juga menghadirkan sesi diskusi panel dengan tema "Waspada Investasi dan Pinjaman Online Ilegal" yang dibawakan oleh OJK, serta materi tambahan dari Bursa Efek Indonesia dan PT Pegadaian tentang investasi di pasar modal dan tabungan emas.

BPRNews.id - PT Bank Seabank Indonesia melihat prospek cerah untuk layanan pinjaman langsung (direct loan) yang ditawarkan oleh bank digital, meskipun skema channeling melalui fintech peer-to-peer (P2P) lending tetap menjadi andalan. Direktur Utama Seabank, Sasmaya Tuhuleley, menilai bahwa P2P lending masih relevan untuk menjangkau segmen pasar yang belum tersentuh oleh perbankan konvensional. Namun, ia menekankan bahwa bank digital memiliki keunggulan signifikan, terutama dalam manajemen risiko.

“Diharapkan bank digital itu akan memiliki manajemen risiko yang lebih baik, karena dia sudah berpengalaman. Apalagi basisnya adalah big data,” ujar Sasmaya dalam wawancara di kantor Seabank, Jakarta Selatan, pada Jumat 15 November 2024. Dengan basis jutaan nasabah per September 2024, Seabank yang terafiliasi dengan Shopee memiliki kapasitas untuk mengelola risiko kredit dengan lebih optimal dan menjaga kualitas kreditnya.

Selain itu, bank digital menawarkan suku bunga kredit yang lebih kompetitif dibandingkan P2P lending. Dengan karakteristik ini, Sasmaya yakin bahwa skema bank digital dan P2P lending dapat berjalan beriringan, masing-masing melayani segmen pasar yang sesuai. “Sehingga nanti terjadi moderasi, di mana nasabah-nasabah ini semakin baik, teredukasi, terutama dengan manajemen risiko lebih baik,” tambahnya.

Meskipun layanan pinjaman langsung bank digital masih relatif baru, Sasmaya optimistis bahwa inovasi ini akan terus berkembang berkat keunggulan yang ditawarkan, seperti efisiensi berbasis data besar (big data) dan pendekatan yang lebih terstruktur terhadap risiko kredit.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa fintech P2P lending tetap menjadi pemain utama dalam penyaluran kredit dengan nilai outstanding mencapai Rp40,54 triliun per Agustus 2024. Angka ini tumbuh 61,01% secara tahunan dan mencakup 56% dari total pinjaman industri fintech yang mencapai Rp72,03 triliun.

Menurut Moch. Amin Nurdin, Senior Faculty di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), skema channeling antara bank dan fintech memiliki keterkaitan erat dengan konsep berbagi risiko. Bank sebagai entitas yang diatur secara ketat (highly regulated) mendapatkan dukungan inovasi agresif dari fintech untuk tetap relevan dalam kompetisi pasar. “Ketika melakukan skema channeling, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan [bank], mulai dari tata kelola manajemen fintech, proses kredit fintech, hingga risiko kredit bermasalah [NPL],” jelas Amin.

Melihat tren yang berkembang, Seabank meyakini bahwa peran bank digital akan semakin strategis dalam memperluas akses pembiayaan yang terjangkau, sekaligus membantu nasabah untuk memahami manajemen risiko secara lebih baik. Dengan kombinasi teknologi dan manajemen risiko yang kuat, bank digital diprediksi dapat menghadirkan solusi finansial yang lebih inklusif dan efisien di masa depan.

BPRNews.id - Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mencatat lonjakan signifikan penggunaan QRIS di Jawa Tengah. Hingga Agustus 2024, volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) meningkat 217,33 persen year-on-year (yoy), sementara jumlah merchant QRIS mencapai 33,77 juta.

Namun, seiring dengan pertumbuhan ini, tantangan terkait keamanan transaksi digital pun meningkat. Beberapa kasus penipuan, seperti screenshot transaksi palsu dan manipulasi kode QRIS, telah merugikan konsumen dan pelaku UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) meluncurkan Sentra QRIS UMKM di Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat (15/11).

Sentra QRIS UMKM bertujuan menjadi pusat edukasi dan solusi keamanan QRIS bagi pelaku UMKM. Selain itu, pusat ini juga akan berfungsi sebagai hub Netzme di wilayah Jawa Tengah untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

CEO PT Netzme Kreasi Indonesia, Vicky G Saputra, menyatakan bahwa Sentra QRIS UMKM merupakan upaya mendukung pemerintah daerah, regulator, dan organisasi pendukung agar UMKM dapat memanfaatkan QRIS secara maksimal untuk mengembangkan bisnis mereka.

“Kami ingin memastikan UMKM dapat menikmati manfaat QRIS tanpa khawatir akan risiko penipuan yang belakangan ini cukup marak. Dengan solusi yang kami tawarkan, diharapkan UMKM akan semakin percaya diri dalam menggunakan QRIS secara berkelanjutan untuk kemajuan usaha mereka,” ujar Vicky, Jumat (15/11).

Netzme menghadirkan QRIS Soundbox, teknologi inovatif yang dirancang khusus untuk UMKM. Teknologi ini memungkinkan pedagang menerima notifikasi suara dan tampilan nominal langsung saat transaksi berhasil. “Dengan teknologi ini, kami berharap perekonomian digital di Jawa Tengah dapat terus bertumbuh. Kami juga optimis bahwa QRIS Soundbox Netzme akan menjadi solusi andalan bagi UMKM,” tambahnya.

Kepala Manajemen Internal Kantor Perwakilan (KpW) Bank Indonesia Kota Solo, Hapsari, mengapresiasi inisiatif Netzme yang dinilai mencerminkan sinergi antara Bank Indonesia dan penyelenggara jasa pembayaran.

“Selain dapat meningkatkan literasi keuangan dan inklusi digital di masyarakat, Sentra QRIS UMKM ini juga memperkuat daya saing UMKM di tingkat nasional dan global,” ungkap Hapsari.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Surakarta, Rini Indriyani, menyebut kehadiran Netzme sangat relevan untuk membantu UMKM di Solo. Ia menekankan pentingnya adaptasi UMKM terhadap platform digital untuk meningkatkan transaksi dan keamanan.

“Pada 2023, jumlah UMKM di Solo mencapai sekitar 13.203, dengan proyeksi meningkat menjadi sekitar 14.000 pada 2024. Kehadiran Sentra QRIS UMKM ini diharapkan mendorong kolaborasi di antara 25 komunitas UMKM di Solo dan meningkatkan kesadaran akan kemudahan serta keamanan digital,” jelas Rini.

Direktur ASPI, Djamin Nainggolan, menekankan pentingnya adopsi teknologi modern, seperti QRIS, dalam meningkatkan omset UMKM.

“Kami dari Asosiasi mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Netzme yang telah memberikan solusi terutama untuk UMKM. QRIS Soundbox Netzme merupakan salah satu alat yang aman dan memudahkan para UMKM dalam bertransaksi melalui QRIS,” ujarnya.

Dengan fitur notifikasi langsung, pedagang tidak perlu lagi memverifikasi transaksi melalui aplikasi atau meminta screenshot dari pelanggan, sehingga proses transaksi menjadi lebih praktis dan aman. Sentra QRIS UMKM juga terbuka untuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai lembaga usaha untuk memperkuat ekosistem digital UMKM di Jawa Tengah.

Netzme berharap kehadiran Sentra QRIS UMKM ini tidak hanya meningkatkan keamanan transaksi digital tetapi juga menjadi katalis dalam mendorong UMKM memanfaatkan peluang ekonomi digital secara maksimal.

BPRNews.id  - Penjabat (Pj) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, M. Iqbal Alisyahbana menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Sumsel Babel tahun 2024. Acara yang berlangsung di kantor pusat Bank Sumsel Babel di Palembang ini membahas sejumlah agenda penting, termasuk perubahan anggota dewan pengawas syariah dan susunan pengurus bank.

Iqbal menyebutkan bahwa agenda rapat meliputi pembahasan rencana aksi pemulihan, pelimpahan kewenangan terkait gaji dan tunjangan anggota dewan pengawas syariah kepada dewan komisaris, serta upaya meningkatkan performa dan pelayanan bank, khususnya dalam mendukung pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). 

"Kami berharap Bank Sumsel Babel terus berkembang dan berinovasi untuk menjawab tantangan zaman, termasuk melalui digitalisasi dan peningkatan pelayanan," ungkapnya.

Rapat ini dipimpin oleh Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, dan Pj Gubernur Bangka Belitung, Sugito. Dalam pertemuan tersebut, salah satu keputusan penting adalah menunjuk Edward Chandra, Sekda Provinsi Sumsel, sebagai Komisaris Utama, dan Ferry Afriyanto, Sekda Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Komisaris. 

"Kepengurusan yang belum lengkap harus segera dilengkapi agar Bank Sumsel Babel dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumsel dan Babel," ujar Elen.

Melalui langkah-langkah tersebut, Bank Sumsel Babel diharapkan tidak hanya meningkatkan pelayanan, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.